Ditemukan 922 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 16-07-2014 — Putus : 03-12-2014 — Upload : 02-06-2016
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 65/PID.SUS/TPK/2014/PN.JKT.PST.
Tanggal 3 Desember 2014 — Pidana - TAFSIR NURCHAMID
20784
  • tentangPedoman Pelaksanaan Pengadaan barang/Jasa Pemerintah pasal 9 ayat (3),tugas dari Pengguna anggaran adalah sebagai berikut :a. menyusun perencanaan pengadaan barang/jasa;b. mengangkat panitia/pejabat pengadaan barang/jasa;c. menetapkan paketpaket pekerjaan disertai ketentuan mengenaipeningkatan penggunaan produksi dalam negeri dan peningkatan pemberiankesempatan bagi usaha kecil termasuk koperasi kecil, serta kelompokmasyarakat;d. menetapkan dan mengesahkan harga perkiraan sendiri (HPS), jadual
    Peraturan Presiden No.8 Tahun 2006 tentang Perubahan Keempat atasKeputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman PelaksanaanPengadaan barang/Jasa Pemerintah adalah sebagai berikut :a. menyusun perencanaan pengadaan barang/jasa;b. menetapkan paketpaket pekerjaan disertai ketentuan mengenaipeningkatan penggunaan produksi dalam negeri dan peningkatanpemberian kesempatan bagi usaha kecil termasuk koperasi kecil, sertakelompok masyarakat;c. menetapkan dan mengesahkan harga perkiraan sendiri (HPS), jadual
    2003tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan barang/Jasa Pemerintah pasal 9ayat (3), tugas dari Pengguna anggaran adalah sebagai berikut :a. menyusun perencanaan pengadaan barang/jasa;b. mengangkat panitia/pejabat pengadaan barang/jasa;c. menetapkan paketpaket pekerjaan disertai ketentuan mengenaipeningkatan penggunaan produksi dalam negeri dan peningkatan pemberiankesempatan bagi usaha kecil termasuk koperasi kecil, serta kelompokmasyarakat;d. menetapkan dan mengesahkan harga perkiraan sendiri (HPS), jadual
    PeraturanPresiden No.8 Tahun 2006 tentang Perubahan Keempat atas KeputusanPresiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaanbarang/Jasa Pemerintah PPK mempunyai tugas untuk :a. menyusun perencanaan pengadaan barang/jasa;b. menetapkan paketpaket pekerjaan disertai ketentuan mengenaipeningkatan penggunaan produksi dalam negeri dan peningkatanpemberian kesempatan bagi usaha kecil termasuk koperasi kecil, sertakelompok masyarakat;368c. menetapkan dan mengesahkan harga perkiraan sendiri (HPS), jadual
Register : 23-10-2018 — Putus : 30-10-2019 — Upload : 08-11-2019
Putusan PN PARIAMAN Nomor 49/Pdt.G/2018/PN Pmn
Tanggal 30 Oktober 2019 — Penggugat:
1.AKHIRUDDIN als. KANTUA
2.ONJONG
3.SABARUDDIN als. ABAN
4.SYAHBUDIN
5.M. NASIR
6.BUSTAMAR als. TAMAR
7.HARDI
Tergugat:
1.ABDUL LATIF
2.IDRIS
3.GADIJAH
4.KASINI
5.AYUB
6.DASMAWATI Pgl IKAIH
7.DARNELIS
8.YANI
9.ARIF MAULANA
10.ZULFIKAR dipanggil EPI
11.NELFIA
12.ENI
13.BUSKAMAL als. GADIBUIH
14.BUSKAMIL als. AMIN
15.ASNIMAR
16.SARIFAH NUR
17.HAMID
18.ZAINUDIN
19.PIAK TANDO
20.HOSEN
21.SADRI
22.AWALUDIN
23.BUYUANG ANDAH
24.TUANKU ZAINAL
25.IZAL
26.RINA
27.RINI
28.YENITA pgl. YEN
29.ELI SUHAINI pgl. ELI
30.JARAINI
31.JASMAITA pgl. ITA
32.DEDE SAPUTRA
33.ELVINA
34.WIDIA
35.BARIAH
36.MARDIANIS Pgl.SIMAR
37.ROSMINI Pgl.MINI
38.DINA OKTALIA
39.JASMANI Pgl. IJAIH
40.TK.HIDAYAT
41.WISMADANIA
42.ISDAHLIA
43.UPIK
44.Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Padang Pariaman
Intervensi:
RASYIDIN RASYID
119148
  • tersebut mohon agar memutuskan sebagai berikut:1.2.Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;Menetapkan atas sertifikat objek pertama sertifikat nomor 90 surat ukur 304tahun 1981 dan objek kedua dengan sertifikat nomor 152 surat ukur 1303tahun 1981 adalah kuat demi hukum;Menghukum Penggugat untuk membayar atas seluruh biayabiaya yangtimbul dalam perkara ini;Menimbang, bahwa terhadap gugatan pihak Penggugat tersebut kuasaTergugat P menyerahkan jawabannya pada persidangan tanggal 13 Februari2019 yang jadual
Putus : 20-05-2019 — Upload : 19-06-2019
Putusan PN GORONTALO Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2019/PN Gto
Tanggal 20 Mei 2019 — - JACOB ROTTIE, SAP
291929
  • Karunia Jaya Sejati dapat membuktikan keaslian seluruhdokumen kualifikasi dalam penawaran sehingga dinyatakan lulus/memenuhisyarat kualifikasi;Bahwa selanjutnya Pokja Kebinamargaan menetapkan dan mengumumkan PT.Karunia Jaya Sejati sebagai pemenang pada paket pekerjaan pemeliharaanJalan Delima tanggal 18 September 2015;Bahwa dalam dokumen penawaran berupa surat penawaran, daftar kuantitasdan harga, metode pelaksanaan, jadual pelaksanaan, skema (barchart)penggunaan bahan, tenaga dan alat, spesifikasi
    Karunia Jaya Sejati, sebagai berikut:e Memimpin pekerjaan secara teknis dan menyangkut secara teknik sesuaipaket pekerjaan yang dilaksanakan;e Membuat laporan kemajuan proyek (progres pekerjaan);e Mengawasi pelaksanaan pekerjaan;Bahwa dalam dokumen penawaran berupa daftar kuantitas dan harga, metodepelaksanaan, jadual pelaksanaan, skema (barchart) penggunaan bahan,tenaga dan alat, spesifikasi teknis, daftar personil dan peralatan utamaseluruhnya ditandatangani oleh Direktur Utama PT.
Register : 29-04-2014 — Putus : 04-09-2014 — Upload : 02-10-2014
Putusan PN YOGYAKARTA Nomor 06/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Yyk
Tanggal 4 September 2014 — H.MUJONO Bin HARJO SUMARTO (Alm)
7917
  • Yk.Bahwa Perkaban No.18 tahun 2009 mulai berlaku sejak tanggal 11 Mei2009;Bahwa mekanisme pelaksanaan program Larasita, pada tingkat KantorPertanahan dibentuk TIM yang ditetapbkan berdasarkan KeputusanKepala Kantor Pertanahan, kemudian TIM melaksanakan tugas sesuaidengan Jadual yang sudah ditetapkan.
    BPN memberikan jadual kedatangan mobilkepada perangkat desa agar diberitahukan kepada warganya dandengan jadual tersebut petugas bekerja; Bahwa saksi tidak ingat kapan pertama kali dan terakhir kali mobilLarasita mendatangi desa Trimulyo ; Bahwasaksi sering datang ke desa Trimulyo sebagai Ketua Tim namunkalau ada pekerjaan lain saksi tidak hadir; Bahwaseingatsaksi setiap kedatangan mobil Larasita di desa Trimulyo,warga yang datang untuk mendaftar sekitar 510 pemohon; Bahwa ketika memberikan sosialisasi
Register : 07-12-2011 — Putus : 26-04-2012 — Upload : 18-06-2012
Putusan PN SAMARINDA Nomor 36/Pid.Tipikor/2011/PN.Smda
Tanggal 26 April 2012 — Drs. ACHMAD SYARWANI
5311
  • Perpres Nomor 8 tahun 2006 tentang Perubahan Keempat Atas KeputusanPresiden Nomor 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/JasaPemerintah, menjelaskan bahwa tugas, wewenang, dan tanggung jawab Panitia pejabat/panitia pengadaan/Unit Layanan Pengadaan (Procurement Unit) meliputi sebagaiberikut:a. menyusun jadual dan menetapkan cara pelaksanaan serta lokasi pengadaan;b. menyusun dan menyiapkan harga perkiraan sendiri (HPS);c. menyiapkan dokumen pengadaan;d. mengumumkan pengadaan barang
Putus : 17-11-2014 — Upload : 25-03-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1762 K/PID.SUS/2014
Tanggal 17 Nopember 2014 — Ir. ROBERT MANYUZAR, MBA.
8262 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Pembentukan, Persyaratan, Tugas pokokkeanggotaan panitia / pejabat pengadaan butir 3.1.2.2tugas, wewenang dan tanggungjawab panitia / pejabatpengadaan dalam hal ini Terdakwa adalah sebagaiberikut :a Menyusun jadual dan menetapkan cara pelaksanaan serta lokasi pengadaan ;b Menyusun dan menyiapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) ;c Menyiapkan dokumen pengadaan ;d Mengumumkan pengadaan barang /jasa melalui media cetak dan / atau mediaelektronik (website / eProc PLN) dan papan pengumuman ;e Menilai kualifikasi
Putus : 04-03-2014 — Upload : 04-08-2017
Putusan PN BANJARMASIN Nomor 49/Pid.Sus /Tipikor /2013 / PN.Bjm.
Tanggal 4 Maret 2014 —
9122
  • Pembayaran cash yang diterima saksi sebesar Rp. 20.000.000, yangdiserahkan oleh Sopir SUYADI saat pengiriman bahan pakan ternak,dimana untuk pakan ternak tersebut realisasi pembelian bahan pakanternak adalah Rp. 51.000.000,.Bahwa secara realisasi bahwa pengiriman bahan pakan ternak tidak sesuaidengan jadual pengiriman yang telah ditetapkan, adanya hal tersebut menurutketerangan SUYADI karena ada keterlambatan armada / sarana angkutnya34yang berakibat Stock pakan yang ada digudang menurun dan mengganggupada
Register : 02-09-2015 — Putus : 25-01-2016 — Upload : 10-08-2016
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 105/PID.SUS/TPK/2015/PN.JKT.PST
Tanggal 25 Januari 2016 — Pidana Korupsi - ENDAD RACHMAT
11044
  • Gubernur BI / Pemimpin BHMN /Direksi BUMN/BUMD atau pejabat yang diberi kuasa.3) Tugas pokok pengguna barang/jasa dalam pengadaan barang/jasa adalah:157menyusun perencanaan pengadaanbarang/jasa;mengangkat panitia/pejabatpengadaan barang/jasa;menetapkan paketpaket pekerjaandisertai ketentuanmengenaipeningkatan penggunaanproduksi dalam negeri danpeningkatan pemberian kesempatanbagi usaha kecil termasuk koperasikecil, serta kelompok masyarakat;menetapkan dan mengesahkanharga perkiraan sendiri (HPS),jadual
    pejabat pengadaan dan ditetapkan olehpengguna barang/jasa.Juga perlu diperhatikan mengenai risalah lelang atau semua beritaacara masing masing tahapan dari proses pengadaan, selaindokumen pengadaan, dokumen penawaran penyedia (administrasi,teknis, dan harga) dan dokumen kualifikasi.e Dokumen yang harus diajukan oleh Panitia Pengadaan untukdisahkan oleh pengguna barang/jasaTugas pokok pengguna barang/jasa dalam pengadaan barang/jasaadalah:a. menetapkan dan mengesahkan harga perkiraan sendiri (HPS),jadual
    Pelelangan padadasarnya dapat dilihat pada tugas pokoknya yaitu :Tugas pokok pengguna barang/jasa dalam pengadaan barang/jasaadalah:a. menyusun perencanaan pengadaan barang/jasa;b. mengangkat panitia/pejabat pengadaan barang/jasa;c. menetapkan paketpaket pekerjaan disertai ketentuan mengenaipeningkatan penggunaan produksi dalam negeri danpeningkatan pemberian kesempatan bagi usaha kecil termasukkoperasi kecil, serta kelompok masyarakat;d. menetapkan dan mengesahkan harga perkiraan sendiri (HPS),jadual
Register : 28-04-2020 — Putus : 24-06-2020 — Upload : 29-06-2020
Putusan PN JAKARTA UTARA Nomor 219/Pdt.G/KPPU/2020/PN Jkt.Utr
Tanggal 24 Juni 2020 — Penggugat:
PT.Sarana Farmindo Utama
Tergugat:
Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia
621596
  • Penyimpangan dimaksud dapat diuraikan sebagai berikut:2.1 Bahwa Pemeriksaan Lanjutan perkara a quo telah dilaksanakan pada hari,tanggal, jam, tempat dan dengan agenda pemeriksaan sebagaimanadiuraikan dalam tabel sebagai berikut:Tabel 01: Jadual Pelaksanaan Pemeriksaan Lanjutan PerkaraNomor 28/KPPUM/2019 No Hari/Tanggal Waktu Agenda TempatPemeriksaan Pemeriksaan Pemeriksaan Pemeriksaan1.
Register : 21-03-2018 — Putus : 04-05-2018 — Upload : 02-05-2019
Putusan PT MANADO Nomor 45/PDT/2018/PT MND
Tanggal 4 Mei 2018 — Pembanding/Penggugat : AGNES GRIETJE SUMILAT, Dk
Terbanding/Tergugat : ELS SAHULEHA MAMESAH, Dkk
11774
  • buktiyang diajukan oleh Penggugat .diakui olen Para Tergugat , oleh karena itu makasurat bukti P7 atau TIII (27) merupakan bukti yang kuat dalam mendukung daliPenggugat;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 5 Kesepakatan Bersama tertanggal19 Februari 2015 disepakati bahwa , apabila jual beli itu batal atau obyek tidakterjual maka kewajiban Pihak Kedua(Para Tergugat) diambil alin oleh Tergugat III(Yusty Rico Sahuleka) untuk memenuhi isi perjanjian dengan cara melakukanpembayaran kepada Penggugat dengan jadual
Register : 12-02-2013 — Putus : 26-03-2013 — Upload : 26-12-2019
Putusan PT BANDUNG Nomor 7/PID.TPK/2013/PT BDG
Tanggal 26 Maret 2013 — Pembanding/Jaksa Penuntut : Dr Apriliyana P, SH
Terbanding/Terdakwa : Uus Ruslan,SE,M.Si
10051
  • sebagai berikut:a.Anggota kelompok / masyarakat mengajukan surat permohonan BantuanSosial kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah;Surat Permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dilampiri denganproposal dan kelengkapan dokumen yang dipersyaratkan.(2) Dokumen yang dipersyaratkan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1)huruf b terdiri dari:a.Proposal yang memuat latar belakang kegiatan, maksud dan tujuankegiatan, lokasi kegiatan, manfaat kegiatan, personil pelaksana kegiatan,rincian pembiayaan dan jadual
Register : 17-05-2016 — Putus : 15-08-2016 — Upload : 16-01-2017
Putusan PN MEDAN Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2016/PN Mdn
Tanggal 15 Agustus 2016 — - Drs. MOHAMMAD PANGIHUTAN HASIBUAN
5019
  • Pengadaan Barang / Jasa Pemerintahdisebutkan bahwa tugas pokok pengguna barang / jasa dalam pengadaanbarang / jasa adalah :1) menyusun perencanaan pengadaan barang / jasa ;2) mengangkat panitia / pejabat pengadaan barang / jasa ;3) menetapkan paketpaket pekerjaan disertai ketentuan mengenaipeningkatan penggunaan produksi dalam negeri dan peningkatanpemberian kesempatan bagi usaha kecil termasuk koperasi kecil, sertakelompok masyarakat;4) menetapkan dan mengesahkan harga perkiraan sendiri (HPS), jadual
Register : 04-02-2015 — Putus : 26-06-2015 — Upload : 18-08-2015
Putusan PN PALU Nomor 10/Pid.SusTPK/2015/PN.Pal
Tanggal 26 Juni 2015 — MUHAMMAD FARHAN AL HASNI, S.Sos
9218
  • Persiapan lelang, yaitu menyusun dokumen lelang (termasuk didalamnya HPS) danmembuat jadual pelaksanaan lelang;Pengumuman lelang;Pendaftaran;Pengambilang dokumen lelang;Aanwijzing/penjelasan pekerjaan;Pemasukan dokumen kualifikasi dan penawaran;Pembukaan dokumen kualifikasi dan penawaran;Evaluasi dokumen kualifikasi dan penawaran;erat aA vw S Y PFPenetapan pemenang;10. Pengumuman pemenang;11. Masa sanggah;12. Menjawab sanggahan;13.
Register : 22-01-2019 — Putus : 11-06-2019 — Upload : 01-07-2019
Putusan PN MAKASSAR Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mks
Tanggal 11 Juni 2019 — Penuntut Umum:
H.Nasaruddin Agussalim,SH.MH
Terdakwa:
Drs. Sangkala, M.Si Bin Tahir
156383
  • Jadual kegiatan, waktu dan tempat penyelenggaraan;c. Pembiayaan;d. Jumlah dan asal peserta;Bahwa durasi kegiatan dan jumlah peserta sekali penyelenggaraankegiatan orientasi dan pendalaman tugas adalah sebagai berikut :a. Orientasi, durasi 30 jam pelajaran, peserta 20 80 orang per kelas;b.
    Jadual kegiatan. Waktu dan tempat penyelenggaraan;d. Pembiayaan;e.
    Jadual kegiatan, waktu dan tempat penyelenggaraan;Pembiayaan;. Jumlah dan asal peserta;Halaman 76 dari 431 Putusan Nomor 7/Pid.SusTPK/2019/PN Mks" Bahwa durasi kegiatan dan jumlah peserta sekali penyelenggaraankegiatan orientasi dan pendalaman tugas adalah sebagai berikut :a. Orientasi, durasi 30 jam pelajaran, peserta 20 80 orang per kelas;b.
Putus : 17-12-2012 — Upload : 24-04-2014
Putusan PN BANDUNG Nomor 22/Pid.Sus/TPK/2012/PN.Bdg
Tanggal 17 Desember 2012 — ROCHMAN, S.Sos.
8220
  • sebagai berikut:aAnggota kelompok / masyarakat mengajukan surat permohonan BantuanSosial kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah;Surat Permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dilampiri denganproposal dan kelengkapan dokumen yang dipersyaratkan.2 Dokumen yang dipersyaratkan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) hurufb terdiri dari:a.Proposal yang memuat latar belakang kegiatan, maksud dan tujuankegiatan, lokasi kegiatan, manfaat kegiatan, personil pelaksana kegiatan,rincian pembiayaan dan jadual
    sebagai berikut:abAnggota kelompok / masyarakat mengajukan surat permohonan BantuanSosial kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah;Surat Permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dilampiri denganproposal dan kelengkapan dokumen yang dipersyaratkan.2 Dokumen yang dipersyaratkan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) hurufb terdiri dari:a.g.Proposal yang memuat latar belakang kegiatan, maksud dan tujuan kegiatan,lokasi kegiatan, manfaat kegiatan, personil pelaksana kegiatan, rincianpembiayaan dan jadual
Putus : 17-12-2012 — Upload : 23-04-2014
Putusan PN BANDUNG Nomor 23/Pid.Sus/TPK/2012/PN.Bdg.
Tanggal 17 Desember 2012 — FIRMAN HIMAWAN, S.Ip.
5910
  • Proposal yang memuat latar belakang kegiatan, maksud dan tujuan kegiatan,lokasi kegiatan, manfaat kegiatan, personil pelaksana kegiatan, rincianpembiayaan dan jadual kegiatan yang ditandatangani oleh pemohon dankhusus bagi pemohon kelompok masyarakat dibubuhi cap dan susunanpengurus / kelompok;b. Untuk kelompok masyarakat dan anggota masyarakat mendapat rekomendasidari Lurah dan Camat domisili kelompok masyarakat / anggota masyarakat;c.
Register : 14-08-2017 — Putus : 02-11-2017 — Upload : 16-11-2017
Putusan PT JAKARTA Nomor 492/PDT/2017/PT.DKI
Tanggal 2 Nopember 2017 — PT.WARINGIN AGRO JAYA >< KEMENTRIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN RI (KLHK)
869732
  • Jadual Jaga/Piket >10 Buahj. Buku Kerja dan Alat Tulis >10 Buahk. Instalasi Anti Petir >10 Buah2 PATROLIa. Sepeda Motor 10 Buahb. Radio Genggam/HT 10 Buah/Psgc. Parang/Golok 10 Buahd. Backpack Pump 10 Buahe. Velplest (tempat air minum) 10 Buahf. Senter 10 Buahg.
Register : 07-04-2016 — Putus : 09-05-2016 — Upload : 30-07-2016
Putusan PT PONTIANAK Nomor 31/PID/2016/PT PTK
Tanggal 9 Mei 2016 — MUJIONO,S.Pd,SMn
16938
  • Kerja Nasional PAN No. 06 tahun 2011 tentang Pedoman Organisasi Pembentukan Fraksi PAN di Legislatif, (T-5);- Ketetapan Rapat Kerja Nasional PAN No. 3 tahun 2007 tentang Sanksi Organisasi dan Rehabilitasi Anggota, bertanda T-6;- Ketetapan Rapat Kerja Nasional PAN No. 2 tahun 2007 tentang Rapat dan Pengambilan Keputusan Partai, bertanda T-7;- Lampiran Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 23 tahun 2014 tentang Perubahan Kedelapan atas Peraturan KPU No. 07 tahun2012 tentang Tahapan, Program, dan Jadual
Upload : 06-11-2018
Putusan PN BANDUNG Nomor 101/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Bdg
Hamid
10424
  • Hak dan kewajiban BUMN Pembina atau BUMN Penyalur atauLembaga Penyalur dan Mitra Binaan.Jumlah pinjaman dan peruntukannya.Syaratsyarat pinjaman (jangka waktu pinjaman, jadual angsuranpokok dan jasa administrasi pinjaman).Bahwa perbuatan terdakwa Hamid bersama dengan saksi H. Ali Surahmandan saksi H.Aspin telah memperkaya diri saksi Drs. H.
    Hak dan kewajiban BUMN Pembina atau BUMN Penyalur atauLembaga Penyalur dan Mitra Binaan.Jumlah pinjaman dan peruntukannya.Syaratsyarat pinjaman (jangka waktu pinjaman, jadual angsuranpokok dan jasa administrasi pinjaman).Bahwa perbuatan terdakwa Hamid bersama dengan saksi Drs. H. AliSurahman dan saksi H. Aspin telah memperkaya diri saksi Drs. H.
Register : 04-02-2015 — Putus : 26-06-2015 — Upload : 18-08-2015
Putusan PN PALU Nomor 11/Pid.SusTPK/2015/PN.Pal
Tanggal 26 Juni 2015 — Drs. MOHAMMAD SABRAN, M.Si
9126
  • Persiapan lelang, yaitu menyusun dokumen lelang (termasuk didalamnya HPS) danmembuat jadual pelaksanaan lelang;Pengumuman lelang;Pendaftaran;Pengambilang dokumen lelang;Aanwijzing/penjelasan pekerjaan;Pemasukan dokumen kualifikasi dan penawaran;Pembukaan dokumen kualifikasi dan penawaran;Evaluasi dokumen kualifikasi dan penawaran;Cen aA ey FYPenetapan pemenang;10. Pengumuman pemenang;11. Masa sanggah;12. Menjawab sanggahan;13.