Ditemukan 892 data
Urut Berdasarkan
Register : 14-08-2019 — Putus : 17-09-2019 — Upload : 20-09-2019
Putusan PN DOMPU Nomor 7/Pid.Pra/2019/PN Dpu Tanggal 17 September 2019 — Pemohon:
1.MUSLIM
2.NASARUDIN
Termohon:
1.Kapolda NTB Cq. Subdit III Ditreskrimsus
2.Kapolri Cq. Direktorat Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus Bareskrim Polri
3.KPK RI Cq. Deputi Koordinasi dan Supervisi
280 — 193
1.MUSLIM
2.NASARUDIN
Termohon:
1.Kapolda NTB Cq. Subdit III Ditreskrimsus
2.Kapolri Cq. Direktorat Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus Bareskrim Polri
3.KPK RI Cq. Deputi Koordinasi dan Supervisi
280 — 193
YAHYA HARAHAP, S.H.dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Perdata tentangGugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusanpengadilan halaman 439, yang menyatakan bahwa:Ne Bis In Idem disebut juga excpite van gewijsde zaak yang berartibahwa sebuah perkara dengan obyek sama, yang diputus olehpengadilan yang berkekuatan tetap/yang sudah memiliki kekuatanyang mengikat oleh badan peradilan yang berwenang;Sejalan dengan hal tersebut, Mahkamah Agung menerbitkan SuratEdaran Mahkamah Agung Nomor 03
Register : 30-07-2015 — Putus : 29-09-2015 — Upload : 10-02-2016
Putusan PN BANJARNEGARA Nomor 50_PID_B_2015_PN_BNR Tanggal 29 September 2015 — PIDANA-TERDAKWA-NURKHOIS bin Alm. TAMIARDJI.
98 — 12
98 — 12
LAMINTANG, S.H.dalam buku: DASAR DASAR HUKUM PIDANAINDONESIA,Penerbit: PT.
Register : 26-01-2018 — Putus : 26-03-2018 — Upload : 29-03-2018
Putusan PN JAKARTA BARAT Nomor 58/Pdt.Sus-Parpol/2018/PN Jkt.Brt Tanggal 26 Maret 2018 — Penggugat:
1.INDRA KARYADI,SH.
2.SUBHAN EFENDI,SH.
Tergugat:
1.Dewan Pimpinan Pusat Partai Golongan Karya
2.Dewan Pimpinan Daerah Partai Golongan Karya Provinsi Lampung
332 — 67
1.INDRA KARYADI,SH.
2.SUBHAN EFENDI,SH.
Tergugat:
1.Dewan Pimpinan Pusat Partai Golongan Karya
2.Dewan Pimpinan Daerah Partai Golongan Karya Provinsi Lampung
332 — 67
Yahya Harahap, S.H.dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Perdata, Jakarta: Sinar Grafika,2008, pada halaman 452 angka (2) menyatakan sebagai berikut:Sudah dijelaskan, posita dengan petitum gugatan, harus saling mendukung.Tidakboleh saling bertentangan. Apabilahalini tidak dipenuhi,mengakibatkan gugatan menjadi kabur.1.8.
Register : 02-01-2020 — Putus : 16-06-2020 — Upload : 06-07-2020
Putusan PN MATARAM Nomor 3/Pdt.G/2020/PN Mtr Tanggal 16 Juni 2020 — Penggugat melawan Tergugat
67 — 54
67 — 54
Moeghni Djojodirjo, S.H.dalam bukunya yang berjudul Perbuatan Melawan Hukum, Penerbit PradnyaParamita, Cetakan Kedua halaman 57 yang menyatakan sebagai berikut:Perbuatan Melawan Hukum merupakan suatu perbuatan atau kealpaan, yangHalaman 55 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2020/PN Mtratau bertentangan dengan hak orang lain atau bertentangan dengan kewajibanhukum si pelaku sendiri atau bertentangan baik dengan kesusilaan balk,Mmaupun dengan sikap hatihati yang harus diindahkan dalam pergaulan
Putus : 29-12-2016 — Upload : 13-02-2017
Putusan PN SIMALUNGUN Nomor 113/Pdt.G-Sus/2016/PN Sim Tanggal 29 Desember 2016 — PT. BANK TABUNGAN PENSIUNAN NASIONAL Tbk CABANG PERDAGANGAN
LAWAN
NUR ISMAIL
99 — 58
99 — 58
Remy Sjahdeini, S.H.dalam bukunya berjudul Hak Tanggungan (asasasas, ketentuanketentuan pokok dan masalah yang dihadapi oleh Perbankan)dalam halaman 46 yang TERGUGAT kutip sebagai berikut :Pasal 6 UUHT itu. memberikan hak bagi pemegang HakTanggungan untuk melakukan parate eksekusi, artinya pemegangHak Tanggungan tidak perlu bukan saja memperoleh persetujuandari pemberi Hak Tanggungan, tetapi juga tidak perlu memintapenetapan dari pengadilan setempat apabila akan melakukaneksekusi atas Hak Tanggungan
Putus : 19-06-2017 — Upload : 13-03-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1200 K/Pdt/2017 Tanggal 19 Juni 2017 — PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq KEPALA KANTOR
BADAN PERTANAHAN NASIONAL WILAYAH PROVINSI JAWA BARAT cq KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL KOTA DEPOK,
lawan
LOUISE MARIE VIRGO NELWAN, DKK
dan
1. ETTY SAMUEL (almarhumah),
2. YAHYA LUKAS (almarhum), dilanjutkan oleh ahli warisnya:
ROELAND LEONARD LUCAS, DKK
63 — 24 — Berkekuatan Hukum Tetap
63 — 24 — Berkekuatan Hukum Tetap
Yahya harahap, S.H.dalam bukunya Hukum Acara Perdata, tentang gugatan, Persidangan,Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, terbitan Sinar Grafika (2009)halaman 288 dan 289 dinyatakan Permintaan sita dapat diajukan bersamasama dengan surat gugatan, dicantumkan pada bagian akhir uraian dalil danperistiwa gugatan, sehingga penempatannya dalam gugatan dikemukakansebelum petitum gugatan, praktik yang seperti itu yang banyak diterapkan,beeen apalagi ditinjau dari prinsip peradilan sederhana, cepat
Register : 18-11-2020 — Putus : 05-05-2021 — Upload : 13-08-2021
Putusan PN MEDAN Nomor 777/Pdt.G/2020/PN Mdn Tanggal 5 Mei 2021 — Penggugat:
PT. SARANG TAWON SUKSES ABADI
Tergugat:
1.PT. MURNI ALDANA MANAJEMEN
2.PT. BANK RABOBANK INTERNATIONAL INDONESIA
Turut Tergugat:
KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL)
307 — 84
PT. SARANG TAWON SUKSES ABADI
Tergugat:
1.PT. MURNI ALDANA MANAJEMEN
2.PT. BANK RABOBANK INTERNATIONAL INDONESIA
Turut Tergugat:
KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL)
307 — 84
Yahya Harahap, S.H.dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan,Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan Jakarta:Sinar Grafika, Edisi Kedua, 2018, halaman 983, yang berbunyi sebagaiberikut:Putusan provisi diatur dalam Pasal 180 HIR, Pasal 191 RBG,disebut juga provisionele beschikking, yaitu keputusan yang bersifatsementara atau interim award (temporary disposal) yang berisitindakan sementara menunggu sampai putusan akhir mengenaipokok perkara dijatuhkan.
Register : 22-09-2020 — Putus : 23-11-2020 — Upload : 10-02-2021
Putusan PN TANJUNG BALAI KARIMUN Nomor 189/Pid.Sus/2020/PN Tbk Tanggal 23 Nopember 2020 — Penuntut Umum:
1.DODI GAZALI, SH
2.ANDRIANSYAH, SH, MH
3.FAHMI ARI YOGA,SH
4.FEBBY ERWAN SAPUTRA, SH
Terdakwa:
HENDRA Bin LIMIN
174 — 102
1.DODI GAZALI, SH
2.ANDRIANSYAH, SH, MH
3.FAHMI ARI YOGA,SH
4.FEBBY ERWAN SAPUTRA, SH
Terdakwa:
HENDRA Bin LIMIN
174 — 102
Wirjono Prodjodikoro, S.H.dalam bukunya AsasAsas Hukum Pidana di Indonesia (vide. Him. 59)mengatakan bahwa dalam pandangan KUHP yang dapat menjadi subyek tindakpidana adalah seorang manusia sebagai oknum.
Putus : 22-12-2017 — Upload : 14-03-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1476 K/Pdt.Sus-BPSK/2017 Tanggal 22 Desember 2017 — ERNAWATI NASUTION VS PT. BANK TABUNGAN PENSIUN NASIONAL, Tbk
82 — 70 — Berkekuatan Hukum Tetap
82 — 70 — Berkekuatan Hukum Tetap
Remy Sjahdeini, S.H.dalam bukunya berjudul Hak Tanggungan (asasasas, ketentuanketentuanpokok dan masalah yang dihadapi oleh Perbankan) dalam halaman 46 yangTergugat kutip sebagai berikut:Pasal 6 UUHT itu memberikan hak bagi pemegang Hak Tanggunganuntuk melakukan parate eksekusi, artinya pemegang Hak Tanggungan tidakperlu bukan saja memperoleh persetujuan dari pemberi Hak Tanggungan, tetapijuga tidak perlu meminta penetapan dari pengadilan setempat apabila akanmelakukan eksekusi atas Hak Tanggungan
Register : 27-05-2019 — Putus : 26-12-2019 — Upload : 17-05-2020
Putusan PA DEPOK Nomor 1861/Pdt.G/2019/PA.Dpk Tanggal 26 Desember 2019 —
95 — 88
95 — 88
berakhir beradasarkan AktaCerai No. 2389/AC/2015/PA.JS, sehingga nampak dan jelas bahwapermohonan tersebutkabur dan tidak jelas yang seharusnya ditolak atauputusan niet ontvankelijke verklaard (tidak dapat diterima) ; Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut Majelis Hakimberpendapat, bahwa putusan NO (niet ontvankelijke verklaard) adalahputusan yang bersifat negatif artinya belum masuk dalam pokok perkara dan hanya merupakan cacat formil ; Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat Yahya Harahap, S.H.dalam
Register : 26-02-2018 — Putus : 26-03-2019 — Upload : 15-04-2019
Putusan PN SINGKEL Nomor 3/Pdt.G/2018/PN Skl Tanggal 26 Maret 2019 — - Direksi PT.BANK BTPN ,Tbk Cq Pimpinan PT.Bank BTPN, Tbk Kantor Cabang Pembantu Umk Subulussalam
328 — 157
328 — 157
Remy Sjahdeini, S.H.dalam bukunya berjudul Hak Tanggungan (asasasas, ketentuanketentuan pokok dan masalah yang dihadapi oleh Perbankan) dalamhalaman 46 yang TERGUGAT I kutip sebagai berikut :Pasal 6 UUHT itu memberikan hak bagi pemegang Hak Tanggunganuntuk melakukan parate eksekusi, artinya pemegang Hak Tanggungan tidakperlu bukan saja memperoleh persetujuan dari pemberi Hak Tanggungan,tetapi juga tidak perlu meminta penetapan dari pengadilan setempatapabila akan melakukan eksekusi atas Hak Tanggungan
Upload : 27-04-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1161 K/PDT/2010 DRS. M.S. TAHA BERUTU, SH. ; YAYASAN PERGURUAN TINGGI ISLAM SUMATERA, DKK.
58 — 42 — Berkekuatan Hukum Tetap
58 — 42 — Berkekuatan Hukum Tetap
Kansil, S.H.dalam bukunya Pengatar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, PN.
Register : 03-05-2017 — Putus : 14-06-2017 — Upload : 07-03-2018
Putusan PN BANGKINANG Nomor 27/Pdt.Sus-BPSK/2017/PN BKN Tanggal 14 Juni 2017 — PT. Bank Tabungan Pensiunan Nasional, Tbk. Kantor UMK Cabang Suram (Bank BTPN) melawan SETYADI WIBAWANA
264 — 123
264 — 123
Remy Sjahdeini, S.H.dalam bukunya berjudul Hak Tanggungan (asasasas, ketentuanketentuan pokok dan masalah yang dihadapi oleh Perbankan)dalam halaman 46 yang TERGUGAT kutip sebagai berikut :Pasal 6 UUHT itu. memberikan hak bagi pemegang HakTanggungan untuk melakukan parate eksekusi, artinya pemegangHak Tanggungan tidak perlu bukan saja memperoleh persetujuandari pemberi Hak Tanggungan, tetapi juga tidak perlu memintapenetapan dari pengadilan setempat apabila akan melakukaneksekusi atas Hak Tanggungan
Register : 06-04-2020 — Putus : 21-07-2020 — Upload : 21-07-2020
Putusan PA KOTAMOBAGU Nomor 113/Pdt.G/2020/PA.Ktg Tanggal 21 Juli 2020 — Penggugat melawan Tergugat
181 — 62
181 — 62
Subekti, S.H.dalam bukunya yang berjudul PokokPokok Hukum Perdata (hal 69) yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim,telah menegaskan bahwa eigendom (hak milik) adalah hak yang paling sempurnaatas suatu benda. Orang yang mempunyai hak milik atas suatu benda dapatberbuat apa saja dengan benda itu (menjual, menggadaikan, memberikan, bahkanmerusak), asal saja ia tidak melanggar undangundang atau hak orang lain.
Putus : 07-04-2015 — Upload : 01-10-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 58 K/TUN/2015 Tanggal 7 April 2015 — PT. AGRO LINTAS NUSANTARA, DK VS KOPERASI PENGEMBANGAN UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
121 — 76 — Berkekuatan Hukum Tetap
121 — 76 — Berkekuatan Hukum Tetap
Keputusan Tata Usaha Negara Objek Sengketa BersifatFinal;Bahwa Ahli hukum Tata Usaha Negara yaitu Indroharto, S.H.dalam bukunya yang berjudul Usaha memahami undangundang tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Buku Il,beberapa pengertian dasar hukum Tata Usaha Negara,halaman 173174, mengatakan yang dimaksud dengan Finaladalah akibat hukum yang ditimbulkan serta dimaksudkandengan mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara itu harusbenar sudah merupakan akibat hukum yang definitif;Bahwa Keputusan Tata Usaha
Putus : 20-08-2015 — Upload : 10-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 407 B/PK/PJK/2015 Tanggal 20 Agustus 2015 — PT. CHANDRA ASRI PETROCHEMICAL, TBK vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK
60 — 37 — Berkekuatan Hukum Tetap
60 — 37 — Berkekuatan Hukum Tetap
Subekti, S.H.dalam bukunya Hukum Pembuktian, pembebanan yang beratsebelah dapat apriori menjerumuskan suatu pihak dalam kekalahandan akan menimbulkan perasaan teraniaya pada yang dikalahkanitu;2.
Register : 14-12-2016 — Putus : 20-06-2017 — Upload : 22-02-2019
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 879/Pdt.G/2016/PN JKT.SEL Tanggal 20 Juni 2017 — LIDWINA SUBAKTIATI NUGRAHA
LAWAN
1.PT. GLOBAL ARTHA FUTURES disingkat GAF
2.Wawan Trisnawan, Direktur Utama PT.Global Artha Futures
3.Yanny Juhendi, Direktur PT.Global Artha Futures
4.Ahmad Fadholi,SE
5.Sofi Suryanti
6.Dena Ardyan Mohammad
DAN
1.Badan Pengawasan Perdagangan Berjangka Komditi BAPEBTI
2.PT. BANK BCA CABANG KORPORASI SUDIRMAN Tbk
3.PT.BANK btpn Kantor Cabang Rasuna Said
164 — 103
164 — 103
Sudikno Mertokusumo, S.H.dalam bukunya Hukum Acara Perdata Indonesia halaman 39 tentangpengertian kepentingan yang dapat dijadikan sebagai alas hak untukmenggugat, antara lain menyatakan: Untuk mencegah agar setiap orang tidak asal saja mengajukantuntutan hak ke pengadilan yang akan menyulitkan pengadilan,Nomor : 40 dari 64 Perkara No.879/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel.maka hanya kepentingan yang cukup dan layak serta mempunyaidasar hukum sajalah yang dapat diterima sebagai dasar tuntutanhak.Bahwa suatu tuntutan
Putus : 27-10-2016 — Upload : 04-10-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 915 K/Pdt.Sus-BPSK/2016 Tanggal 27 Oktober 2016 — NGANTAS KARO-KARO VS PT BANK TABUNGAN PENSIUNAN NASIONAL Tbk KANTOR CABANG PEMBANTU PASAR BARU, RANTAUPRAPAT
89 — 67 — Berkekuatan Hukum Tetap
89 — 67 — Berkekuatan Hukum Tetap
Remy Sjahdeini, S.H.dalam bukunya berjudul Hak Tanggungan (asasasas, ketentuanketentuan pokok dan masalah yang dihadapi oleh Perbankan) dalamhalaman 46 yang Tergugat kutip sebagai berikut:Pasal 6 UUHT itu memberikan hak bagi pemegang hak tanggunganuntuk melakukan parate eksekusi, artinya pemegang hak tanggungantidak perlu bukan saja memperoleh persetujuan dari pemberi haktanggungan, tetapi juga tidak perlu meminta penetapan daripengadilan setempat apabila akan melakukan eksekusi atas haktanggungan
Register : 30-09-2020 — Putus : 25-02-2021 — Upload : 26-07-2021
Putusan PN SINGKEL Nomor 10/Pdt.G/2020/PN Skl Tanggal 25 Februari 2021 — Penggugat:
MASA CIBRO
Tergugat:
1.AMSIN CIBRO
2.HJ. NURLAIBAH BANCIN Als MANDI BR BANCIN
3.LIN ASMAWATI ALS TEWAN
117 — 10
MASA CIBRO
Tergugat:
1.AMSIN CIBRO
2.HJ. NURLAIBAH BANCIN Als MANDI BR BANCIN
3.LIN ASMAWATI ALS TEWAN
117 — 10
Yahya Harahap, S.H.dalam bukunya Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata (Bab12) menjelaskan mengenai eksekusi yang tidak dapat dijalankan (nonexecutable), yaitu dalam hal:a. harta kekayaan tereksekusi tidak ada;b. Putusan Bersifat deklaratoir;c. barang objek eksekusi di tangan pihak ketiga;d. Eksekusi terhadap penyewa, non eksekutabele. Barang yang hendak di eksekusi, dijaminkan kepada pihak ketiga;f.
Register : 11-04-2017 — Putus : 15-05-2017 — Upload : 17-07-2017
Putusan PN RANTAU PRAPAT Nomor 60/PDT.SUS_BPSK/2017 Tanggal 15 Mei 2017 — Perdata
- PT. BANK TABUNGAN PENSIUNAN NASIONAL TBK. KANTOR CABANG PEMBANTU PASAR BARU-RANTAUPRAPAT
Lawan
- HERLINA (Ahli Waris Almarhum Edi Rianto Ritonga)
294 — 190
294 — 190
Remy Sjahdeini, S.H.dalam bukunya berjudul Hak Tanggungan (asasasas, ketentuanketentuanpokok dan masalah yang dihadapi oleh Perbankan) dalam halaman 164 yangTERGUGAT kutip sebagai berikut:Hak Tanggungan bertujuan untuk menjamin utang yang diberikan pemegangHak Tanggungan kepada Debitor.