Ditemukan 892 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : s.t.dalam s.e.dalam skh.dalam sh.dalam s.h.adalah
Pengadilan PN JAKARTA BARAT Perdata Khusus
Register : 26-01-2018 — Putus : 26-03-2018 — Upload : 29-03-2018
Putusan PN JAKARTA BARAT Nomor 58/Pdt.Sus-Parpol/2018/PN Jkt.Brt
Tanggal 26 Maret 2018 — Penggugat:
1.INDRA KARYADI,SH.
2.SUBHAN EFENDI,SH.
Tergugat:
1.Dewan Pimpinan Pusat Partai Golongan Karya
2.Dewan Pimpinan Daerah Partai Golongan Karya Provinsi Lampung
331 — 67
  • Yahya Harahap, S.H.dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Perdata, Jakarta: Sinar Grafika,2008, pada halaman 452 angka (2) menyatakan sebagai berikut:Sudah dijelaskan, posita dengan petitum gugatan, harus saling mendukung.Tidakboleh saling bertentangan. Apabilahalini tidak dipenuhi,mengakibatkan gugatan menjadi kabur.1.8.
Pengadilan PN TANJUNG BALAI KARIMUN Pidana Khusus Pidsus Cukai
Register : 05-05-2020 — Putus : 18-06-2020 — Upload : 13-04-2021
Putusan PN TANJUNG BALAI KARIMUN Nomor 88/Pid.Sus/2020/PN Tbk
Tanggal 18 Juni 2020 — TOBER SIHOMBING Bin Alm TOHOM SIHOMBING 2.DAYAT Bin AMRIL
122 — 51
  • Wirjono Prodjodikoro, S.H.dalam bukunya AsasAsas Hukum Pidana di Indonesia (vide. Hlm. 59)mengatakan bahwa dalam pandangan KUHP yang dapat menjadi subyek tindakpidana adalah seorang manusia sebagai oknum.
Pengadilan PN DOMPU Pidana Khusus
Register : 14-08-2019 — Putus : 17-09-2019 — Upload : 20-09-2019
Putusan PN DOMPU Nomor 7/Pid.Pra/2019/PN Dpu
Tanggal 17 September 2019 — Pemohon:
1.MUSLIM
2.NASARUDIN
Termohon:
1.Kapolda NTB Cq. Subdit III Ditreskrimsus
2.Kapolri Cq. Direktorat Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus Bareskrim Polri
3.KPK RI Cq. Deputi Koordinasi dan Supervisi
280 — 193
  • YAHYA HARAHAP, S.H.dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Perdata tentangGugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusanpengadilan halaman 439, yang menyatakan bahwa:Ne Bis In Idem disebut juga excpite van gewijsde zaak yang berartibahwa sebuah perkara dengan obyek sama, yang diputus olehpengadilan yang berkekuatan tetap/yang sudah memiliki kekuatanyang mengikat oleh badan peradilan yang berwenang;Sejalan dengan hal tersebut, Mahkamah Agung menerbitkan SuratEdaran Mahkamah Agung Nomor 03
Pengadilan PN BANJARNEGARA Pidana Umum Pembunuhan
Register : 30-07-2015 — Putus : 29-09-2015 — Upload : 10-02-2016
Putusan PN BANJARNEGARA Nomor 50_PID_B_2015_PN_BNR
Tanggal 29 September 2015 — PIDANA-TERDAKWA-NURKHOIS bin Alm. TAMIARDJI.
98 — 12
  • LAMINTANG, S.H.dalam buku: DASAR DASAR HUKUM PIDANAINDONESIA,Penerbit: PT.
Pengadilan PN TANJUNG BALAI KARIMUN Pidana Khusus
Register : 22-09-2020 — Putus : 23-11-2020 — Upload : 10-02-2021
Putusan PN TANJUNG BALAI KARIMUN Nomor 189/Pid.Sus/2020/PN Tbk
Tanggal 23 Nopember 2020 — Penuntut Umum:
1.DODI GAZALI, SH
2.ANDRIANSYAH, SH, MH
3.FAHMI ARI YOGA,SH
4.FEBBY ERWAN SAPUTRA, SH
Terdakwa:
HENDRA Bin LIMIN
174 — 102
  • Wirjono Prodjodikoro, S.H.dalam bukunya AsasAsas Hukum Pidana di Indonesia (vide. Him. 59)mengatakan bahwa dalam pandangan KUHP yang dapat menjadi subyek tindakpidana adalah seorang manusia sebagai oknum.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus Perlindungan Konsumen
Putus : 22-12-2017 — Upload : 14-03-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1476 K/Pdt.Sus-BPSK/2017
Tanggal 22 Desember 2017 — ERNAWATI NASUTION VS PT. BANK TABUNGAN PENSIUN NASIONAL, Tbk
82 — 70 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Remy Sjahdeini, S.H.dalam bukunya berjudul Hak Tanggungan (asasasas, ketentuanketentuanpokok dan masalah yang dihadapi oleh Perbankan) dalam halaman 46 yangTergugat kutip sebagai berikut:Pasal 6 UUHT itu memberikan hak bagi pemegang Hak Tanggunganuntuk melakukan parate eksekusi, artinya pemegang Hak Tanggungan tidakperlu bukan saja memperoleh persetujuan dari pemberi Hak Tanggungan, tetapijuga tidak perlu meminta penetapan dari pengadilan setempat apabila akanmelakukan eksekusi atas Hak Tanggungan
Pengadilan PA DEPOK Perdata Agama Perceraian
Register : 27-05-2019 — Putus : 26-12-2019 — Upload : 17-05-2020
Putusan PA DEPOK Nomor 1861/Pdt.G/2019/PA.Dpk
Tanggal 26 Desember 2019 —
95 — 88
  • berakhir beradasarkan AktaCerai No. 2389/AC/2015/PA.JS, sehingga nampak dan jelas bahwapermohonan tersebutkabur dan tidak jelas yang seharusnya ditolak atauputusan niet ontvankelijke verklaard (tidak dapat diterima) ; Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut Majelis Hakimberpendapat, bahwa putusan NO (niet ontvankelijke verklaard) adalahputusan yang bersifat negatif artinya belum masuk dalam pokok perkara dan hanya merupakan cacat formil ; Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat Yahya Harahap, S.H.dalam
Pengadilan PN MATARAM Perdata
Register : 02-01-2020 — Putus : 16-06-2020 — Upload : 06-07-2020
Putusan PN MATARAM Nomor 3/Pdt.G/2020/PN Mtr
Tanggal 16 Juni 2020 — Penggugat melawan Tergugat
67 — 54
  • Moeghni Djojodirjo, S.H.dalam bukunya yang berjudul Perbuatan Melawan Hukum, Penerbit PradnyaParamita, Cetakan Kedua halaman 57 yang menyatakan sebagai berikut:Perbuatan Melawan Hukum merupakan suatu perbuatan atau kealpaan, yangHalaman 55 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2020/PN Mtratau bertentangan dengan hak orang lain atau bertentangan dengan kewajibanhukum si pelaku sendiri atau bertentangan baik dengan kesusilaan balk,Mmaupun dengan sikap hatihati yang harus diindahkan dalam pergaulan
Pengadilan PN SIMALUNGUN Perdata Khusus Arbitrase
Putus : 29-12-2016 — Upload : 13-02-2017
Putusan PN SIMALUNGUN Nomor 113/Pdt.G-Sus/2016/PN Sim
Tanggal 29 Desember 2016 — PT. BANK TABUNGAN PENSIUNAN NASIONAL Tbk CABANG PERDAGANGAN LAWAN NUR ISMAIL
99 — 58
  • Remy Sjahdeini, S.H.dalam bukunya berjudul Hak Tanggungan (asasasas, ketentuanketentuan pokok dan masalah yang dihadapi oleh Perbankan)dalam halaman 46 yang TERGUGAT kutip sebagai berikut :Pasal 6 UUHT itu. memberikan hak bagi pemegang HakTanggungan untuk melakukan parate eksekusi, artinya pemegangHak Tanggungan tidak perlu bukan saja memperoleh persetujuandari pemberi Hak Tanggungan, tetapi juga tidak perlu memintapenetapan dari pengadilan setempat apabila akan melakukaneksekusi atas Hak Tanggungan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 19-06-2017 — Upload : 13-03-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1200 K/Pdt/2017
Tanggal 19 Juni 2017 — PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL WILAYAH PROVINSI JAWA BARAT cq KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL KOTA DEPOK, lawan LOUISE MARIE VIRGO NELWAN, DKK dan 1. ETTY SAMUEL (almarhumah), 2. YAHYA LUKAS (almarhum), dilanjutkan oleh ahli warisnya: ROELAND LEONARD LUCAS, DKK
63 — 24 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Yahya harahap, S.H.dalam bukunya Hukum Acara Perdata, tentang gugatan, Persidangan,Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, terbitan Sinar Grafika (2009)halaman 288 dan 289 dinyatakan Permintaan sita dapat diajukan bersamasama dengan surat gugatan, dicantumkan pada bagian akhir uraian dalil danperistiwa gugatan, sehingga penempatannya dalam gugatan dikemukakansebelum petitum gugatan, praktik yang seperti itu yang banyak diterapkan,beeen apalagi ditinjau dari prinsip peradilan sederhana, cepat
Pengadilan PN MEDAN Perdata
Register : 18-11-2020 — Putus : 05-05-2021 — Upload : 13-08-2021
Putusan PN MEDAN Nomor 777/Pdt.G/2020/PN Mdn
Tanggal 5 Mei 2021 — Penggugat:
PT. SARANG TAWON SUKSES ABADI
Tergugat:
1.PT. MURNI ALDANA MANAJEMEN
2.PT. BANK RABOBANK INTERNATIONAL INDONESIA
Turut Tergugat:
KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL)
307 — 84
  • Yahya Harahap, S.H.dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan,Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan Jakarta:Sinar Grafika, Edisi Kedua, 2018, halaman 983, yang berbunyi sebagaiberikut:Putusan provisi diatur dalam Pasal 180 HIR, Pasal 191 RBG,disebut juga provisionele beschikking, yaitu keputusan yang bersifatsementara atau interim award (temporary disposal) yang berisitindakan sementara menunggu sampai putusan akhir mengenaipokok perkara dijatuhkan.
Pengadilan PN SINGKEL Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 26-02-2018 — Putus : 26-03-2019 — Upload : 15-04-2019
Putusan PN SINGKEL Nomor 3/Pdt.G/2018/PN Skl
Tanggal 26 Maret 2019 — - Direksi PT.BANK BTPN ,Tbk Cq Pimpinan PT.Bank BTPN, Tbk Kantor Cabang Pembantu Umk Subulussalam
328 — 157
  • Remy Sjahdeini, S.H.dalam bukunya berjudul Hak Tanggungan (asasasas, ketentuanketentuan pokok dan masalah yang dihadapi oleh Perbankan) dalamhalaman 46 yang TERGUGAT I kutip sebagai berikut :Pasal 6 UUHT itu memberikan hak bagi pemegang Hak Tanggunganuntuk melakukan parate eksekusi, artinya pemegang Hak Tanggungan tidakperlu bukan saja memperoleh persetujuan dari pemberi Hak Tanggungan,tetapi juga tidak perlu meminta penetapan dari pengadilan setempatapabila akan melakukan eksekusi atas Hak Tanggungan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Upload : 27-04-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1161 K/PDT/2010
DRS. M.S. TAHA BERUTU, SH. ; YAYASAN PERGURUAN TINGGI ISLAM SUMATERA, DKK.
58 — 42 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Kansil, S.H.dalam bukunya Pengatar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, PN.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Tanah
Putus : 18-11-2015 — Upload : 21-04-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1462 K/Pdt/2015
Tanggal 18 Nopember 2015 — MASRI, DK VS NURMAINI PANGGILAN NUR, DKK
29 — 13 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Subekti, S.H.dalam bukunya Hukum Pembuktian, PT. Pradnya Paramita, Jakarta,Cetakan keenambelas, halaman 11, M.
Pengadilan PN RANTAU PRAPAT Perdata Khusus Perlindungan Konsumen
Register : 11-04-2017 — Putus : 15-05-2017 — Upload : 17-07-2017
Putusan PN RANTAU PRAPAT Nomor 60/PDT.SUS_BPSK/2017
Tanggal 15 Mei 2017 — Perdata - PT. BANK TABUNGAN PENSIUNAN NASIONAL TBK. KANTOR CABANG PEMBANTU PASAR BARU-RANTAUPRAPAT Lawan - HERLINA (Ahli Waris Almarhum Edi Rianto Ritonga)
294 — 190
  • Remy Sjahdeini, S.H.dalam bukunya berjudul Hak Tanggungan (asasasas, ketentuanketentuanpokok dan masalah yang dihadapi oleh Perbankan) dalam halaman 164 yangTERGUGAT kutip sebagai berikut:Hak Tanggungan bertujuan untuk menjamin utang yang diberikan pemegangHak Tanggungan kepada Debitor.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 30-04-2012 — Upload : 04-09-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2769 K/Pdt/2011
Tanggal 30 April 2012 — RUDI SUSANTO VS. Ir. SOEHARSO
193 — 151 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • YahyaHarahap,S.H.dalam bukunya Hukum Acara Perdata halaman (802) : Karena tindakan itu tidak sesuai dengan hukum, padahal sesuaidengan prinsip rule of law, semua tindakan Hakim mesti sesuaidengan hukum (accordance with the law) ; Tindakan Hakim yang mengabulkan melebihi dari yang dituntut,nyatanyata melampaui batas kKewenangan yang diberikan Pasal 178(3) H.LR kepadanya, padahal sesuai dengan prinsip rule of law,siapapun tidak boleh melakukan tindakan yang melampaui bataswewenangnya (beyond the power
Pengadilan PT SAMARINDA Perdata Tanah
Putus : 09-08-2016 — Upload : 24-01-2017
Putusan PT SAMARINDA Nomor 77/PDT/ 2016/ PT.SMR.
Tanggal 9 Agustus 2016 — Drs. HERRY YAN ANDRO PELEALU, Pekerjaan : Guru, alamat Jalan Gunung Polisi Nomor : 59 RT. 57 Kelurahan Baru Ilir, Kecamatan Balikpapan Barat , Kota Balikpapan , yang dalam hal ini telah memilih domicili hukum di Kantor Kuasanya yaitu GESTA PADANG ,S.H. dan YULIANA ROMBE,S.H. Pengacara dan Penasihat Hukum pada Kantor Pengacara dan Penasihat Hukum Law Office Gesta Padang , S.H. dan Partners beralamat Jalan Indrakila / Straat Tiga Dalam RT. 32 No. 101 Kelurahan Gunung Samarinda Kecamatan Balikpapan Utara , Kota Balikpapan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 03 Juli 2014 , yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balikpapan pada tanggal 15 Juli 2014 , dibawah Nomor : 178 / II / KA / PDT / 2014 / PN.Bpp.-, disebut sebagai Pembanding semula Penggugat ; Melawan : 1. PT. BANK MEGA TBK, berkedudukan di Jakarta alamat : Menara Bank Mega Lantai 23 Jalan Kapten P. Tendean Nomor : 12 – 14 Jakarta 12790 , yang dalam hal ini memberi Kuasa kepada : JOHN ERIC PONTOH ,S.H. , TUTI ANDAYANI SEBAYANG ,S.H. , TUNGGUL TAMBUNAN ,S.H.M. SUCIATI EKA PERTIWI, SH. , STEVEN ALBERT ,S.H. , IWAN KURNIAWAN ,S.H. , FERRY EDWARD M. GULTOM ,S.H. ERZA BESARI PUTRA ,S.H. ZULFARIDAH ,S.H. berdasarkan Surat Kuasa Khusus No : SK - 145 / DIRBM – LI / 14 , tanggal 27 Agustus 2014 , disebut sebagai Terbanding I semula Tergugat I ; 2. PT. SINAR MAS WISESA BALIKPAPAN , JALAN MT. HARYONO KOMPLEK BALIKPAPAN BARU KELURAHAN DAMAI BALIKPAPAN , dalam hal ini memberI Kuasa kepada SUYONO SANJAYA ,S.H. CN, dan IWAN PRASETYA ,S.H. kesemuanya Advokat dan Karyawan Perseroan, berkantor di Jalan MT. Haryono , kantor Pemasaran Komplek Balikpapan Baru – Balikpapan , baik bersama sama maupun sendiri – sendiri , berdasarkan Surat Kuasa Khusus , tertanggal 20 Agustus 2014, disebut sebagai Terbanding II semula Tergugat II ; 3. NOTARIS ADI GUNAWAN ,S.H. beralamat di Jalan Jenderal Sudirman Nomor : 53 , disebut sebagai Terbanding III semula Tergugat III ; 4. INNEKE VIVI TULENAN dahulu beralamat di Jalan Arjuna Nomor : 01 RT. 57 Kelurahan Baru Ilir , Kecamatan Balikpapan Barat , Balikpapan sekarang tidak diketahui lagi alamatnya secara pasti , disebut sebagai Terbanding IV semula Tergugat IV ; 5. JERISON TOGELANG dahulu beralamat di Jalan Arjuna Nomor : 01 RT. 57 Kelurahan Baru Ilir , Kecamatan Balikpapan Barat , Balikpapan sekarang tidak diketahui lagi alamatnya secara pasti , disebut sebagai Terbanding V semula Tergugat V ; 6. PT. BANK INTERNASIONAL INDONESIA TBK, Jalan Ahmad Yani Nomor : 811 Balikpapan 76121,dalam hal ini memberi Kuasa kepada 1. M. Darmawan . 2. Riandi Arsiyono . 3. Budhi Risianto Y.A. 4. Fery Astuti . 5. Dian Puspito Rini ; 6. Anditya Saraswati Primadewi . 7. Henny Nursanti ; 8. Robin Pantas . Kesemuanya Karyawan Perseroan, memilih domisili Hukum dan beralamat di PT. Bank International Indonesia, Tbk. Gedung Sentral Senayan III Lantai 25, Jalan Asia Afrika No. 8 , Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta Pusat 10270, yang bertindak baik secara bersama sama maupun sendiri sendiri, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, Nomor : SKTU .2014 .079/DIR Compliance – Litigation, tanggal 6 Agustus 2014, disebut sebagai Terbanding VI semula Tergugat VI ; DAN 1. KANTOR PERTANAHAN KOTA BALIKPAPAN beralamat di Jalan Marsma R. Iswahyudi No. 40 Balikpapan, yang dalam hal ini memberi Kuasa kepada : Ahmad Syafruddin , S.H. Widodo dan Sugiannoor, S.H., berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 1.178/64.71/600.002 / VIII / 2014, tanggal 08 Agustus 2014, disebut sebagai Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I ; 2. PT. DIBRI KEMULIAAN, dahulu beralamat di Jalan Nusa Indah Telindung Nomor : 72 Balikpapan sekarang tidak diketahui lagi alamatnya secara pasti, disebut sebagai Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II ;
330 — 51
  • Yahya Harahap , S.H.dalam bukunya Hukum Acara Perdata, terbitan Sinar Grafita tahun 2009tt, halaman 440, yang kutipannya sebagai berikut :........ namun istilahtersebut telah lazim dipergunakan dalam bidang perdata yang jugadisebut Exceptio Res Judicata ( exeptie Van Gewijsde Zaak ) berdasarkanPasal1917 KUHPerdata, intisari dari ketentuan tersebut mengatakan :a Suatu Putusan Hakim yang telah memperoleh kekuatan hukumtetap , daya kekuatan dan mengikaitnya terbatas sekedar mengenaiSubstansi Putusan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Perijinan
Putus : 07-04-2015 — Upload : 01-10-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 58 K/TUN/2015
Tanggal 7 April 2015 — PT. AGRO LINTAS NUSANTARA, DK VS KOPERASI PENGEMBANGAN UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
121 — 76 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Keputusan Tata Usaha Negara Objek Sengketa BersifatFinal;Bahwa Ahli hukum Tata Usaha Negara yaitu Indroharto, S.H.dalam bukunya yang berjudul Usaha memahami undangundang tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Buku Il,beberapa pengertian dasar hukum Tata Usaha Negara,halaman 173174, mengatakan yang dimaksud dengan Finaladalah akibat hukum yang ditimbulkan serta dimaksudkandengan mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara itu harusbenar sudah merupakan akibat hukum yang definitif;Bahwa Keputusan Tata Usaha
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 20-08-2015 — Upload : 10-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 407 B/PK/PJK/2015
Tanggal 20 Agustus 2015 — PT. CHANDRA ASRI PETROCHEMICAL, TBK vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK
60 — 37 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Subekti, S.H.dalam bukunya Hukum Pembuktian, pembebanan yang beratsebelah dapat apriori menjerumuskan suatu pihak dalam kekalahandan akan menimbulkan perasaan teraniaya pada yang dikalahkanitu;2.
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Perdata
Register : 14-12-2016 — Putus : 20-06-2017 — Upload : 22-02-2019
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 879/Pdt.G/2016/PN JKT.SEL
Tanggal 20 Juni 2017 — LIDWINA SUBAKTIATI NUGRAHA LAWAN 1.PT. GLOBAL ARTHA FUTURES disingkat GAF 2.Wawan Trisnawan, Direktur Utama PT.Global Artha Futures 3.Yanny Juhendi, Direktur PT.Global Artha Futures 4.Ahmad Fadholi,SE 5.Sofi Suryanti 6.Dena Ardyan Mohammad DAN 1.Badan Pengawasan Perdagangan Berjangka Komditi BAPEBTI 2.PT. BANK BCA CABANG KORPORASI SUDIRMAN Tbk 3.PT.BANK btpn Kantor Cabang Rasuna Said
164 — 103
  • Sudikno Mertokusumo, S.H.dalam bukunya Hukum Acara Perdata Indonesia halaman 39 tentangpengertian kepentingan yang dapat dijadikan sebagai alas hak untukmenggugat, antara lain menyatakan: Untuk mencegah agar setiap orang tidak asal saja mengajukantuntutan hak ke pengadilan yang akan menyulitkan pengadilan,Nomor : 40 dari 64 Perkara No.879/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel.maka hanya kepentingan yang cukup dan layak serta mempunyaidasar hukum sajalah yang dapat diterima sebagai dasar tuntutanhak.Bahwa suatu tuntutan