Ditemukan 1009 data
DEETJE RUMAMPUK
Tergugat:
1.STEVIANUS DUMANAU
2.MAISE LUSYA MARAMIS
Turut Tergugat:
MEIRIN SITA DEVI KENDARTO, SH., M.Kn
94 — 47
Dengan demikian, Majelis Hakim menilai keterangan SaksiSaksi tersebuttidak sah sebagai alat bukti dan tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut, hal ini sejalandengan putusan Mahkamah Agung Nomor 881/K/Pdt/1983 yang menegaskan SaksiSaksi yang diajukan Penggugat, semua terdin dan de auditu, sehingga keteranganyang mereka benkan tidak sah sebagai alat bukti.Halaman 18 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 96/Pdt.G/2020/PN ArmMenimbang, bahwa oleh karena keterangan SaksiSaksi tersebut tidak sahsebagai
118 — 348 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor 31 P/HUM/2016cacat hukum dalam proses penerbitannya, di mana berdasarkanUndangUndang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, padaPasal 81 ayat (1) menyatakan Penyelenggara Pelabuhansebagaimana dimaksud dalam pasal 80 ayat (3) yaitu terdin atas:a. Otoritas Pelabuhan: atau b.
ASNAWI, S.Pd.
Tergugat:
Bupati Aceh Besar
115 — 50
atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/administratif yangtersedia;(2) Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikansengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Jikaseluruh upaya administratif yang bersangkutan telah digunakan;Menimbang, bahwa kemudian dalam ketentuan Pasal 129 ayat (1) dan(5) UndangUndang Nomor 5 tahun 2014 diatur:(1) Sengketa Pegawai ASN diselesaikan melalui upaya administratif;(2) Upaya administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdin
120 — 7
tersebutkemudian Terdakwa dan Saudara Endang Ridwan pulang ke rumahnya, diKampung Cikaret Hilir, Desa Sukamaju, Kecamatan Cianjur, Kabupaten Cianjur.Kemudian Terdakwa memecahnya dar 1 (satu) bungkus sabusabu menjadi 19(sembilan belas) bungkus plastik berisikan sabusabu.Bahwa cara pembagian sabusabu dalam 19 bungkus plastic hanya dikirakira sajaberatnya;Bahwa pembagian tugas membawa sabusabu oleh Terdakwa dan SaudaraEndang Ridwan yaitu 9 (sembilan) bungkus sabusabu dibawa oleh SaudaraEndang Ridwan yang terdin
76 — 85
Pasar untuk mengawasi secara langsung operasional pengelolaanPasar Nagari Lubuk Alung; Berdasarkan aturan Adat Salingka Nagar diKanaganan Lubuk Alung, Dewan Komisi Pasar ini beranggotakan 10 orang yangberasal dari Basa Nan Barampek Pucuk Nan Baranam (salah satunya adalahPemangku gelar sako Datuk Marajo, dalam hal ini sekarang adalah Penggugat I),dan diketuai langsung secara otomatis oleh Ketua Kerapatan Adat Nagan (KAN)Lubuk Alung;Bahwa Kerapatan Adat Nagar (KAN) Lubuk Alung secara keseluruhan terdin
59 — 4
Dalam Pasal 1 ayat 3 UndangundangNomor 23 Tahun 2002 dijelaskan bahwa keluarga adalah unit terkecil dalammasyarakat yang terdin dan suami istri, atau Suami istri dan anak, atau ayah dananak, atau ibu dan anak atau keluarga sedarah dalam gans lurus keatas ataukebawah sampai dengan derajat ketiga;Hal 29dari 37 hal Nomor 4176/Pdt.G/2018/PA.
179 — 16 — Berkekuatan Hukum Tetap
Melakukan kegiatan usaha teipadu (integrated) yang terdin dari unitatau kegiatan yang menghasilkan barang yang atas penyerahannyatidak terutang Pajak Pertambahan Nilai dan unit atau kegiatan yangmenghasilkan barang yang atas penyerahannya terutang PajakPertambahan Nilai; ataub. Melakukan kegiatan usaha yang atas penyerahannya terdapatpenyerahan yang tidak terutang PPN dan yang terutang PPN; atauc.
41 — 16 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor 749/B/PK/PJK/2015Pengusaha Kena Pajak yang Melakukan Penyerahan yang TerutangPajak dan Penyerahan yang Tidak Terutang Pajak, antara lain mengaturbahwa bagi Pengusaha yang melakukan kegiatan usaha terpadu(integrated) yang terdin dan unit atau kegiatan yang menghasilkanbarang yang atas penyerahannya tidak terutang Pajak PertambahanNilat dan unit atau kegiatan yang menghasilkan barang yang ataspenyerahannya terutang Pajak Pertambahan Nilai maka Pajak Masukanyang nyatanyata digunakan untuk
47 — 6
Menetapkan barang bukti berupa: Uang tunai Rp20.000,00 (dua pulun ribu rupiah) terdin dari uang Rp5.000,00(limaribu rupiah);Dirampas untuk negara; 3 (tiga) potongan sedotan wama put; 2 (dua) buah tutup botol Aqua yang sudah dilubangi; 6(enam) buah korek api; 1 (Satu) buah plastk klip bening; 2 (dua) buah pipet kaca;1 (Satu) paket shabu seberat + 0,26 gram beserta plastik pembungkusnya;Halaman 31 dari 32 Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2016/PN Mkd 1 (Satu) unit handphone Smart Frend; 1 (Satu) unit handphone
PT. PUTRI MAHAKAM LESTARI
Tergugat:
KELOMPOK KERJA PEMILIHAN PENYEDIA BARANG/JASA PAKET PEKERJAAN SATUAN KERJA BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT WILAYAH X PROVINSI JAWA TENGAH DAN DAERAH ISTIMEMA YOGYAKARTA PADA BIRO LAYANAN PENGADAAN DAN PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
201 — 113
telah keliru karena menganggap Somasi samadengan Keberatan seperti yang disebutkan dalam Pasal 75 dan Pasal77 UndangUndang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentangAdministrasi Pemerintahan yaitu sebagai berikut :Pasal 75(1) Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusandan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratifkepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yangmenetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atauTindakan.(2) Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1)terdin
55 — 4
TentangNarkotika, Subsidair: Pasal 112 Ayat (2) Undangundang RI Nomor 35 Tahun 2009Tentang Narkotika, Lebin Subsidair: Pasal 127 huruf a Undangundang RI Nomor 35Tahun 2009 Tentang Narkotika;Menimbang, bahwa terhadap dakwaan bersifat subsidairitas maka MaijelisHakim akan mempertimbangkan dakwaan primair terlebih dahulu, bila dakwaan primairteroukti maka dakwaan subsidair dan lebih subsidair tidak perlu dibuktkan lagi;Menimbang, bahwa dakwaan primair Pasal 114 Ayat (2) UU RI Nomor 35Tahun 2009 tentang Narkotika terdin
Yogi Fransis Taufik SH
Terdakwa:
LE THANH SANG
157 — 30
ORCA 003) danHalaman 21 dari 34 Putusan No.25Pid.Sus/Prk/2020/PN.Tpgsekarang menjabat sebagai Kasie Sarana dan Prasarana Pangkalan PSDKPBatam;Bahwa yang mendasari ahli dalam memberikan keteranganketerangan/pendapat ahli Nomor 173/PPNSKan/Lan. 2/PW.511/IV/2020tanggal 17 April 2020;Bahwa Ahli menerangkan bahwa Definisi pelayaran adalah satu kesatuansistem yang terdin atas angkutan di Perairan, kepelabuhan, keselamatan dankeamanan, serta perlindungan lingkungan maritim sebagaimana disebutkandalam pasal
125 — 11
Pasal 13 tentang Musyawarah Dewan Musapat sebagaipemegang kekuasaan pengawasan tertinggi Organisasi.f Pasal 16 Perbendaharaan yang pada pokoknya menyatakansemua harta kekayaaan organisasi yang terdin dan harta tetapbaik yang sudah ada maupun yang akan ada, adalah milikmasyarakat Aceh, didaftarkan sebagai hak dan berada dibawahpenguasaan, asuhan serta tanggung jawab Yayasan kerukunanAceh untuk kepentingan Aceh Sepakat, diawasi oleh DewanMUSAPAT dan dapat dimanfaatkan oleh Badan/Organisasikhusus dengan
SHETHREE AYU SINAGA
Tergugat:
1.BOING PAHALA SITANGGANG
2.LOI RENNI NAIBAHO
103 — 53
Menyatakan dalam hukum Utang Para Tergugat kepada Penggugat adalahsebesar : Rp. 44.463.000,00 (terdin' dari Total Utang Riil Para Tergugatkepada Penggugat sebesar Rp. 40.980.000,00 dan bunga utang sesualketentuan Undangundang sebesar Rp. 3.483.000,00);:4.
124 — 29
maksud dan tuuan gugatan Penggugat adalahsebagaimana tersebut di atas;Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim memperimbangkan mengenaipokok perkara yang dipermasalahkan oleh Penggugat, terlepas dari eksepsi yangtelah diajukan oleh Tergugat, Maielis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkanmengenai mengenai formalitas gugatan Penggugat khususnya kesesuaian posita danpetitum gugatan Penggugat serfa mengenai pihak yang dijadikan Tergugat olehPenggugat;Menimbang, bahwa, suatu surat gugatan pada dasamya terdin
22 — 27
yang dimaksud,dalam banyak hal dibutuhkan digital forensik;Menimbang, bahwa Termohon telah mengajukan 2 orang saksi dan merekatermasuk orang yang tidak dilarang sebagai saksi, memberikan keterangan di bawahsumpah, diperiksa dalam persidangan seorang demi seorang. dengan demikian merekatelah memenuhi syarat formil sebagai saksi sesuai Pasal 171, 172, 175 RBg dan parasaksi dapat menyebutkan sebab pengetahuannya serta keterangan satu dengan yangsebagai saksi sesuai Pasal 308 dan 309 RBg serta mereka terdin
34 — 24 — Berkekuatan Hukum Tetap
Melakukan kegiatan usaha terpadu (integrated) yang terdin dariunit atau kegiatan yang menghasilkan barang yang ataspenyerahannya tidak terutang Pajak Pertambahan Nilai dan unitatau kegiatan yang menghasilkan barang yang ataspenyerahannya terutang Pajak Pertambahan Nilai; atauHalaman 15 dari 39 halaman.
42 — 11
Kemudian saksi RO HENDRI PUTRA dansaksi RION SAPUTRA beserla rekanrekannya langsung menuju rumah saksi JUNISSAPUTRA Pgl JUNIS dan melakukan penggeledahan lalu dari hasil penggeledahanditemukan tas pinggang warma hitam merk eiger yang digantung dibelakang pintukamar depan yang berisikan Narkotika Golongan jenis shabu sebanyak 4 (empat)paket yang disimpan dalam kotak puth, yang isinya terdin dari paket besar sehargaRo 6.000.000, (enam juta rupiah) sebanyak 3 (tiga) paket dan paket setengahkantong seharga
ARSEH HASIBUAN, SH
Tergugat:
BUPATI PADANG LAWAS
144 — 107
sehingga Majelis Hakim berpedoman padaUndangUndang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang AparaturSipil Negara, yang mengatur mengenai prosedur Upaya Administratif yangdapat ditempuh oleh ASN;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 129 ayat (1), (2), (3),(4) dan (5) UndangUndang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 TentangAparatur Sipil Negara, yang mengatur:(1) Sengketa Pegawai ASN diselesaikan melalui upaya administratif;(2) Upaya administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdin
SHETHREE AYU SINAGA
Tergugat:
1.BOING PAHALA SITANGGANG
2.LOI RENNI NAIBAHO
87 — 32
Menyatakan dalam hukum Utang Para Tergugat kepada Penggugat adalahsebesar : Rp. 44.463.000,00 (terdin' dari Total Utang Riil Para Tergugatkepada Penggugat sebesar Rp. 40.980.000,00 dan bunga utang sesualketentuan Undangundang sebesar Rp. 3.483.000,00);:4.