• SAYID HASAN ASSAGAF,SH., berdasarkan Surat Kuasa Nomor 38/SK81.71/V/2018 tanggal 05 Januari 2018 ;Menimbang, bahwa Pengadilan telah berusaha mendamaikannyamelalui proses Mediasi dengan menunjuk Mediator dari Hakim pada PengadilanNegeri Ambon atas nama ESAU YARISETOU, SH, SH. sesuai denganPenetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 234/Pdt.G/2017/PN.Amb. tanggal 15Januari 2018, akan tetapi setelah tenggang waktu untuk Mediasi terlampaui,ternyata upaya Mediasi tidak berhasil sesuai dengan surat Mediator tersebuttertanggal

• RASYD HASAN ASSAGAF, SH. KHIKMANTOSUPRIBADI, ST. HARRY ISHA FEBRYANTO. TRESIA D. MULDER. SYARIFHIDAYAT,A.Md. semuanya pegawai pada Kantor Pertanahan Kota Ambondan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Maluku.Berdasarkan surat kuasa khusus Nomor : 106/Sk81.71/2017 tanggal, 12Januari 2017 dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri AmbonNomor : 140/2017 tanggal, 16 Pebruari 2017, selanjutnya disebut sebagaiPembanding II/dahulu Turut Tergugat ;Melawan:1.

• VII; Menimbang, bahwa dalam Pasal 11 ayat 42 Peraturan Bupati Nomor 9Tahun 2016 mengatur bahwa: apabila pemilih tidak membavea surat undangankarena alasan yang dapat diterima oleh panitia pemilihan dan yang bersangkutanterdaftar dalam daftar pemilih tetap, maka yang bersangkutan dapat memberikanMenimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dari Tergugat yaituJhon Priadie (anggota Polsek setempat) pada persidangan tanggal 14 Maret 2017dan keterangan saksi dari Tergugat Ill yaitu atas nama Sayyid Assagaf

  Zahiruddin Assagaf dan Armin Didin(Penggugat) (Vide Bukti T IIL13 = Tl 36).

• Sirimau (Lorong Syaloom No. 1) Ambon,berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 Juni 2015, Tergugat Ill tidak hadir dipersidangan sebagaimana Relas Panggilan tanggal 11 Juni 2015, tanggal 18 Juni2015 dan tanggal 25 Juni 2015 ternyata Tergugat tidak hadir dipersidangan dantidak pula menunjuk kuasa yang akan mewakilinya dipersidangan, Tergugat IV hadirKuasa MARJUKI KOTENG, S.H, DAVE A.H.POOROE, SAYID HASAN ASSAGAF,S.H berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang dikeluarkan oleh Kepala BadanPertanahan Kota

• Nur Assagaf, S.H.Keduanya Warga Negara Indonesia, pekerjaan Advokatdan Konsultan Hukum pada Kantor Advokat dan KonsultanHukum Amirullah, S.H. & Partner berkantor di Jalan PorosKariango KM. 3 No. 111 Maros, dengan domisili elektronikmnurassagaf@gmail.com;untuk selanjutnya disebut sebagai PARA TERGUGAT IlINTERVENSI;Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut ;Telah membaca:1.

• .;------------------------------Nama : Sayid Hasan Assagaf, SH.;-----------------------------NIP : 19860427 200003 1 002.;--------------------------------Kewarganegaraan : Indonesia.;----------------------------------------------------Pekerjaan / Jabatan : Kepala Sub Seksi Sengketa Pertanahan.;-----------Alamat : Kantor Pertanahan Kota Ambon.;-----------------------Ketiga tiganya Pegawai Kantor Pertanahan Kota Ambon dan memilih alamat pada Kantor Pertanahan

  ;Hal 1 dari 194 Hal (Putusan Nomor: 62 / Pdt.G / 2015 / PN Amb).Nama : Sayid Hasan Assagaf, SH.;NIP : 19860427 200003 1 002. ;Kewarganegaraan : Indonesia. ; === 22279 ne nnn nnn nnn nnnPekerjaan / Jabatan : Kepala Sub Seksi Sengketa Pertanahan.;Alamat : Kantor Pertanahan Kota Ambon.

• ., S.M Nur Assagaf,SH., Syamsul Bahri, SH., Imran Burhanuddin,SH. sedangkan untuk Tergugat telah pula menghadap Kuasanya Sdr. Abdul Muttalib, SH., Abdul KadirWokanubun, SH., Muh. Farid Wajdi, SH. MH., Wiwin Suwandi, SH. MH.,Anggareksa PS, SH., Hamka, SH., dan Jumail, SH., Advokat, pada KantorHukum Abdul Muthalib, SH dan Rekan yang berkantor di Jalan A.P.

• Nama : SAYID HASAN ASSAGAF, SH. Jabatan : Kepala Seksi Penanganan Perkara Pertanahan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Maluku ;3. Nama : WILLEM O. LOPPIES, S.Sos. Jabatan : Kepala Seksi Hubungan Hukum Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kota Ambon ;4. Nama : RACHMADANI SIGIT, SH. Jabatan : Kepala Sub. Seksi Penanganan Sengketa, Konflik dan Perkara pada kantor Pertanahan Kota Ambon ;5. Nama : MARITJE J. MAIBURU. Jabatan : Kepala Sub.

  Nama : SAYID HASAN ASSAGAF,SH.Jabatan : Kepala Seksi PenangananPerkara Pertanahan KantorWilayah Badan PertanahanHalaman 2 dari 50 Halaman Putusan Perkara Nomor: 03/G/2018/PTUN.ABN.Nasional Provinsi Maluku ;3. Nama : WILLEM O. LOPPIES, S.Sos.Jabatan : Kepala Seksi Hubungan HukumPertanahan pada KantorPertanahan Kota Ambon ;4. Nama : RACHMADANI SIGIT, SH.Jabatan : Kepala Sub. Seksi PenangananSengketa, Konflik dan Perkarapada kantor Pertanahan KotaAmbon ;5. Nama : MARITJE J.

Dikembalikan kepada saudara MUHAMMAD ALBAGIR ASSAGAF, SE.

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

• (PemohonKasasi), FAHARIA alias ALIA dan MAHDI ASSAGAF, SE. dan hanyaTerdakwa Drs. H.M. SAHID HAMID, MH. sendiri yang diputuskanbersalah, padahal sesungguhnya faktafakta yang terungkap dalampersidangan terbukti bahwa Terdakwa FAHARIA alias ALIA lah yangberinisiatif sendiri dan melakukan sendiri PEMUNGUTAN DANAPARTISIPASI dari para Kepala Sekolah. Dengan demikian Terdakwa Drs.Hal. 45 dari 51 hal. Put. No. 1922 K/PID.SUS/2010H.M.

• Alham Assagaf, S.Hut, M.M., dibawah sumpah pada pokoknyamemberikan pendapat sebagai berikut:Bahwa Ahli diperiksa terkait dugaan tindak pidana tentang Pencegahandan Pemberantasan Perusakan Hutan yang dilakukan oleh Terdakwa;Bahwa jabatan Ahli saat ini adalah sebagai Tenaga Fungsional denganjabatan Pengendali Ekosistem Hutan jenjang Ahli Muda pada KantorBalai Pengelolaan Hutan Produksi Wilayah XIII Makassar;Halaman 24 dari 46 hal.

• KAMASAN3. 1 (satu) Rangkap Sertifikat dengan SHM 3, tanggal 27 Oktober 1969 atas nama HADIDJAH ASSAGAF.4. 1 (satu) Rangkap Sertifikat dengan SHM 4, tanggal 27 Oktober 1969 atas nama FARIS ASSAGAF.5. 1 (satu) lembar Surat Jual beli dari EDUARD CONSTANTIYA OEI kepada MUHAMMAD ASSAGAF, tanggal 10 April 1965.6. 1 (satu) lembar surat kuasa dari Hi.

  MUHAMMAD ASSAGAF kepada TAUFIK HASAN AL'AMARI, tanggal 29 September 1965.7. 2 (dua) lembar surat keterangan pengolahan kelapa di Desa Nusliko, tanggal 1 Maret 1994 yang ditanda tangani TAUFIK HASAN AL'AMARI.8. 1 (satu) lembar daftar rincian (produksi) kopra kebun Nusliko dan pendapatan tiap bahagian untuk masa pengelolaan Tahun 1986 s/d tahun 1991 tanggal 1 Maret 1994 yang ditanda tangani oleh TAUFIK HASAN AL AMARIE.9. 1 (satu) lembar surat pemeritahuan Ketetapan IPEDA atau Surat Pembayaran

  Jendral Pajak, Inspeksi iuran Pembangunan Daerah Ambon tanggal 12 Juli 1986 yang ditanda tangani oleh PANGERANG selaku Kepala Inspeksi Daerah Ambon KDL I IPEDA Ternate.13. 1 (satu) Lembar Bukti Pembayaran pajak degan nomor : 83.03.030.004.002.0162.0 tanggal 16 Juni 2021 yang ditanda tangani oleh HAKKAMY HUSAIN, SH selaku Kepala Badan pendapatan Daerah Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah untuk lokasi tanah di desa Nusliko dengan sertifikat dengan SHM 3 tanggal 27 Oktober 1969 atas nama HADIDJAH ASSAGAF

  .14. 1 (satu) lembar bukti pembayaran pajak dengan nomor : 83.03.030.004.002.0162.0 tanggal 16 Juni 2021 yang ditanda tangani oleh HAKKAMY HUSAIN, SH selaku kepala Badan pendapatan Daerah Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah untuk lokasi tanah di desa Nusliko dengan sertifikat dengan SHM 4 tanggal 27 Oktober 1969 atas nama FARIS ASSAGAF.15. 1 (satu) rangkap salinan Penetapan Ahli Waris dari Pengadilan Agama Ternate Kelas I B dengan nomor : 128/Pdt.P/2020/PA.TTE tanggal 10 November 202016.

  dan Buku Tanah dengan SHM Nomor 3 tanggal 27 Oktober 1969 atas nama HADIDJAH ASSAGAF.338. 3 (tiga) lembar Kutipan Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Maluku Nomor : 744 / HM.PL / 68 tanggal 15 Januari 1969 atas nama FARIS ASSAGAF dan Buku Tanah dengan SHM Nomor 4 tanggal 27 Oktober 1969 atas nama FARIS ASSAGAF.339. 1 (satu) buah SHM Nomor : 03783 Atas Nama WENGKY L.

• Pada tahun 2014 mantanGubernur Maluku Saed Assagaf mengatakan hal yang sama bahwa orangMaluku termasuk ras Melanesia yang berbeda dengan orang Indonesiasebelah barat yang termasuk ras Mongoloi. Kemudian pada tahun 2015Presiden Indonesia Joko Widodo datang menandatangani parsastipersahabatan MelanesiaIndonesia, tugnya ada di Laha, dan di tahun 2017Faldison Wakil Ketua DPR RI mengatakan bahwa ada sebelas juta rasMelanesia di Indonesia.

• Pada tahun 2014 mantanGubernur Maluku Saed Assagaf mengatakan hal yang sama bahwa orangMaluku termasuk ras Melanesia yang berbeda dengan orang Indonesiasebelah barat yang termasuk ras Mongoloi. Kemudian pada tahun 2015Presiden Indonesia Joko Widodo datang menandatangani parsastipersahabatan MelanesiaIndonesia, tugnya ada di Laha, dan di tahun 2017Faldison Wakil Ketua DPR RI mengatakan bahwa ada sebelas juta rasMelanesia di Indonesia.

• Abdullah Assagaf penerjemah dibawah sumpah diJakarta dalam aksara latin pada tanggal 25 September 1995(fotokopi sesuai dengan aslinya);Surat Djabatan Bangunan dan rumah dari kota Pradja PalembangNomor: 1017/DBR tanggal 14 Agustus 1951 Beserta lampiran danHal. 28 dari 65 hal.

• Saksi Ahmat Assagaf, dengan disumpah menurut keyakinanagamanya, pada pokoknya menerangkan : Bahwa saksi tahu masalah Penggugat dan tergugat yaitumenyangkut pengajuan kredit Penggugat tahun 2007 ;Halaman 53 dari 63 hal.

• II : Said Fais Assagaf. Bahwa saksi mengkoordinir tenaga kerja yang melaksanakanpekerjaan Water Front City Kota Namlea Tahap Tahun 2015. Bahwa CV. Inti Teknik mengikuti proses pelelangan danmenjadi pemenang lelang. Bahwa struktur CV. Inti Teknik sesuai dengan Akta Notaris yaitusebagai berikut :Direktur : Hamis UmasugiWakil Dir. : Said Fais AssagafWakil Dir. Il: Rifai WaelWakil Dir. Ill : Muhamad Anas.

  Il Saudara SaidHalaman 183 dari 567 Halaman Putusan Nomor 16/Pid.SusTPK/2019/PN Amb.Fais Assagaf kemudian diberikan kepada saksi untukmembayar Muhammad Ridwan Pattylouw, ST selaku Siteengineer sekitar Rp. 20.000.000, (dua puluh juta rupiah) dankepada Saudara Herman selaku inspector sekitar Rp.10.000.000, (Sepuluhjuta rupiah).

  Bahwa anggaran yang saksi terima dari Saudara Said FaisAssagaf sekitar Rp. 75.000.000,(tujuh puluh lima juta rupiah)sedangkan sisa sekitar Rp.5.000.000, sudah diambil olehsaudara Said Fais Assagaf. Bahwa saksi yang menandatangani suratsurat/dokumendokumen tersebut dengan menggunakan nama dan tandatangan Saudara Hamis Umasugi, S.Hut perlu saksi tambahkanbahwa laporan kemajuan pekerjaan tertanggal O05 Agustus2015 terjadi salah pengetikan harusnya tertanggal 17Desember 2015.

  Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa Syahran Umasugi, SHadalah pemilik pekrjaan pembangunan Water Front City KotaNamlea.Terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkanya.Halaman 299 dari 567 Halaman Putusan Nomor 16/Pid.SusTPK/2019/PN Amb.Saksi17 : SJAID FAIS ASSAGAF, ST.

  Bahwa ada dilakukan rapat pada tanggal 21 November 2016yang dihadiri oleh Saudara Helmi Tiakoly, ST selaku KabidHalaman 302 dari 567 Halaman Putusan Nomor 16/Pid.SusTPK/2019/PN Amb.PSDA, Yudiawan Soumena, ST selaku PPK, Saudara AhmadSaleng selaku Direksi Lapangan, Sjaid Fais Assagaf selakukonsultan pengawas dan Muhamad Duila selaku KuasaDirektur PT. Aego Media Pratama. Bahwa batas waktu pekerjaan berdasarkan adendum kontrakyaitu 15 Desember 2016 .

• ., SAYID HASAN ASSAGAF,SH. dan ROSA F.CH.BATMOMOLIN,SE, kesemuanya adalah karyawan/Pejabat struktural pada KantorPertanahan Kota Ambon, berdasarkan Surat Kuasa Nomor 1431/Sk81.71/VV/2016tanggal 07 Juni 2016 ;Sedang untuk Tergugat Ill dan Tergugat IV meskipun telah dipanggil secara sah danpatut oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri EKE SAFASTUTI. berdasarkansurat panggilan sidang/Relaas pertama tanggal 24 Mei 2016, panggilansidang/Relaas kedua tanggal 31 Mei 2016, panggilan sidang/Relaas ketiga

• POOROE, SH dan SAYID HASAN ASSAGAF, SHhadir saatproses Mediasi sampai acara pemeriksaan pokok perkara hinggapembuktian surat dan untuk selanjutnya tidak pernah hadir lagi dan tidakmenyuruh orang lain sebagai wakilnya yang sah walaupun telah dipanggildengan sah dan patut ;Menimbang, bahwa pada awal persidangan berdasarkan pasal 154RBg junto Peraturan PERMA No. 1 tahun 2008 Majelis Hakim telahmemberikan kesempatan kepada para pihak untuk menempuh upaya damaidengan cara mediasi melalui mediator dan

• ALHAM ASSAGAF, S.Hut, dibawah sumpah pada pokoknyamenerangkan sebagai berikut: Bahwa Ahli tugasnya sebagai pejabat Fungsional PengendaliEkosistem Hutan (PEH) Jenjang Ahli Kewenangan saya adalah membantuselurun Tugas Pokok dan Fungsi BPHP Wil. XIII Makassar danbertanggung jawab langsung ke Kepala Balai Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup danKehutanan Nomor : P.43/MenLHKSekjen/2015 jo.