Ditemukan 916 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : natuna natural nabire natara nahuri natura naturi
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 19-03-2014 — Upload : 09-09-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 696 B/PK/PJK/2013
Tanggal 19 Maret 2014 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. INDOSAT Tbk
106 — 83 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • For the purposes of this Agreement, the term "resident of one of the twoStates" means any person who, under the law of that State, is liable totaxation therein by reason of his domicile, residence, place of managementor any other criterion of a similar nature ;2.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 22-03-2011 — Upload : 19-12-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 678 PK/Pdt/2010
Tanggal 22 Maret 2011 — PT. ISTAKA KARYA (Persero) VS PT. JAIC INDONESIA
313 — 305 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • tanggal 7 Januari 2002 (videbutir 1 s.d. 9), maupun aturan aturan hukum = yangterkait dengan pihak pihak dalam Gugatan, Surat suratSanggup yang menjadi objek dalam Perkara aquo harusdinyatakan telah daluarsa terhitung setelah tanggal10 Januari 2000, berdasarkan penerapan Pasal 133KUHD.Bahwa pembentuk undangundang telah secara bijak danpenuh pertimbangan menetapkan pengaturan mengenaidaluarsa atas surat sanggup guna menciptakan adanyakepastian hukum dalam lalu lintas perdaganganmengingat sifat alami (nature
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Register : 07-12-2015 — Putus : 25-02-2016 — Upload : 18-05-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1261 B/PK/PJK/2015
Tanggal 25 Februari 2016 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. JAVA INTERNATIONAL CIGAR MANUFACTURING;
47 — 22 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Namundemikian, Majelis sama sekali tidak mempertimbangkanpendapat Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding)tersebut;12) Bahwa atas jasa (jasa maklon), penyerahan dipengaruhi olehberbagai faktor diantaranya legal character dari PPN danmekanisme pemungutan PPN serta nature dari transaksi jasa itusendiri, berikut dikemukakan pendapat para ahli perpajakan,diantaranya:Prof. Dr. Gunadi, M.Sc, Ak.
Pengadilan PN BENGKULU Pidana Khusus
Register : 26-09-2019 — Putus : 14-10-2019 — Upload : 16-10-2019
Putusan PN BENGKULU Nomor 5/Pid.Pra/2019/PN Bgl
Tanggal 14 Oktober 2019 — Pemohon:
muksir
Termohon:
Kepala Kepolisian Daerah Bengkulu
91 — 70
  • Adapun ketentuandimaksud adalah sebagai berikut :e Pasal 14 angka 3 huruf a (mengenai hak yang dilanggar) :In the determination of any criminal charge against him, everyoneShall be entitled to the following minimum guarantees, in full equality :a) To be informed promptly and in detail in a language which beunderstands of the nature and cause of the charge against him ;terjemahannya : Dalam penentuan suatu tindak kejahatan, setiap orang berhak atasjaminan jaminan minimal dibawah ini secara penuh "
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 28-11-2011 — Upload : 11-06-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 186/B/PK/PJK/2011
Tanggal 28 Nopember 2011 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT. JAVA INTERNATIONAL CIGAR MANUFACTURING
30 — 21 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Terbanding) bahwa atas jasa (jasa maklon) menggunakanterminology penyerahan dipengaruhi oleh berbagai faktor diantaranyalegal character dari PPN dan mekanisme pemungutan PPN serta naturedari transaksi jasa itu sendiri, berikut dikemukakan pendapat para abhiperpajakan, diantaranya :Ben Terra, dalam bukunya yang berjudul "Sales Taxation : the case ofValue Added Tax in The European Community", DeventerBoston, KluwerLaw and Taxation Publishers, 1988, Halaman 7"Basically it means that the intrinsic nature
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 30-12-2015 — Upload : 26-12-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2020 K/Pdt/2015
Tanggal 30 Desember 2015 — STX CORPORATION vs. BELLA NOVITA KARTIKA, dkk
396 — 898 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Maksud dari pendukungdari hak dan kewajiban tersebut adalah, suatu badan hukum dapatbertindak melakukan perbuatan hukum sama halnya dengan subjekhukum lain dalam hal ini manusia sebagai individu (nature person);Tindakantindakan badan hukum tersebut salah satunya diatur dalamanggaran dasar perseroan. Untuk itu dibutunkan suatu legitimasi daripejabat yang berwenang terhadap pengesahan suatu anggaran dasar,dalam hal ini adalah Negara melalui Kementerian Hukum dan Hak AsasiManusia.
Pengadilan PN PADANG Pidana Khusus
Register : 27-05-2019 — Putus : 17-06-2019 — Upload : 20-06-2019
Putusan PN PADANG Nomor 3/Pid.Pra/2019/PN Pdg
Tanggal 17 Juni 2019 — Pemohon:
AHMAD SAFWI
Termohon:
Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Cq. Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Barat.
79 — 13
  • Adapun ketentuan dimaksud adalah sebagai berikut :Pasal 14 angka 3 huruf a (mengenai hak yang dilanggar) :In the determination of any criminal charge against him, everyone shall beentitled to tbe followingminimum guarantees, in full eguality:(a) To be informed promptly and in detail in a language which be understandsof the nature and cause of the charge against him,terjemahannya :Dalam penentuan suatu tindak kejahatan, setiap orang berhak atasjaminanjaminan minimal dibawah ini secara penuh, yaitu
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 21-11-2017 — Upload : 14-03-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1975/B/PK/PJK/2017
Tanggal 21 Nopember 2017 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT DASA ANUGRAH SEJATI
31 — 16
  • Jenderal Pajak melalui Surat Edaran Nomor SE90/PJ/2011, menegaskan kembali bahwa Pajak Masukan tidak dapatdikreditkan dalam rangka menghasilkan BKP yang tidak terutang PPNyang atas penyerahannya dibebaskan dari pengenaan PPNsebagaimana diatur dalam PMK78/PMK.03/2010 Juncto KMK575/KMK.04/2000;Menurut Pemohon Banding:bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan koreksi Pemeriksa atas pajakmasukan sebesar Rp10.741.024,00 yang dipertahankan oleh PenelaahKeberatan dengan penjelasan sebagai berikut:1.Bahwa Nature
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 21-11-2017 — Upload : 14-03-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1977/B/PK/PJK/2017
Tanggal 21 Nopember 2017 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT DASA ANUGRAH SEJATI
33 — 11 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Jenderal Pajak melalui Surat Edaran Nomor SE90/PJ/2011, menegaskan kembali bahwa Pajak Masukan tidak dapatdikreditkan dalam rangka menghasilkan BKP yang tidak terutang PPNyang atas penyerahannya dibebaskan dari pengenaan PPNsebagaimana diatur dalam PMK78/PMK.03/2010 Juncto KMK575/KMK.04/2000;Menurut Pemohon Banding:bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan koreksi Pemeriksa atas pajakmasukan sebesar Rp215.250.537,00 yang dipertahankan oleh PenelaahKeberatan dengan penjelasan sebagai berikut:1.Bahwa Nature
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Register : 03-06-2016 — Putus : 11-08-2016 — Upload : 29-12-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 718 B/PK/PJK/2016
Tanggal 11 Agustus 2016 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. DARMA HENWA, Tbk;
128 — 100 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 718/B/PK/PJK/2016(c) With the agreement of the Company:(i) The Contractor (Pemohon Banding) to carry outServices beyond the production capacity of theContractor, the Site Improvements, the Contractorsupplied Plant and Equipment, or the Company Facilitiesor the Shared Facilities; or(ii) A change in the nature of the Services to be provided orthe quality or quantity of Coal to be mined, hauled anddelivered to the ROM Crusher;Bahwa perhitungan harga jasa pertambangan PT DarmaHenwa sesuai
Pengadilan PN BANDUNG Perdata Khusus PHI
Register : 18-08-2016 — Putus : 21-12-2016 — Upload : 27-02-2017
Putusan PN BANDUNG Nomor 131/Pdt.Sus-PHI/2016/PN.Bdg
Tanggal 21 Desember 2016 — PT. BANK CIMB NIAGA, Tbk.; Melawan; YONKY SUWARDI;
107 — 22
  • SE07/MEN/1990 tentang pengelompokan upah yaitu Fasilitasadalah kenikmatan dalam bentuk nyata/nature yang diberikan perusahaan olehkarena halhal yang bersifat khusus atau untuk meningkatkan kesejahteraanpekerja, seperti fasilitas kendaraan (antar jemput pekerja atau lainnya), pemberianmakan secara CumaCuma, sarana ibadah, tempat penitipan bayi, koperasi, kantindan lainlain;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (2) PeraturanPemerintah No. 78 Tahun 2015 yaitu selain tunjangan hari raya
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Perdata
Register : 25-10-2016 — Putus : 15-06-2017 — Upload : 18-08-2017
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 751 /Pdt.G/2016/PN JKT.Sel.
Tanggal 15 Juni 2017 — PT TIMAS SUPLINDO, Lawan 1. BADAN ARBITRASE NASIONAL INDONESIA (BANI), 2. LEIGHTON OFFSHORE Pte. Ltd,
528 — 348
  • TanChee Meng (arbiter asing) sebagai salah satu anggota majelisarbitrase.I1I.5 Termohon II melalui kuasanya Hiswara Bunjamin & Tandjung surat No.03/5/16 tanggal 4 Mei 2016 (Vide Bukti P7) MEMAKSA BANI(TERMOHON I) MELAKUKAN PELANGGARAN HUKUM BERSAMASAMA DENGAN TERMOHON II DENGAN MEMINTA AGAR KETUAMAJELIS YANG AKAN DITUNJUK BUKAN MERUPAKANHal 6 dari 103 Hal Putusan No. 751/Pdt.G/2016/PN.Jkt.SelKEWARGANEGARAAN INDONESIA, sebagaimana dikutip sebagaiberikut:Bearing in mind the nature of the dispute, the
    No. 03/5/16 tanggal 4 Mei 2016 (VideBukti P8) karena permintaan Termohon II hal tersebut melecehkanBANI dan merupakan pelanggaran hukum yang dikutip sebagai berikut:Merujuk kepada Surat Hiswara Bunjamin & Tanjung No.03/5/16 tanggal 4 Mei 2016 (Surat HBT), dengan ini kamimelayangkan protes keras atas isi surat HBT tersebutyang sangat disayangkan menganggap seolaholahArbiter berkebangsaan Indonesia (Indonesian National)KURANG LAYAK dan KURANG MAMPU untuk menanganiperkara yang berat substansinya (nature
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 02-08-2012 — Upload : 21-12-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 383/B/PK/PJK/2011
Tanggal 2 Agustus 2012 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. WINNERS INTERNATIONAL
27 — 24 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • bahwa atas jasa (jasa maklon) menggunakanterminologi penyerahan dipengaruhi oleh berbagai faktor diantaranyalegal character dari PPN dan mekanisme pemungutan PPN serta naturedari transaksi jasa itu sendiri, berikut dikemukakan pendapat para abhliperpajakan, diantaranya :Ben Terra, dalam bukunya yang berjudul "Sales Taxation : the case ofValue Added Tax in The European Community", DeventerBoston,Kluwer Law and Taxation Publishers, 1988, Halaman 7, menyatakan :"Basically it means that the intrinsic nature
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 08-12-2015 — Upload : 11-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 127 PK/TUN/2015
Tanggal 8 Desember 2015 — JAMES DJORNANG SIAGIAN alias DJORNANG PANGIHUTAN JAMES SOALOON vs. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BOGOR, DK
48 — 23 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Sifat dari ketetapanketetapan yang dilawan (/a nature de Lacte attaque);b. Kualitas dari Pemohon/Penggugat (la qualite du requerant);c. Bentuk dan tenggang waktu penuntutan/gugatan (/a forme et les delaisdu recours);d.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Register : 17-10-2017 — Putus : 08-11-2017 — Upload : 28-12-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1967 B/PK/PJK/2017
Tanggal 8 Nopember 2017 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. DASA ANUGRAH SEJATI;
30 — 16 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • dapatdikreditkan;Bahwa Terbanding melalui Surat Edaran Nomor SE90/PJ/2011,menegaskan kembali bahwa Pajak Masukan tidak dapat dikreditkandalam rangka menghasilkan BKP yang tidak terutang PPN yang ataspenyerahannya dibebaskan dari pengenaan PPN sebagaimana diaturdalam PMK78/PMK.03/2010 jo KMK575/KMK.04/2000;Menurut Pemohon Banding;Bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan koreksi Terbanding ataspajak masukan sebesar Rp194.176.623,00 yang dipertahankan olehTerbanding dengan penjelasan sebagai berikut:1.Bahwa Nature
Pengadilan PA SIDOARJO Perdata Agama
Register : 21-03-2016 — Putus : 21-09-2016 — Upload : 12-11-2019
Putusan PA SIDOARJO Nomor 1006/Pdt.G/2016/PA.Sda
Tanggal 21 September 2016 — Penggugat melawan Tergugat
41 — 17
  • Sisamping itu Menurut Bowlby dalam The Nature Of Childs Tie To HisMother, sikap ketergantungan anak anak pada ibu terbentuk karena ibupeka menanggapi setiap aktivitas bayi seperti menangis, sSenyum,menyusu dan manja. Ibu adalah orang yang pertama dan utama yangmenjalin ikatan batin dan emosional dengan anak.
Pengadilan PT JAKARTA Perdata
Register : 17-03-2017 — Putus : 14-07-2017 — Upload : 01-08-2017
Putusan PT JAKARTA Nomor 157/PDT/2017/PT.DKI
Tanggal 14 Juli 2017 — Tn.EFENDI DKK >< MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA CS
731 — 541
  • Bahwa Gugatan penggugat juga tidak memperinci (nature of theclaim), petitum atau Tuntutan yang diajukan, ( the relif claim)yang mencakup kepentingan seluruh anggota clas.Bahwa Gugatan penggugat juga tidak menjelaskan secaraspecific adanya permasalahan yang sama baik fakta maupunhukum, antara wakil clas (class representatativ ) dan anggotakelasnya (class member).Hal ini ada kaitan hukumnya denganbukti bukti yang bersifat indikatif ( belum sampai pada buktikonklusif) dalam bentuk affidatif yang memperkuat
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Register : 17-10-2017 — Putus : 08-11-2017 — Upload : 28-12-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1965 B/PK/PJK/2017
Tanggal 8 Nopember 2017 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. DASA ANUGRAH SEJATI;
26 — 15 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa Nature of Business Perusahaan Pemohon Banding adalahindustri penghasil minyak kelapa sawit (Crude Palm Oil CPO) yangmengolah Tandan Buah Segar (TBS) sebagai bahan baku dari hasilkebun sendiri menjadi CPO sebagai hasil akhir pabrikasi;2.
Pengadilan PTUN BANDUNG TUN
Register : 09-10-2017 — Putus : 10-04-2018 — Upload : 21-06-2018
Putusan PTUN BANDUNG Nomor 127/G/2017/PTUN.BDG
Tanggal 10 April 2018 — Penggugat:
IWAN GUNAWAN
Tergugat:
Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional BPN Kota Bandung
Intervensi:
PEMDA PROPINSI TK I SUMATERA UTARA
105 — 59
  • Sifat dari ketetapanketetapan yang dilawan (/a nature deLacteELTA UG) ganna nse enn ernie2. Kualitas dari Pemohon/Penggugat (la qualite dureque rant)3. Bentuk dan tenggang waktu penuntutan/gugatan (la forme etles delais duI @COUIS) 772 nnn nnn nnn nn nnn nnn nnn nnn nn nnn nnn nnn nnnHalaman 12 dari 86 halaman Putusan Nomor:127/G/2017/PTUNBDG4. Permohonan Graceux atau hieraachique bersamasamadengan gugatan (Lexixtence de recoursparalleles).
Pengadilan PN CIBINONG Pidana Khusus
Register : 15-09-2020 — Putus : 26-10-2020 — Upload : 12-08-2021
Putusan PN CIBINONG Nomor 3/Pid.Pra/2020/PN Cbi
Tanggal 26 Oktober 2020 — Pemohon:
1.AHMAD SIHABUDIN
2.AGUS SUDRAJAT
3.MULYANA
4.ADE KURNIAWAN
5.DEDI SUSANTO
6.NR. NIA TRISSIANA
Termohon:
1.Kepala satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resort Bogor
2.Kepala Kepolisian Resort Bogor
3.Kepala Kepolisian Daerah Polda Jawa Barat
4.Kepala Kepolisian Republik Indonesia
42 — 44
  • Adapun ketentuan dimaksudadalah sebagai berikut :e Pasal 14 angka 3 huruf a (mengenai hak yang dilanggar),In the determination of any criminal charge against him,everyone shall be entitled to the following minimumguarantees, in full equality :a) To be informed promptly and in detail in a language whichbe understands of the nature and cause of the chargeagainst him ;Terjemahannya :Dalam penentuan suatu tindak kejahatan, setiap orangberhak atas jaminanjaminan minimal dibawah ini secarapenuh, yaitu