./ Menimbang....11Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer secara kumulatif mengandungunsurunsur sebagai berikut:Dakwaan kesatu yang terdin dari unsurunsur sebagai berikut:Unsur kesatu : Setiap orangUnsur kedua: Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima,menjadi perantara dalam jual beli,menukar atau menyerahkan narkotika golongan.DanDakwaan kedua yang terdiri dari unsurunsur sebagai berikut:Unsur kesatu : Setiap penyalahguna narkotika

keputusan tentangpenyelenggaraan Usaha dan/atau Kegiatan; Pasal 1 angka 3:Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan PemantauanLingkungan Hidup yang selanjutnya disebut SPPL adalahpernyataan kesanggupan dari penanggung jawab usaha dan/ataukegiatan untuk melakukan pengelolaan dan pemantauanlingkungan hidup atas dampak lingkungan hidup dari usahadan/atau kegiatannya di luar Usaha dan/atau kegiatan yang wajibamdal atau UKLUPL;" Pasal 2 ayat (2):Dokumen lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat(1) terdin

., dalamdaftar nomor urut 70, Rekapitulasi Hasil Seleksi memperoleh total nilai 72,4yang terdin dari: Test tertulis = 80 Sekda =70 Ka. BKD = 70 Prof. Hamid Paddu, M.A. = 72 Dr. Aspia Noer M., M.Si. = 70Fakta ini sudah tentu menjadi salah satu pertimbangan Tergugat/PemohonKasasi dalam menerbitkan keputusan objek sengketa. Karena itu jikaPenggugat H. Idham Khalid, S.H. dimutasikan pada jabatan lain dan digantioleh Pejabat lain in casu Drs.

(lima ribu delapan ratus enam puluhmeter persegi) terdin dari Tanah Milik Penggugat seluas 4856 m? (empatribu delapan ratus lima puluh enam meter persegi) dan Tanah milikPenggugat Il, Ill, IV seluas 1.004 m?

danlerdafiar dalam Daftar Umum Merek yang terdin atas Sertifikat MerekSurabaya Sore (bukti T1, T12 dan 713) srta bukii pembayaran kelurut Termonon Kasas semula lergugat ji yang terdapat dalam bujkctrT49, T1410, T111 dan 7112) telah memenuhi aturan hukum yang adabaik persyaratan formalitasnya maupun pada waktu pemeriksaan substantive sehingga tidak bertentangan dengan Pasal 4, 5 dan 6 Undangundang Nomor 15 tahun 2001 tentang Merek;Termohen Kasasi semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekenvensi melakukan

Uangpenggantian hak, yang terdin dari: Penggantian perumahan dan pengobatan15% x Rp259.500.000,00 =Rp38.925.000,00 Kompensasi sisa hari cui = Rp25.556.818,00 Relokasi Perdiem = Rp500.000,00 Unitpenggantiansaham =Rp5.176.18600 +Jumlah = Rp329.658.004,0021.

Uang penggantian hak, yang terdin dan: Penggantian perumahan dan pengobatan15% x Rp259.500.000,00 =Rp38.925.000,00 Kompensasi sisa han cuti = Rp25.556.818,00 Relokasi Perdiem = Rp500.000,00 Unitpenggantiansaham =Rp5.176.186,00 +Jumlah =Rp329.658.004,00Terbilang: (tiga ratus dua puluh sembilan juta enam ratus lima puluh delapan ribuempat rupiah);Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mendaftarkanTergugat pada program dana pensiun yang iurannya dibayar penuh olehPenggugat sebagaimana bukti bertanda

., dalam bukunya Delikdelik Khusus Kejahatan Yang ditujukanterhadap hak milik dan lainlain hak yang timbul dari hak milik, Penerbit Nuansa Aulia,hal. 173175, yang dimaksud dengan tipu muslihat bukanlah terdin dari katakata,melainkan terdiri dari perouatanperouatan yang demikian rupa, sehingga perouatanperobuatan itu menimbulkan suatu kepercayaan pada orang lain atau denganperkataan lain bahwa pada orang yang digerakkan itu timbul kesan yang sesuaidengan kebenaran yang sah dan benar;Bahwa yang dimaksud

Pasal 36 ayat (1): Belanja menurut kelompok belanjasebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) terdin dan:a).belanja tidak langsung; danb).belanja langsung.h.

Pasal 14 ayat (3): Bendahara penenmaan dan bendaharapengeluaran baik secara langsung maupun tidak langsungdilarang melakukan kegiatan perdagangan, pekenjaanpemborongan dan penjualan jasa atau bertindak sebagaipenjamin atas kegiatan/ pekejaar/penjualan, serta membukarekening/giro pos atau menyimpan uang pada suatu bank ataulembaga keuangan lainnya atas nama pribadi;e, Pasal 22 ayat (1): Struktur APBD merupakan satukesatuan terdin dan :a) pendapatan daerah;belanja daerah; danb) pembiayaan daerah;f.

Pasal 36 ayat (1): Belanja menurut kelompok belanjasebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) terdin dan:a) belanja tidak langsung; danb) belanja langsung;h. Pasal 36 ayat (3): Kelompok obelanja langsungsebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan belanjayang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaanprogram dan kegiatan;i.

Bahwa besaran THR sebagaimanapasal 3 ayat (1) huruf a dan ayat (2) ketentuan Permenaker RINomor6 Tahun 2016 Tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan BagiPekerja/ Buruh di perusahaan sebagai berikut:;Ayat (1) huruf a:Pekerja/Buruh yang telah yang telah mempunyai masa kena 12 (duabelas) bulan secara terusmenerus atau lebih, diberikan sebesar 1(satu) bulan upah,Ayat (2):Upah 7 (satu) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdin ataskomponen upah:a.

Putusan Nomor 415 K/TUN/2017Ayat (1) huruf a:Pekerja/ Buruh yang telah yang telah mempunyai masa kerja 12(dua belas) bulan secara terusmenerus atau lebih, diberikan sebesar1 (satu) bulan upah;Ayat (2):Upah 7 (satu) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdin ataskomponen upah:a. Upah tanpa tunjangan yang merupakan upah bersih (cleanwages); ataub.

Pasal 13 tentang Musyawarah Dewan Musapat sebagaipemegang kekuasaan pengawasan tertinggi Organisasi.f Pasal 16 Perbendaharaan yang pada pokoknya menyatakansemua harta kekayaaan organisasi yang terdin dan harta tetapbaik yang sudah ada maupun yang akan ada, adalah milikmasyarakat Aceh, didaftarkan sebagai hak dan berada dibawahpenguasaan, asuhan serta tanggung jawab Yayasan kerukunanAceh untuk kepentingan Aceh Sepakat, diawasi oleh DewanMUSAPAT dan dapat dimanfaatkan oleh Badan/Organisasikhusus dengan

ORCA 003) danHalaman 21 dari 34 Putusan No.25Pid.Sus/Prk/2020/PN.Tpgsekarang menjabat sebagai Kasie Sarana dan Prasarana Pangkalan PSDKPBatam;Bahwa yang mendasari ahli dalam memberikan keteranganketerangan/pendapat ahli Nomor 173/PPNSKan/Lan. 2/PW.511/IV/2020tanggal 17 April 2020;Bahwa Ahli menerangkan bahwa Definisi pelayaran adalah satu kesatuansistem yang terdin atas angkutan di Perairan, kepelabuhan, keselamatan dankeamanan, serta perlindungan lingkungan maritim sebagaimana disebutkandalam pasal

Hukuman disiplin berat;Ayat (3) : Jenis hukuman disiplin sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1)huruf b terdin dari:1.

tersebut telahditanggapi oleh Tergugat dengan surat nomor 027/3397 tanggal 28Juni 2021.b.PasalBahwa berdasarkan ketentuan Pasal 75 ayat (1) dan (2) Jo76 UndangUndang Nomor 30 Tahun 2014 tentangAdministrasi Pemerintahan;(1)(2)(1)(2)Pasal 75Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusandan/atauTindakan dapat mengajukan Upaya Administratifkepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yangmenetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atauTindakan.Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1)terdin

ORCA 003) dansekarang menjabat sebagai Kasie Sarana dan Prasarana Pangkalan PSDKPBatam.Bahwa yang mendasari ahli dalam memberikan keteranganketerangan/pendapat ahli Nomor 173/PPNSKan/Lan. 2/PW.511/IV/2020tanggal 17 April 2020.Bahwa Ahli menerangkan bahwa Definisi pelayaran adalah satu kesatuansistem yang terdin atas angkutan di Perairan, kepelabuhan, keselamatan dankeamanan, serta perlindungan lingkungan maritim sebagaimana disebutkanHalaman 21 dari 34 Putusan No.24Pid.Sus/Prk/2020/PN.Tpgdalam pasal

Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selain dan selebihnya;Dalam Konvensi dan Rekonvensi:Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untukmembayar biaya perkara sejumlah Rp441.000,00 (empat ratus empat puluhsatu nbu rupiah);Demikian diputuskan dalam musyawarah moajelis fhakim yang dilangsungkan pada hari Rabu, tanggal 9 Agustus 2017, yang terdin dan yang; terdiri dari Drs. H. Muhidin, M.H., sebagai Ketua Majelis, Drs.

Menurut hubungan perkawinan terdin dari : duda atau janda.(2) Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya :anak, ayah, ibu, janda atau duda.Menimbang, bahwa adapun berkaitan dengan ahli waris, sesuai denganketentuan Pasal Pasal 171 huruf (c) dan Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam,maka anakanak pewaris Dongke Dg. Ropu bin Mattewakkang Karaeng Tiroyang masih hidup saat pewaris meninggal merupakan ahli waris dari DongkeDg.

Menyatakan Tidak Sah dan Cacat Hukum surat Tergugat berupa SURATPERNYATAAN PEMNDAHANPELEPASAN HAK PRIORITAS Nomor100/Des2004/X/2007, terlanggal 09 September 2007, yang isinya Bertindakuntuk dan atas nama Pemerntah Kabupaten Pandeglang,selaku yangmenguasai Tanah Negara yang terletak di : Blok > Numpi Desa : Kurungkambing Kecamatan : Mandalawangi Kabupaten : Pandeglang Prowinsi : Banten Seluas : 200.000 M2 yang terdin dari :a. Bidang Tanah A seluas 193.370 M2b. Bidang Tanah Bseluas 6.530 M2.

Udin Saepudin selaku Kepala Desa KurungKambing.Selanjutnya diberi tanda Tl, Till2d ;Foto copy Kartu Tanda Penduduk Kartu Tanda Penduduk Para Penggarapdiatas tanah milik Pemerintah Daerah Kabupaten Pandeglang (1), yang terdin dari: Sdr. Jumhadi, Sdr. Sumata, Sdr. Supardi, Sdr. Sundi, Sdr. Ebi, Sdr. DoniHidayat, Sdr. Sayuti, dan Sdr. Adhari.

Selanjutnya diberi tanda TI, Till.2g;Foto copy Kartu Tanda Penduduk Kartu Tanda Penduduk Para Penggarapdiatas tanah milik Pemerintah Daerah Kabupaten Pandeglang (4), yang terdin dariHalaman 75 dari 123 Putusan Nomor 2/Pdt.G/2018/PN Pdl.12.13.14.15.16.17.18.19.: Sdr. Sugra, Sdr. Rukbi, Sdr. Pendi, Sdr. Ronie Hidayat, Sdr.

bersifat strategis sebagaimanadimaksud dalam Pasal 1 angka 1 yang dibebaskan daripengenaan Pajak Pertambahan Nilai, tidak dapat dikreditkan;Bahwa Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.03/2010tanggal O5 April 2010 tentang Pedoman PenghitunganPengkreditan Pajak Masukan Bagi Pengusaha Kena Pajak yangMelakukan Penyerahan yang Terutang Pajak dan Penyerahanyang Tidak Terutang Pajak (PMK78), antara lain mengatur:Pasal 2 angka 1:Pengusaha Kena Pajak yang melakukan kegiatan:71. usaha terpadu (integrated), terdin

berselisihdengan Terdakwa misalnya terjadi pada tanggal 12 Agustus 2011 Saksi membuat pernyataan supaya Terdakwa menjatuhkan talak terhadap Saksi tetapitidak ditandatangani Terdakwa.Dari rangkaian faktafakta sebagaimana telah kami uraikan diatas,ijinkanlah kami selaku Penasehat Hukum Terdakwa mengkaji dakwaan yang telahdisusun Oditur Militer II08 Jakarta yang disampaikan dalam rumusan unsurunsurdelik guna mendukung dan terpenuhinya dakwaannya yaitu sebagai berikutUnsurunsur delik yang dirumuskan dalam dakwaan terdin

PENGGUGAT melakukan perbaikan yang menyalahiHukumAcara Perdata :Bahwa PENGGUGAT telah memasukkan surat gugatan tertanggal 03November 2015, dan PENGGUGAT telah melakukan perbaikan surat gugatantertanggal 01 Maret 2016 (dalam surat gugatan tercantum tahun 2015); Pada surat gugatan tertanggal 03 November 2015 dalam petitum terdin dan 8(delapan) butir, namun dalam surat gugatan perbaikan petitum gugatan menjadi9 (sembilan) butir; Hal ini sudah bertentangan dengan Hukum Acara Perdata,karena PENGGUGAT