Ditemukan 790 data

Urut Berdasarkan
 
Putus : 17-11-2021 — Upload : 31-05-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1357 K/Pdt.Sus-PHI/2021
Tanggal 17 Nopember 2021 — 1. ABDUL HARIS, dkk VS PT DEKA SARI PERKASA
221149 Berkekuatan Hukum Tetap
  • NAKIM, 29. NANA SUGIANA, 30. NANANG SUTRISNA, 31. NAYAT BIN NYIMIN, 33. NOVI ANDRIANTO, 34. NURDIN, 35. PAHRIZAL MAWARDI, 36. PRAYOGA, 37. RUSMAN, 38. SARMAN, 39. SUGENG BUWONO, 40. SYAHRIZAL, 41. TATA ATMAJA, 42. TOMMY PEBRIYANTO, 43. TUYAR, 44. WAHAB KURNIAWAN SAPUTRA, 45. WAHYUDIN, 46. YAYAN WINASIS, 47. ZAENAL, 48. ZANUR SAPUTRO, tersebut;2.
    Asri Supriana 4.589.708 29/06/2019 13/07/2020 1 9.179.416 0 - 9.179.416 1.376.912 10.556.328 27 Marzuki 4.589.708 01/07/2017 13/07/2020 3 18.358.832 2 9.179.416 27.538.248 4.130.737 31.668.985 28 Mukson 4.589.708 18/11/2017 13/07/2020 2 13.769.124 0 - 13.769.124 2.065.369 15.834.493 29 Nakim 4.589.708 01/07/2017 13/07/2020 3 18.358.832 2 9.179.416 27.538.248 4.130.737 31.668.985 30 Nana Sugiana 4.589.708 18/11/2017 13/07/2020 2 13.769.124 0
Register : 27-08-2019 — Putus : 02-04-2020 — Upload : 09-11-2021
Putusan PN BITUNG Nomor 197/Pdt.G/2019/PN Bit
Tanggal 2 April 2020 — Penggugat:
Ir. HEDY MARIA ANGELA TANOD
Tergugat:
1.Cq. PT PLN PERSRO RANTING BITUNG
2.PT (Presto) PLN Ranting Bitung
15878
  • Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 Tahun 1978tanggal 1 April 1978 yang secara jelas menginstruksikan kepadaketua/nakim Pengadilan Negeri seluruh Indonesia agar tidakmenjatuhkan Putusan Serta Merta walaupun syaratsyarat dalamPasal 180 ayat (1) HIR atau Pasal 191 ayat (1) Rbg telah dipenuhikecuali dalam halhal yang tidak dapat dihindarkan putusan demikianyang sangat exeptionil sifatnya dapat dijatuhi;Halaman 28 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 197/Pat.G/2019/PN Bit2) Selanjutnya mengenai permohonan
Register : 27-01-2021 — Putus : 09-06-2021 — Upload : 15-06-2021
Putusan PN BANDUNG Nomor 47/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Bdg
Tanggal 9 Juni 2021 — Asri Supriana
27.Marzuki
28.Mukson
29.Nakim
30.Nana Sugiana
Tergugat:
PT. DEKA SARI PERKASA
16955
  • 29/06/2019

    Rp 4.589.709,00

    Rp 1.376.912,70

    Marzuki

    01/07/2017

    Rp 4.589.709,00

    Rp 4.130.738,10

    Mukson

    18/11/2017

    Rp 4.589.709,00

    Rp 2.065.369,05

    Nakim

    Asri Supriana
    27.Marzuki
    28.Mukson
    29.Nakim
    30.Nana Sugiana
    Tergugat:
    PT. DEKA SARI PERKASA
Register : 06-06-2016 — Putus : 31-08-2016 — Upload : 30-01-2017
Putusan PTTUN JAKARTA Nomor 151/B/2016/PT.TUN.JKT.
Tanggal 31 Agustus 2016 — AGUNG SETIADI DKK ( 173 ORANG ).; 1.KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN MAJALENGKA.; 2.KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROPINSI JAWA BARAT.;
10094
  • 5Sertipikat Hal i No.863/Karangsambung, tanggal 05 Oktober1964, Lis 810 M2, atas nama TJAHJA 5Sertipikal Hak Milik No.864/Karangsambung, tanggal 05 OktoberA49864, Luas : 810 M2, atas nama DJAHARI 5==810.811.812.Sertipikat Hak Milik No.865/Karangsambung, tanggal 05 Oktober1964, Luas : 810 M2, atas nama ASAN 5Sertipikat Hak Milik No.866/Karangsambung, tanggal 05 Oktober1964, Luas : 780 M2, atas nama SAWER Sertipikat Hak Milik No.867/Karangsambung, tanggal 05 Oktober1964, Luas : 780 M2, atas nama NAKIM
Register : 04-09-2020 — Putus : 29-04-2021 — Upload : 30-04-2021
Putusan PA SEMARANG Nomor 2234/Pdt.G/2020/PA.Smg
Tanggal 29 April 2021 — Penggugat:
Nenik Woyanti, SE, MSI binti Soediyono
Tergugat:
Najib, SE. bin Chudlori
12921
  • Taman Blimbing No. 22 Desa Peterongan, dahulu Kecamatan Semarang Tmur sekarang Kecamatan Semarang Selatan, Kota Semarang masih atas nama Pemegang Hak Nakim Suwarno yang perolehannya berdasarkan Akta Jual Beli No. 11 / 2012 tertanggal 13 Maret 2012 dimana Penggugat dan Tergugat selaku Pembeli yang dibuat dihadapan Tri Isdiyanti, S.H. selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah Kota Semarang dengan batas-batas sebagai berikut :

    Sebelah Utara :

Register : 14-11-2019 — Putus : 12-05-2020 — Upload : 08-07-2020
Putusan PTUN SAMARINDA Nomor 64/G/2019/PTUN.SMD
Tanggal 12 Mei 2020 — Penggugat:
ELMANSYAH
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA SAMARINDA
Intervensi:
MUHAMMAD SAFARUDIN MUSTOFA
273177
  • Bahwa masuknya pihak ketiga yang mempunyai kepentingankepentingan dalam suatu proses sengketa yang sedang berjalan dalamsengketa tata usaha negara dengan maksud untuk melakukanpembelaan atas haknya atau memihak dapat juga bergabung kepadasalah satu pihak yang bersengketa pada kasus yang sedang berjalantersebut, baik atas prakarsa sendiri dengan mengajukan permohonanmaupun atas prakarsa NakiM);2en neem nen ene ne n=2. Bahwa hal tersebut disebut intervensi.
Register : 27-01-2015 — Putus : 25-11-2015 — Upload : 15-12-2016
Putusan PN BANDUNG Nomor 39/PDT.G/2015/PN.BDG.,.,
Tanggal 25 Nopember 2015 — Zaki M Irfan N bin Zaenal Mustaqin Burhan DKK LAWAN SONI KUSUMO, DKK
11732
  • atau Kuasanya ;Haken nakim ggota H. Amron Sodik, SH., MHfg/ (:Riny Sestiin Bastam, SH.,MHPanitera PenggantiYeti Ningsih, SHPerincian biaya:1. Pendaftaran gugatan :Rp. 30.000,002. Administrasi / ATK :Rp. 50.000,003. Panggilan : Rp. 2.520.000,004. Redaksi Re 5.000,005. Materai >Rp. 12.000,006. Biaya Sita jarninan : Rp. Jumlah Rp. 2.617.000,00 (Dua juta enam ratustujuh belas ribu rupiah)Him 55 dari 55 hlm Putusan No. 39/Pdt.G/2015/PN.
Register : 26-09-2017 — Putus : 26-02-2018 — Upload : 29-01-2019
Putusan PA TALU Nomor 415/Pdt.G/2017/PA TALU
Tanggal 26 Februari 2018 — Penggugat melawan Tergugat
178
  • Sikaping namun Tergugat Rekonvensi tidak pernah hadirsekalipun menghadapi gugatan Penggugat, yang akhirnya karena ketidakhad *****keekaKKEAAKEAKT) = Targugat selama persidangan PenggugatRekonvensi cabut gugatan tersebut sambil menunggu itikad baik dariTergugat Rekonvensi namun alhasil didengar kabar Tergugat Rekonvensimalah asik berduaan dengan wanita lain yang samasama bekerja diPemda Pasaman Barat;Bahwa berdasarkan dalildalil jawaban dan Rekonvensi serta Duplik iniSOKRAARAARAARKERAEREEE MG IALIS Nakim
Register : 08-08-2016 — Putus : 06-02-2017 — Upload : 01-11-2017
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 523/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel
Tanggal 6 Februari 2017 — CUT PERIANTI, M E L A W A N PEMERINTAHAN REPUBLIK INDONESIA cq. KEPALA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA cq. KEPALA KEPOLISIAN DAERAH METRO JAYA,
12167
  • Bahwa dari bukti P33 bahwayang jadi obyek adalah adanya penghentian penyidikan, mestinya Penggugatmengajukannya pada praperadilan, namun guna memenuhi Pasal 10 ayat (1) UU 48tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menetukan bahwa :Pengadilandilarang menolakuntuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara yangdiajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajibmemeriksadan mengadilinya, maka pengadilan/nakim wajib memeriksa danmengadilinya dan memberikan putusan ;
Register : 05-08-2016 — Putus : 15-09-2016 — Upload : 05-10-2016
Putusan PN WATES Nomor 63/Pdt.G/2016/PN Wat
Tanggal 15 September 2016 — SUPARDI MELAWAN KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROPINSI D.I. YOGYAKARTA DKK
4916
  • Untuk bukti tulisan lain yang diajukanoleh Para Termohon Keberatan tentang Peraturan PerundangUndangan dalamperkara ini, Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan mengacu pada asas jus curianovit (nakim dianggap mengetahui hukum positif), dan asas Notoire Feiten (Hal yangtelah dianggap diketahui / telah diketahui umum tidak perlu dibuktikan, Karena bagiperaturan perundangundang berlaku asas setiap orang dianggap mengetahuihukum / undang undang) maka terhadap bukti tulisan berupa Peraturan dari tingkatPusat
Register : 10-08-2016 — Putus : 19-09-2016 — Upload : 06-10-2016
Putusan PN WATES Nomor 70/Pdt.G/2016/PN Wat
Tanggal 19 September 2016 — SURMI MELAWAN KEPALA KANTOR WILAYAH BPN PROPINSI DIY DKK
5512
  • Untuk bukti tulisan lain yang 68 diajukan oleh Para Termohon Keberatan tentang Peraturan PerundangUndangandalam perkara ini, Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan mengacu pada asasJus curia novit (nakim dianggap mengetahui hukum positif), dan asas Notoire Feiten(Hal yang telah dianggap diketahui / telah diketahui umum tidak perlu dibuktikan,karena bagi peraturan perundangundang berlaku asas setiap orang dianggapmengetahui hukum / undang undang) maka terhadap bukti tulisan berupaPeraturan dari tingkat
Register : 10-08-2016 — Putus : 19-09-2016 — Upload : 06-10-2016
Putusan PN WATES Nomor 77/Pdt.G/2016/PN Wat
Tanggal 19 September 2016 — WIDIASTUTI MELAWAN KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROPINSI DIY DKK
4412
  • Untuk bukti tulisan lain yangdiajukan oleh Para Termohon Keberatan tentang Peraturan PerundangUndangandalam perkara ini, Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan mengacu pada asasJus curia novit (nakim dianggap mengetahui hukum positif), dan asas Notoire Feiten(Hal yang telah dianggap diketahui / telah diketahui umum tidak perlu dibuktikan,karena bagi peraturan perundangundang berlaku asas setiap orang dianggapmengetahui hukum / undang undang) maka terhadap bukti tulisan berupaPeraturan dari tingkat
Register : 05-08-2016 — Putus : 13-09-2016 — Upload : 03-10-2016
Putusan PN WATES Nomor 44/Pdt.G/2016/PN Wat
Tanggal 13 September 2016 — SUSILO MELAWAN KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROP. D.I. YOGYAKARTA, Dkk
6818
  • Untuk bukti tulisan lain yang diajukanoleh Para Termohon Keberatan tentang Peraturan PerundangUndangan dalamperkara ini, Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan mengacu pada asas jus curianovit (nakim dianggap mengetahui hukum positif), dan asas Notoire Feiten (Hal yangtelah dianggap diketahui / telah diketahui umum tidak perlu dibuktikan, karena bagiperaturan perundangundang berlaku asas setiap orang dianggap mengetahuihukum / undang undang) maka terhadap bukti tulisan berupa Peraturan dari tingkatPusat
Register : 10-08-2016 — Putus : 20-09-2016 — Upload : 13-10-2016
Putusan PN WATES Nomor 95/Pdt.G/2016/PN Wat
Tanggal 20 September 2016 — ROSYID MELAWAN KEPALA KANTOR WILAYAH BPN PROP DI YOGYAKARTA DKK
7024
  • Untuk bukti tulisan lain yang 69 diajukan oleh Para Termohon Keberatan tentang Peraturan PerundangUndangandalam perkara ini, Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan mengacu pada asasJus curia novit (nakim dianggap mengetahui hukum positif), dan asas Notoire Feiten(Hal yang telah dianggap diketahui / telah diketahui umum tidak perlu dibuktikan,karena bagi peraturan perundangundang berlaku asas setiap orang dianggapmengetahui hukum / undang undang) maka terhadap bukti tulisan berupaPeraturan dari tingkat
Register : 10-08-2016 — Putus : 20-09-2016 — Upload : 13-10-2016
Putusan PN WATES Nomor 85/Pdt.G/2016/PN Wat
Tanggal 20 September 2016 — NGASFURIYAH MELAWAN KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL YOGYAKARTA DKK
5216
  • Untuk bukti tulisan lain yangdiajukan oleh Para Termohon Keberatan tentang Peraturan PerundangUndangandalam perkara ini, Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan mengacu pada asasJus curia novit (nakim dianggap mengetahui hukum positif), dan asas Notoire Feiten(Hal yang telah dianggap diketahui / telah diketahui umum tidak perlu dibuktikan,karena bagi peraturan perundangundang berlaku asas setiap orang dianggapmengetahui hukum / undang undang) maka terhadap bukti tulisan berupaPeraturan dari tingkat
Register : 20-11-2019 — Putus : 10-12-2019 — Upload : 08-06-2020
Putusan PN Cikarang Nomor 618/Pid.B/2019/PN Ckr
Tanggal 10 Desember 2019 — Penuntut Umum:
Andriyanie, S.H
Terdakwa:
M. MUDJA KASOEM als MUDJA bin alm. KASOEM
7932
  • harus bertanggung jawab atas hutangdagangan terdakwa yang mana para pekerja pembuatan jembatan telahmengambil pengki dan ember plastik yang merupakan barang dagangan milikterdakwa;Bahwa saksi mengetahui tentang pembuatan jembatan yang berada disamping rumah terdakwa, karena pembuatan jembatan tersebut merupakanaspirasi dari masyarakat kepada saksi selaku Kepala Desa untukmemperbaiki jembatan tersebut;Bahwa untuk pengawas pembuatan yang berada di samping rumah terdakwaadalah Sekdes Sukamaju saksi NAKIM
Register : 10-08-2016 — Putus : 19-09-2016 — Upload : 06-10-2016
Putusan PN WATES Nomor 83/Pdt.G/2016/PN Wat
Tanggal 19 September 2016 — SARKAM MELAWAN KEPALA KANTOR WILAYAH BPN PROPINSI DIY DKK
5213
  • Untuk bukti tulisan lain yangdiajukan oleh Para Termohon Keberatan tentang Peraturan PerundangUndangan 68 dalam perkara ini, Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan mengacu pada asasJus curia novit (nakim dianggap mengetahui hukum positif), dan asas Notoire Feiten(Hal yang telah dianggap diketahui / telah diketahui umum tidak perlu dibuktikan,karena bagi peraturan perundangundang berlaku asas setiap orang dianggapmengetahui hukum / undang undang) maka terhadap bukti tulisan berupaPeraturan dari tingkat
Register : 25-01-2017 — Putus : 14-02-2017 — Upload : 06-03-2017
Putusan PN PEKANBARU Nomor 1/Pid.Pra/2017/PN Pbr
Tanggal 14 Februari 2017 — THAMRIN BASRI
25868
  • penegak hukum ( penyidik, penuntut umum maupun hakim)dalam menilai kualitas dari buktibukti yang ada, hal ini dapat dilinat dari adanya prapenuntutan pada penyerahan berkas dari penyidik kepada penuntut umum, dalamartian jika menurut penuntut umum belum cukup bukti, maka akan diberi petunjukkepada penyidik untuk melengkapinya sesuai dengan ketentuan yang berlaku( Pasal110 KUHAP );Menimbang, bahwa demikian pula setelah perkara dilimpahkan oleh Penuntutumum ke persidangan, apabila menurut hemat majelis/nakim
Register : 10-08-2016 — Putus : 20-09-2016 — Upload : 13-10-2016
Putusan PN WATES Nomor 123/Pdt.G/2016/PN Wat
Tanggal 20 September 2016 — R ATMAJI MELAWAN KEPALA KANTOR WILAYAH BPN PROPINSI DIY DKK
5813
  • Untuk bukti tulisan lain yangHalaman 62 dari 70 Putusan Permohonan Keberatan Nomor 123/Pat.G/2016/PN Watdiajukan oleh Para Termohon Keberatan tentang Peraturan PerundangUndangandalam perkara ini, Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan mengacu pada asasJus curia novit (nakim dianggap mengetahui hukum positif), dan asas Notoire Feiten(Hal yang telah dianggap diketahui / telah diketahui umum tidak perlu dibuktikan,karena bagi peraturan perundangundang berlaku asas setiap orang dianggapmengetahui hukum
Register : 03-11-2020 — Putus : 17-12-2020 — Upload : 18-12-2020
Putusan PT MEDAN Nomor 487/Pdt/2020/PT MDN
Tanggal 17 Desember 2020 — Pembanding/Tergugat : Branch Manager PT Taspen Pesero, Kantor Cabang Pematangsiantar
Terbanding/Penggugat : Elvi Frida Purba
Terbanding/Turut Tergugat : Walikota Pematangsiantar Cq. Kepala Badan Kepegawai Daerah BKD Kota Pematangsiantar
7286
  • Dengan SEMA No. 3 Tahun 1978 tertanggal 1April 1978, Mahkamah Agung menegaskan kembali kepada paraketua/nakim pengadilan negeri seluruh Indonesia agar tidakmenjatuhkan keputusan ultvoerbaar bij voorraad walaupun syaratsyarat dalam Pasal 180 Ayat (1) HIR dan Pasal 191 Ayat (1) RBg telahterpenuhi.