Ditemukan 7992 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 14-08-2019 — Putus : 13-11-2019 — Upload : 03-12-2019
Putusan PTUN BANJARMASIN Nomor 27/G/2019/PTUN.BJM
Tanggal 13 Nopember 2019 — Penggugat:
Ahmad Harison, S.Pd.,
Tergugat:
Gubernur Kalimantan Selatan
14160
  • Dalam jabatan itumaksudnya adalah ketika yang bersangkutan diberikan amanah, diberikankewenangan untuk sebagai ASN tetapi apabila yang bersangkutan untuk bisamasuk dalam misalnya menjadi anggota Panwaslu, KPU dan sebagainyatermasuk ASN atau PNS sepanjang persyaratan ditentukan UU dan yangbersangkutan memenuhi persyaratan itu sah saja; Bahwa mengenai penafsiran mengenai kejahatan dalam jabatan haruslahkejahatan yang diemban oleh PNS itu penafsirannya seperti apa, apakahpenafsiran otentik berdasarkan
Register : 13-03-2012 — Putus : 24-07-2012 — Upload : 13-09-2012
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 43/G/2012/PTUN-JKT
Tanggal 24 Juli 2012 — Dewan Pimpinan Pusat Partai Peduli Rakyat Nasional (DPP PPRN);1.Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia,2.Dewan Pimpinan Pusat Partai Peduli Rakyat Nasional (DPP PPRN)
10775
  • padatanggal 19 Desember 2011, bukan sejak dimuat pada Lembaran Negara, karena suratkeputusan tersebut dimuat pada Lembaran Negara agar mayarakat luas dapatmengetahuinya ; Halaman 33 dari 75 halaman, Putusan Nomor : 43/G/2012/PTUNJKT.34Bahwa,Tergugat II Intervensi membantah dan menolak dengan tegas butir dua sampaibutir lima dalil Penggugat, karena memang dalil Penggugat tersebut tidak benar dan tidakberalasan, karena mekanisme semua Pilkada itu telah diatur dalam undangundang Pilkada dan peraturan KPU
Register : 10-05-2021 — Putus : 30-08-2021 — Upload : 20-09-2021
Putusan PN Blangpidie Nomor 21/Pid.Sus/2021/PN Bpd
Tanggal 30 Agustus 2021 — Penuntut Umum:
1.Wendy Yuhfrizal S.H
2.M. Agung Kurniawan, S.H., M.H.
Terdakwa:
Abzal Alias Fauzan Bin Alm. Alamsyah
310321
  • Pernyataan yang ditujukan kepada anggota KPU, anggotaDPR, atau calon legislatif? tanpa ada identitas yang jelas dapatmenyebabkan korban yang dituju juga menjadi tidak jelas; Informasi atau Dokumen Elektronik yang didistribusikan, ditransmisikan,dibuat dapat diaksesnya, dapat diketahui oleh umum, artinya bukanmaksud dari Pasal 27 ayat (3) UU ITE apabila informasi tersebut hanyaditujukan dari satu orang kepada satu orang lain, misalnya hanya daripelaku kepada korban.
Register : 11-02-2020 — Putus : 23-04-2020 — Upload : 27-04-2020
Putusan PTUN PALEMBANG Nomor 6/G/2020/PTUN.PLG
Tanggal 23 April 2020 — Penggugat:
SYAMSUWARDI
Tergugat:
BUPATI OGAN ILIR
174259
  • ;Bahwa dalam hal tata tertib dari awal sudah disampaikan melalui surat kepadaCamat, Panitia Pilkades dan Panitia Pengawas, demikian pula dengan Juknisyang merupakan rangkuman dari Peraturan Tata Tertio dan Perbup Nomor 42Tahun 2018;Bahwa pihak penyelenggara bimtek telah mengarahkan apabila terjadi suarasama maka mengacu pada Permendagri dan Perbup, pemenang ditetapkan diDPT melalui suara yang sah dengan suara terbanyak menurut luaswilayahnya;Bahwa DPT terbentuk berdasarkan DPS yang diambil dari KPU
Register : 29-09-2016 — Putus : 07-12-2016 — Upload : 09-02-2017
Putusan PT AMBON Nomor 14 /Pid.Sus-TPK/2016/PT AMB
Tanggal 7 Desember 2016 — JISMI REUBUN, S..AP
11540
  • Melakukan pengawasan dan meminta laporan KPU provinsi dan/atau KPUkabupaten/kota dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah;Halaman 18 dari 65 PutusanNomor 14/Pid.SusTPk/2016/PT AMBj.
Putus : 02-05-2013 — Upload : 16-01-2014
Putusan PN MEULABOH Nomor 04/PDT.G/2012/PN-MBO
Tanggal 2 Mei 2013 —
3711
  • Foto copi surat keputusan Bupati Nagan Raya NomorPEG.821.2/1084/2011, tanggal 21 November 2011, tanggal 21November 2011 yang telah dicocokkan dengan aslinya, diberi materaicukup dan diberi tanda T 6;Foto copi surat keputusan komisi pemilihan umum Nomor : 76/SDM/KPU/2008, tanggal 15 Juli 2008, telah dicocokkan dengan aslinya,diberi materai cukup dan diberi tandaT 7 ;.
Register : 19-05-2016 — Putus : 13-07-2016 — Upload : 19-06-2019
Putusan PT PONTIANAK Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2016/PT PTK
Tanggal 13 Juli 2016 — Pembanding/Penuntut Umum : DASTER SITOHANG, SH
Terbanding/Terdakwa : H. SYAFRUDDIN, S.Sos
8344
  • GUSFAILY;
  • 1 (satu) lembar fotocopy Sertifikat Nomor Identifikasi Kendaraan (NIK) Nomor : 011058/05/2012;
  • 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keterangan Tentang Pemasukan Kendaraan Bermotor Dirjen Bea dan Cukai KEMENKEU RI Nomor : FA/056877/KPU.01/BD.02/M/2012 tanggal 14 Mei 2012;
  • 1 (satu) buah Buku Asli Tabungan Panin Bank No Seri B 834620. No Rek 140211 2207 an H.
    GUSFAILY;1 (Satu) lembar fotocopy Sertifikat Nomor Identifikasi Kendaraan(NIK) Nomor : 011058/05/2012;1 (satu) lembar fotocopy Surat Keterangan Tentang PemasukanKendaraan Bermotor Dirjen Bea dan Cukai KEMENKEU RINomor : FA/056877/KPU.01/BD.02/M/2012 tanggal 14 Mei 2012;1 (Satu) buah Buku Asli Tabungan Panin Bank No Seri B 834620.No Rek 140211 2207 an H.
Putus : 07-08-2018 — Upload : 26-10-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2605 K/Pid.Sus/2017
Tanggal 7 Agustus 2018 — HARYADI BUDI KUNCORO
199137 Berkekuatan Hukum Tetap
  • KPU (A5) DITTEK;3 (tiga) buah buku asli Harbin Engineering MachineryManufacture co., LTD;1 (satu) buah buku asli Blue Strand Steel Wire Rope PT.BRIDON Products Catalogue;1 (satu) buah buku asli MaterialumschlagMaschinen undHafenkrane Sennebogen;1 (satu) buah buku asli Raupenkran Crawler Crane type2200 merk Sennebogen;1 (satu) buah buku asli Raupenkran Crawler Crane type4400 merk Sennebogen;1 (satu) buah brosur asli Mobile Crane type QY25K(hydraulic truck crane) merk XCMG distributor GMTRACTORS;1
Register : 12-12-2017 — Putus : 16-04-2018 — Upload : 22-06-2018
Putusan PTUN TANJUNG PINANG Nomor 28/G/2017/PTUN.TPI
Tanggal 16 April 2018 — 1. PARTAI KEBANGKITAN BANGSA, DEWAN PENGURUS WILAYAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU, 2. Dr. H. FAUZI BAHAR, M.Si. Melawan 1. KETUA DPRD PROVINSI KEPULAUAN RIAU, H. ISDIANTO, S.Sos., M.M.
18695
  • Kalau di peraturan ini tidak adaHalaman 48 dari 64 Halaman Putusan Nomor 28/G/2017/PTUN.TPIformulir itu bukan produk KPU, tetapi dari peraturan ini absolut. Suratpersetujuan dari partai politik yang menyetujui A dan B mencalonkan atausurat persetujuan diri yang ditanda tangani oleh beberapa partai politik,pimpinan partai politik yang menyetujui A dan B dicalonkan jadi WakilGubernur.
Register : 06-02-2020 — Putus : 23-07-2020 — Upload : 23-07-2020
Putusan PA TIGARAKSA Nomor 914/Pdt.G/2020/PA.Tgrs
Tanggal 23 Juli 2020 — Penggugat melawan Tergugat
4927
  • dalil posita Pemohon point 11 dan point 12halaman 3 Permohonannya yang menyatakan bahwa Termohonseringkali berpergian ke luar kota/negeri walaupun tidakmendapatkan jin Pemohon;Bahwa dalam setiap tugas pekerjaan ke luar kota, Termohon selalumeminta izin terlebin dahulu kepada Pemohon dan selama itu pulaPemohon selalu mengizinkan kecuali izin ke luar kota ke Bandungyang dilakukan pada saat terjadi kerusuhan akibat PemilihanPresiden dimana terjadi demontrasi di Jakarta yang menolak hasilkeputusan KPU
Register : 02-09-2019 — Putus : 02-04-2020 — Upload : 16-04-2020
Putusan PTUN MEDAN Nomor 241/G/2019/PTUN.MDN
Tanggal 2 April 2020 — Penggugat:
Drs. INDRA SUHERI, DKK
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA MEDAN
207143
  • beberpa subkelas, yaitu sanksi PHK, skorsing,peringata tertulis,jpembinaan atasan, dan sanksi observasivs PT Bank Mandiri Persero Tbk cs yang diajukan ke PNJakarta Selatan No. 636/Pdt.G/2008/PN.Jkt.Sel. tanggal 8Mei 2008.Gugatan class action yang diajukan oleh korban G30S/PKIvs Pemerintah RI atas pelanggaran Hak Asasi Manusiayang dilakukan oleh Pemerintah Orde Baru.Gugatan yang diajukan oleh Tim Advokasi Pemilinan Uumatas nama rakyat dari beberapa provinsi di Indonesia vsKomisi Pemilihan Umum (KPU
Register : 01-11-2019 — Putus : 21-07-2020 — Upload : 24-07-2020
Putusan PA PADANG SIDEMPUAN Nomor 295/Pdt.G/2019/PA.Psp
Tanggal 21 Juli 2020 — Penggugat melawan Tergugat
728
  • keterangan tambahan, bahwa Termohonpernah datang ke tempat tinggal Pemohon dan merusak/mengobrakabrik rumah tersebut sehingga dokumen Pemohon hilang dan mobilcold diesel yang parkir didepan rumah dihancurkan Termohon bahkanPemohon dengan anak Pemohon dan Termohon berkelahi sehinggasaya lerai;Bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon membenarkan dantidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut;SAKSI Il, tempat/tanggal lahir, Aek Haruaya, 26 Juni 1966, agama Islam,Pendidikan SLTA, pekerjaan PNS/KPU
Register : 28-10-2021 — Putus : 17-03-2022 — Upload : 23-08-2022
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 77/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt.Pst
Tanggal 17 Maret 2022 — Penuntut Umum:
Indra Kusmadi,S.H.
Terdakwa:
IRPAN SUDRAJAT,S.E.
189100
  • ;
  • Uang sejumlah Rp.68.298.000,- (enam puluh delapan juta dua ratus sembilan puluh delapan ribu) yang ditransfer ke rekening BNI atas nama Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, pada tanggal 30 April 2018 ;
  • Uang sejumlah Rp.73.652.220, (tujuh puluh tiga juta enam ratus lima puluh dua ribu dua ratus dua puluh dua rupiah) yang disetor ke rekening Kejati DKI Jakarta pada Bank Negara Indonesia (BNI) tanggal 02 Mei 2018; Bukti Setor Bank BNI nomor 85685681139001010 tanggal 28 April 2021 (KPU
    -
  • Kwitansi Asli, KPU Tangerang, kwitansi tanggal 20 Nopember 2014 sebesar Rp.73.652.220.-
  • Kwitansi Asli, Kementerian Perdagangan, kwitansi tanggal 20 Nopember 2014 sebesar Rp.54.463.500.-
  • Kwitansi Asli, Kementerian Lingkungan Hidup, kwitansi tanggal 04 Desember 2014 sebesar Rp.45.585.000.-
  • Kwitansi Asli, STTD Perhubungan, kwitansi tanggal 07 Januari 2015 sebesar Rp.111.915.000.-
  • 2 (dua) lembar Kwitansi Asli atas nama Bp.
Register : 05-08-2019 — Putus : 12-11-2019 — Upload : 02-12-2019
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 162/G/2019/PTUN.JKT
Tanggal 12 Nopember 2019 — Penggugat:
YAYASAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM INDONESIA YLBHI, Diwakili oleh Asfinawati, S.H. dkk
Tergugat:
Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Kemanan Republik Indonesia
246102
  • Sengketa perkara a quodimaksudkan untuk menghindari terjadinya kerusuhanoleh pihakpihak yang tidak bertanggung jawab dan agarpelayanan publik/pelayanan umum tetap berjalan denganbaik sesuai dengan peraturan perundangundangan yangberlaku;Namun dalam hal ini Penggugat menganggap seolaholahpenerbitan Obyek Sengketa perkara a quo tentang Tim AsistensiHukum Kemenko Polhukam telah melanggar/tidak sesuaidengan Asasasas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) dantelah mengaburkan tugas dan kewenangan Kepolisian, KPU
Register : 27-02-2015 — Putus : 14-07-2015 — Upload : 15-07-2015
Putusan PTUN SAMARINDA Nomor 04/G/2015/PTUN-SMD
Tanggal 14 Juli 2015 — 1.Hj. UMI SUHARTINI; 2.H. USNAN; 3.H. ASNAR; 4.SYAHRIN, S.E.; 5.WIRAHADI RAHMATSYAH. S, ST.; 6.ROS EVINDI, S.E.; 7.TEDY KONGSO SUSENO, SE.; 8.SYAHRUL YAKUB, S.E.; 9.YONATHAN, S.E.; melawan PJ. BUPATI TANA TIDUNG;
15367
  • mutasi jadi masihstagnan karena sejak adanya SK itu tidak pemerintahan berjalandikarenakan pegawai tidak melakukan aktifitas apaapa;Bahwa saksi menyatakan mengenai Gaji tetap dibayarkan karena itumenjadi hak dari pegawai akan tetapi hal yang lain terganggu, apalagidengan dikeluarkan nya Putusan Sela Pengadilan banyak pegawai yangraguragu untuk bekerja dan juga lelang jabatan tidak jadi dilaksanakan;Bahwa saksi mengenai Pilkada sendiri sudah dilakukan denganberkoordinasi dengan instansi terkait dan KPU
Register : 22-08-2016 — Putus : 28-11-2016 — Upload : 01-02-2017
Putusan DILMIL I 02 MEDAN Nomor 139-K/PM I-02/AD/VIII/2016
Tanggal 28 Nopember 2016 — Dasrin Hutagalung Sertu NRP 392002440371.
9231
  • Saksi1Sdr.Serma Ahmad Fauzi Marpaung memberitahukan bahwa Saksi1Sdr.Serma Ahmad Fauzi Marpaung Sdr.Serma Ahmad Fauzi Marpaungtelah diperintahkan oleh Dandim 0211/TT untuk menyelidikipenyalahgunaan Narkotika yang dilakukan oleh anggota Kodim0211/TT, kemudian Saksi1 Sdr.Serma Ahmad Fauzi Marpaungbertanya kepada Saksi apakah Saksi mengetahui bahwa Terdakwa adamemakai atau mengedarkan Narkotika, dan dijawab oleh Saksi bahwaSaksi pernah melihat Terdakwa menghisap Shabushabu didalammobilnya diparkiran KPU
Putus : 07-04-2015 — Upload : 01-10-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 58 K/TUN/2015
Tanggal 7 April 2015 — PT. AGRO LINTAS NUSANTARA, DK VS KOPERASI PENGEMBANGAN UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
12279 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa untuk dapat menjalankan kegiatan usaha perkebunanberdasarkan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 357/Kpts/HK.350/5/2002 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan, setiappelaku usaha perkebunan diwajibkan memiliki Izin Usaha Perkebunan.Merujuk pada ketentuan tersebut, Penggugat mengajukan permohonanizin usaha perkebunan melalui Surat Nomor 01/KPU/VII/2004 tertanggal15 Juli 2004 perihal Permohonan Izin Usaha Perkebunan Untuk HGUKoperasi Pengembangan Universitas Sumatera Utara.
Register : 04-06-2020 — Putus : 25-08-2020 — Upload : 11-01-2021
Putusan PN SINGARAJA Nomor 95/Pid.Sus/2020/PN Sgr
Tanggal 25 Agustus 2020 — Penuntut Umum:
ANAK AGUNG NGURAH JAYALANTARA, S.H., M.H
Terdakwa:
GUSTI PUTU ADI KUSUMA JAYA, SH
535659
  • pemerintah pusat dalam hal ini Presiden terhadappenerapan pembatasan secara ketat atau lockdown dan apa dasar peraturannyamelakukan lockdown sehingga menurut Terdakwa ada perbedaan tujuan kebijakanpemerintah pusat dengan penerapan lockdown atau pembatasan secara ketat di 4(empat) titikk yang menjadi batas Desa/Kelurahan Banyuasri, Kecamatan danKabupaten Buleleng dengan desa sebelahnya antara lain di Jalan Sudirman, JalanUdayana Barat, Jalan Anmad Yani Barat dan Jalan Ahmad Yani Tengah (depankantor KPU
Putus : 26-03-2018 — Upload : 19-12-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2529 K/Pid.Sus/2017
Tanggal 26 Maret 2018 — FERIALDY NOERLAN
281214 Berkekuatan Hukum Tetap
  • KPU (A5) DITTEK;3 buah buku Asli Harbin Engineering MachineryManufacture Co., Ltd;1 buah buku Asli blue strand steel wire rope PT. BRIDONproducts catalogue;1 buah buku Asli MaterialumschlagMaschinen undHafenkrane Sennebogen;1 buah buku Asli Raupenkran Crawler Crane type 2200merk Sennebogen;1 buah buku Asli Raupenkran Crawler Crane type 4400merk Sennebogen;1 buah brosur Asli Mobile Crane type QY25K (hydraulic Hal. 35 dari 78 hal.
Register : 29-09-2016 — Putus : 07-12-2016 — Upload : 20-08-2019
Putusan PT AMBON Nomor 14/PID.TPK/2016/PT AMB
Tanggal 7 Desember 2016 — Pembanding/Terbanding/Terdakwa : JISMI REUBUN, S.AP.
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum II : CHRISMAN SAHETAPY, SH
Terbanding/Penuntut Umum IV : FERNANDO. E. F. PARTAHI,SH
Terbanding/Penuntut Umum III : HEPPIES M.H. NOTANUBUN, SH
Terbanding/Penuntut Umum I : MATHYS A. RAHANRA, SH
13738
  • Melakukan pengawasan dan meminta laporan KPU provinsi dan/atau KPUkabupaten/kota dalam penyelenggaraan pemilinan kepala daerah;j.