AYU FITRIINDRASARI dan mesti dilampirkan laporan realisasi penyerapan dana desadi setiap kegiatan yang menyatakan bahwa pekerjaan sudah selesaiterlaksana dan hal tersebut dilaporkan kepada Camat dan petugas padaBPKADBahwa dalam mengelola kegiatan desa pada berbagai bidangSdra.AGUSTIAN, sdra.HENDRI KURNIAWAN, Sdri.

daerah yang adadi kecamatan;Y Pelaksanaan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundangundangan dan;v Pelaksanaan tugas yang dilimpahkan oleh bupati untuk melaksanakansebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.Bahwa untuk keseluruhan tugas dan tanggung jawab dalam pembinaan danpengawasan uang desa ada tim yang ditunjuk oleh camat Kapuasberdasarkan Keputusan Camat Kapuas Nomor : 30 Tahun 2018, tanggal 31Juli 2018 tentang Pembentukan Tim Fsilitasi dan pembinaan Keuangan desadi

Bahwa terdakwa menjual beras miskin tersebut kepada masyarakat desadi wilayan Kecamatan Darul Makmur dengan alasan beras tersebutterendam banjir akan tetapi terdakwa tidak bisa menunjukanbukti/dokumen tentang hal tersebut.

Padang Lawas Utara seluas 15 Ha sesuai dengan surat Pernyataan tertanggal 10 Juli 2003yang dibuat dan ditandatangani oleh Masyarakat Desa Sitabar dan diketahui oleh Kepala Desa Sitabar yaituJulkipli Ritonga ;= Bahwa hal ini tidaklah benar karena pada tanggal 2 Oktober 1963 telah ditabalkan secara resmi oleh Masyarakatdan pengetua adat Batangtura Sirumambe nama suatu Dusun Sukadame dibawah naungan pemerintah Desadi Desa Sidodong yang saat itu telah ada Kepala Desa di Desa Sidongdong yang juga melayani

Tahun 2019 serta surat keputusan Komisi Pemilihan UmumKabupaten Banjar Nomor : 90 / HK.03.01Kpt/6303/KPUKab/III/2019 tentangPenetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Karang IntanKabupaten Banjar Untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.Bahwa Pada hari jumat tanggal 26 April 2019 dimulai pukul 09.00 Wita s.d harisabtu tanggal 27 April 2019 sekitar pukul 09.00 wita di Kecamatan karang IntanKabupaten Banjar telah dilaksanakan Rekapitulasi Hasil Penghitungan PerolehanSuara Setiap Kelurahan/Desadi

Tahun 2019 serta surat keputusan Komisi PemilihanUmum Kabupaten Banjar Nomor : 90 / HK.03.01Kpt/6303/KPUKab/III/2019tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan KecamatanKarang Intan Kabupaten Banjar Untuk Pemilihnan Umum Tahun 2019.Bahwa Pada hari jumat tanggal 26 April 2019 dimulai pukul 09.00 Wita s.d harisabtu tanggal 27 April 2019 sekitar pukul 09.00 wita di Kecamatan karang IntanKabupaten Banjar telah dilaksanakan Rekapitulasi Hasil Penghitungan PerolehanSuara Setiap Kelurahan/Desadi

tentang Pemberantasan Tindak Pidana korupsisebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Republik IndonesiaNo.20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UndangUndang RepublikIndonesia No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidanakorupsi.SUBSIDAIRBahwa ia terdakwa KAHONO SUPRIHATIN Bin RAJIMIN adalahsebagai Kepala Desa Mentawak kecamatan Nalo Tantan berdasarkan SuratKeputusan Bupati Merangin Nomor 627 tahun 2008 Tanggal 30 Desember 2008tentang Pemberhentian Pejabat Kepala Desa dan Pengangkatan Kepala Desadi

Pemberantasan Tindak Pidana korupsi sebagaimanatelah diubah dengan UndangUndang Republik Indonesia No.20 Tahun2001 tentang Perubahan atas UndangUndang Republik Indonesia No.31Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana korupsi.LEBIH SUBSIDIAIRBahwa ia terdakwa KAHONO SUPRIHATIN Bin RAJIMIN adalahsebagai Kepala Desa Mentawak kecamatan Nalo Tantan berdasarkan SuratKeputusan Bupati Merangin Nomor 627 tahun 2008 Tanggal 30 Desember 2008tentang Pemberhentian Pejabat Kepala Desa dan Pengangkatan Kepala Desadi

warung tersebut dan saksi pulang ke rumah ;Halaman 15 dari 53 Putusan Nomor : 1384/Pid.B/2015/PNLbp/SR16Bahwa saksi mengetahui saksi korban dikeroyok oleh Gihon Hutabarat,Terdakwa Manotar Hutabarat, Ronal Hutabarat, dan Hiras Hutabarat,karena + 1 jam setelah saksi pulang dari warung, saksi korban datangke rumah saksi dan mengatakan : Bang aku dikeroyok sama GihonHutabarat, Terdakwa Manotar Hutabarat, Hiras Hutabarat dan RonalHutabarat ;Bahwa pada saat saksi korban datang kerumah saksi, ada Kepala Desadi

Hamdu dan Tergugatbernama Husni bin Hasan; Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah; Bahwa Penggugat dan Tergugat melansungkan pernikahan di DesaDi Desa Kala ; Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anakbernama ; Bahwa Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtuaTergugat di Desa Nggembe Kecamatan Doggo Kabupaten BimaHal 4 dari 14 hal Put.

tanah di Blok Cipinang dan nama MASIR tidak terdaftar dibuku kolektifpemilik tanah lahan sawit di Desa Cihanjuang sehingga Saksi menganggap jikalahan milik Saudara MASIR yang berada di Blok Cipinang adalah lahan illegal; Bahwa pada hari Senin tanggal 30 Januari 2017, Terdakwa SARHADI aliasARKASIM Bin WARI (Alm) memberitahu jika telah memetik buah sawit di kebunsawit milik Saudara MASIR yang terletak di Blok Cipinang, kKemudian Saksibersama Terdakwa SARHADI alias ARKASIM Bin WARI menemui Kepala Desadi

Kecamatan UluPungkut sejak jaman kolonial telah dikenal aktif mengawasi danmelestarikan hutan yang kemudian di kenal munclu enclave berupa desadi tengah kawasan hutan register, sejak terbitnya Sk. 579/Menhut1l/2014penguasaan wilayah adat menjadi hilang dan seluruh tanamanmasyarakat saat ini berada dalam kawasan hutan, sehingga jelasbertentangan dengan Pasal 5 UUPA berbunyi hukum agraria yangberlaku atas bumi, air dan ruang angkasa ialah hukum adat, sepanjangtidak bertentangan dengan kepentingan nasional

Pengumuman Hasil 3Februari Februari Seleksi/Ujian hari2019 20199 22 23 Rekomendasi Camat 2Februari Februari hari2019 201910 25 Februari 2019 Penetapan Perangkat 1Desa yang LOLOS SELEKSI hari Dan sesuai dengan berkas yang ada pada Panitia Penjaringandan Penyaringan Perangkat Desa DiKecamatan SumbulHal 17 Putusan PerkaraNo.162/G/2019/PTUNMDN Tahun 2019, Penggugat , Penggugat II, Penggugat Ill,Penggugat V, dan Penggugat VI ikut serta mendaftarkan dirikepada Panitia Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desadi

Peraturan Daerah Kabupaten Klaten No. 19 Tahun 2000 tanggal 11Desember 2000 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa(APBDesa) Pasal 12 ayat (1) yang menyatakan bahwa Kepala Desa dilarangmelakukan pengeluaran atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desadi luar yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desatanpa adanya persetujuan BPD;Bahwa selain tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yangberlaku, perbuatan Terdakwa tersebut juga telah tidak melaksanakan

Desember 2000 Tentang Anggaran Pendapatan Dan BelanjaDesa (APBDesa);6 Peraturan Daerah Kabupaten Klaten No. 4 Tahun 2008 tentangSumber pendapatan Desa;7 Peraturan daerah Kabupaten Klaten Nomor 6 Tahun 2008 tentangKerjasama Desa;8 Keputusan Bupati Klaten No. 145/975/2001 tanggal 12 September2001 tentang Pedoman penyimpanan dan pengeluaran uang tunaikas desa di Kabupaten Klaten;9 Keputusan Bupati Klaten Nomor : 143/469/2001 tanggal 26 April2001 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengelolaan Tanah Kas Desadi

Sambirejo tahun 2011 sebesarRp. 7.000.000, dari Kades Sambirejo kepada MIRUN;26. 1 (satu) lembar kwitansi bermaterai Rp. 6.000,, tertanggal 27 Juni 2011 untuk pembayarankonsumsi nyadran dan uborampe di punden Ki Ageng Tawang pada tsyakuran bersih desadi Ds.

Sambirejo tahun 2011 sebesarRp. 7.000.000, dari Kades Sambirejo kepada MIRUN;26. 1 (satu) lembar kwitansi bermaterai Rp. 6.000,, tertanggal 27 Juni 2011 untuk pembayaranDede28.konsumsi nyadran dan uborampe di punden Ki Ageng Tawang pada tsyakuran bersih desadi Ds.

AYU FITRIINDRASARI dan mesti dilampirkan laporan realisasi penyerapan dana desadi setiap kKegiatan yang menyatakan bahwa pekerjaan sudah selesaiterlaksana dan hal tersebut dilaporkan kepada Camat dan petugas padaBPKADBahwa dalam mengelola kegiatan desa pada berbagai bidangSdra.AGUSTIAN, sdra.HENDRI KURNIAWAN, Sdri.

perangkat daerah yang adadi kecamatan;v Pelaksanaan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundangundangan dan; Pelaksanaan tugas yang dilimpahkan oleh bupati untuk melaksanakansebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.Bahwa untuk keseluruhan tugas dan tanggung jawab dalam pembinaan danpengawasan uang desa ada tim yang ditunjuk oleh camat Kapuasberdasarkan Keputusan Camat Kapuas Nomor : 30 Tahun 2018, tanggal 31Juli 2018 tentang Pembentukan Tim Fsilitasi dan pembinaan Keuangan desadi

Bahwa Para Penggugat sejak dilantiknya kembali Tergugat sebagaiKepala Desa Pancor, Kecamatan Gayam, Kabupaten Sumenepmerasakan adanya kejanggalan kejanggalan yang terjadi di BalaiDesa Pancor, Kecamatan Gayam, Kabupaten Sumenep.Kejanggalan kejanggalan tersebut mulai dirasakan oleh ParaPenggugat yang masih sah secara hukum sebagai Perangkat Desadi Pancor, Kecamatan Gayam, Kabupaten Sumenep, karena sejakmenjabatnya kembali Tergugat sebagai Kepala Desa Pancor,Kecamatan Gayam, Kabupaten Sumenep, sebagaimana

Karawang Timur.Bahwa saksi saksi pernah mengisi rumah atau pernah menempati rumahmilik adik saksi di Desa Bengle, sewaktu adik saksi menjadi TKW.Bahwa saksi mendapat undangan untuk turut serta memilin Kepala Desadi Desa Bengle oleh Rt.

Sudah final karena objek sengketa tidak perlu lagi keputusan selanjutnyauntuk dapat dilaksanakan dan telah menimbulkan akibat hukum bagi ParaPenggugat yakni diberhentikannya Para Penggugat sebagai Perangkat Desadi Desa Aliaga, Kecamatan Huta Raja Tinggi Kabupaten Padang Lawas;Halaman 40 Putusan No. 179/G/2020/PTUNMDNe.

MUHAMMADSUGIANTO, yang masingmasing di bawah sumpah telah memberikanketerangan yang pada pokoknya sebagai berikut:tlsKeterangan saksi ABDUL AZIS SAPUTRA, pada pokoknya sebagai berikutBahwa saksi tinggal dan menetap di Dusun Yangget Desa SelebungRembiga dan menyatakan bahwa saksi tahu ada pemilihan Kepala Desadi Selebung Rembiga;Halaman 27 dari 42 halaman.

karena itu menurut hemat Tergugat maka dalilPenggugat sebagaimana diuraikan dalam gugatannya angka 8, 10, dan 15patut untuk ditolak ; 14 Bahwa dengan memegang prinsip kehatihatian dan kepastian, Tergugatmenentukan sikap untuk memberikan jawaban kepada PanitiaPemilihan ...............Pemilihan dituangkan dalam surat tanggal 18 Juli 2013 Nomor 05/BPDRGL/VII/2013 perihal tanggapan pemilihan kepala desa Rengel diulang, yang padaintinya menegaskan bahwa kewenangan untuk pelaksanaan pemilihan kepala desadi

Lombok Timur Nomor 15Tahun 2010 tentang Pembentukan 49 (empat puluh Sembilan) Desadi Kabupaten Lombok Timur.Pada Surat Pernyataan Hibah yang digunakan oleh terdakwa M.IRJAN tersebut ada perbedaan nama penerima hibah yang berbedaantara lembar pertama dan kedua yaitu atas nama JAMI MALADIpada lembar pertama sedangkan lembar kedua JAMIL MALADI danHalaman 6 dari 46 Putusan Nomor : 20/Pid.B/2018/PN Selatas nama NURUL HIDAYATI pada lembar pertama sedangkanNURHIDAYATI pada lembar kedua.

Kemudian lebihkurang pada tahun 1990 Alm H Muhammad Hasan Maila (Suami Tergugat dan orang Tua Para Tergugat II sampai VII) pernah menjadi Kepala Desadi Desa Wajok Hulu, Kecamatan Siantan dan keduaduanya pernahmenjabat bersamaan sebagai Kepala Desa dan Sekretaris Desa padatahun yang sama yakni lebin kurang pada tahun 1990.