perkara terdakwaTerdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Penetapan Penahananoleh :1 Penyidik, sejak tanggal 5 Januari 2016 sampai dengan 24 Januari 2016.2 Perpanjangan Penahanan Penuntut umum, sejak tanggal 25 Januari 2016 sampaidengan tanggal 1 Maret 2016.3 Penuntut umum, sejak tanggal 2 Maret 2016 sampai dengan 15 Maret 2016.4 Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru sejak tanggal 16Maret 2016 sampai tanggal 14 April 2016.5 Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Tipikor

pada Pengadilan NegeriPekanbaru, sejak tanggal 15 April 2016 sampai tanggal 13 Juni 2016.6 Perpanjangan Penahanan (I) oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor TingkatBanding Pekanbaru, sejak tanggal 14 Juni 2016 sampai tanggal 13 Juli 2016.7 Hakim Pengadilan Tinggi/Tipikor Tingkat Banding Pekanbaru, sejak tanggal 20 Juni2016 sampai dengan tanggal 19 Juli 2016;8 Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor Tingkat BandingPekanbaru, sejak tanggal 20 Juli 2016 sampai tanggal 17 September

Rp.150.000,Untuk Salinan yang sama bunyinya:PANITERA PENGADILAN TINGGI/TIPIKOR BANDA ACEHH.R U SLI, SH.MH.NIP.195303131978031002.10

Kasturi Nomor 1 GampongKeuramat Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh;Selanjutnya disebut PE MOHON:;Pengadilan Negeri tersebut;Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Klas 1 A/PHI/TIPIKOR Banda Aceh tanggal 30 Agustus 2018 Nomor 143/Pdt.P/2018/PN Bnatentang Penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;Telanh membaca berkas perkara;Telah mendengar keterangan Pemohon dan keterangan saksisaksidipersidangan;Telah memperhatikan bukti Surat yang diajukan Pemohon dipersidangan:TENTANG

Perpanjangan .......6 Perpanjangan tahap pertama Wakil Ketua Pengadilan Tipikor padaPengadilan Tinggi Kupang sejak tanggal 30 Juli 2014 s/d tanggal 28Agustus 2014 ;7 ~~ Perpanjangan tahap kedua oleh Wakil Ketua Pengadilan Tipikor padaPengadilan Tinggi Kupang sejak tanggal 29 Agustus 2014 s/d tanggal 27September 2014 ;8 Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan TinggiKupang pasal 27 ayat (1) KUHAP sejak tanggal 09 September 2014 s/dtanggal 08 Oktober 2014 ;9 Penahanan Ketua Pengadilan

Tipikor pada Pengadilan Tinggi Kupangpasal 27 ayat (2) KUHAP sejak tanggal 09 Oktober 2014 s/d tanggal 07Desember 2014 ; Dalam persidangan perkara ini Terdakwa didampingi oleh Melianus Naat, SH,Advokat yang beralamat di Jalan Prof.

VIII/PB/2014dan No. 24 Tahun 2014 tentang Ketentuan PelaksanaPeraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara DanReformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 sebagaimanatelan diubah dengan Peraturan Menteri PendayagunaanAparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi RepublikIndonesia Nomor 46 Tahun 2013, Tentang JabatanFungsional Dosen Dan Angka Kreditnya tanggal 12 Agustus2014, (print out);: Surat Menteri Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi Nomor4/M/RHS/IX/2018 tentang Penegakan Disiplin ASN yangtersangkut Tipikor

Nomor 164/G/2019/PTUNJKTtidak seperti dengan Pemberhentian Dengan Hormat, jadi ada 2 caramenghukum pertama bersifat final dan bersifat pembinaan, yang bersifatfinal termasuk dalam konteks yang kita sidangkan (PTDH) dan kalau PTDHtidak harus dipanggil dulu, tidak diperiksa, setelah ada putusan inkrachtmaka dia harus dijatuhi sanksi hukuman sesuai dengan tingkatkesalahannya, yang membedakan cuma kalau yang kejahatan diluar jabatanitu tidak divonis atau lihat dulu berapa vonisnya seperti korupsi (Tipikor

) tapikalau yang lain selain tindakan jabatan itu kita linat vonis, seperti contohmisalnya Tipikor diputus 1 tahun 8 bulan itu tidak lihat vonis kejahatanjabatannya, tapi kalau yang 1 tahun apakah dia berencana atau tidak danlainlain ini memang ada perhitungan secara norma menurut UndangUndang ASN dan PP No. 11 Tahun 2017;Bahwa pengertianpengertian tindak pidana kejahatan apakah sama dengankorupsi, Ahli akan menjawab sesuai dengan referensi Ahli, kalau pengertiantindak pidana kejahatan sama dengan

melakukan penjatuhanhukuman disiplin terhadap bawahannya dan kepadanya dikenakan hukumanyang sama, Ahli tidak menilai karena memang ditentukan di Pasal 253 PPNo. 11 Tahun 2017, karena kalau yang final itu Sudah jelas; Bahwa sebetulnya di PP 53 Tahun 2010 itu tidak ada final yang adapembinaan, dalam PP 53 itu tujuannya adalah memang pembinaan judulnyaitu hukuman disiplin Pegawai Negeri Sipil, UndangUndang tidak harusdibaca tapi dia sebagai filosofisnya, landasannya mengapa kalau di UndangUndang Tipikor

Bapak Pirman dansetelah ada Putusan pernah ada pertemuanpertemuan dengan Pak Pirman;Bahwa tentang proses pengusulan, pada saat konsep surat itu Saksiposisinya masih staf pada pertengahan 2018, dan Saksi diangkat diKepegawaian itu tahun 2019, sehingga yang mengusulkan konsep Surat ituKepala Bagian dan konsep surat itu diketahui oleh pimpinan yang baru,konsep masuk dalam domain tentang pengusulan pertama, surat masuk ditanggal 21 September 2018 tentang disiplin ASN yang sudah melakukantindak pidana Tipikor

Perkara PDS02/BLL/Tipikor/09 2019 tanggal 23September 2019, sebagai berikut:DAKWAAN :PRIMAIR:meni Bahwa Terdakwa NYOMAN WINAKA selaku Ketua Kelompok TaniTernak Usada Karya sesuai Piagam Pengukuhan Nomor : 1408/Perb/V1/2008tanggal 15 Juli 2008, yang dikukuhkan oleh Perbekel Desa Depaha, padahari Jumat tanggal 10 April 2015 atau setidaktidaknya pada waktu tertentudi tahun 2015, bertempat di Banjar Dinas Bingin, Desa Depaha, KecamatanKubutambahan, Kabupaten Buleleng atau setidaktidaknya pada suatutempat

Perkara PDS02/BLL/Tipikor/09 /Halaman 24 dari 37 halaman Putusan Nomor 1/PID.SUSTPK/2020/PT DPS2019 yang pada pokoknya menuntut agar Pengadilan Tindak Pidana Korupsipada Pengadilan Negeri Denpasar menjatuhkan putusan sebagai berikut :1. Menyatakan terdakwa NYOMAN WINAKA telah terbuktibersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimanaDakwaan Primair Penuntut Umum ;2.

PUGUH HARYOGI, S.H., Sp.N, Hakim AdHoc Tipikor pada Pengadilan Tinggi Denpasar, masingmasing sebagaiHakim Anggota Majelis, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan TinggiDenpasar tanggal 30 Januari 2020, Nomor 1/Pid.SusTPK/2020/PT.DPStentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkaraini dalam tingkat banding, putusan tersebut diucapkan dalam persidanganterobuka untuk umum pada hari Senin tanggal 2 Maret 2020 oleh HakimKetua Majelis tersebut dengan dihadiri HakimHakim Anggota serta

., masingmasingAdvokat berkantor di Perum Griya Singopuran No:Singopuran Kartosuro, berdasarkan Surat KuasaKhusus, tertanggal 17 Januai 2014, yang terdaftar diKepaniteraan Pengadilan Tipikor Semarang;Terdakwa II. A. AZIS PRAYITNO, SE. Bin AHMAD BASRI, didampingi olehTim Penasihat Hukum : HERU SUTOTO, SH., Advokatberkantor di Jl.

Kapten Pierre Tendean 53 Kebumen,berdasarkan surat kuasa khusus, tertanggal20 Januari 2014 yang terdaftar di KepaniteraanPengadilan Tipikor Semarang;Para terdakwa tersebut ditahan oleh:1.Penyidik, sejak tanggal 21 Mei 2013 sampai dengan tanggal9 Juni 2013;Perpanjangan Kejaksaan Negeri, sejak tanggal 10 Juni 2013 sampaidengan tanggal 19 Juli 2013;Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Purworejo, sejak tanggal20 Juli 2013 sampai dengan tanggak 18 Agustus 2013;Penuntut Umum, sejak tanggal 14 Agustus 2013

Perpanjangan (2) Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana KorupsiSemarang, sejak tanggal 15 Pebruari 2014 sampai dengan tanggal15 April 2014 522PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI TERSEBUT :Telah membaca surat penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Nomor28 Pebruari 2014 Nomor 16 / Pen.Pid.Sus / 2014 /PT.TPK.Smg. tentangpenunjukan majelis Hakim;Telah membaca Putusan Pengadilan Tipikor Semarang Nomor102/Pid.Sus/2013/PT.Tipikor.Smg. , tanggal 13 Januari 2014 ;Menimbang, bahwa Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum

Pembuat Akta Tanah Sri Husniati Najmi, S.H.Tanggal 20 Oktober 2000 No. 305/LBS/2000;Bahwa perbuatan TERGUGAT untuk memecah sertipikat aquo yanghabis jangka waktunya tahun 2009 dilakukan oleh Kardialis mantanKasubsi BPN Kabupaten Agam untuk menerbitan HGB No. 69 atasnama TERGUGAT Il yang melebihi jangka waktu dari sertipikat induk.Perbuatannya Kardialis telah telah dijatuhi hukuman pidana yang telahmempunyai kekuatan hukum yang tetap (inkracht van geweijde)berdasarkan putusan Pengadilan Tinggi No. 11/Tipikor

seluruh tahapan dalam pengurusan HGB No.69 telahdilalui sesuai dengan prosedur dan peraturan perundangundangan yangberlaku saat itu;Bahwa selanjutnya tergugat IV yang mengeluarkan sertifikat HGB No. 69permohonan tanggal 8 Februari 2001 hinggal berakhir 8 Februari 2021yang dilakukan oleh Kardialis mantan Kasubsi BPN Kabupaten Agamdimana perbuatannya tersebut telah dijatuhi pidana yang telahmempunyai kekuatan Hukum yang tetap (inkracht van geweijde)berdasarkan Putusan Pengadilan Tinggi nomor 11 /Tipikor

Atas perbuatan Kardialis tersebut ia telah dijatuhihukum karena melakukan penyelewengan atas jabatannya dan telah diputus oleh Hakim Tindak Pidana Korupsi berdasarkan putusan PengadilanTinggi No. 11/Tipikor/2017/PT PDG (Bukti P8) dan telah mempunyaikekuatan hukum tetap;Bahwa melihat ketentuan PP No. 40 Tahun 1996 tersebut Pasal 35 ayat 3nya disebutkan HGB hapus karena adanya putusan pengadilan telahmempunyai kekuatan hukum tetap.

Suwito, S.pd BinKarto Sudarmo terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidanakorupsi berlanjut dan menjatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan dendasejumlah Rp 50.000.000,(lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila hal dendatersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama satu (1) bulan, hal inimenandakan bahwa Penggugat tidak merasa bersalah terhadap tindakan yangdilakukannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap oleh Pengadilan Tipikor Surabaya.Seharusnya

dari Kepala Kejaksaan Negeri Tuban Nomor : PRINT1878/0.5.32.4/Ft.1/X1/2015 (vide bukti T4) ;Bahwa Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya padatanggal 27 Januari 2016 telah menjatuhkan putusan dengan terdakwa Suwito,S.Pd(Penggugat) dan putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap ( vide buktiT6);Bahwa kemudian pada tanggal 30 Maret 2016 ada surat dari Kepala DikporaKab.Tuban kepada Bupati Tuban Nomor 800/1572/414.0502016 perihal laporanpetikan Putusan Pengadilan Tipikor

Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) adalah tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan ;b.

Pegawai Negeri Sipil yang melakukan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor)diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil (vide bukti T17);Bahwa lebih lanjut telah diadakan Rapat Tim Pemeriksa Penjatuhan Sanksi HukumanDisiplin Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tuban denganacara Peninjauan Kembali atas sanksi Hukuman Disiplin Sdr.

dengankonstitusi sehingga menjadikan Pasal 2 dan Pasal 3 UndangUndang Tipikor menjadi delik materiel dan karenanya seseorangtidak dapat dinyatakan melanggar Pasal 2 dan Pasal 3 UndangUndang Tipikor apabila tidak ada kerugian negara riil berdasarkanHasil Audit institusi berwenang;Bahwa sekalipun Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUUXIV/2016 diucapkan pada tanggal 25 Januari 2017 namun Putusantersebut berlaku dan mengikat serta menjadi pegangan para Hakimuntuk membuat Putusan terkait dengan pelanggaran

2006 tentang BadanPemeriksa Keuangan tersebut maka jelas Judex Facti telahmelakukan suatu kekeliruan dan kekhilafan yang nyata;Bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUUXIV/2016pada tanggal 25 Januari 2017 menyatakan frasa kata dapat dalamrumusan Pasal 2 dan Pasal 3 UndangUndang Nomor 31 Tahun1999 tentang Pemberantasan Tidak Pidana Korupsi juncto UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi (UndangUndang Tipikor

) bertentangan dengankonstitusi sehingga menjadikan Pasal 2 dan Pasal 3 UndangUndang Tipikor menjadi delik materiel dan karenanya seseorangtidak dapat dinyatakan melanggar Pasal 2 dan Pasal 3 UndangUndang Tipikor apabila tidak ada kerugian negara riil berdasarkanhasil audit institusi berwenang;Bahwa sekalipun Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUUXIV/2016 diucapkan pada tanggal 25 Januari 2017 namun Putusantersebut berlaku dan mengikat serta menjadi pegangan para Hakimuntuk membuat putusan terkait

Putusan Nomor 124 PK/PID.SUS/2017Pasal 3 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tidak Pidana Korupsi juncto UndangUndangNomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UndangUndangNomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi (UndangUndang Tipikor);5.13.

Bahwa pertimbangan hukum Judex Facti dan Judex Juns tersebuttidak jelas dan kabur karena tidak ada relevansinya antarapenerimaan uang dengan kewenangan dan fungsi Pemohon Kasasisebagai wakil rakyat, bila penerimaan uang tambahan diaggapsebagai korupsi, quod non, maka semestinya Para Terdaka dituduhmelakukan tindak pidana menerima suap bukan pelanggaran Pasal2 dan Pasal 3 UndangUndang Tipikor;7.3.

Memperbaiki putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 8 April 2015 Nomor : 01/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Dps, sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga amarnya sebagai berikut : - 3. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa NGAKAN PUTU TIRTA PRAMONO,SH. dengan pidana penjara selama : 1 (satu) tahun ; -------4.

Menguatkan putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 8 April 2015 Nomor : 01/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Dps. untuk selebihnya ; 5. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ; 6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; 7.

RedakSl..............ccseeeeeeeeeeeesereeeeee ~RP 10.000,00Jumlah Nomor : W1.U1// F280 $/90 R099(dudRitis SHAPAbWangiaaPMa, diberikan untuk dan ataspermintaan dari Pemohon ( Nurhayati )Banda Aceh, 10 Oktober 2019PENGADILAN NEGER/PHI/TIPIKOR BANDA ACEHPANITERANASM AD LRRD EPPFaRR Nomor 175/Pat.P/2019/PN Bna.NIP. 19701207 199203 1 001

PEMOHON;Pengadilan Negeri tersebut;Setelah membaca suratsurat perkara;Setelah mendengar Pemohon dan saksisaksi;TENTANG DUDUKNYA PERKARAMenimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya tertanggal24 Agustus 2017 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan PengadilanNegeri/Tipikor/Hubungan Industrial Gorontalo pada tanggal 24 Agustus 2017terdaftar dibawah Nomor : 30/Pdt.P/2017/PN Gto pada pokoknyamengemukakan sebagai berikut :1.Bahwa pemohon pada tanggal 17 September 1994 telah melangsungngkanperkawinan

.::::::00eseeeeee .Rp. 50.000,PEEP er serseanee anes srs srr sara sem seme A SSS Rp. 10.000,RECAKSI 0... ..ccccececeeceeecceeeeeeeueeeueceeeeueeaueeeneeeees Rp. 10.000,M@tell ......ccccccecccceceeeeeeeueeeueeceeeeeesaeeeaueeeeeeeees .Rp. 10.000,JUMIAN 0.0.0. eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeees Rp.110.000,(seratus sepuluh ribu rupiah).Nomor : W1.U1/ /HK.02/ Il /2021Untuk salinan yang sama, diberikan untuk dan atas permintaandari Yuswar (Pemohon).Banda Aceh, 2 Februari 2021PENGADILAN NEGER/PHI/TIPIKOR BANDA

Ditahan dalam Tahanan Kota oleh Hakim Pengadilan Tipikor padaPengadilan Negeri Palangka Raya, sejak tanggal 29 September 2014sampai dengan tanggal 28 Oktober 2014 ;4. Perpanjangan Penahanan dalam Tahanan Kota oleh Wakil KetuaPengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Palangka Raya sejak tanggal29 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 27 Desember 2014;5.

., & REKAN beralamat di Jalan Sutanegara No. 15Palangka Raya, berdasarkan surat Kuasa Khusus tertanggal 7 Oktober 2014 dantelah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palangka Raya pada hariRabu tanggal 08 Oktober 2014 dibawah Nomor : 292/X/2014/SK/TIPIKOR/PN.Plk;seas Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri PalangkaRaya tersebut ; Setelah membaca;e Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Palangka Raya Nomor 54/Pid.SusTPK/2014/PN Plk tanggal 29September

Adalahn Pengurus Serikat PekerjaDanamon, yang berkantor pusat di Gedung Bank Danamon Prapatan Lantai2, Jalan Prajurit KKO Usman Harun d/h Jalan Prapatan No. 50 Jakarta10110, dan berkantor Cabang Bengkulu di Jalan Salak Raya No. 105Panorama Lingkar Timur Bengkulu 38226, berdasarkan surat kuasa khusustanggal O08 November 2018 yang telah didaftarkan di KepaniteraanPengadilan Negeri/PHI/Tipikor Bengkulu dengan register tanggal 08Halaman 1 dari 35 halaman Putusan Nomor 25/Pdt.SusPHI/2018/PN BglNovember

HUBUNGAN INDUSTRIAL TERSEBUT ;Telah membaca suratsurat yang berkaitan dengan pemeriksaanperkara ini ;Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara ;Telan memperhatikan bukti Surat Penggugat maupun Tergugat ;Telah mendengar keterangan saksisaksi Penggugat dan Tergugat ;Telah membaca kesimpulan masingmasing pihak ;TENTANG DUDUK PERKARA ;Menimbang, bahwa penggugat dalam gugatannya tertanggal 26Oktober 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan HubunganIndustrial padaPengadilanNegeri/PHI/Tipikor

WIBISONO, S.SosSalinan Resmi Putusan ini sesuai dengan aslinyaSebanyak 34 (tiga puluh empat) lembar di berikan kepada PENGGUGATPengadilan Negeri/PHI/Tipikor BengkuluHalaman 34 dari 35 halaman Putusan Nomor 25/Pdt.SusPHI/2018/PN BglAn. PaniteraPanitera Muda PHI,A. WIBISONO, S.SosNIP. 19601224 198102 1 002 Halaman 35 dari 35 halaman Putusan Nomor 25/Pdt.SusPHI/2018/PN Bgl

puluh) hari, terhitung sejak tanggal 27 Desember 2016;Yang diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsipada Pengadilan Negeri Semarang karena didakwa dengan dakwaan sebagaiberikut:DAKWAAN:PRIMAIR:Bahwa Terdakwa SARJU al WARSIDI sejak tahun 2010 sampai denganpada hari Senin tanggal 15 September 2014, bertempat di Dusun JomborKuncen RT.001 RW.003 Desa Jombor, Kecamatan Jumo, KabupatenTemanggung, atau setidaktidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalamdaerah hukum Pengadilan Tipikor

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telahdiubah dengan UndangUndang R.I Nomor 20 Tahun 2001 tentang PerubahanAtas UndangUndang R.I Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi.SUBSIDAIR :Bahwa Terdakwa SARJU al WARSIDI, sejak tahun 2010 sampai denganpada pada hari Senin tanggal 15 September 2014, bertempat di Dusun JomborKuncen RT.001 RW. 003 Desa Jombor, Kecamatan Jumo, Kabupaten.Temanggung, atau setidaktidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalamdaerah hukum Pengadilan Tipikor

Tipikor.

Majelis Hakim Tipikor pada tanggal 21 Januari 2014 , Nomor : 05/PID/Tpk/2014/PNTKsejak tanggal 21 Januari 20014 s/d 20 Februari 2014.8.

Di perpanjang oleh Ketua Pengadilan tipikor pada Pengadilan Negeri TanjungKarang sejak tanggalTerdakwa didampingi penasehat hukum Fauzi ArifinSH yang beralamat Jl Jend.Sudirman,Suntama Ramanuji No.12/14 Kota Bumi Lampung Utara.Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang tersebutTelah membaca : Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi No : 05 /pid.TPK/2014/PN.TK tanggal 22 Januari 2014.

(HakimAdHoc Tipikor) masingmasing sebagai Hakim Anggota Majelis, Putusan tersebutdiucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari: SENIN, tanggal 07APRIL 2014, oleh Ketua Majelis yang sama dengan didampingi oleh HakimhakimAnggota tersebut di atas, dengan dibantu oleh: SUHARTINI, SH,Panitera PenggantiPengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang dengan dihadiri oleh :NURMAJAYANI, SH sebagai Penuntut Umum pada Kerjaksaan Negeri Kota Bumidan Terdakwa dengan tanpa dihadiri oleh

(Hakim Ad Hoc Tipikor)Panitera PenggantiSUHARTINI, SH45

B548/N.10.10/Fd.1/09/2013 sejak tanggal 23 September 2013 sampaidengan tanggal 01 Nopember 2013;Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Tipikor padaPengadilan Negeri Tanjungpinang tertanggal 28 Oktober 2013Nomor 18/Pen.Pid. Sus/2013/ TIPIKOR.PN.Tpg sejak tanggal02 Nopember 2013 sampai dengan tanggal 01 Desember 2013;Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Tipikor padaPengadilan Negeri Tanjungpinang tertanggal 27 Nopember 2013Nomor 18/Pen.Pid.

Sus/2013 /TIPIKOR.PN.Tpg sejak tanggal02 Desember 2013 sampai dengan tanggal 31 Desember 2013;1011121314Keluar demi hukum sejak tanggal 01 Januari 2014 sampaidengan tanggal 13 Juli 2014;Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Tanjungpinang tertanggal 14Juli 2014 Nomor Print982/N.10.10/Ft.1/07/2014 sejak tanggal14 Juli 2014 sampai dengan tanggal 02 Agustus 2014;Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Tipikor padaPengadilan Negeri Tanjungpinang tertanggal 23 Juli 2014 Nomor18/Pen.Pid.

tanggal 18 Nopember 2014;Perpanjangan Penahanan ke 1 (satu) Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor pada Pengadilan Tingkat Banding Pekanbaru tertanggal11 Nopember 2014 Nomor 231/Pen.Tipikor/2014/PT.PBR sejaktanggal 19 Nopember 2014 sampai dengan tanggal 18 Desember2014;Perpanjangan Penahanan ke 2 (dua) Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor pada Pengadilan Tingkat Banding Pekanbaru tertanggal15 Desember 2014 Nomor 231/Pen.Tipikor/2014/PT.PBR sejaktanggal 19 Desember 2014 sampai dengan tanggal 17 Januari2015 ;

Penahanan Hakim Pengadilan Tinggi/Tipikor pada PengadilanTingkat Banding Pekanbaru tertanggal 15 Januari 2015 Nomor04/Pen.Tipikor/ 2015/PT.PBR sejak tanggal 6 Januari 2015sampai dengan tanggal 4 Februari 2015;Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor padaPengadilan Tingkat Banding Pekanbaru tertanggal 22 Januari2015 Nomor 17/Pen.Tipikor/2015/PT.PBR sejak tanggal 5Februari 2015 sampai dengan tanggal 5 April 2015;Perpanjangan Penahanan Ketua Mahkamah Agung RepublikIndonesia (I) tertanggal

,M.H sebagai Hakim Anggota I, dan Eddyman Naibaho, S.H., M.H,Hakim AdHoc Tipikor pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru sebagai Hakim Anggota IL.

Putusan Nomor 171 K/PID.SUS/2016Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Tinggi Padang Nomor 18/TIPIKOR/2015/PT.PDG. tanggal11 Agustus 2015 yang amar selengkapnya sebagai berikut:1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa;2.

Umum pada Kejaksaan Negeri Pulau Punjungmengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tindak PidanaKorupsi pada Pengadilan Tinggi Padang Nomor 18/TIPIKOR/2015/PT.PDG.tanggal 11 Agustus 2015 tersebut;Memperhatikan memori kasasi tanggal 31 Agustus 2015 dari PenasihatHukum Terdakwa (berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Agustus 2015)untuk dan atas nama Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi I, yang diterima diKepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan NegeriPadang tanggal

1 September 2015;Memperhatikan memori kasasi tanggal 14 September 2015 dari PenuntutUmum pada Kejaksaan Negeri Pulau Punjung sebagai Pemohon Kasasi II, yangditerima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Padang tanggal 14 September 2015;Membaca suratsurat yang bersangkutan;Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Tinggi Padang Nomor 18/TIPIKOR/2015/PT.PDG. tanggal11 Agustus 2015 tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal

Alasanalasan kasasi Pemohon Kasasi /Terdakwa:Bahwa Judex Facti/Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi PadaPengadilan Negeri Padang Nomor 47/PidSusTPK/2014/PN.PDG tanggal 9Juni 2015 yang diperbaiki oleh Putusan Pengadilan Tinggi Tindak PidanaKorupsi pada Pengadilan Tinggi Padang Nomor 18/TIPIKOR/2015/PT.PDGtanggal 11 Agustus 2015 mengandung kekeliruankekeliruan ataukesalahankesalahan dalam kewenangan dan penerapan hukumnya;Bahwa Judex Facti tingkat banding dalam putusannya halaman 51amenyatakan:

MARLON MARTUA SITUMEANG, S.E. tersebut;Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II / PENUNTUTUMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI PULAU PUNJUNG tersebut;Membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Tinggi Padang Nomor 18/TIPIKOR/2015/PT.PDG. tanggal 11Agustus 2015 yang memperbaiki Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsipada Pengadilan Negeri Padang Nomor 47/Pid.SusTPK/2014/PN.Pdg. tanggal9 Juni 2015;MENGADILI SENDIRI1. Menyatakan Terdakwa H.