Bahwa dengan merujuk dalllPermohonan serta domisili Pemohon yang bertempat tinggal di jalan Sawah BaruCurup, Kabupaten Rejang Lebong, maka terhadap apa yang dimohonkan olehPemohon merupakan kewenangan Pengadilan Negeri dan secara yurisdiksiadalah kewenangan Pengadilan Negeri Curup untuk mengadili permohonandimaksud;Menimbang, bahwa selanjutnya yang menjadi pokok permohonanPemohon yakni menyangkut perubahan terhadap peristiwa penting berupapencatatan kelahiran, dimana Hakim merujuk pada buktibukti

pemeriksaan permohonan initidak mengajukan kesimpulan dan mohon suatupenetapan) Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, makasegala sesuatu yang terjadi dalam persidangan dianggap telah ikut puladipertimbangkan dalam penetapanTENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYAMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohonadalah sebagaimana tersebut diMenimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan lebih lanjuttentang materi permohonan Para Pemohon, maka sebelumnya akandipertimbangkan mengenai kewenangan

Pengadilan Negeri Pasaman Baratuntuk memeriksa dan memberikan penetapan atas permohonan ini ;Menimbang bahwa berdasarkan surat permohonan surat bukti P1berupa Fotocopy Surat Kartu Tanda Penduduk No. 1312010407710003 atasnama BAJI DUHU HULU, dan Kartu Tanda Penduduk No. 1312014806830002atas nama MADALENA GEA yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor DinasKependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasaman Barat, dan suratbukti P2 berupa Fotocopy Kartu Keluarga atas nama BAJI DUHU HULU,Nomor: 1312011901110004

Pasaman Barat ;Menimbang, bahwa oleh karena tujuan permohonan Para Pemohon iniadalah agar perkawinan mereka dapat dicatatkan di Dinas Kependudukan danPencatatan Sipil Kabupaten Pasaman Barat dan berdasarkan keterangan sakisaksi dipersidangan yang pada pokoknya tentang usaha Para Pemohontersebut untuk mencatatkan perkawinan pada Dinas Kependudukan danPencatatan Sipil Kabupaten Pasaman Barat, dan domisili para Pemohon ada diwilayah Hukum Pengadilan Negeri Pasaman Barat, maka dalam hal inimerupakan kewenangan

Pengadilan Negeri Pasaman Barat untuk menerima,memeriksa dan mengadili serta memberikan penetapan atas permohonan ParaPemohon ;5Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 34 Ayat (1) UndangUndang Nomor 02 Tahun 2013 tentang perubahan atas UndangUndangNomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Perkawinan yangsah berdasarkan ketentuan Peraturan Perundangundangan wajib dilaporkanoleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya perkawinanpaling lambat 60 (enam puluh) hari sejak

Sehingga bukti surat tersebut dapatdipergunakan dan dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam permohonanPemohon;Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan Negeri mempertimbangkanyang menjadi pokok dalam permohonan ini, terlebin dahulu) akandipertimbangkan mengenai kewenangan Pemohon untuk mengajukanpermohonan a quo dan kewenangan Pengadilan Negeri Samarinda untukmemeriksa dan memutus perkara ini;Menimbang, bahwa sebagaimana disebutkan di atas bahwa Pemohonpada pokoknya memohon penetapan kematian atas nama

dari Karmo dengan Amanah; Bahwa Amanah telah meninggal dunia di Samarinda pada tanggal 27Maret 2003;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta tersebut dan dikaitkandengan ketentuan Pasal 44 dan 56 UU Nomor 23 Tahun 2006 tentangAdministrasi Kependudukan maka Pemohon selaku anak berhak untukmengajukan permohonan penetepan kematian dari orang tuanya tersebut;Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Negeri akanmempertimbangkan mengenai kewenangan untuk memeriksa dan memutusperkara a quo;Menimbang bahwa kewenangan

Pengadilan Negeri (Peradilan Umum)adalah mengadili perkaraperkara pidana dan juga perkara perdata;Menimbang bahwa dalam mengadili perkara perdata, Pengadilan Negeritidak hanya mengadili perkara yang mengandung sengketa saja (gugatanHalaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 550/Padt.P/2019/PN Smrkontentiosa), akan tetapi juga berwenang untuk mengadili perkaraperkaraperdata yang tidak mengandung suatu persengketaan (gugatan voluntair);Menimbang bahwa dalam gugatan voluntair (tidak mengandung suatupersengketaan

., (Turut Tergugat) bukan merupakan pihakdalam perjanjian dan karenanya tidak pernah menyepakati ataumenundukkan diri pada Kewenangan Pengadilan Negeri Jakarta Selatanuntuk mengadili perselisihan yang timbul dari perjanjian. Dengandemikian, karena Penggugat dalam gugatannya telah mengikutsertakanlon Exchange Asia Pacific Pte.

pemeriksaan permohonan initidak mengajukan kesimpulan dan mohon suatupenetapan) Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, makasegala sesuatu yang terjadi dalam persidangan dianggap telah ikut puladipertimbangkan dalam penetapanTENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYAMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohonadalah sebagaimana tersebut diMenimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan lebih lanjuttentang materi permohonan Para Pemohon, maka sebelumnya akandipertimbangkan mengenai kewenangan

Pengadilan Negeri Pasaman Baratuntuk memeriksa dan memberikan penetapan atas permohonan ini ;Menimbang bahwa berdasarkan surat permohonan surat bukti P1berupa Fotocopy Surat Kartu Tanda Penduduk No. 1312092101790004 atasnama KOLI LASE, dan Kartu Tanda Penduduk No. 1312094912800003 atasnama PUTRI SITUMORANG yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor DinasKependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasaman Barat, dan suratbukti P2 berupa Fotocopy Kartu Keluarga atas nama Koli Lase, Nomor:1312093010120010

Pasaman Barat ;Menimbang, bahwa oleh karena tujuan permohonan Para Pemohon iniadalah agar perkawinan mereka dapat dicatatkan di Dinas Kependudukan danPencatatan Sipil Kabupaten Pasaman Barat dan berdasarkan keterangan sakisaksi dipersidangan yang pada pokoknya tentang usaha Para Pemohontersebut untuk mencatatkan perkawinan pada Dinas Kependudukan danPencatatan Sipil Kabupaten Pasaman Barat, dan domisili para Pemohon ada diwilayah Hukum Pengadilan Negeri Pasaman Barat, maka dalam hal inimerupakan kewenangan

Pengadilan Negeri Pasaman Barat untuk menerima,memeriksa dan mengadili serta memberikan penetapan atas permohonan ParaPemohon ;Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 34 Ayat (1) UndangUndang Nomor 02 Tahun 2013 tentang perubahan atas UndangUndangNomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Perkawinan yangsah berdasarkan ketentuan Peraturan Perundangundangan wajib dilaporkanoleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya perkawinanpaling lambat 60 (enam puluh) hari sejak

dan mohon suatupenetapan)Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, makasegala sesuatu yang terjadi dalam persidangan dianggap telah ikut puladipertimbangkan dalam penetapanTENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYAHalaman 5 dari 7 Penetapan No.85/Pdt.P/2018/PN.PsbMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohonadalah sebagaimana tersebut diMenimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan lebih lanjuttentang materi permohonan Para Pemohon, maka sebelumnya akandipertimbangkan mengenai kewenangan

Pengadilan Negeri Pasaman Baratuntuk memeriksa dan memberikan penetapan atas permohonan ini ;Menimbang bahwa berdasarkan surat permohonan, surat bukti P1, P2,P3 dan P4 berupa : Fotocopy Surat Kartu Tanda Penduduk No.1312101408880005 atas nama MULIADI HUTAGALUNG, yang dikeluarkanoleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil KabupatenPasaman Barat dan Fotocopy Kartu Keluarga atas nama LINER TAMBUNAN,Nomor 1312102210150003, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor DinasKependudukan dan pencatatan

permohonan Para Pemohon iniadalah agar perkawinan mereka dapat dicatatkan di Dinas Kependudukan danPencatatan Sipil Kabupaten Pasaman Barat dan berdasarkan keterangan sakiHalaman 6 dari 7 Penetapan No.85/Pdt.P/2018/PN.Psbsaksi dipersidangan yang pada pokoknya tentang usaha Para Pemohontersebut untuk mencatatkan perkawinan pada Dinas Kependudukan danPencatatan Sipil Kabupaten Pasaman Barat, dan domisili para Pemohon ada diwilayah Hukum Pengadilan Negeri Pasaman Barat, maka dalam hal inimerupakan kewenangan

Pengadilan Negeri Pasaman Barat untuk menerima,memeriksa dan mengadili serta memberikan penetapan atas permohonan ParaPemohon ;Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 34 Ayat (1) UndangUndang Nomor 02 Tahun 2013 tentang perubahan atas UndangUndangNomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Perkawinan yangsah berdasarkan ketentuan Peraturan Perundangundangan wajib dilaporkanoleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya perkawinanpaling lambat 60 (enam puluh) hari sejak

), dandisebutkan dalam Penjelasan pasal 56 ayat (1) yang dimaksuddengan Peristiwa Penting lainnya adalah peristiwa yangditetapkan oleh pengadilan negeri untuk dicatatkan pada InstansiPelaksana, antara lain perubahan jenis kelamin;yang kesemuanya berdasarkan laporan penduduk yang bersangkutan,selanjutnya dicatat oleh Pegawai Pencatat Sipil dalam Register AktaPencatatan Sipil yang disimpan dan dirawat oleh Instansi Pelaksana;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, dapatdisimpulkan, bahwa kewenangan

pengadilan negeri untuk mengeluarkanpenetapan atau putusan tersebut hanya terkait dengan datadata yangtertuang dalam Akta Pencatatan Sipil, sedangkan terkait dengan datadatayang tertuang dalam Biodata Penduduk, Kartu Keluarga (KK), Kartu TandaPenduduk (KTP) dan Surat Keterangan Kependudukan adalah merupakankewenangan Instansi Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1angka 7;Menimbang, bahwa permohonan yang diajukan oleh Pemohonadalah mengenai penetapan penyesuaian nama yang tertulis di KartuKeluarga

bahwa nama Pemohon yang sebenarnya adalah Supardisebagaimana pada identitas yang lain yaitu ijazah, KTP serta paspor danbukan Hapid sebagaimana yang tertulis di KK;Menimbang, bahwa dari bukti Surat yang diajukan, diketahui namaPemohon yang tertulis salah adalah yang tertulis pada Kartu KeluargaNomor 7317211010140001 yang dikeluarkan oleh Kepala DinasKependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu tertanggal 29Januari 2018 atas nama Hapid sebagai kepala keluarga (bukti P2);Menimbang, bahwa karena kewenangan

pengadilan negeri untukmengeluarkan penetapan atau putusan menurut Undang Undang Nomor23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubahdengan Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan AtasUndang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang AdministrasiKependudukan, hanya terkait dengan datadata yang tertuang dalam AktaPencatatan Sipil, maka penyesuaian nama Pemohon yang tertulis di KartuKeluarga (KK) sebagaimana dimohonkan oleh Pemohon, adalah bukanHal 6 dari 8 halaman, Nomor 18

Namun berdasarkan Pasal 1922KUHPerdata, dalam hal diperlukan dan keterangan dari saksi yang diajukanberkesesuaian dengan adanya suatu peristiwa, maka dapat digunakan sebagaipertimbangan dan kewaspadaan Hakim untuk persangkaan;Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan Negeri mempertimbangkanyang menjadi pokok dalam permohonan ini, terlebin dahulu) akandipertimbangkan mengenai kewenangan Pemohon untuk mengajukanpermohonan a quo dan kewenangan Pengadilan Negeri Samarinda untukmemeriksa dan memutus perkara

Sakarani dengan Kalus; Bahwa Kalus telah meninggal dunia di Samarinda pada tanggal 22Februari 2009.Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta tersebut dan dikaitkandengan ketentuan Pasal 44 dan 56 UU Nomor 23 Tahun 2006 tentangAdministrasi Kependudukan maka Pemohon selaku anak berhak untukmengajukan permohonan penetepan kematian dari orang tuanya tersebut;Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Negeri akanmempertimbangkan mengenai kewenangan untuk memeriksa dan memutusperkara a quo;Menimbang bahwa kewenangan

Pengadilan Negeri (Peradilan Umum)adalah mengadili perkaraperkara pidana dan juga perkara perdata;Menimbang bahwa dalam mengadili perkara perdata, Pengadilan Negeritidak hanya mengadili perkara yang mengandung sengketa saja (gugatankontentiosa), akan tetapi juga berwenang untuk mengadili perkaraperkaraperdata yang tidak mengandung suatu persengketaan (gugatan voluntair);Menimbang bahwa dalam gugatan voluntair (tidak mengandung suatupersengketaan) atau yang dikenal dengan perkara permohonan, yang

BUKAN KEWENANGAN PENGADILAN NEGERI BATAMBahwa Gugatan yang diajukan oleh Penggugat tidak dapat diajukan di PengadilanNegeri Batam sebab perusahaan LTA RESOURCES PTE.

LTD yang berkedudukandi Singapore didirikan.Berdasarkan hal yang kami sampaikan diatas kami mohon supaya Pengadilan NegeriBatam yang bersidang dan mengadili Perkara ini memutuskan Menolak Perkara inikarena bukan kewenangan Pengadilan Negeri Batam dan Obyek Permasalahan yangdiajukan juga bukanlah merupakan Obyek sengketa di Pengadilan Negeri Batammelainkan Obyek Pengadilan perburuhan.Il. Jawaban Dalam Pokok PerkaraA. Gugatan Obscur Libels1.

Menyatakan Obyek permasalahan mengenai upah yang belum dibayar olehTergugat bukanlah kewenangan Pengadilan Negeri melainkan Pengadilanperburuhan.12Dalam Pokok Perkara1. Menolak seluruh Gugatan yang diajukan oleh penggugat atau setidak tigaknyamenyatkan tidak menerima gugatan Penggugat.2.

pemeriksaan permohonan initidak mengajukan kesimpulan dan mohon suatupenetapan)Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, makasegala sesuatu yang terjadi dalam persidangan dianggap telah ikut puladipertimbangkan dalam penetapanTENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYAMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohonadalah sebagaimana tersebut diMenimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan lebih lanjuttentang materi permohonan Para Pemohon, maka sebelumnya akandipertimbangkan mengenai kewenangan

Pengadilan Negeri Pasaman BaratHalaman 6 dari 8 Penetapan No.32/PDT.P/2019/PN.PSBuntuk memeriksa dan memberikan penetapan atas permohonan ini ;Menimbang bahwa berdasarkan surat permohonan surat bukti P1berupa Fotocopy Surat Keterangan Nomor.1312102001/SURKET/01/190219/0002 atas nama RIKI PRANDE PANE, yangdikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan SipilKabupaten Pasaman Barat, dan surat bukti P2 berupa Fotocopy Kartu TandaPenduduk Nomor. 1312056708910004 atas nama RITA BEN AGUSTINA

permohonan Para Pemohon iniadalah agar perkawinan mereka dapat dicatatkan di Dinas Kependudukan danPencatatan Sipil Kabupaten Pasaman Barat dan berdasarkan keterangan sakisaksi dipersidangan yang pada pokoknya tentang usaha Para Pemohontersebut untuk mencatatkan perkawinan pada Dinas Kependudukan danPencatatan Sipil Kabupaten Pasaman Barat, dan domisili para Pemohon ada diwilayah Hukum Pengadilan Negeri Pasaman Barat, maka dalam hal iniHalaman 7 dari 8 Penetapan No.32/PDT.P/2019/PN.PSBmerupakan kewenangan

Pengadilan Negeri Pasaman Barat untuk menerima,memeriksa dan mengadili serta memberikan penetapan atas permohonan ParaPemohon ;Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 34 Ayat (1) UndangUndang Nomor 02 Tahun 2013 tentang perubahan atas UndangUndang Nomor23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Perkawinan yang sahberdasarkan ketentuan Peraturan Perundangundangan wajib dilaporkan olehPenduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya perkawinan palinglambat 60 (enam puluh) hari sejak

No. 6 Tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan Surat PerjalananLaksana Paspor tidak mengatur bahwa kesalahan pencatatan tanggal kelahirandalam Paspor adalah kewenangan Pengadilan Negeri, maka oleh karena itu jika adakesalahan adalah menjadi tanggungjawab Instansi yang menerbitkan untukmemperbaikinya;Menimbang, bahwa mengenai akta kenal kelahiran yang dimiliki Pemohonyang masa berlakunya dibatasi, maka untuk mendapatkan akta kelahiran PemohonharuSs mengurus pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sebagai

yangbersangkutan, yang mana hal tersebut merupakan perubahan atas PeraturanMenteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah, dimanasebelumnya pengertian Pengadilan adalah Pengadilan Agama, laluberdasarkan perubahan norma hukum yang diatur dalam Peraturan MenteriAgama terbaru yakni Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia nomor 19tahun 2018 Tentang Pencatatan Perkawinan telah diruban menjadikewenangan Pengadilan Negeri, sehingga telah jelas hal tersebut masuk kedalam kompetensi absolut kewenangan

Pengadilan Negeri, dan jugakompetensi relatif kewenangan Pengadilan Negeri Mempawah;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan olehPemohon yaitu Bukti P1 (satu) sampai dengan P8 (delapan) dan dihubungkandengan keterangan SaksiSaksi, maka telah didapatkan suatu fakta bahwaseseorang yang bernama SUHAIDI yang lahir di Lebak, tanggal 12 Juli 1988dan DEDEN SUNDAMARA yang lahir di Ketapang, tanggal 22 Desember 1988,ialah sesungguhnya satu orang yang sama dan tidak berbeda, adapun keduanama

Sehingga bukti surat tersebut dapatdipergunakan dan dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam permohonanPemohon;Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan Negeri mempertimbangkanyang menjadi pokok dalam permohonan ini, terlebin dahulu) akandipertimbangkan mengenai kewenangan Pemohon untuk mengajukanpermohonan a quo dan kewenangan Pengadilan Negeri Samarinda untukmemeriksa dan memutus perkara ini;Menimbang, bahwa sebagaimana disebutkan di atas bahwa Pemohonpada pokoknya memohon penetapan kematian atas nama

dari Karmo dengan Amanah; Bahwa Karmo telah meninggal dunia di Samarinda pada tanggal 27Agustus 1993;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta tersebut dan dikaitkandengan ketentuan Pasal 44 dan 56 UU Nomor 23 Tahun 2006 tentangAdministrasi Kependudukan maka Pemohon selaku anak berhak untukmengajukan permohonan penetepan kematian dari orang tuanya tersebut;Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Negeri akanmempertimbangkan mengenai kewenangan untuk memeriksa dan memutusperkara a quo;Menimbang bahwa kewenangan

Pengadilan Negeri (Peradilan Umum)adalah mengadili perkaraperkara pidana dan juga perkara perdata;Menimbang bahwa dalam mengadili perkara perdata, Pengadilan Negeritidak hanya mengadili perkara yang mengandung sengketa saja (gugatanHalaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 21/Padt.P/2019/PN Smrkontentiosa), akan tetapi juga berwenang untuk mengadili perkaraperkaraperdata yang tidak mengandung suatu persengketaan (gugatan voluntair);Menimbang bahwa dalam gugatan voluntair (tidak mengandung suatupersengketaan

permohonan initidak mengajukan kesimpulan dan mohon suatu penetapan;Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, makasegala sesuatu yang terjadi dalam persidangan dianggap telah ikut puladipertimbangkan dalam penetapan ini;TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYAMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohonadalah sebagaimana tersebut di atas ;Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan lebih lanjuttentang materi permohonan Para Pemohon, maka sebelumnya akandipertimbangkan mengenai kewenangan

Pengadilan Negeri Pasaman Baratuntuk memeriksa dan memberikan penetapan atas permohonan ini ;Menimbang bahwa berdasarkan surat permohonan surat bukti P1berupa Fotocopy Surat Keterangan Nomor1312102001/SURKET/02/110219/0002 atas nama Samuel Sembiring NIK1271072810830010 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukandan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasaman Barat tanggal 11 Februari 2019, dansurat bukti P2 Fotocopy Surat Keterangan Nomor1312102001/SURKET/02/110219/0001 atas nama Marni Elfrida

Pasaman Barat ;Menimbang, bahwa oleh karena tujuan permohonan Para Pemohon iniadalah agar perkawinan mereka dapat dicatatkan di Dinas Kependudukan danPencatatan Sipil Kabupaten Pasaman Barat dan berdasarkan keterangan Sakisaksi dipersidangan yang pada pokoknya tentang usaha Para Pemohontersebut untuk mencatatkan perkawinan pada Dinas Kependudukan danPencatatan Sipil Kabupaten Pasaman Barat, dan domisili para Pemohon ada diwilayah Hukum Pengadilan Negeri Pasaman Barat, maka dalam hal inimerupakan kewenangan

Pengadilan Negeri Pasaman Barat untuk menerima,memeriksa dan mengadili serta memberikan penetapan atas permohonan ParaPemohon ;Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 34 Ayat (1) UndangUndang Nomor 02 Tahun 2013 tentang perubahan atas UndangUndang Nomor23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Perkawinan yang sahberdasarkan ketentuan Peraturan Perundangundangan wajib dilaporkan olehPenduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya perkawinan palinglambat 60 (enam puluh) hari sejak

Kedaton BandarLampung atau setidaktidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasukdalam daerah hukum dan kewenangan Pengadilan Negeri Tanjung Karang diBandar Lampung, dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lainsecara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu,dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lainuntuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutangmaupun menghapuskan piutang.

Kedaton BandarLampung atau setidaktidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasukkedalam daerah hukum dan kewenangan Pengadilan Negeri Tanjung Karang diBandar Lampung, dengan sengaja dan melawan hukum, memiliki barangsesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapiyang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.

Pts.pdt.No.286/Pdt/2012/PT.Smg Bahwa Majelis Hakim tidak memberikan dasar hukum atributif / absolutdalam undangundang perihal kewenangan Pengadilan Negeri memeriksa dan mengadili perkara a quo ; Bahwa pertimbangan Majelis Hakim yang berpedoman padaYurisprudensi putusan Mahkamah Agung adalah tidak benar, karena yuridis yangdigunakan sebagai dasar hukum kewenangan Pengadilan Negeri Demakmemeriksa dan mengadili perkara a quo adalah perkara yang diputus sebelumdisahkannya undangundang No. 5 tahun 1986

permohonan initidak mengajukan kesimpulan dan mohon suatu penetapan;Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, makasegala sesuatu yang terjadi dalam persidangan dianggap telah ikut puladipertimbangkan dalam penetapan Ini;TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYAMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohonadalah sebagaimana tersebut di atas ;Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan lebih lanjuttentang materi permohonan Para Pemohon, maka sebelumnya akandipertimbangkan mengenai kewenangan

Pengadilan Negeri Pasaman Baratuntuk memeriksa dan memberikan penetapan atas permohonan ini ; Menimbang bahwa berdasarkan surat permohonan surat bukti P1berupa Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK 1312090112790003 atas namaHezisokhi Waruwu, dan Fotocopy Kartu.

Pasaman Barat ; Menimbang, bahwa oleh karena tujuan permohonan Para Pemohon iniadalah agar perkawinan mereka dapat dicatatkan di Dinas Kependudukan danPencatatan Sipil Kabupaten Pasaman Barat dan berdasarkan keterangan Sakisaksi dipersidangan yang pada pokoknya tentang usaha Para Pemohontersebut untuk mencatatkan perkawinan pada Dinas Kependudukan danPencatatan Sipil Kabupaten Pasaman Barat, dan domisili para Pemohon ada diwilayah Hukum Pengadilan Negeri Pasaman Barat, maka dalam hal inimerupakan kewenangan

Pengadilan Negeri Pasaman Barat untuk menerima,memeriksa dan mengadili serta memberikan penetapan atas permohonan ParaP@MONON 5 722 $2 none nnnn nnn nnn nnn nnn nnn ncn nner en nnn n neeMenimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 34 Ayat (1) UndangUndang Nomor 02 Tahun 2013 tentang perubahan atas UndangUndang Nomor23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Perkawinan yang sahberdasarkan ketentuan Peraturan Perundangundangan wajib dilaporkan olehPenduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya

Magelang Selatan, Kota Magelangatau setidaktidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasukdi dalam daerah hukum dan kewenangan Pengadilan Negeri Magelangyang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah tanpa hakatau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, ataumenyediakan Narkotika Golongan bukan tanaman, perbuatantersebut dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut : Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 09 Oktober 2018Terdakwa membeli 1 paket kecil narkotika

Magelang Selatan, Kota Magelangatau setidaktidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasukdi dalam daerah hukum dan kewenangan Pengadilan Negeri Magelangyang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telahmenyalahgunakan Narkotika Golongan bagi diri sendiri, perouatantersebut dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut : Bahwaawalnya pada hari Selasa tanggal 09 Oktober 2018 Terdakwamembeli 1 paket kecil narkotika golongan bukan tanaman berupaserbuk kristal yang mengandung

bin TUKIJAN (terdakwa dalam berkas perkara terpisah ),pada hari Rabu tanggal 17 Agustus 2016 sekira jam 22.30 wib atau setidaktidaknya pada suatu waktudalam bulan Agustus tahun 2016, bertempat di rumah saksi Ikhsan Rifai Alias Sindim bin Tukijan diNitikan UH 6/298 RT.50 RW.13, Kelurahan Surosutan, Kecamatan Umbulharjo, Kota Yogyakarta ataukarena Pengadilan Negeri Bantul lebih dekat dengan tempat kediaman sebagian besar saksi sebagaimanaketentuan pada pasal 84 ayat (2) KUHAP maka termasuk dalam kewenangan

Pengadilan Negeri Bantuluntuk memeriksa dan mengadili perkara terdakwa, percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukantindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 114 ayat (1)UU.RI No. 35 tahun 2009 yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual,menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yangdilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :e Bahwa berawal dari TANTORO alias DODIT (DPO

KUNCUNG bin TUKIJAN (terdakwa dalam berkas perkara terpisah ),pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2016 atau setidaktidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustustahun 2016, bertempat di bertempat di rumah terdakwa Ikhsan Rifai Alias Sindim bin Tukijan di NitikanUH 6/298 RT.50 RW.13, Kelurahan Surosutan, Kecamatan Umbulharjo, Kota Yogyakarta atau karenaPengadilan Negeri Bantul lebih dekat dengan tempat kediaman sebagian besar saksi sebagaimana ketentuanpada pasal 8&4 ayat (2) KUHAP maka termasuk dalam kewenangan

Pengadilan Negeri Bantul untukmemeriksa dan mengadili perkara terdakwa, telah menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi dirisendiri , yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :Bahwa berawal dari TANTORO alias DODIT (DPO) menghubungi saksi YUSUF WIBISONO aliasKUNCUNG bin TUKIJAN dengan tujuan untuk menawari paket hemat shabu dengan hargaRp.150.000, (seratus lima puluh ribu rupiah), kemudian pada waktu dan tempat seperti tersebut diatasterdakwa bersama dengan saksi IKHSAN RIFAI alias SINDIM

sebagai PEMOHON ;FRANSISKA AYU TIARA, Lahir di Surabaya, tanggal 14 Juni 1993, Jeniskelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta,Kewarganegaraan Indonesia, Beralamat di Delta Sari Indah AF7 RT.02RW.10, Kel/Desa Kureksari, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo sebagaiPEMOHON II;Setelahn mendengar permohonan pencabutan permohonan secara lisanyang diajukan oleh Para Pemohon pada persidangan tanggal 04 Juni 2019,dengan alasan telah menyadari bahwa Permohonan pengakuan anak untukagama Islam bukanlah kewenangan

Pengadilan Negeri, tetapi kewenanganPengadilan Agama;Menimbang, bahwa permohonan adalah permintaan Para Pemohon kepadaPengadilan Negeri untuk mendapatkan status hukum terhadap permohonannyaPengakuan dan pengesahan anak, oleh karena itu adalah hak Para Pemohonuntuk melanjutkan atau tidak permohonan yang diajukan;Menimbang, bahwa oleh karena Para Pemohon menghendakipermohonannya tersebut dicabut, maka pencabutan perkara beralasan sehinggadapat dikabulkan, dan membebankan semua biaya yang timbul dalampermohonan