Peraturan Bupati Sumbawa Barat Nomor 6 tahun 2011, tanggal 146.Maret 2011 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi PejabatNegara, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Daerah,Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap.Pasal17 ayat(1) Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DewanPerwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Negeri Sipildan Pegawai Tidak Tetap yang telah melakukanperjalanan dinas wajib menyampaikan dokumenpertanggungjawaban perjalanan dinas .Ayat (2) Dokumen pertanggungjawaban perjalanan dinassebagaimana

dimaksud pada ayat 1 terdiri daripermohonan SPPD, SPT, SPPD dan Laporan HasilPelaksanaan Perjalanan Dinas .Peraturan Bupati Sumbawa Barat Nomor 25 tahun 2011, tanggalO7 Juli 2011 berlaku sejak tanggal 1 Agustus 2011 tentangPerubahan atas Peraturan Bupati Sumbawa Barat Nomor 6 tahun2011, tanggal 14 Maret 2011 tentang Perjalanan Dinas DalamNegeri bagi Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DewanPerwakilan Daerah, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap.Pasal 17 ayat (2a) Dikecualikan bagi pejabat

Negara untukperjalanan dinas luar pulau) Sumbawa,dokumen pertanggungjawaban perjalanandinas dilampirkan dokumen sebagai berikut :a.

Pasal 17 ayat (1) danayat (2) dan Peraturan Bupati Sumbawa Barat Nomor 25 tahun 2011,tanggal 07 Juli 2011 berlaku sejak tanggal 1 Agustus 2011 tentangPerubahan atas Peraturan Bupati Sumbawa Barat Nomor 6 tahun2011, tanggall4 Maret 2011 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeribagi Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota Dewan PerwakilanDaerah, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap. Pasal 17 ayat(2a) dan ayat (2b).Bahwa akibat perbuatan terdakwa M.

Peraturan Bupati Sumbawa Barat Nomor 25 tahun 2011, tanggalO7 Juli 2011 berlaku sejak tanggal 1 Agustus 2011 tentangPerubahan atas Peraturan Bupati Sumbawa Barat Nomor 6 tahun2011, tanggal 14 Maret 2011 tentang Perjalanan Dinas DalamNegeri bagi Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DewanPerwakilan Daerah, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap.Pasal 17 ayat (2a) Dikecualikan bagi pejabat Negara untukperjalanan dinas luar pulau) Sumbawa,dokumen pertanggungjawaban perjalanandinas dilampirkan dokumen

Bahwa Pejabat Negara yang dimaksud dalam Pasal 188 Jo Pasal 71 UndangUndang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang penetapan peraturan pemerintahpengganti UndangUndang nomor 1 tahun 2014 Jo UndangUndang Nomor10 Tahun 2016 Tentang Perubahan kedua UndangUndangnomor 1 Tahun2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti UndangUndangnomor 1 tahun 2014 adalah yang sebagaimana diatur dalam UndangUndangyang mengatur mengenai Aparatur Sipil Negara ( Vide Penjelasan Pasal 71Pada UndangUndang Nomor 10 Tahun 2016

), Dengan demikian maka yangdimaksud pejabat negara sebagaimana diatur dalam Pasal 121 UU Nomor 5Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara;b.

Unsur Pejabat Negara, Pejabat Daerah, Pejabat Aparatur Sipil Negara,Anggota TNI / Polridan Kepala Desa atau sebutan lain / Lurah.1.

Pejabat Negara adalah sebagaimana diatur dalam UndangUndang yangmengatur mengenai Aparatur Sipil Negara ( Vide Penjelasan Pasal 71 PadaUndangUndang Nomor 10 Tahun 2016), Dengan demikian maka yangdimaksud pejabat negara sebagaimana diatur dalam Pasal 121 UndangUndang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, adalah ;Presiden dan Wakil Presiden, Ketua, wakil ketua, dan anggota MajelisPermusyawaratan Rakyat, Ketua, wakil ketua, dan anggota DewanPerwakilan Rakyat, Ketua, wakil ketua, dan anggota

Pasal 71 ayat (1) UU RI No.10Tahun 2016 Tentang Pemilihan Gubenur, Bupati dan Walikota (PEMILUKADA),dengan unsurunsurnya sebagai berikut:Unsur setiap Pejabat Negara, pejabat aparatur sipil Negara, dan kepaladesa atau sebutan lain / lurah;Menimbang, bahwa oleh karena unsur dimaksud bersifat alternative makadalam hal ini Majelis akan langsung membuktikan berdasarkan fakta yangdiperoleh dalam persidangan sebagai berikut: Bahwa Terdakwa dilantik menjadi kepala desa Ngofakiaha berdasarkan suratKeputusan

Penggugat sampai saat ini mengakumasih aktif sebagai PNS di BAPERMAS PP PA KB KABUPATEN CILACAPdan masih menjalankan profesinya sebagai PNS serta masih terima gajisebagai PNS; Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengingatkan Kuasa HukumPenggugat untuk bersikap Profesional, karena berdasarkan pasal 3 ayat (1)huruf 3 UndangUndang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat bahwa untukdapat diangkat menjadi Advokat harus memenuhi pernyaratan yang salahsatunya tidak berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil atau Pejabat

Negara,namun Kuasa Hukum tetap bermohon untuk dapat diterima beracara dan melanjutkan perkara;Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini maka ditunjukhalhal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara persidangan ini yanguntuk seperlunya harus dipandang sebagai telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan atas putusan ini;Putusan Nomor: 1599/Pdt.G/2012/PAClp.Halaman 4 dari 7 halamanwan anna anne TENTANG HUKUMNYA Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalahsebagaimana

formil sebagaimana yang diatur dalam pasal 3UndangUndang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat; Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya Kuasa Hukum Penggugatyang berprofesi ganda yakni sebagai PNS dan Advokat, hal mana termasuktindakan pelanggaran hukum karena menyalahi Ketentuan UndangUndangNomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat pasal 3 ayat (1) huruf 3 yangmenyatakan untuk dapat diangkat menjadi Advokat harus memenuhipersyaratan yang salah satunya tidak berstatus sebagai Pegawai negeri Sipil atau Pejabat

Negara;Putusan Nomor: 1599/Pdt.G/2012/PAClp.Halaman 5 dari 7 halamanMenimbang, bahwa dengan demikian maka Kuasa Penggugat aquotidak memenuhi syarat sebagai Advokat, karena tidak memenuhi syarat formilsebagaimana yang ditentukan oleh pasal 3 ayat (1) huruf 3 UndangUndangNomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Kuasa Pemohon aquotidak dibenarkan mewakili kepentingan Penggugat untuk mengajukan Gugatan cerai ke Pengadilan Agama Cilacap;Menimbang, bahwa oleh karena tidak dipenuhinya syarat

dan Tergugat IV secarabersamasama untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat secara tunai baikkerugian materiil maupun immateriil kepada Penggugat;Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas, jika Majelis Hakimmelihat para pihak di dalam gugatan agquo, yang menjadi Tergugat IV adalahBupati Kabupaten Kuantan Singingi, dimana menurut Pasal 122 UndangUndang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dinyatakan bahwaKepala Daerah baik tingkat provinsi maupun kabupaten/kota dikategorikansebagai pejabat

negara, sehingga dalam hal ini Tergugat IV jika mengacukepada UndangUndang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negaramerupakan Pejabat Negara;Menimbang, bahwa selanjutnya Prof.

(Bagir Manan, Teor dan Politik Konstitusi, Yogyakarta, FHUII Press, 2004):Menimbang, bahwa dengan demikian jika mengacu kepada kategorisasitersebut diatas, dapat ditarik kesimpulan yang dimaksud pejabat negara adalahHalaman 13 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2019/PN Tikpejabat yang lingkungan kerjanya berada pada lembaga negara yangmerupakan alat kelengkapan negara dan menjalankan fungsinya untuk dan atasnama negara;Menimbang, bahwa jika Majelis Hakim mengacu kepada uraian diatas,maka

Majelis Hakim berpendapat, Tergugat IV yaitu Bupati KabupatenKuantan Singingi selain merupakan Pejabat Negara sebagaimana diatur didalam UndangUndang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara,juga merupakan pejabat yang memiliki fungsi administrative sebagaimanapenjelasan Prof.

Subjek hukum yang dilarang (pejabat negara, pejabat daerah, pejabataparatur sipil negara, anggota TNWPoli dan kepala desa atau sebutanlain/Lurah;a.Bahwa adapun subjek hukum yang dilarang melakukan pelanggaransebagaiman dimaksud Pasal 71 ayat (1) UndangUndang pemilihanadalah pejabat negara, pejabat daerah, pejabat aparatur sipil negara,anggota TNVPolri dan kepala desa atau sebutan lain/Lurah;Bahwa Pasal 71 ayat (1) UndangUndang pemilinan dimaksud bagaisetiap pejabat negara, pejabat daerah, pejabat

negara, pejabat daerah, pejabat aparatur sipilnegara, anggota TNVPolrn dan kepala desa atau sebutan lain/urah.

Ataudengan kata lain masingmasing subjek hukum bertanggungjawab atasperbuatan hukum yang dilakukan;Bahwa adapun yang dimasukd dengan pejabat negara, pejabat daerahdan pejabat apartur sipil negara adalah pejabat publik yang memegangjabatan melalui mekanisme pengisian jabatan yang sah menurtperaturan perundangundangan. Jadi, setiap orang yang mendapatkantugas dan tanggungjawab jabatan merupakan merupakan pejabat baik itupejabat negara, pejabat daerah, pejabat aparatur sipil negara.

Unsur Setiap pejabat negara, pejabat Aparatur Sipil Negara, anggotaTNI/POLRI dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah.2.

bersifat alternatif dimana apabilasalah satu yangdiatur dalam unsur ini telah terpenuhi maka unsur ini pun dianggap telahterpenuhi pula;Menimbang, bahwa yang dimasukd dengan pejabat negara, pejabat daerahdan pejabat apartur sipil negara dalam undangundang aquo adalah pejabat publikyang memegang jabatan melalui mekanisme pengisian jabatan yang sah menurutperaturan perundangundangan. sehingga, setiap orang yang mendapatkan tugas dantanggungjawab jabatan merupakan pejabat baik itu pejabat negara, pejabat

Negara atauInstansi Negara yang berwenang; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatmembenarkan dan tidak keberatan;2.

Negara atauInstansi Negara yang berwenang; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatmembenarkan dan tidak keberatan;Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telan memberikanketerangan yang pada pokoknya sebagai berikut: Bahwa, Terdakwa telah ditangkap oleh petugas kepolisian SektorKapuas karena menyelenggarakan permainan judi jenis kolokkolok; Bahwa, kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 14 November2020 sekitar Pukul. 19.30 WIB di perumahan Afd. 3 PTPN XIII RimbaBelian

Negara atau InstansiNegara yang berwenang;Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 330/Pid.B/2020/PN SagMenimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini makasegala sesuatu yang terjadi di persidangan, sebagaimana termuat dalam BeritaAcara Persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan merupakan satukesatuan yang tidak terpisah dengan putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta hukum tersebut selanjutnyaMajelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dinyatakanterbukti bersalah

Negara atau InstansiNegara yang berwenang;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkapperbuatan Terdakwa menyelenggarakan permainan jenis kolokkolok ditempatterbuka dan saat itu sedang ada acara pesta pernikahan warga dengan carapemain A menaruh sejumlah uang untuk menebak mana gambar yang benardan jika benar akan mendapatkan uang yang lebih besar dari uang yang ditaruholeh pemain A tetapi jika tebakan tersebut salah maka pemain A akankehilangan uangnya termasuk kedalam bentuk memberi

kesempatan kepadakhalayak umum untuk permainan judi;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap Terdakwatidak memiliki ijin dari pejabat Negara atau Instansi Negara yang berwenanguntuk melakukan kegiatan perjudian tersebut;Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut maka subunsur tanpamendapat ijin memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainanjudi telah terpenuhi;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap maksuddan tujuan Terdakwa mengadakan perjudian jenis kolokkolok

disimpan disaku belakang sebelahkanan celana yang terdakwa pakai dan 1 (satu) handphone merkSamsung warna putin dengan simcard nomor 081252785901 dipegang di tangan kanan terdakwa;Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 501/Pid.Sus/2019/PN MIg Bahwa terdakwa mendapatkan shabu tersebut pada seseorang yangbernama Bagus (DPO) Bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa HANDY TIO YOHANESBin HANDRIYANTO (Alm) tersebut tidak sesuai dengan proseduryang diatur oleh undangundang yang berlaku atau tidak mempunyaijin dari pejabat

Negara yang berwenang dalam menguasai ganjatersebut.Atas keterangan saksi tersebut di atas terdakwa tidak merasa keberatandan membenarkannya.Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikanketerangan yang pada pokoknya sebagai berikut:Bahwa terdakwa pada saat diperiksa dan dimintai keterangan dalamkeadaan sehat jasmani dan rohani, bersedia diperiksa dan sanggupmemberikan keterangan yang sebenarnya;Bahwa terdakwa dalam pemeriksaan di penyidik POLRI, Kejaksaan danpengadilan menggunakan haknya

;Bahwa Terdakwa membawa narkotika jenis ganja dan shabu tersebut tanpamendapat mendapat ijin dari pejabat Negara yang berwenang.Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan.Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 501/Pid.Sus/2019/PN MIigMenimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan di persidanganTerdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a decharge);Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagaiberikut:Barang Bukti :1 plastik klip sedang berisi

Berdasarkan Berita AcaraPemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Puslabfor Cabang Surabayadengan nomor Lab : 05583/NNF/2019 tanggal 20 Juni 2019 padakesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti Nomor : 09770/2019/NNFberupa kristal warna putin tersebut diatas adalah benarkristalMetamfetamina, terdaftar dalam golongan (Satu) nomor urut 61 lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.Bahwa Terdakwa membawa narkotika jenis ganja dan shabu tersebut tanpamendapat mendapat ijin dari pejabat Negara

Bakur Sudiana,BSEbin Soma Duloh yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama KecamatanKarawang tanggal 11 Nopember 1969, adalah akta otentik yang dikeluarkanHalaman 9 dari 16 Penetapan No. 410/Pdt.P/2017/PA.Krwoleh Pejabat Negara yang berwenang dan dikuatkan dengan keterangan 2(dua) orang saksi yang bernama Ida Farida binti Sukarman dan YudiaStyagati Binti Marsudi yang mengatakan bahwa Bakur Sudiana aliasH.Bakur Sudiana., BSE bin Soma Duloh telah menikah dengan Hj. ElasSulastri binti J.

Elas Sulastri yang dikeluarkan oleh LurahKarawang Kulon, tanggal 07 Juni 2017, adalah akta otentik yang dikeluarkanoleh Pejabat Negara yang berwenang dan dikuatkan dengan keterangan 2(dua) orang saksi yang bernama Ida Farida binti Sukarman dan YudiaStyagati Binti Marsudi yang mengatakan bahwa HJ. Elas Sulastri telahmeninggal dunia pada tanggal 15 Juni 1999, karenanya Majelis Hakimberpendapat telah terbukti bahwa HJ.

Elas Sulastri telah meninggal duniapada tanggal 15 Juni 1999;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 Fotokopi Buku Kutipan AktaNikah Nomor :911/74/VII/2001 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan AgamaKecamatan Cilaku Kabupaten Cianjur, tanggal 22072001, adalah akta otentikyang dikeluarkan oleh Pejabat Negara yang berwenang dan dikuatkan denganHalaman 10 dari 16 Penetapan No. 410/Pdt.P/2017/PA.Krwketerangan 2 (dua) orang saksi yang bernama Ida Farida binti Sukarman danYudia Styagati Binti Marsudi yang

Bakur Sudiana,BSE yangHalaman 11 dari 16 Penetapan No. 410/Pdt.P/2017/PA.Krwdikeluarkan oleh Lurah Karawang Kulon, tanggal 02 Juni 2017, adalah aktaotentik yang dikeluarkan oleh Pejabat Negara yang berwenang dan dikuatkandengan keterangan 2 (dua) orang saksi yang bernama Ida Farida bintiSukarman dan Yudia Styagati Binti Marsudi yang mengatakan bahwa BakurSudiana alias H.

Pasal 71 ayat (1) UndangUndang Nomor 1Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndangNomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadiUndangUndang, yang unsurunsurnya adalah sebagai berikut:1 Setiap Pejabat Negara, Pejabat Aparatur Sipil Negara, dan Kepala Desa atau sebutanlain/Lurah;2 Dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsurunsurtersebut sebagai berikut

Unsur setiap Pejabat Negara, Pejabat Aparatur Sipil Negara, dan KepalaDesa atau sebutan lain/Lurah;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap Pejabat Negara,Pejabat Aparatur Sipil Negara, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah adalahketentuan pasal ini khusus ditujukan terhadap Pejabat Negara, Pejabat Aparatur Sipil33Negara, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah (secara alternatif) sebagai subjekhukum yang melakukan perbuatan pidana;Menimbang, bahwa dari pengertian unsur tersebut diatas

(2) dan ayat(3), petahana dikenai sanksi pembatalan sebagai calon oleh KPU Provinsi atauKPU Kabupaten/Kota;Menimbang, bahwa dari pasal tersebut, ternyata Penuntut Umummemfokuskan dakwaannya khusus terhadap ayat (1), yaitu Pejabat negara, pejabataparatur sipil negara, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah dilarang membuatkeputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu calonselama masa Kampanye;Menimbang, bahwa UndangUndang Nomor Tahun 2015 tentang PenetapanPeraturan Pemerintah

negara, pejabataparatur sipil negara, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah dilarang membuatkeputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu calonselama masa Kampanye, maka dengan sengaja dalam hal ini dihubungkan dengankapasitas Terdakwa yaitu apakah sebagai Pejabat negara, pejabat aparatur sipilnegara, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah yang melanggar larangan yang telahditentukan, yaitu membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan ataumerugikan salah satu

negara ataupejabat aparatur sipil negara), tentunya memiliki dampak yang berbeda.

Tidak6berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil atau Pejabat Negara yang dalampenjelasannya yang dimaksud dengan Pegawai Negeri dan Pejabat Negara ,adalah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat ( 1 ) dan Pejabat Negara sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat ( 1 ) UndangUndang Nomor : 43Tahun 1999 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 8 tahun 1974 tentangPokokPokok Kepegawaian : Dalam pasal 2 ayat ( 1 ) ditentukan bahwa PegawaiNegeri terdiri dari : a. Pegawai Negeri Sipil ; b.

Putusan Nomor 38/Pid.SusTPK/2020/PN.BdgPasal 2 UU Nomor 28 Tahun 1999 yang menyebutkan Pasal 2 UUNomor 28 Tahun 1999 menyebutkan Penyelenggara negara meliputi.1) Pejabat Negara pada Lembaga Tertinggi Negara,2) pejabat negara pada Lembaga Tinggi negara3) Mentri,4) Gubernur,5) Hakim,6) Pejabat negara yang lain sesuai dengan ketentuan peraturanperundangundangan dan7) Pejabat lain yang memiliki fungsi strategis dalam kaitannyadengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuanperaturan perundangundangan

yang berlaku.Siapakah yang dimaksud dengan Pejabat Negara yang lain dalamPasal 2 poin 6 (enam) UU Nomor 28 Tahun 1999?

Pejabat Negara pada Lembaga Tertinggi Negara, pejabat negara pada Lembaga Tinggi negara Mentri, Gubernur, Hakim, Pejabat negara yang lain sesuai dengan ketentuan peraturanperundangundangan danBahwa pejabat lain yang memiliki fungsi strategis dalam kaitannyadengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturanperundangundangan yang berlaku.Bahwa Pejabat Negara yang lain dalam Pasal 2 poin 6 (enam) UUNomor 28 Tahun 1999?

Putusan Nomor 38/Pid.SusTPK/2020/PN.BdgPasal 1 ayat (4) UU Nomor 43 Tahun 1999 tentang PokokpokokKepegawaian menyebutkan Pejabat negara adalah pimpinan dananggota lembaga tertinggi/tinggi negara sebagaimana dimaksud dalamUndangundang Dasar 1945 dan Pejabat negara lainnya yang ditentukanoleh Undangundang.

yangmenjalankan fungsi eksekutif, legislatif, atau yudikatif dan pejabat lainyang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraannegara sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundanganyang berlaku yang meliputi Pejabat Negara pada Lembaga TertinggiNegara, Pejabat Negara pada Lembaga Tinggi Negara, Menteri,Gubernur, Hakim, Pejabat Negara yang lain sesuai dengan ketentuanperaturan perundangundangan yang berlaku, dan Pejabat lain yangmemiliki fungsi strategis dalam kaitannya dengan penyelenggaraannegara

Sementara, sesuai dengan asaspraduga tidak bersalah, pemberhentian tetap pejabat negara seharusnyadikeluarkan setelah ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukumtetap.28.Hal tersebut di atas tercermin di dalam peraturan perundangundanganyang mengatur tentang pemberhentian pejabat negara dari komisi/ badan/lembaga negara yang independen yang tersangkut perkara pidana,sebagaimana diuraikan pada tabel berikut ini.

perkara tindak pidana apabilatelah terbukti kesalahannya berdasarkan putusan pengadilan yangberkekuatan hukum tetap, dengan berlakunya Pasal 32 ayat (1) huruf c UU30/2002 menunjukkan adanya diskriminasi perlakuan antara Pimpinan KPKselaku pejabat negara dengan pejabat negara lainnya, sehingga dengandemikian kami sependapat bahwa berlakunya Pasal 32 ayat (1) huruf c UU30/2002 adalah bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat(1) UUD 1945..

Ketentuan Pasal 32 ayat (1) huruf c UU 30/2002 melanggar hakkonstitusional para Pemohon atas persamaan kedudukan di dalam hukumdan pemerintahan serta perlakuan yang sama di hadapan hukum karenamembedakan perlakuan dalam pemberhentian pejabat negara darikomisi/badan/lembaga negara yang independen yang tersangkut perkarapidana;c.

Pengecualian tidak bisa dimunculkanbegitu saja tanpa dikaitkan dengan kondisi tertentu yang menyebabkankekhususannya atau pengecualiannya.Asas praduga bersalah yang dianut dalam Pasal 32 ayat (1) huruf c UU30/2002 sesungguhnya mengandung sebuah keniscayaan menujukeadaan diskriminatif dan kesewenangwenangan dimana orangorangdari kategori yang sama yakni para pejabat negara memperoleh perisaiperlindungan asas praduga tidak bersalah sementara orangorang lain.

/lembaga lainnya yangtersangkut perkara tindak pidana apabila telah terbukti kesalahannyaberdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, denganberlakunya Pasal 32 ayat (1) huruf c UU 30/2002 menunjukkan adanyadiskriminasi perlakuan antara Pimpinan KPK selaku pejabat negara danpejabat negara lainnya.

Bahwa benar terdakwa mengaku belum pernah dihukum dan pada saatpenangkapan bersikap kooperatif tidak melakukan perlawanan;Bahwa benar perbuatan terdakwa tersebut tidak sesuai denganprosedur yang diatur oleh undangundang yang berlaku atau tidakmempunyai ijin dari pejabat Negara yang berwenang dalam peredaransabusabu tersebut. Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatKeterangan saksi adalah benar2.

Bahwa benar terdakwa mengaku belum pernah dinukum dan pada saatpenangkapan bersikap kooperatif tidak melakukan perlawanan;Bahwa benar perbuatan terdakwa tersebut tidak sesuai denganprosedur yang diatur oleh undangundang yang berlaku atau tidakmempunyai ijin dari pejabat Negara yang berwenang dalam peredaransabusabu tersebut.

Negara yang berwenangdalam peredaran sabusabu tersebut; Bahwa terdakwa merasa menyesali atas perbuatan yang telahdilakukannya.Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa tidak mengajukan saksiyang meringankan (saksi a de charge), meskipun Majelis Hakim telahmemberikan kesempatan untuk itu kepada terdakwa ;Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagaiberikut: 5 (lima) plastic klip kecil berisi narkotika jenis metamfetamina/sabusabuberat bersih 2,36 gram; 1 (Satu) buah hardisk warna

Negara yang berwenangdalam peredaran sabusabu tersebut; Bahwa terdakwa merasa menyesali atas perbuatan yang telahdilakukannya.

negara adalah pejabat yangmenjalankan fungsi eksekutif, legislatif, yudikatif dan kekuasaan negaralainnya yang ditetapkan atau ditentukan oleh peraturan perundanghlm 15 dari 33 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2020/PN Psb.undangan sebagai pejabat negara berdasarkan Pasal 122 UndangUndang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, pejabatnegara mencakup jabatan sebagai berikut :a.

Pejabat negara lainnya yang ditontukan oleh UndangUndang.Pejabat negara lain sebagaimana dimaksud pada huruf n salah satunyamerujuk pada ketentuan Pasal 2 UndangUndang Nomor 28 Tahun 1999tentang Penyelenggara Negara vang Bersih dan Bebas dari Korupsi,Kolusi dan Nepotisme.

Hal mana, jenis pejabat negara yang dimaksuddalam norma tersebut juga sejalan dengan apa yang diatur dalam Pasal11 UU Nomor 5 Tahun 2014 sebagaimana telah diuraikan di atas.Bahwa yang dimaksud dengan pejabat Daerah adalah pejabat yangmenjalankan fungsi pemerintahan daerah yang ditentukan oleh peraturanperundangundangan sebagai pejabat daerah.

Setiap pejabat negara, pejabat daerah, pejabat aparatur sipil negara,anggota TNI/POLRI, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah ;2. Dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan ataumerugikan salah satu pasangan calon Bupati atau Wakil Bupati ;Menimbang, bahwa terhadap unsurunsur tersebut magjelismempertimbangkan sebagai berikut:Ad.1.

Unsur Setiap pejabat negara, pejabat daerah, pejabat aparatursipilnegara, anggota TNI/POLRI, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah;Menimbang, bahwa pejabat negara, pejabat daerah, pejabat aparatur sipilnegara, anggota TNI/POLRI, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah adalahmerupakan subyek hukum yang dimaksud dalam unsur pasal ini bersifatalternatif, sehingga majelis akan mempertibangkan sesuai dengan konteksperkara ini dihubungkan dengan faktafakta hukum;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan

Mengadakan revisi UU SJSN dimana Jaminan Sosial PNSdan Pejabat Negara dikelola secara terpisah.B. Mengadakan revisi UU BPJS dengan membatalkanpengalihan program dari PT TASPEN (Persero) kepada BPJSKetenagakerjaan. Tujuan dari upaya advokasi sangat luas dankompleks karena terkait dengan perubahan peraturanperundangan yang melibatkan berbagai penentu kebijakan dijajaran eksekutif dan legislatif. Oleh karena itu maka upayaHalaman 14 dari 48 halaman.

Anggota Tim Advokasi terdiri dari Pimpinan Divisi RenbangPT TASPEN (Persero) dengan partner dari berbagaiinstitusi yang berpengaruh terhadap Jaminan Sosial PNSdan Pejabat Negara antara lain Perwakilan dari KemenKeu,KemenPANRB, Kemendagri, KemenKumHam, PWARI,Halaman 15 dari 48 halaman. Putusan Nomor 32 P/HUM/2016d.KORPRI dan instansi terkait lainnya.

Secara lebihspesifik tugas pokok kelompok kerja advokasi mencakupantara lain:a.Menyusun analisa berdasarkan data, informasi dan buktidari perspektif hukum, Perundangundangan dan PPtentang legalitas penyelenggaraan program Pensiun, THT,JHT, JKK dan JKm bagi PNS, Pejabat Negara dan PPPKberdasarkan UU ASN;Menyusun ringkasan analisa historis, legalistic, teknis danoperasional pengelolaan program Pensiun, THT, JHT, JKKHalaman 16 dari 48 halaman.

Putusan Nomor 32 P/HUM/2016dan JKm bagi PNS, Pejabat Negara dan PPPK yang tidakdapat dialinkan ke BPJS Ketenagakerjaan;c. Menyusun analisa berdasarkan data, informasi dan buktidari perspektif identifikasi kelompok pengambil keputusan,kelompok yang mempengaruhi pengambil keputusan sertaaspekaspek lain berkenaan dengan kelompok pengambilkeputusan;d. Menyusun rencana kerja spesifik langkahlangkan yangakan dilaksanakan dalam upaya advokasi ke pengambilkeputusanMenyusun rencana kerja advokasi.

negara sebagaimana diaturdalam UndangUndang Nomor 12 Tahun 1980 tentang HakKeuangan/ Administrasi Pimpinan dan Anggota LembagaHalaman 31 dari 48 halaman.

fakta hukum secara keseluruhan dan hanya melihat satu sisi,dimana keterangan saksi yang kami ajukan dalam hal ini Saksi yangmeringankan jelasjelas menunjukkan seharusnya yang paling bertanggungjawab dalam perkara ini adalah Peserta Pemilu dalam hal ini Calon AnggotaLegislatifi (RAMSON SIAGIAN, MBA bersama Tim) yang meminta ijinmenggunakan tempat berupa Balai Desa Mengori dalam rangka kunjungankerja dan penyerahan bantuan berupa sepeda motor sampah dan Sayamenganggap karena RAMSON SIAGIAN adalah Pejabat

Negara (selakuANGGOTA DPR RI), namun dalam selasela pidatonya RAMSON SIAGIAN,MBA yang juga sebagai Calon Anggota Legislatif (DPR Rl) yang menurutpara Saksi terutama Saksi dari Bawaslu dan Keterangan Ahli adalahsebagian merupakan Kampanye, saya berkeberatan karena sebelumnya TimAhli dari RAMSON SIAGIAN, MBA pada saat minta ijin tempat tersebut samasekali tidak menyebutkan untuk berkampanye, dan ketika RAMSONSIAGIAN, MBA diselasela pidatonya tersebut dikatakan sebagai Kampanye,Saya tidak kuasa untuk

RAMSON SIGIAN, MBA yang mana sehari sebelumkegiatan dilaksanakan telah mendatangi saya di rumah dan mengatakankepada saya akan adanya kunjungan dari anggota DPR RI dari Komisi VIInamun bukan mengatakan akan diadakan kampanye, sehingga oleh karenapemberitahuan akan adanya kunjungan dari seorang Pejabat Negara sayaberfikir untuk melayani dengan baik bahkan tanpa sadar saya jugamembuatkan undangan karena saya menganggap bahwa seorang AnggotaDPR RI merupakan Pejabat Negara yang harus saya hormati, adapunternyata

Negara yang berwenang dalam menguasai shabushabu tersebut.

Negara yang berwenang dalammenguasai shabushabu tersebut.2.

Blimbing, kota Malang; Bahwa saat proses transaksi itulah para Polisi datang berpakaian premandan menangkap para terdakwa bersama barang bukti; Bahwa benar Terdakwa membawa narkotika jenis shabu tersebut tanpamendapat mendapat ijin dari dari pejabat Negara yang berwenang dalammenguasai shabushabu tersebutHalaman 14 dari 24 Putusan Nomor 351/Pid.Sus/2019/PN MIgMenimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagaiberikut: 1 (satu) kantong plastik klip kecil yang berisi Narkotika Golongan jenismetamfetamina

Bahwa benar perbuatan yang dilakukan Para Terdakwa tersebut tidak sesuaidengan prosedur yang diatur oleh undangundang yang berlaku atau tidakmempunyai ijin dari pejabat Negara yang berwenang dalam menguasai shabushabu tersebut.Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkanapakah berdasarkan faktafakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapatdinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umumdengan dakwaan

Pelayanan umum, monitoring, dan pengaduan pada badan penanamanmodal pelayanan terpadu satu pintu (BPMPTSP) Kab.Mamuju, pada hari Sabtu tanggal 17Desember 2016 antara pukul 14.00 wita atau setidak tidaknya dalam bulan Desember TahunHalaman 1 dari 14Putusan Nomor : 06/Pid.Sus/2017/PN.Mam2016 bertempat dilapangan Sepak Bola Desa Bunde Kecamatan Sampaga KabupatenMamuju Provinsi Sulawesi Barat atau setidaktidaknya pada tempat lain yang masihtermasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Mamuju, setiap pejabat

Negara, pejabataparatur Sipil Negara, dan Kepala Desa atau sebutan lainnya / lurah yang dengan sengaja,membuat keputusan dan atau tindakan menguntungkan atau merugikan salah satu calonselama masa kampanye, yang dilakukan terdakwa dengan cara atau rangkaian perbuatanantara lain sebagai berikut :Bahwa awal mulanya saksi Muhammad Yusri selaku Ketua Panwas KabupatenMamuju mendapat laporan dari masyarakat bahwa terdakwa sering ikut kampanyemendampingi pasangan calon Gubernur Nomor urut 1 (Drs.

ahli tri winarno selaku anggota KPU bagian Devisi Hukumsetelah diperlihatkan barang bukti yakni 7 (tujuh ) lembar foto terdakwa yang ikutdalam kampanye serta menggunakan atribut, tindakannya sudah melanggarketentuan sebagaimana diatur dalam pasal 71 Ayat 1 Undang undang Nomor 10tahun 2016 tentang perubahan kedua atas undang undang Nomor 01 tahun 2015Tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang undang No 01 tahun2014 tentang pemilinan Kepala Daerah menjadi Undang undang yang bunyinya : Pejabat

Negara, Pejabat Daerah, Pejabat Aparatur Sipil Negara, Anggota TNI/POLRI, dan Kepala desa atau sebutan lain / Lurah dilarang membuat keputusan dan /atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon;Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 188 jo.Pasalpasal 71 Ayat 1 Undang undang Nomor 10 tahun 2016 tentang perubahan keduaatasundang undang Nomor 01 tahun 2015 Tentang penetapan Peraturan PemerintahPengganti Undang undang No. 01 tahun 2014 tentang

negara, pejabat Aparatur Sipil Negara, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah;Dengan sengaja membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan ataumerugikan salah satu calon selama masa Kampanye;Ad. 1.Unsur setiap pejabat negara, pejabat Aparatur Sipil Negara, dan Kepala Desa atausebutan lain/Lurah;Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternative sebagai pilihan unsur dimana jikasalah satu rumusan unsur telah terpenuhi, maka terpenuhilah unsur ini;Mernimbang, bahwa berdasarkan UndangUndang

Pardasuka, Kab.Pringsewu atau setidaktidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalamdaerah hukum Pengadilan Negeri Kotaagung, pejabat Negara, pejabatdaerah, pejabat aparatur sipil Negara, anggota TNI/ POLRI, dan KepalaDesa atau sebutan lain/ Lurah dilarang membuat keputusan dan/ atautindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangancalon yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut: Bahwa Terdakwa Drs. SUYADI, M.M.

Suyadi perbuatan yang dilakukannyaPutusan Nomor 120/Pid.Sus/2018/PN Kot halaman 20 dari 32 halamantersebut memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana dimaksud Pasal 71ayat (1) Jo Pasal 188 UndangUndang Republik Indonesia Nomor 10Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang RepublikIndonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan PeraturanPemerintah Pengganti UndangUndang Republik Indonesia Nomor 1Tahun 2014 Tentang pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadiundangundang, Pejabat Negara, Pejabat

Yanti Riswara, M.Hum;Bahwa Ahli dimintai pendapat dalam dugaan perkara tindak pidanaPemilihan berupa Pejabat Negara, Pejabat Daerah, Pejabat AparaturSipil Negara, Anggota PNS/POLRI, dan Kepala Desa atau sebutanlain/Lurah dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yangmenguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calonsebagaimana ketentuan Pasal 71 ayat (1) Jo Pasal 188 UndangUndangRepublik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan KeduaAtas UndangUndang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun

Setiap Pejabat Negara, pejabat Aparatur Sipil Negara, dan Kepala Desaatau sebutan lain/Lurah;2. Dilarang dengan sengaja membuat keputusan dan/atau tindakan yangmenguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon;Menimbang, bahwa terhadap unsurunsur tersebut Majelis Hakimmempertimbangkannya sebagaimana diuraikan di bawah ini;Ad.1.

Unsur Setiap Pejabat Negara, pejabat Aparatur Sipil Negara, dan KepalaDesa atau sebutan lain/Lurah;Menimbang, bahwa rumusan unsur ini berbunyi: setiap Pejabat Negara,pejabat Aparatur Sipil Negara, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah, yangberarti menunjuk pada seseorang dengan jabatanjabatan terseb ut yang dapatdipertanggungjawabkan secara hukum pidana;Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2018/PN Kot halaman 25 dari 32 halamanMenimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukanTerdakwa Drs.

Almarhum suaminya/istrinya belum pernah dengan jalan/caraapapun memperoleh/membeli rumah dari Negara berdasarperaturan perundangundangan yang berlaku;Janda/Duda Pahlawan yang suami/istrinya dinyatakan Pahlawanberdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku;a.b.C.Masih berhak menerima tunjangan dari Negara;Memiliki Surat Izin Penghunian yang sah;Almarhum suaminya/istrinya belum pernah dengan jalan/caraapapun memperoleh/membeli rumah dari Negara berdasarperaturan perundangundangan yang berlaku;Pejabat

Negara atau Janda/Duda Pejabat Negara;a.b.C.Masih berhak menerima tunjangan dari Negara;Memiliki Surat Izin Penghunian yang sah;Almarhum suaminya/istrinya belum pernah dengan jalan/caraapapun memperoleh/membeli Rumah dari Negara berdasarperaturan perundangundangan yang berlaku;Apabila Penghuni Rumah Negara sebagaimana yang dimaksud (1)meninggal Dunia, maka pengajuan permohonan pengalihan hak atasRumah Negara dapat diajukan oleh anak sah dari penghuni yangbersangkutan;Bahwa berdasarkan Pasal 17 ayat

yang bersangkutan;Menimbang, bahwa adapun pengaturan Pengalihan Rumah Negarasebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 17 ayat (1) dan (2) PeraturanPemerintah No. 40 Tahun 1994 Tentang Rumah Negara sebagaimana telahdiubah dengan Peraturan Pemerintah No. 31 Tahun 2005, yang pada pokoknyamemberikan hak kepada Pegawai Negeri, Pensiunan Pegawai Negeri,Janda/Duda Pegawai Negeri, Janda/Duda Pahlawan yang Suaminya/Istrinyadinyatakan sebagai Pahlawan berdasarkan peraturan perundangundanganyang berlaku, dan Pejabat

Negara, serta Janda/Duda Pejabat Negara, untukdapat mengajukan permohonan pengalihan hak Rumah Negara dengan syaratsyarat yang ditentukan, tergantung dari kebijakan peraturan instansi/lembagayang bersangkutan yang mengatur boleh atau tidak bolehnya PensiunanPegawai Negeri menempati Rumah Negara;Halaman 13 dari 15 halaman.