vs PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA TRASAK dan SUPIYANTO,

ASMUNIF VS PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA KEDUNGREJO, KECAMATAN JABON, KABUPATEN SIDOARJO;

PUTUSANNomor 145 PK/TUN/2017DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa perkara tata usaha negara dalam peninjauan kembali telahmemutuskan sebagai berikut dalam perkara:ASMUNIF, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta,bertempat tinggal di Dusun Bloro RI 03 RW 01, DesaKedungrejo, Kecamatan Jabon, Kabupaten Sidoarjo;Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Terbanding/Penggugat;melawan:PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA KEDUNGREJO,KECAMATAN JABON, KABUPATEN SIDOARJO, tempatkedudukan

Kepala Desa Kedungrejo Nomor02/PPKD.KED.REJO.IV/2016 tentang Penetapan Calon Kepala Desa yangberhak dipilih Desa Kedungrejo, Kecamatan Jabon, Kabupaten Sidoarjo,tanggal 5 April 2016;Gugatan ini diajukan berdasarkan halhal atau alasan sebagai berikut:TENGGANG WAKTU:1.

Kepala Desa Kedungrejo Nomor02/PPKD.KED.REJO.IV/2016 tentang Penetapan Calon Kepala Desa yangberhak dipilin Desa Kedungrejo, Kecamatan Jabon, Kabupaten Sidoarjo,tanggal 5 April 2016, sampai dengan putusan Pengadilan ini berkekuatanhukum tetap;DALAM POKOK PERKARA:1.

Putusan Nomor 145 PK/TUN/201720 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Ro200.000.000,00 (dua ratusjuta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).Dalam tindak pidana khusus ini ancaman pidananya menggunakan frasapaling singkat.Oleh karena ada 2 (dua) frasa yang berbeda dan mengandung arti yangtidak sama, maka sistem pemidanaannya juga tidak sama;Bahwa apabila Tergugat menerbitkan surat keputusan tata usaha Negaraberupa Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Kedungrejo

Kepala Desa di daerahdaerah yanglain, seperti contoh di Kabupaten Bangkalan tercatat dalam registerPengadilan Tata Usaha Negara Surabaya perkara Nomor195/G/2016/PTUN.SBY., Nomor 166/G/2016/PTUN.SBY., dan Nomor159/G/2016/PTUN.SBY.Apabila ada lembagalembaga survei yang mau melakukan penelitian/risetpasti akan ditemukan adanya penyalahgunaan wewenang yang dilakukanoleh Panitia Pemilihan Kepala Desa;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa terhadap alasanalasan Peninjauan Kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat

Penggugat:
Berly Marten, S.S
Tergugat:
1.Panitia Pemilihan Kepala Desa Galala
2.Panitia Pemilihan Kepala Desa Kabupaten Halmahera Selatan
3.Tim Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Desa Kabupaten Halmahera Selatan
4.Bupati Halmahera Selatan

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA TANAH MERAH LAOK, KECAMATAN TANAH MERAH, KABUPATEN BANGKALAN vs PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA TANAH MERAH LAOK, KECAMATAN TANAH MERAH, KABUPATEN BANGKALAN

Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara berupa Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Clarak Nomor : 065/PAN/XI/2019, tentang Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih tanggal 12 Nopember 2019, atas nama Imam Hidayat ; ---------------3.

Mewajibkan Terbanding / Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara berupa Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Clarak Nomor ; 065/PAN/XI/2019 tentang Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih tanggal 12 Nopember 2019, atas nama Imam Hidayat ; --------------------------------------------------------------------4.

vs KETUA PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA CLARAK, KECAMATAN LECES, KABUPATEN PROBOLINGGO

WR Supratman No. 3 RT 03 / RW 07,Desa Bulu, Kecamatan Kraksaan, Kabupaten Probolinggo berdasarkanSurat Kuasa Khusus tertanggal 12 Desember 2019, selanjutnya disebutSODA alL fees eee nemnasnnnenas PEMBANDING / PENGGUGAT ;MELAWAN:KETUA PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA CLARAK, KECAMATANLECES, KABUPATEN PROBOLINGGO, berkedudukan di KantorDesa Clarak, Kecamatan Leces, Kabupaten Probolinggo. Dalam hal inimemberikan Kuasa kepada : 222 seo nnn nnn seen nnn nnn nne =Hal. 1 Put. No: 129/B/2020/PTTUN.SBY1.

April 2020, maka batas waktu akhir pengajuan banding adalah padaSelasa tanggal 12 Mei 2020, akan tetapi Pembanding /Penggugat mengajukanpermohonan bandingnya pada Senin, tanggal 11 Mei 2020, maka atas dasar itupengajuan banding tersebut masih dalam tenggang waktu, yang ditentukandalam ketentuan Pasal 123 ayat (1) UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka secara formal dapat diterima ; Menimbang, bahwa objek sengketa yang diajukan banding adalah ;Keputusan Panitia Pemilihan

Kepala Desa Clarak Nomor ; 065/PAN/X1/2019,Tentang Penetapan Calon Kepala Desa Terpilin, 12 Nopember 2019, yangmemutuskan Sdr.

Jamil memperoleh suara yang sama, sehingga dapatdisimpulkan pemilihan Kepala Desa ini belum selesai, dan harus dilanjutkandengan putaran selanjutnya antara Sdr. Imam Hidayat dan Sdr.

Penggugat:
SUROTO
Tergugat:
KETUA PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA (P2KD)

Panitia yang dibentuk oleh BPD untukmenyelenggarakan proses Pemilihan Kepala Desa.Bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 1 Tahun 2015Tentang Pedoman Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah dirubahdengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 2 Tahun 2020Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 TentangPedoman Pemilihan Kepala Desa (Perda Bangkalan No. 1/2015 TentangPedoman Pilkades) Pasal 1 ayat (10) menyatakan :Halaman 11 dari 64 halaman Putusan Perkara Nomon 53/G

Kepala Desa Pasal 26 ayat (1) Jo Pasal 27 ayat (1)Halaman 29 dari 64 halaman Putusan Perkara Nomon 53/G/2021/PTUN.SBYPeraturan Bupati Bangkalan No. 6 Tahun 2015 Tentang PetunjukPelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 2 Tahun 2020Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 tentangPedoman Pemilihan Kepala Desa;;7.

Kepala Desa;13.

Kepala Desa serta Peraturan BupatiBangkalan Nomor 89 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Tekhnis PemilihanKepala Desa.

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA, DESA SEBANI, KECAMATAN TARIK, KABUPATEN SIDOARJO VS KRUSTIYANTO

KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa,memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada Pengadilantingkat banding telah menjatuhkan penetapan dalam perkara antara para pihaksebagai berikut : 2 = 22 29+ 222 nnn nnn nnn noe nee nne eeePANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA, DESA SEBANI, KECAMATAN TARIK,KABUPATEN SIDOARJO, berkedudukan di Jalan RayaJenggala No. 01 Desa Sebani, Kecamatan Tarik, KabupatenSidOarjO ~ 27+ 2 2 one non nnn nee

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA, DESA SEBANI, KECAMATAN TARIK, KABUPATEN SIDOARJO vs KRUSTIYANTO

DKK. vs PANITIA PELAKSANA PEMILIHAN KEPALA DESA BLENDUNG dan RUMYATI

Surat...Surat Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Blendung Nomor :56/PAN/X1I/2012 tanggal 4 Nopember 2012 berisi tentang BeritaAcara Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Desa BlendungKecamatan Ulujami Kabupatenagg a3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Panitia PemilinanKepala Desa Blendung Kecamatan Ulujami KabupatenPemtalang t

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan batal Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemilihan Kepala Desa Serentak Kedesaan Desa Baru tentang Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih Kedesaan Desa Baru Kec.

Siak Hulu tanggal 24 November 2021;

Siak Hulu tanggal 24 November 2021;

Penggugat:
Ahmad Jais
Tergugat:
1.Panitia Pemilihan Kepala Desa Kabupaten kampar (Panitia Pemilihan Kabupaten)
2.Panitia Pemilihan Kepala Desa Desa Baru Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar (Panitia Pemilihan Kepala Desa )
Intervensi:
M. Haris, C.H

Menyatakan Tidak Sah Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat (Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa Serentak se-Kabupaten Kutai Kartanegara), berupa Surat Keputusan Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa Serentak se-Kabupaten Kutai Kartanegara tentang hasil tes ujian penyaringan Balon Kades Teratak No. 411.1/007/Panitia-Kab/VIII/2016 tanggal 5 Agustus 2016;----------------------------------------------------------------------------------------------3.

Memerintahkan Tergugat (Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa Serentak se-Kabupaten Kutai Kartanegara) untuk mencabut Surat Keputusan Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa Serentak se-Kabupaten Kutai Kartanegara tentang hasil tes ujian penyaringan Balon Kades Teratak No. 411.1/007/Panitia-Kab/VIII/2016 tanggal 5 Agustus 2016;-----------------------------------------------------------------------4.

FERDI;melawanKETUA PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK SE-KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA;

ACING, S.H.Keduanya Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaanAdvokat/Konsultan Hukum pada Kantor AdvokatDITAS LAW Office beralamat di Jalan Lais RT.14No.88 Tenggarong Kutai Kartanegara berdasarkanSurat Kuasa Khusus tertanggal 12 Agustus 2016,Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT ;MELAWANKETUA PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK SEKABUPATENKUTAI KARTANEGARA, berkedudukan di Ji.Wolter Monginsidi No.

Penggugat:
Suhrondi
Tergugat:
Panitia Pemilihan Kepala Desa Bumi Anyar

MENGADILI

I. Penundaan

Mengabulkan permohonan penundaan pelaksanaan Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Mustika Kecamatan Paguyaman Kabupaten Boalemo Nomor: Pan-Pilkades/DM/ K.Pag/ 20/X/2022 Tentang Calon Kepala dan Nomor Urut Calon Kepala Desa Mustika Kecamatan Paguyaman Kabupaten Boalemo Periode Tahun 2023 S/D 2028 Tanggal 8 Oktober 2022.

II. Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

2. Menyatakan batal Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat berupa Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Mustika Kecamatan Paguyaman Kabupaten Boalemo Nomor: Pan-Pilkades/DM/K.Pag/20/X/2022 Tentang Calon Kepala dan Nomor Urut Calon Kepala Desa Mustika Kecamatan Paguyaman Kabupaten Boalemo Periode Tahun 2023 S/D 2028

Tanggal 8 Oktober 2022;

3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara berupa Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Mustika Kecamatan Paguyaman Kabupaten Boalemo Nomor: Pan-Pilkades /DM/K.Pag/20/X/2022 Tentang Calon Kepala dan Nomor Urut Calon Kepala Desa Mustika Kecamatan Paguyaman Kabupaten Boalemo Periode Tahun 2023 S/D 2028 Tanggal 8 Oktober 2022;

4. Mewajibkan Tergugat untuk menerbitkan Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa

Penggugat:
SALMA YUSUF
Tergugat:
PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA MUSTIKA

Penggugat:
ACH SUHAIRI
Tergugat:
PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA TRASAK

LALU MUJITABE vs KETUA PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA, DESA JEMBATAN KEMBAR TIMUR

. & Partners di Jalan Raya Gerung Penas, Kecamatan Gerung,Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat, dengan alamatemail : /aluantonhanawan@gmail.com;Selanjutnya disebut: ==++++=+== PEMBANDING / PENGGUGAT ;MELAWANKETUA PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA, DESA JEMBATAN KEMBAR TIMUR,berkedudukan di Jalan Raya Lembar, Kabupaten Lombok Barat, ProvinsiNusa Tenggara Barat, dengan alamatemail: samaniariz/@gmail.com;Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 01/SK.TUN/IX/2021/MTR,tanggal 14 September 2021

Surat Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa, Desa Jembatan Kembar Timur,Kecamatan Lembar, Kabupaten Lombok Barat, tertanggal 7 Juni 2021 Nomor:10/PPKDJKMT/V1/2021,. Perihal: Permakluman ;b. Seria Acara hasil Tes Membaca Kitab Suci Bagi Calon Kepala Desa,tertanggal 6 Juni 2021, Nomor: 11/PPKDJKMT/V1/2021 ;c. Serita Acara Seleksi Administratif Sakal Calon Kepala Desa Jembatan KembarTimur Kecamatan Lembar Kabupaten Lombok Barat, tertanggal 7 Juni 2021,Nomor : 12/PPKDJKMT/V1/2021 ;d.

Surat Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa, Desa Jembatan Kembar Timur,Kecamatan Lembar, Kabupaten Lombok Barat, tertanggal 7 Juni 2021 Nomor :10/PPKDJKMT/VI/2021, Perihal: Permakluman;b. Serita Acara hasil Tes Membaca Kitab Suci Bagi Calon Kepala Desa,tertanggal 6 Juni 2021, Nomor: 11/PPKDJKMTNI/2021c. Serita Acara Seleksi Administratif Sakal Calon Kepala Desa Jembatan Kembar4Timur Kecamatan Lembar Kabupaten Lombok Barat, tertanggal 7 Juni 2021,Nomor: 12/PPKDJKMTNI/2021d.

pasal 24 huruf b Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun2021 tentang Pemilihan Kepala Desa menyebutkan bahwa Sakal Caton Kepala Desawajid memenuhi persyaratan yaitu : Bertaqwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa danmampu membaca kitab suci sesuai dengan agama masing masing, maka tata tertibtersebut haruslah dilaksanakan oleh Peserta Pemilihan Kepala Desa karena syaratwajib diikuti (vide P4=T7) ;Menimbang, bahwa sesuai bukti P3 = T24 dan T28 = (keterangan saksiyang bernama Basirun pada persidangan Kamis, tanggal 30

September 2021) danbukti P6 =, T25 yang mana dalam berita acara hasil tes membaca kitab suci bagicalon Kepala Desa Nomor 11/PPKDJKMTNI/2021, tanggal 6 Juni 2021 menyatakanCalon Kepala Desa yang bernama Latu Mujitabe (Penggugat) dinyatakan tidak lulus,kemudian sesuai bukti P5= T32 Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa menyatakanbahwa Lalu Mujitabe (Penggugat) tidak lulus karena tidak memenuhi persyaratanadministrasi.

IDA RISTANTI SEBAGAI PENGGUGAT MELAWAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA HARGOREJO SEBAGAI TERGUGAT

Kepala Desa Hargorejo Kecamatan KokapNomor : 1 Tahun 2013 Tanggal : 18 Juli 2013 Tentang TataTertiob Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Hargorejosebagaimana telah disetujui oleh BPD Desa Hargorejo denganKeputusan Badan Permusyawaratan Masyarakat DesaHargorejo Nomor : 11 Tahun 2013 Tentang Persetujuan TataTertib Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa HargorejoKecamatan Kokap Kabupaten Kulon Progo bukan berdasarkanatas surat pernyataan Kesepakatan Kampanye Damai danBebas dari politik uang ;.

dengan aslinya Rekapitulasi HasilPerolehan Suara Pemilihan Kepala Desa dikeluarkan12.T 12:13.T 13:14.T 14:15.

T15PTUN YK.oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Desa Hargorejotanggal 22 September 2013 ditandatangani Ketua danSekretaris Panitia serta Ketiga Calon Yang BerhakDipilih ;Foto copy sesuai dengan aslinya Berita AcaraPenghitungan Suara Pemilihan Kepala Desa Nomor :5/PANPILKADES/IX/2013 tanggal 22 September 2013dikeluarkan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa DesaHargorejo tanggal 22 September 2013 yangditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris PanitiaSerta Ketiga Calon Yang BerhakDipilih ;Foto copy sesuai

Pemilihan Kepala Desa TPS VIIDesa Hargorejo Kecamatan Kokap Kabupaten KulonFotokopi Sesuai dengan aslinya Berita AcaraPerhitungan Suara Pemilihan Kepala Desa TPS VIII32.T 3233.34.Desa Hargorejo Kecamatan Kokap Kabupaten KulonFotokopi Sesuai dengan aslinya Berita AcaraPerhitungan Suara Pemilihan Kepala Desa TPS IX DesaHargorejo Kecamatan Kokap Kabupaten KulonPrOQO ;T 3 3 2 $= nono nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn n nn nn neewenn nnn ee eee Fotokopi sesuai dengan aslinya Berita AcaraPerhitungan

Menyusun Tata Tertib pelaksanaan pemilihan Kepala Desa dengan persetujuan BPD Z3.

Rodhi
Tergugat:
Panitia Pemilihan Kepala Desa Sitemu

Menyatakan tindakan Tergugat mengeluarkan Surat Ketua Panitia Pencalonan Dan Pemilihan Kepala Desa Nulle Periode 2011-2017 Nomor : 10/PAN/I/2011 tanggal 28 Januari 2011 Perihal : Hasil Penyaringan Panitia melanggar pasal 48 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 dan pasal 10 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 16 Tahun 2007 serta melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik yaitu asas kepastian hukum ; 3.

Menyatakan batal Surat Ketua Panitia Pencalonan Dan Pemilihan Kepala DesaNulle Periode 2011-2017 Nomor : 10/PAN/I/2011 tanggal 28 Januari 2011 Perihal : Hasil Penyaringan Panitia ;4.Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Ketua Panitia Pencalonan Dan Pemilihan Kepala Desa Nulle Periode 2011-2017 Nomor : 10/PAN/I/2011 tanggal 28 Januari 2011 Perihal : Hasil Penyaringan Panitia ;5.

Mewajibkan Tergugat menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara yang menetapkan Penggugat sebagai Bakal Calon Kepala Desa yang lolos seleksi administrasi dan berhak mengikuti tahapan pemilihan Kepala Desa Nulle periode 2011-2017;6.Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.61.000.,- (enam puluh satu ribu rupiah) ;

YISWI OSKAR SELAN vs KETUA PANITIA PENCALONAN DAN PEMILIHAN KEPALA DESA NULLE

Pem.Des.145/4/81/2008,Tanggal 5 Juni 2008 tentang tahapan dan langkahlangkah Pemilihan Kepala Desa, huruf D tahap IVlangkah ; Asas Kepastian Hukum yaitu bahwa Tergugat tidakmenaati kewajiban sebagaimana tertuang dalam PerdaNo.16 tahun 2007 dan surat Edaran Bupati No.

Kepala Desa NullePeriode 2011IV.

Kepala Desa Nulle22tanggal 25 Januari 2011 tentang BuktiPendaftaran Bakal Calon Kepala Desa Nulle( foto copy sesuai denganaslinya ) 35 Bukti P.4 : Foto copy Surat PanitiaPencalonan dan Pemilihan Kepala Desa NullePeriode 20112017 tanggal 8 Januari 2011tentang tahapan dan jadwal penyeleggaraanPemilihan Kepala Desa Nulle Periode 20112017 ( foto copy sesuai denganaslinya ) ;Bukti P.5 : Foto copy surat KeputusanKetua Panitia Pencalonan dan PemilihanKepala Desa Nulle Periode 2011 2017Tanggal 8 Januari

Kepala Desa Nulle Periode2011 2016 besertasurat pengantar ( Foto copy sesuai denganaslinya ) ; Bukti T.2 : Foto copy Notulen rapat PanitiaPencalonan dan Pemilihan Kepala Desa NullePeriode 20112017 tanggal 27 Januari 2011( foto copy sesuai denganBuktiBuktiBuktiT.3:T.4:T.5:28aslinya ) 5 Foto copy Surat Keputusan PanitiaPencalonan dan Pemilihan Kepala DesaNulle Periode 2011 2017 Nomor03/PAN/I/2011 Tanggal 8 Januari 2011Tentang Tata tertib Pemilihan Kepala DesaNulle Periode 2011 s/d 2017 (foto copysesuai

NomorPem.Des.145/4/81/2008 tanggal 5 JuniBahwa, Panitia Pemilihan Kepala Desa dibahas pada34 tanggal Kabupaten TTS. ...

KETUA PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA JATIADI. II. BUPATI PROBOLINGGO

Penggugat:
IDA YANTY
Tergugat:
PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA PARSARMAAN

Ibrahim Umar No.20 D, KelurahanSei Kera Hilir Il, Kecamatan Medan Perjuangan, KotaMedan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 22Oktober 2019, selanjutnya disebut sebagaiss a A He GE HRN SE RRL RG mE RU RN ST ce BR PENGGUGAT ;Putusan Nomor 271/G/2019/PTUNMdn Halaman 1PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA PARSARMAAN ; Berkedudukan diDesa Parsarmaan, Kecamatan Portibi, Kabupaten PadangLawas., selanjutnya disebut sebagai .............. TERGUGAT ;Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tersebut;1.

Bahwa Penggugat telah memenuhi persyaratan dan dokumenpersyaratan Administrasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 danpasal 26 Peraturan Bupati Padang Lawas Utara No.29 tahun 2019,tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa, dan dokumenpersyarat Administrasi tersebut telah diserahkan pada Tergugat ;2. Bahwa Penggugat telah dinyatakan Lulus dalam seleksi tambahan,dalam hal bakal calon yang memenuhi ketentuan sebagaimanadimaksud pada hurup a lebih dari 5 (lima) orang ;3.

Bahwa Penggugat salah satu peserta bakal Calon Panitia PemilihanKepala Desa Parsarmaan, dan telah memenuhi semua persyaratanumum sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat 1 huruf a s/d huruf ndan telah melengkapi persyaratan Administrasi sebagaimana dimaksudpasal 26 Peraturan Bupati Padang Lawas Utara Nomor : 29 tahun 2019,Tentang petunjuk Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa dan telahmenyerahkan persyaratan administrasi berupa :1.1.

Bahwa oleh karenanya Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa,dengan mengalahkan Penggugat sebagai Calon Kepala DesaParsarmaan, padahal Penggugat telah lolos ujian dokumen persyaratanAdministrasi, dan telah dinyatakan lulus dalam tes mental idiologisebagaimana maksud pasal 29 ayat 2 huruf b angka 3 dan 4 PeraturanBupati Padang Lawas Utara Nomor 29 Tahun 2019, Tentang PetunjukPelaksanaan Pemilihan Kepala Desa ;7.

;10.Bahwa selain Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa selainmelanggar Peraturan Bupati Padang Lawas Utara Nomor 29 Tahun2019, Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa, yangmana Tergugat juga melanggar AzasAzas Umum Pemerintahan YangBaik adalah sebagai berikut :10.1.