Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Bupati KlatenNomor : 141.1/236/2013, tanggal 29 April 2013, tentang PengesahanKeputusan Badan Permusyawaratan Desa Senden, KecamatanNgawen, Kabupaten Klaten Nomor : 04 Tahun 2013, tentangPenetapan Saudara Triyono Calon Kepala Desa Terpilin menjadiKepala Desa Senden, Kecamatan Ngawen, Kabupaten Klaten;3.

Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Bupati KlatenNomor : 141.1/236/2013 tanggal 29 April 2013, tentang PengesahanKeputusan Badan Permusyawaratan Desa Senden, KecamatanNgawen, Kabupaten Klaten Nomor : 04 Tahun 2013, tentangPenetapan Saudara Triyono Calon Kepala Desa Terpilih menjadiKepala Desa Senden, Kecamatan Ngawen, Kabupaten Klaten;4.

Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbuldalam perkara ini;Menimbang, bahwa adapun yang dijadikan alasan atas tuntutantersebut, sesuai dengan posita gugatan Penggugat / Pembanding,intinya ( dari sisi Hukum Tata Usaha Negara ) adalah sebagai berikut :Bahwa menurut Penggugat/Pembanding, tindakan Tergugatmengeluarkan Surat Keputusan Nomor : 141.1/236/2013,tanggal 29 April 2013, tentang Pengesahan Keputusan BadanPermusyawaratan Desa Senden Kecamatan NgawenKabupaten Klaten Nomor : 04 Tahun

Menyatakan Batal Keputusan Tergugat berupa Keputusan BupatiKlaten Nomor : 141.1/236/2013, tanggal 29 April 2013, tentangPengesahan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa, DesaSenden, Kecamatan Ngawen Kabupaten Klaten Nomor 04 Tahun2013 tentang Penetapan Saudara Triyono Calon Kepala DesaTerpilin menjadi Kepala Desa Senden, Kecamatan Ngawen,Kabupaten Klaten; Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan BupatiKlaten Nomor : 141.1/236/2013, tanggal 29 April 2013, tentangPengesahan Keputusan Badan

untuk mencabut keputusan yang menjadi obyek sengketa aquo sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 97 ayat (9) huruf bUndangundang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata UsahaMenimbang, bahwa majelis hakim Pengadilan tingkat bandingtidak sependapat dengan pertimbangan majelis hakim tingkat pertamaatas pokok sengketa tersebut, utamanya dengan pertimbangan sendiri ditingkat banding yang pada pokoknya sebagai berikut :e Bahwa yang menjadi obyek sengketa adalah Surat KeputusanBupati Klaten Nomor : 141.1

Menyatakan batal atau tidak sah surat Keputusan KepalaDesa Kamulyan Nomor : 141.1/012/VI/2013 tanggal 28Juni 2013 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan HormatSaudara ARIS SUPARMAN dari Jabatan Kepala DusunMulyadadi Desa Kamulyan, Kecamatan Bantarsari;3.Mewajibkan ...........3.

Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut surat Keputusan Kepala Desa Kamulyan Nomor :141.1 / 012 / VI / 2013 Tanggal 28 Juni 2013 TentangPemberhentian Tidak Dengan Hormat Saudar ARIS SUPARMANdari Jabatan Kepala Dusun Mulyadadi Desa KamulyanKecamatan Bantarsarl; nnn nnn nnn4. Mewajibkan Tergugat untuk merehabilitasi nama baikPenggugat serta Mengembalikan harkat dan martabat Penggugatdalam kedudukannya Semula sebagai Kepala Dusun Mulyadadi,Desa Kamulyan, Kecamatan Bantarsari Kabupaten Cilacap;5.

tidak bertentangan dengan peraturan perundangundanganyang berlaku, oleh karena itu gugatan Penggugat/Pembanding haruslah dinyatakan ..........dinyatakan ditolak untuk seluruhnya ; one nn nnn ncn nnn ncnMenimbang bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat denganpertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut utamanya denganpertimbangan: ns nnn nner r i nee nn e ennnennn nnn nnnnnnnnnananBahwa yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini adalah SuratKeputusan Kepala Desa Kamulyan Nomor : 141.1

dalam Peraturan Daerah Kabupaten CilacapNomor: 7 Tahun 2006 tentang Perangkat Desa sebagaimana yang telahdiubah dengan Peraturan Daerah Nomor : 1 Tahun 2011 tentangPerubahan Atas Peraturan Daerah Nomor : 7 Tahun 2006 TentangPerangkat Desa (vide posita gugatan No.3) ; 220000 Bahwa legalitas keputusan obyek sengketa menurut hukum Tata UsahaNegara, diuji dari segi kewenangan, prosedur serta substansinya ; yangdalam hal ini adalah legalitas dari penerbitan Surat Keputusan KepalaDesa Kamulyan Nomor : 141.1

/ 012 / VI / 2013 Tanggal 28 Juni 2013Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Saudar ARISSUPARMAN dari Jabatan Kepala Dusun Mulyadadi Desa KamulyanKecamatan Bantarsari ;Bahwa dari segi prosedur, penerbitan surat keputusan obyek sengketayang berupa Surat Keputusan Kepala Desa Kamulyan Nomor : 141.1 /012/VI/2013 Tanggal 28 Juni 2013 Tentang Pemberhentian TidakDengan Hormat Saudara ARIS SUPARMAN dari Jabatan Kepala DusunMulyadadi Desa Kamulyan Kecamatan Bantarsari, diterbitkan olehTergugat /Terbanding

No.174/B/2012/PT.TUN.JKTIITit.DALAMPENUNDAANS322222nee enone cence nee cence nee cenec ene ceneeenesMenolak Permohonan Penundaan terhadap Surat Keputusan Nomor:141.1/448/Kpts/PerUU/2011 tanggal 14 Oktober 2011 Tentang PengesahanPemberhentian Sdr.

Mulyadi sebagai Kepala Desa Purwabakti KecamatanPamijahan Masa Bakti Tahun 20112017yang dimohonkanPenggugat ;DALAMEKSEPSI;= =oMenolak Eksepsi Tergugat seluruhnya ; DALAM POKOKSENGKETA 5 == nnnMengabulkan gugatan Penggugat Sebagian ; 2 Menyatakan batal Surat Keputusan Tergugat Nomor: 141.1/448/Kpts/PerUU/2011 tanggal 14 Oktober 2011 Tentang Pengesahan PemberhentianSdr.

Mulyadi sebagai Kepala Desa Purwabakti Kecamatan Pamijahan MasaBakti Tahun 20112017;Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Nomor:141.1/448/Kpts/PerUU/2011, tanggal 14 Oktober 2011 TentangPengesahan Pemberhentian Sdr.

Menyatakan menolak Permohonan Pembatalan terhadap Surat KeputusanBupati Bogor Nomor: 141.1/448/Kpts/PerUU/2011, tanggal 14 Oktober 2011tentang Pengesahan Pemberhentian Sdr. Mulyadi sebagai Kepala DesaPurwabakti, Kecamatan Pamijahan Masa Bakti Tahun20112017; 222 2222 nn nnn nnn nnn nn nnn nnn3. Menyatakan Sah dan berlaku menurut hukum Surat Keputusan Bupati BogorNomor : 141.1/448/Kpts/PerUU/2011, tanggal 14 Oktober 2011 tentangPengesahan Pemberhentian Sdr.

UsahaNegara Surabaya Nomor 104/B/2011/PT.TUN.SBY. tanggal 10 November 2011 yangtelah berkekuatan hukum tetap dalam perkaranya melawan Termohon PeninjauanKembali dahulu sebagai Pembanding/Tergugat di muka persidangan Pengadilan TataUsaha Negara Surabaya dengan posita perkara pada pokoknya atas dalildalil sebagaiberikut:1 Bahwa Penggugat diangkat menjadi Kepala Desa Tanggulangin, KecamatanKejayan, Kabupaten Pasuruan pada tanggal 10 September 2007, berdasarkanSurat Keputusan Bupati Pasuruan Nomor 141.1

berlaku dan yang lebihparah lagi Penggugat tidak dapat mengambil hasil panen yang merupakan hakPenggugat sebagai Kepala Desa Tanggulangin, hal ini diatur oleh Pasal 53 ayat(1) UndangUndang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua AtasUndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;8 Bahwa gugatan ini diajukan masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari(vide Pasal 55 UndangUndang Peradilan Tata Usaha Negara) karena Penggugatmenerima Keputusan Bupati Pasuruan Nomor 141.1

diputuskan dalam Keputusan Tata UsahaNegara itu tidak abstrak, tetapi berwujud, tertentu atau dapat ditentukan sepertiobjek sengketa yang ditujukan kepada Penggugat;Bersifat individual artinya Keputusan Tata Usaha Negara tidak bersifat umum,tetapi tertentu yaitu kepada Penggugat seorang;Bersifat final artinya sudah definitif yang tidak perlu lagi memerlukanpersetujuan instansi atasan dan yang berakibat hukum kepada seseorang(Penggugat) atau badan hukum perdata;10 Bahwa Keputusan Bupati Pasuruan Nomor 141.1

/707/HK/424.013/2010, tanggal 20 Desember 2010, tentang Pemberhentian KepalaDesa Tanggulangin, Kecamatan Kejayan, Kabupaten Pasuruan atas nama AgusYahya yang ditandatangani oleh Wakil Bupati Pasuruan yang diterbitkan olehTergugat;3 Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Bupati PasuruanNomor 141.1/707/HK/424.013/2010, tanggal 20 Desember 2010, tentangPemberhentian Kepala Desa Tanggulangin, Kecamatan Kejayan, KabupatenPasuruan atas nama Agus Yahya yang ditandatangani oleh Wakil Bupati

Pasuruan;4 Mewajibkan kepada Tergugat untuk memulihkan nama baik, mengembalikanharkat dan martabat Penggugat pada kedudukan semula sebagai Kepala DesaTanggulangin;5 Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara SurabayaNomor 22/G/2010/PTUN.SBY tanggal 7 Juli 2011 adalah sebagai berikut:e Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;e Menyatakan batal Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan TergugatBupati Pasuruan Nomor 141.1/707/HK/424.013

Bahwa kemudian pada tanggal 5 Juni 2017 Tergugat menerbitkan SuratKeputusan Bupati Purwakarta Nomor 141.1/KEP.534DPMD/2017Halaman 5 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Pwk.Tentang Pemberhentian Tetap/Permanen Sdr. Asep Sumpena(Penggugat) dari jabatan Kepala Desa Sukatani dengan alasanmelanggar ketentuan Pasal 29 Huruf a, huruf b, huruf c, huruf f dan hurufk Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Bahwa Pada dasarnyakekosongan Kepala Desa Sukatani yang terjadi adalah akibat dariKeputusan Bupati Purwakarta Nomor: 141.1/KEP.534DPMD/2017Tentang Pemberhentian Sdr.

/KEP.458DPMD/2017, karena menurut Pasal 45UndangUndang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desadinyatakan bahwa Dalam hal Kepala Desa diberhentikan Sementarasebagaimana dimaksud Pasal 41 dan Pasal 42 Sekretaris Desamelaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa sampai dengan adanyaputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.Bahwa di dalam Keputusan Bupati Purwakarta Nomor 141.1/KEP.458DPMD/2017 Tentang Pemberhentian Sementara Sdr.

Asep Sumpena (Penggugat)dari jabatan Kepala Desa Sukatani dan Surat Keputusan BupatiPurwakarta Nomor 141.1/KEP.534DPMD/2017 Tentang PemberhentianTetap/Permanen Sdr.

Bahwa akibat dari Keputusan Bupati Purwakarta Nomor 141.1/KEP.534DPMD/2017 Tentang Pemberhentian Sdr. Asep Sumpena (Penggugat)dari jabatan Kepala Desa Sukatani telah mengakibatkan Penggugatkehilangan pekerjaan yang merupakan sumber mata pencaharian seharihari Penggugat untuk menghidupi diri dan keluarganya. Dengankehilangan pekerjaan ini PENGGUGAT menjadi mengalami kerugianmateriil berupa:a.

Bahwa yang benar adalah BeritaAcara Nomor : 141.1/08Pan.Pilkades/Ds.Proppo/2019 Tentang Hasil KeputusanSeleksi Administrasi Bakal Calon Kepala Desa Proppo Tahun 2019 tanggal1 Agustus 2019 atas nama MOH. RAHEM.

MOH.RAHEM tertanggal 23 Juli 2019 Nomor : 141.1/05Pan.Pilkades/Ds.Proppo ada ketidaksesuaian yang tertulis di Blanko ljasah yangmengacu Daftar Nominatif Tetap (DNT) yang dikeluarkan oleh Dinas PendidikanPropinsi Jawa Timur tanggal 25 September 2012 (tidak ditambah ataupunmengurangi biodata sebelumnya) hal sebagai dasar klarifikasi Berita AcaraPenelitian Berkas Bakal Calon Pilkades Proppo Nomor : 141.1/07.PanPilkades/Ds.Proppo/2019 sebagai hasil verfikasi tanggal 21 Juli 2019.

Induk : 0031 tertanggal 23 Juli2019 2Bahwa, Surat Tergugat Berita Acara Nomor : 141.1/08.Pan.Pilkades/Ds.Proppo/2019, Tentang Hasil Keputusan Seleksi Administrasi Bakal Calon KepalaDesa Proppo Tahun 2019, tanggal 1 Agustus 2019 tidaklah memenuhi unsurkeputusan Tata Usaha Negara secara komulatif karena setelah adanya objeksengketa masih ada Keputusan yang dibuat oleh Tergugat, yaitu Keputusan PanitiaPilkades Desa Proppo Nomor : 141.1/09.Pan.Pilkades/Ds.Proppo/2019, TentangPenetapan Bakal Calon menjadi

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penelitian Berkas Bakal Calon PilkadesProppo Nomor : 141.1/07.Pan.Pilkades/Ds.Proppo/2019tersebut, selanjutnyaTergugat menerbitkan Berita Acara Nomor : 141.1/08.Pan.Pilkades/Ds.Proppo/2019, Tentang Hasil Keputusan Seleksi Administrasi Bakal CalonKepala Desa Proppo Tahun 2019, tanggal 1 Agustus 2019; 7.4.

Raya BrangkalNo. 70, Kedung Maling Sooko, Kabupaten Mojokerto Nomor :141.1/05Pan.Pilkades/Ds.Proppo/ 2019 tanggal 20 Juli 2019,perihal : Surat Permohonan Verifikasi ljazah, (fotokopiS@SUAI ASIi) ooo enn nnn nn nnn nee ne eeBerita Acara Verifikasi Berkas Bakal Calon Pemilihan Kepala DesaProppo Kecamatan Proppo Kabupaten Pamekasantanggal01 Agustus 2019, (fotokopi Sesuai asll);Berita Acara Penelitian Berkas Bakal Calon PilkadesProppo Nomor : 141.1/07Pan.Pilkades/Ds.Proppo/2019 tanggal01 Agustus 2019

Keputusan Bupati Purbalingga No 141.1/143 Tahun 2019 tentangPengesahan dan Pengangkatan Calon Kepala Desa Terpilih MenjadiKepala Desa Hasil Pemilihan Kepala Desa Tahun 2018 di KabupatenPurbalingga Masa Jabatan Tahun 20192025 tanggal 13 Februari 2019dalam lampiran No urut 119 atas nama Sukno, Spd;DASAR GUGATAN2.

Menyatakan batal atau tidak sahnya Keputusan BupatiPurbalingga No 141.1/143 Tahun 2019 tentang Pengesahan danPengangkatan Calon Kepala Desa Terpilih Menjadi Kepala Desa HasilPemilihan Kepala Desa Tahun 2018 di Kabupaten Purbalingga MasaJabatan Tahun 20192025 tanggal 13 Februari 2019 dalam lampiran No urut 119 atas nama Sukno,Spd;3.

Sumarno, ST.Hal 23 dari 65 halaman Putusan Nomor: 21/G/2019/PTUN.Smgdengan Nomor Surat Nomor 141.1/3230/2019 pada tanggal 27 Maret2019 dan dikirim langsung ke alamat Jalan Gunung Tugel KM 05Purwokerto namun alamat tidak diketahui; m.

(Fotokopi Sesuai dengan aslinya);Surat dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD) DesaBanjarkerta Kecamatan Karanganyar KabupatenPurbalingga kepada Bupati Purbalingga melalui CamatKaranganyar Nomor: 141.1/04 Perihal Usulan Pengesahan,Pengangkatan dan Pelantikan Kepala Desa Terpilihtertanggal 22 Desember 2018. (Fotokopi sesuai dengan aslinya);Surat dari Kecamatan Karanganyar Pemerintah KabupatenPurabalinga Nomor: 141.1/804 kepada Pit.

(Fotokopi sesuai dengan aslinya);Keputusan Bupati Purbalingga Nomor: 141.1/143 Tahun 2019 tentang Pengesahan dan Pengangkatan CalonKepala Desa Terpilin menjadi Kepala Desa Hasil PemilihanHal 30 dari 65 halaman Putusan Nomor: 21/G/2019/PTUN.Smg18.19.20.21.22.23.24.Kepala Desa Tahun 2018 di Kabupaten Purbalingga MasaJabatan Tahun 20192025. (Fotokopi sesuai dengan aslinya);Surat dari Kecamatan Karanganyar Pemerintah KabupatenPurbalingga Nomor: 141.1/790 kepada Sdr.

Individual, bahwa objek sengketa tersebut ditujukan kepada Kepala DesaSujung Kecamatan Tirtayasa Kabupaten Serang yang diangkat olehsurat Keputusan Bupati Serang Nomor 141.1/Kep.578Huk/2015sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati a quo;e.

Eti Jarniyah, tanggal 13 Agustus 2015;22.Bahwa atas terbitnya surat Keputusan Bupati Serang Nomor 141.1/Kep.578Huk/2015 Tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala DesaTerpilin Desa Sujung Kecamatan Tirtayasa Kabupaten Serang, Sdri. Hj.

Eti Jarniyah sebagai Kepala Desa Sujung;42.Bahwa terbitnya surat Keputusan Bupati Serang Nomor 141.1/Kep.578Huk/2015 Tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala DesaTerpilih Desa Sujung Kecamatan Tirtayasa Kabupaten Serang, Sdri.

Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Bupati Serang Nomor :141.1/Kep.578Huk/2015 tentang Pengesahan dan Pengangkatan KepalaDesa Terpilin Desa Sujung Kecamatan Tirtayasa Kabupaten Serang, SdriHj. Eti Jarniyah, tertanggal 13 Agustus 2015;3. Mewajibkan kepada TERGUGAT untuk mencabut Surat Keputusan BupatiSerang Nomor : 141.1/Kep.578Huk/2015 tentang Pengesahan danPengangkatan Kepala Desa Terpilin Desa Sujung Kecamatan TirtayasaKabupaten Serang, Sdri Hj.

Menyatakan sah dan berkekuatan hukum Surat Keputusan Bupati SerangNomor : 141.1/kep.578Huk/2015 tanggal 138 Agustus 2015Tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa terpilin Desa Sujung,Kecamatan Tirtayasa, Kabupaten Serang atas nama Hj. Eti 22a"3.

TENGGANG WAKTUBahwa, obyek sengketa a quo yang diterbitkan Tergugat pada tanggal 13 Desember2019 berupa Surat Keputusan Bupati Cirebon Nomor : 141.1/Kep.734DPMD/2019tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kuwu Terpilih hasil pemilinan Kuwuserentak di Kabupaten Cirebon Tahun 2019 Dengan Lampiran Khusus Nomor: 6Nama SUNARYO tanggal 13 Desember 2019.1.

Menyatakan Sah dan Berlaku Keputusan Bupati Cirebon Nomor : 141.1/Kep.734DPMD/2019, tanggal 13 Desember 2019 tentang Pengesahan danPengangkatan Kuwu Terpilih Hasil Pemilinan Kuwu Serentak di KabupatenCirebon Tahun 2019 khusus Nomor 6 atas nama Sunaryo, disahkan sebagaiKuwu Kanci Kecamatan Astanajapura;3.

Menyatakan Sah dan Berlaku Surat Keputusan Bupati Cirebon Nomor :141.1/Kep.734DPMD/2019 tanggal 13 Desember 2019 tentang Pengesahandan Pengangkatan Kuwu Terpilin Hasil Pemilihan Kuwu Serentak diKabupaten Cirebon tahun 2019 khusus Nomor : 6 atas nama SUNARYO,disahkan sebagai Kuwu Kanci Kecamatan Astanajapura Kabupaten Cirebon ;3.

Bahwa pada tangal 13 Desember 2019, telah terbit Keputusan BupatiCirebon Nomor : 141.1/Kep. 734DPMD/2019, tanggal 13 Desember 2019tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kuwu Terpilin Hasil Pemilihan KuwuSerentak di Kabupaten Cirebon Tahun 2019 lampiran khusus Nomor 6 atasnama Sunaryo, sebagai Kuwu Desa Kanci Kecamatan Astanajapura,Kabupaten Cirebon. (vide bukti T4);2.

Bahwa terhadapa surat tersebut Penggugat mengajukan keberatankepada Tergugat atas diterbitkannya objek sengketa melalui Surat Nomor :12/LPBHNU/Kab.Crb/IV/2020, tanggal 13 April 2020 tentang Keberatanterhadap surat keputusan Bupati Cirebon Nomor : 141.1/Kep.734BPMPD/2019 (vide bukti T48);3.

tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan;Menimbang, bahwa dari suratsurat yang bersangkutan ternyata bahwasekarang Para Termohon Kasasi dahulu sebagai Para TerbandingVPenggugat telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi ,ll dahulu sebagaiPembandingTerbanding Il/TergugatTergugat Il Intervensi di muka persidanganPengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada pokoknya atas dailildalilsebagai berikut:Bahwa yang menjadi objek gugatan di dalam sengketa a quo adalahSurat Keputusan Bupati Karawang Nomor: 141.1

KarawangNomor 141.1/Kep.861 Huk / 2012, tanggal 138 Desember 2012 TentangPengesahan Pemberhentian Dengan Hormat 67 (Enam Puluh Tujuh)Pejabat dan Pejabat Kepala Desa Serta Pengangkatan 67 (Enam PuluhTujuh) Pejabat Kepala Desa Hasil Pemilihan Tahun 2012 Di WilayahKabupaten Karawang Periode Tahun 2012 2018 sepanjang atas namaYahya nomor urut 53 dari Desa Sumurgede, Kecamatan Cilamaya Kulon,Kabupaten Karawang ;Halaman 9 dari 48 halaman.

Putusan Nomor 374 K/TUN/2014pernah mengeluarkan Surat tentang SKB Nomor :141.1/Kep01 Huk/Pan/2012 Tanggal 30 November2012 Surat SKB tersebut.

Putusan Nomor 374 K/TUN/2014mempertimbangkan Surat Keputusan Badan Permusyawaratan DesaSumurgede No 141.1/Kep 22/BPD/2012 TANGGAL 26 Nopember 2012 tentangKepala Desa Terpilin atas nama Yahya (Bukti T14) tidak diusulkan KepadaBupati oleh Camat untuk disahkan menjadi Kepala Desa, hal tersebut telahdibantah oleh Saksi Tergugat FUAD HASAN yang menyatakan dalampersidangan bahwa Surat Keputusan Badan Permusyawaratan DesaSumurgede No 141.1/Kep 22/BPD/2012 TANGGAL 26 Nopember 2012tentang Kepala Desa Terpilih

Bahwa karena Obyek Sengketa berupa Surat Keputusan Bupati KarawangNomor : 141.1/KEP.861HUK/2012, Tanggal 13 Desember 2012 yangditerbitkan Tergugat tersebut tidak bersifat eksekutif karena tidak adakehendak dan hak menolak dari Tergugat / Pembanding, melainkan hanyasekedar kewenangan aitributif yang merupakan suatu keputusan yangHalaman 31 dari 48 halaman.

Penggugat adalah salah satu Calon Kepala Desa Situdam, dan jumlahCalon Kepala Desa Situdam periode 2012 sampai dengan 2018 sesuaiSurat Keputusan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Situdam,Kecamatan Jatisari, Kabupaten Karawang Nomor 141.1/027/BPD/2012tanggal 30 Oktober 2012 menetapkan 2 (dua) orang sebagai bakalCalon Kepala Desa yaitu: (1) lwan Kurniawan dan (2) Jejen (Penggugat),penerimaan dan penetapan Calon Kepala Desa tersebut dilakukan sesuaiPeraturan Bupati Karawang Nomor 141.1/3305/BPMPD

Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Tergugat Nomor 141.1/Kep.861Huk/2012 tanggal 13 Desember 2012 tentang PengesahanPemberhentian Dengan Hormat 67 Pejabat dan Penjabat Kepala Desaserta Pengangkatan 67 Pejabat Kepala Desa hasil pemilinan Tahun 2012 diwilayah Kabupaten Karawang periode Tahun 20122018, sepanjangmengenai pengangkatan Sdr.

Menyatakan batal Surat Keputusan Tergugat Nomor 141.1/Kep.861Huk/2012 tanggal 13 Desember 2012 tentang Pengesahan PemberhentianHalaman 14 dari 27 halaman.

Bahwa pada tanggal 4 Mei 2019, BPD Depok menetapkanKeputusan BPD Depok Nomor: 141.1/10/KEPBPD/2019 tentangPembentukan Panitia Pemilinan Kepala Desa Desa Depok KecamatanKandeman Kabupaten4. Bahwa pada tanggal 23 Juli 2019, Panitia Pilkades mengadakanBimtek Petugas Pemutahiran Data Pemilin berdasarkan SuratUndangan Nomor: 141.1/06/PAN/2019 tertanggal 20 Juli 2019;5.

Halaman 36 dari 142 Halamanberdasarkan Surat Undangan Nomor: 141.1/10/PAN/IX/2019tertanggal 7 September15. Bahwa pada tanggal 12 September 2019, Panitia Pilkadesmengadakan rapat penetapan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb)berdasarkan Surat Undangan Nomor: 141.1/09/PAN/IX/2019tertanggal 11 September16.

Bahwa pada tanggal 17 September 2019 Panitia Pilkadesmengadakan rapat penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) berdasarkanSurat Undangan Nomor: 141.1/10/PAN/IX/2019 tertanggal 16 September25. Bahwa pada tanggal 17 September 2019 Panitia Pilkadesmenetapkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang tertuang dalam KeputusanPanitia Pilkades Depok Nomor: 141.1/14/KEPPAN/2019 tentangPenetapan Daftar Pemilih Tetap26. Bahwa pada tanggal 29 September 2019, Panitia PilkadesPutusan No.16/G/2020/PTUN.Smg.

Halaman 38 dari 142 Halamanmengadakan Rapat Pemungutan dan Penghitungan Suara berdasarkanSurat Undangan Nomor: 141.1/25/PAN tertanggal 28 September 2019.Dengan hasil tertuanga. Berita Acara Pelaksanaan Kegiatan Sebelum Pemungutan Suaratanggal 29 September 2019;b. Berita Acara Pemungutan Suara Nomor: 141.1/30/BAPAN/2019tanggal 29 September 2019; dan;C.

Bahwa pada tanggal 30 September 2019, Panitia Pilkadesmelaporkan Hasil Pemilihan Kepala Desa Depok Kecamatan KandemanKabupaten Batang kepada Ketua BPD Desa Depok, dengan SuratNomor:141.1/32/PAN; 2229222 n one nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn30. Bahwa pada tanggal 30 September 2019, BPD Desa Depokmengadakan rapat membahas laporan hasil penetapan Kepala Desaterpilin Desa Depok Kecamatan Kandeman Tahun 2019, dengan SuratNomor: 141.1/06/BPD; 772222 2 22 nnn none31.

Obyek Sengketa :Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Kampung Besar Nomor : 141.1/Kep 027Pan.Pilkades/Ds.KB/2015, tanggal 15 April 2015 tentangPENETAPAN CALON KEPALA DESA KAMPUNG BESAR YANGBERHAK DIPILIH; ll.

DesaKampung Besar Kecamatan Teluknaga Kabupaten Tangerang, dantidak boleh diwakili; Bahwa pada tanggal 08 April 2015, penggugat mendapatkan hasilKeputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Kampung Besar KecamatanTeluknaga Kabupaten Tangerang dengan nomor : 141.1/Kep.017Pan.Pilkades/Ds.KB/2015 tentang Bakal Calon Kepala Desa KampungBesar Yang Berhak Mengikuti Seleksi Bakal Calon Melalui Test TertulisKemampuan Dasar dengan meluluskan ke enam peserta pendaftarBakal Calon Kepala Desa Kampung Besar Kecamatan

Bahwa Penggugat telah melaporkan penyalahgunaan wewenangterhadap Tergugat atas ditetapkannya Keputusan Panitia PemilihanKepala Desa Kampung Besar Kecamatan Teluknaga KabupatenTangerang dengan nomor : 141.1/Kep.017Pan.Pilkades/Ds.KB/2015tentang Bakal Calon Kepala Desa Kampung Besar Yang BerhakMengikuti Seleksi Bakal Calon Melalui Test Tertulis KemampuanDasar dengan memiliki dasar fakta yang tidak relefan kepada TimPengawas Pemilihan Kepala Desa Kampung Besar KecamatanTeluknaga Kabupaten Tangerang

Petitum/Tuntutan :Dalam Pokok Perkara Sengketa. 1.2.Mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya; Menyatakan batal atau tidak sahnya Surat Keputusan PanitiaPemilihan Kepala Desa Kampung Besar Nomor : 141.1/Kep 027Pan.Pilkades/ Ds.KB/2015, tanggal 15 April 2015 tentang PENETAPANCALON KEPALA DESA KAMPUNG BESAR YANG BERHAK DIPILIH;Mewajibkan Tergugat, untuk mencabut Keputusan Panitia PemilihanKepala Desa Kampung Besar Nomor : 141.1/Kep 027Pan.Pilkades/Ds.KB/2015, tanggal 15 April 2015 tentang PENETAPAN

CALONKEPALA DESA KAMPUNG BESAR YANG BERHAK DIPILIH; Menghukum Tergugat membayar biaya perkara; Halaman 11 dari 16 halaman, Putusan No. 12/G/2015/PTUNSRGTENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYAMenimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalahsebagaimana yang telah diuraikan dalam duduknya sengketa tersebut diatas; Menimbang, bahwa yang menjadi Obyek Sengketa dalam perkara iniadalah Keputusan Panitia Pemilinan Kepala Desa nomor 141.1/Kep 027Pan.Pilkades/Ds.KB/2015 tanggal 15 April 2015 tentang Penetapan

dan surat surat lainnya yang bersangkutanCengan Serigketal IN 5 sess tenet neem meneameTENTANG DUDUK SENGKETAMenimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi TataUsaha Negara Surabaya mengambil alin dan menerima keadaanmengenai duduk sengketa sebagaimana tercantum dalam putusanPengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 18/ G/ 2014 /PTUN .SBY.tanggal 21 Mei 2014 yang amarnya sebagai berikut;1.2.Mengabulkan gugatan Para Penggugat sebagian ;Menyatakan batal Surat Keputusan Bupati Pasuruan Nomor :141.1

/46/HK/424.013/2014 tentang pengesahan Calon KepalaDesa Krengih, Kecamatan Rembang, Kabupaten Pasuruanatas nama PARISI ; Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Surat KeputusanBupati Pasuruan Nomor : 141.1/46/HK/424.013/2014 tentangpengesahan Calon Kepala Desa Krengih, KecamatanRembang, Kabupaten Pasuruan atas nama PARISI ; Menolak gugatan Para Penggugat selain dan selebihnya ; Menghukum Tergugat , Tergugat Il, dan Tergugat Ill untukmembayar biaya yang timbul dalam pemeriksaan perkara inisebesar Rp

Menguatkan / menyatakan sah Keputusan Tergugat Ill /Pembanding Nomor 141.1/46/HK/424.013/2014 tertanggal28 Januari 2014 tentang Pengesahan Calon Kepala DesaTerpilin sebagai Kepala Desa Krengih KecamatanRembang Kabupaten Pasuruan Periode 2014 2020 ; c.

danmeneliti berkas perkara dan suratsuratbukti yang diajukan Para Pihak dalamsengketaTENTANG DUDUKNYA SENGKETABahwa Penggugat dengan Surat Gugatannya tertanggal 9 Maret 2012 dan telahdidaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal 9Maret 2012 dengan Nomor Register Perkara: 25/G/2012/PTUNBDG dan telahdiperbaiki tanggal 28 Maret 2012 yang isi pokoknya sebagaiberikut :Bahwa,yang menjadi Objek Sengketa dalam hal perkara iniadalah :e Surat Keputusan Bupati Indramayu Nomor : 141.1

obyek sengketa a quo di atas merupakan Surat Keputusan Pejabat TataUsaha Negara yang bersifat konkret, individual dan final serta berakibat hukumyang merugikan Penggugat sesuai dengan ketentuan pasa angka 9 Undangundang nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas UndangUndangNo. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata UsahaBahwa pada tangal 7 Desember 2011, dilaksanakan Pemilihan Kuwu DesaLarangan Jambe, Kecamatan Kertasemaya Kabupaten Indramayu danberdasarkan Keputusan Bupati Indramayu Nomor : 141.1

ulang;e Bahwa bersumber dari dasar yang salah yaitu Berita Acara Hasil PenghitunganSuara Pemilihan Kuwu Desa Larangan Jambe Kecamatan KertasemayaKabupaten Indramayu dengan Nomor : 11/PANPILWU/XII/2011 yangdilakukan pada hari Rabu tanggal 7 Desember 2011, maka segala tindak lanjutdari hasil penghitungan tersebut seperti:1 Berita Acara Rapat Penetapan Kuwu Terpilih Desa Larangan JambeKecamatan Kertasemaya Kabupaten Indramayu yang dilakukan padatanggal 22 Desember2 Keputusan Bupati Indramayu Nomor : 141.1

Menyatakan Batal atau tidak sah Keputusan BUPATI INDRAMAYU Nomor :141.1/Kep.108Otdes/2012 tertanggal 8 Februari 2012 Tentang Pengesahan DanPengangkatan Calon Kuwu Terpilih Hasil Pemilihan Kuwu Secara Serentak DiKabupaten Indramayu Tahun 2011 Atas Nama3.

Memerintahkan kepada tergugat untuk mencabut Keputusan BUPATIINDRAMAYU Nomor : 141.1/Kep.108Otdes/2012 tertanggal 8 Februari 2012Tentang Pengesahan Dan Pengangkatan Calon Kuwu Terpilih Hasil PemilihanKuwu Secara Serentak Di Kabupaten Indramayu Tahun 2011 Atas Nama4. Memerintahkan Tergugat untuk melakukan pemilihan ulang Kuwu Desa LaranganJambe Kecamatan Kertasemaya KabupatenIndramayu; 5.

Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata UsahaNegara yang di terbitkan oleh TERGUGAT, berupa: Surat KeputusanBupati Jepara Nomor 141.1/494 Tahun 2018 tentang PengesahanPengangkatan Petinggi Terpilin Desa Telukwetan KecamatanWelahan Kabupaten Jepara tanggal 28 Desember 2018 ;3.

Mewajibkan TERGUGAT untuk mencabut Keputusan TataUsaha Negara yang di terbitkan oleh TERGUGAT, berupa:SuratKeputusan Bupati Jepara Nomor 141.1/494 Tahun 2018 tentangPengesahan Pengangkatan Petinggi Terpilin Desa TelukwetanKecamatan Welahan Kabupaten Jepara tanggal 28 Desember 2018Halaman 17 dari 51 halaman Putusan Nomor: 2/G/2019/PTUN.SMG4.

Bahwa apa yang dilakukan oleh Tergugat dengan menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara Berupa Keputusan Bupati JeparaNomor . 141.1/494 Tahun 2018 Tentang Pengesahan PengangkatanPetinggi Terpilih Desa Teluk Wetan Kecamatan Welahan KabupatenJepara sudah benar, tepat serta Memenuhi AsasAsas UmumPemerintahan Yang Baik khususnya Asas Kecermatan;b.

Bahwa yang menjadi objek Sengketa dalam perkara ini adalahSurat Keputusan Bupati Jepara Nomor : 141.1/494 Tahun 2018 TentangPengesahan Pengangkatan Petinggi Terpilin Desa Telukwetan KecamatanWelahan Kabupaten Jepara tanggal 28 Desember 2018; 5. Bahwa Keputusan Bupati Jepara Nomor : 141.1/494 Tahun 2018Tentang Pengesahan Pengangkatan Petinggi Terpilin Desa TelukwetanKecamatan Welahan Kabupaten Jepara tanggal 28 Desember 2018berdasarkan peraturan perundangundangan antaralain:a.

Menyatakan sah Surat Keputusan Bupati Jepara Nomor : 141.1/494Tahun 2018 Tentang Pengesahan Pengangkatan Petinggi Terpilin DesaTelukwetan Kecamatan Welahan Kabupaten Jepara tanggal 28 Desember2018 ; Halaman 27 dari 51 halaman Putusan Nomor: 2/G/2019/PTUN.SMG3.

DALAM PENUNDAAN :

• Menolak Permohonan Penundaan pelaksanaan surat keputusan obyek sengketa yang dimohonkan oleh Para Penggugat;

DALAM EKSEPSI :

• Menyatakan Eksepsi Tergugat Tidak Diterima Untuk Seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Batal Surat Keputusan Kuwu Gebang Kulon Nomor : 141.1/Kep.006

-Sekret/2020 tanggal 3 Februari 2020 Tentang Alih Tugas Jabatan Jabatan Perangkat Desa Gebang Kulon Kecamatan Gebang beserta lampirannya sepanjang atas nama Para Penggugat;

OBJEK GUGATAN;KEPUTUSAN KUWU GEBANG KULON NOMOR: 141.1/KEP.006.SEKRET/2020,Tanggal 3 Februari 2020 TENTANG ALIH TUGAS JABATAN PERANGKAT DESAGEBANG KULON KECAMATAN GEBANG.

Majelis Hakim yang memeriksa,memutus dan menyelesaikan sengketa a quo,memberikan putusan sebagaiberikut:DALAM PENUNDAAN :1.Mengabulkan permohonan penundaan KEPUTUSAN KUWU GEBANGKULON NOMOR: 141.1/KEP.006.SEKRET/2020, Tanggal 3 Februari 2020TENTANG ALIH TUGAS JABATAN PERANGKAT DESA GEBANG KULONKECAMATAN GEBANG ;Mewajibkan Tergugat untuk menunda tindaklanjut administrasi pelaksanaanKEPUTUSAN KUWU GEBANG KULON NOMOR: 141.1/KEP.006.SEKRET/2020, Tanggal 3 Februari 2020 TENTANG ALIH TUGAS JABATANPERANGKAT

ZAMRONI;Mewajibkan Tergugat mencabut KEPUTUSAN KUWU GEBANG KULONNOMOR: 141.1/KEP.006.SEKRET/2020, Tanggal 3 Februari 2020 TENTANGALIH TUGAS JABATAN PERANGKAT DESA GEBANG KULONKECAMATAN GEBANG. Dan Lampiran Keputusan Kuwu Gebang KulonNomor: 141.1/Kep.006.Sekret/2020, tanggal 3 Februari 2020 Tentang AlihTugas Jabatan Perangkat Desa Gebang Kulon kecamatan Gebang, khususHalaman 17 dari 63 Putusan Perkara Nomor : 34/G/2020/PTUN.BDGuntuk dan atas nama: Sdr. DINDIN FIRMANSYAH, SE., Sdr.

SEKDES) ( Foto copy sesuai dengan fotocopy );Fotocopy Keputusan Kuwu Gebang Kulon KecamatanGebang Kabupaten Cirebon Nomor : 141.1/010Kpts/Des/GK/I/2013 tanggal 18 Januari 2013 TentangPengangkatan Sdr. Dindin Firmansyah, SE.

ZAMRONI Sebagai Kepala Dusun 06 DesaGebang Kulon Kecamatan Gebang ( Fotocopy sesuaidengan fotocopy );Fotocopy Keputusan Kuwu Gebang Kulon KecamatanGebang Kabupaten Cirebon Nomor : 141.1/018Kpts/Des/GK/I/2013 tanggal 18 Januari 2013 TentangPengangkatan Sdr.

Dengan demikian Panitia Pelaksana Pencalonan dan Pemilihan PetinggiDesa Tulakan, Kecamatan Donorojo, Kabupaten Jepara No. 141.1/5/2013tertanggal 5 November 2013 tentang penetapan calon Petinggi terpilih DesaTulakan, Kecamatan Donorojo, Kabupaten Jepara dinyatakan tidak sahataubatal demi hukum 3 222202022 222 en nnn en nnn n een n ene nee een nee16.

Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Bupati Jepara Nomor :141.1/679/ Tahun 2013 tertanggal 5 Desember 2013 tentang pengesahanpengangkatan Petinggi Terpilih Desa Tulakan, Kecamatan Donorojo,Kabupaten Jepara atas nama H.M. Sutrisno, SH ;+=+3. Mewajibkan kepada Bupati Jepara untuk mencabut Surat Keputusan Nomor:141.1/679/ Tahun 2013 tertanggal 5 Desember 2013 tentang pengesahanpengangkatan Petinggi terpilih Desa Tulakan, KecamatanDonorojo, Kabupaten Jepara atas nama H.M. Sutrisno,4.

P22 : Surat Keputusan Panitia Pelaksana Pencalonan dan Pemilihan petinggiNomor 141.1/1 tahun 2013 tentang Tata Tertib pemilihan petinggitanggal 12 September 2013 ( Fotokopi dari fotokopi ) ; 23.

TUWInt5 : Surat Keputusan Panitia Pelaksana Pencalonan dan PemilihanPetinggi Desa Tulakan Nomor: 141.1/1 Tahun 2013 Tentang TataTertib Pemilihan Petinggi (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; 6. TIIInt6 : Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara tanggal 3November 2013 (Fotokopi sesuai dengan aslinya ); 7.

TUWInt7 : Surat Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Tulakan,Kecamatan Donorojo, Kabupaten Jepara, Nomor : 141.1/6/2013tanggal 5 November 2013, Perihal : Usulan Pelantikan PetinggiTerpilih ; ( fotokopi sesuai dengan aslinya); 8.

Surat Keputusan Tergugat Nomor 141.1/012Kep KuwuDes/III/2016tanggal 31 Maret 2016 tentang Pemberhentian Perangkat DesaGempol Tahun 2016 yang menyangkut nama dan Nomor urut dalamlampiran Surat Keputusan Nomor 141.1/012Kep KuwuDes/III/ 2016Tgl. 31 Maret 2016 yaitu : MUSTADI, tercatat Nomor urut 4 Jabatan Kaur Keuangan; BANI, tercatat Nomor urut 5 Jabatan Kaur Umum; NANDANG SUBANDI, tercatat Nomor urut 1 Jabatan KaurPemerintahan; PRANAHADI, tercatat Nomor urut 6 Jabatan Kadus : SUNOPO, tercatat Nomor

Surat Keputusan Tergugat Nomor 141.1/012Kep KuwuDes/III/2016Tanggal 31 Maret 2016 tentang Pemberhentian Perangkat DesaGempol tahun 2016 yang menyangkut nama dan Nomor urut dalamlampiran Surat Keputusan Nomor 141.1/012Kep KuwuDes/III/ 2016Tanggal 31 Maret 2016 yaitu: MUSTADI, tercatat Nomor urut 4 Jabatan Kaur Keuangan; BANI, tercatat Nomor urut 5 Jabatan Kaur Umum; NANDANG SUBANDI, tercatat Nomor urut 1 Jabatan KaurPemerintahan; PRANAHADI, tercatat Nomor urut 6 Jabatan Kadus : SUNOPO, tercatat Nomor

Bahwa atas dasar diatas Pemohon Peninjauan Kembali (dahuluTermohon Kasasi) mengeluarkan Surat keputusan Kuwu Gempol Nomor141.35/01Kep KuwuDes/IV/2016 tentang Pemberhentian TermohonPeninjauan Kembali (dahulu Pemohon Kasasi) sebagai Perangkat DesaGempol Kecamatan Gempol Kabupaten Cirebon tertanggal 14 April 2016dan Membatalkan Surat keputusan Kuwu desa Gempol nomor141.1/012Kep KuwuDes/III/2016 tanggal 31 Maret 2016 tentangPemberhentian Perangkat Desa Gempol dan Surat Keputusan Kuwu DesaGempol Nomor 141.1

Putusan Nomor 76 PK/TUN/2018Nomor 141.1/012Kep KuwuDes/III/2016 tanggal 31 Maret 2016 tentangPemberhentian Perangkat Desa Gempol yang sudah dicabut atau tidakberlaku:Bahwa Pemberhentian Para Termohon Peninjauan Kembalidituangkan dalam surat Keputusan Pemohon Peninjauan Kembali (dahuluTermohon Kasasi) dengan Surat Keputusan Kuwu Gempol Nomor141.35/01Kep KuwuDes/IV/2016 tanggal 14 April 2016;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurutMahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan

Bahwa Penerbitan Keputusan Bupati Pandeglang Nomor 141.1/Kep.367Huk/2015 tentang Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Di WilayahKecamatan Mekarjaya Kabupaten Pandeglang Periode Masa Jabatan20152021 baru dikeluarkan setelah Keberatan terkait hasil PerhitunganSuara Pemilinan kepala Desa sudah diselesaikan, dan dengan telahdikeluarkannnya Surat Nomor 141.1/1348BPMPd/2015 perihal Tanggapanatas keberatan hasil perselisihan pemilihan kepala desa di KabupatenPandeglang Tahun 2015 tertanggal 15 Juli 2015 yang

Sehingga dengan mendasarkan kepada laporan BadanPermusyawaratan Desa (BPD) Desa Kadubelang mengenai calon terpilihbeserta lampiran persyaratanpersyaratan yang disampaikan kepadaTergugat, dan setelah Tergugat menyelesaikan keberatan yang diajukanoleh Penggugat dengan disampaikannya surat dari Bupati PandeglangNomor : 141.1/13848BPMPD/2015 perihal tanggapan atas keberatan hasilperselisihan pemilinan Kepala Desa Kadubelang, Tergugat selanjutnyamengeluarkan Surat Keputusan Bupati Pandeglang Nomor 141.1

Menyatakan Keputusan Bupati Pandeglang Nomor 141.1/Kep.367Huk/2015 tentang Pengangkatan Kepala Desa Terpilin Di WilayahKecamatan Mekarjaya Kabupaten Pandeglang Periode Masa Jabatan20152021, sah menurut hukum;3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;Atau;4.

Bahwa Penerbitan Keputusan Bupati Pandeglang Nomor 141.1/Kep.367Huk/2015 tentang Pengangkatan Kepala Desa Terpilin Di WilayahKecamatan Mekarjaya Kabupaten PandeglangPeriode Masa Jabatan20152021 baru dikeluarkan setelah Keberatan terkait hasil PerhitunganSuara Pemilinan kepala Desa sudah diselesaikan, dan dengan telahdikeluarkannnya Surat Nomor 141.1/1348BPMPd/2015 perihal Tanggapanatas keberatan hasil perselisihan pemilihan kepala desa di KabupatenPandeglang Tahun 2015 tertanggal 15 Juli 2015 yang

Menyatakan Keputusan Bupati Pandeglang Nomor 141.1/Kep.367Huk/2015 tentang Pengangkatan Kepala Desa Terpilin Di WilayahKecamatan Mekarjaya Kabupaten Pandeglang Periode Masa Jabatan20152021, sah menurut hukum;3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;Atau4.