Surat Gubernur Kepala Daerah IstimewaAceh Nomor : 593.4/24886 tanggal 29September 1990 Hal PermohonanPencadangan Lahan.2 (dua)lembar14. Surat Menteri Pertanian Republik IndonesiaNomor : HK. 350 / E5.642 / 10.94 tanggal 14Oktober 1994 Perihal PerpanjanganPersetujuan Prinsip Usaha Perkebunanyang ke II Tahun III untuk Kelapa Sawit6.000 Ha di Kec. Darul Makmur Kab. AcehBarat Propinsi Daerah Istimewa Aceh.2 (dua)lembar15.

Agra ParaCitra.Surat Gubernur Kepala Daerah Istimewa AcehNomor : 593.4/24886 tanggal 29 September1990 Hal Permohonan Pencadangan Lahan.Surat Menteri Pertanian Republik IndonesiaNomor : HK. 350 / E5.642 / 10.94 tanggal 14Oktober 1994 Perihal PerpanjanganPersetujuan Prinsip Usaha Perkebunan yangke Il Tahun III untuk Kelapa Sawit 6.000 Ha diKec. Darul Makmur Kab.

Agra ParaCitra.Surat Gubernur Kepala Daerah Istimewa AcehNomor : 593.4/24886 tanggal 29 September1990 Hal Permohonan Pencadangan Lahan.Surat Menteri Pertanian Republik IndonesiaNomor : HK. 350 / E5.642 / 10.94 tanggal 14Oktober 1994 Perihal Perpanjangan PersetujuanPrinsip Usaha Perkebunan yang ke II Tahun Ill 11(sebelas)lembar8(delapan)lembar8(delapan)lembar34 (tigapuluhempat)lembar12 (duabelas)lembar3 (tiga)lembar4 (empat)lembar6 (enam)lembar5 (lima)lembar2 (dua)lembar2 (dua)lembar Halaman 22 dari

Agra Para Citra.5 (lima)lembar 13.Surat Gubernur Kepala Daerah IstimewaAceh Nomor : 593.4/24886 tanggal 29September 1990 Hal PermohonanPencadangan Lahan.2 (dua)lembar 14.Surat Menteri Pertanian Republik IndonesiaNomor : HK. 350 / E5.642 / 10.94 tanggal 14Oktober 1994 Perihal PerpanjanganPersetujuan Prinsip Usaha Perkebunanyang ke II Tahun III untuk Kelapa Sawit6.000 Ha di Kec. Darul Makmur Kab.

InvT.Il.Inv 21,T.Il.Inv 22,pembatalan SPH No. 593.4/106KISkj/02 tanggal 05 Nopember 2003 atasnama Sarimah binti Miun, (fotokopidari fotokopi).20, Fotokopi surattanda penerima laporan polisiolehSarimah binti Miun sebagai Pelapor,terhadap Marsal Marsik (penggugat)tentang tindak pidana pemalsuan suratNo.

Inv 19, sepengetahuansaksi surat pengakuan hak yangdibatalkan adalah Surat Pengakuan Hak No.593.4/106KI.Skj/02 tanggal 05 Nopember 2003 atas namaSarimah binti Miun.Bahwa, sepengetahuan saksi, ada penyerahan' uangpada waktu jual beli tersebut,tapi tidak tahu jumlah uangnya.Halim, yang menerangkanBahwa, saksi kenal dengan Sejak Penggugat mengurustanah Ny.

Syamsuri Hadi telahmencabut dan menyatakan BATAL suratnya No. 07/598/V/2002,tanggal 30 Maret 2002 tersebut dengan suratnya No.593.4/06/Ag.tanggal 08 Juni 2004.Tentang dalil Penggugat yang mengatakan telah membeli seluruh luastanah SHM No. 34/Pahlawan Setia dan menjadi" Pemilik atas tanahtersebut.Tanggapan Tergugatll:a)Bahwa sebagaimana diuraijelaskan diatas, bahwa dasar yangdipergunakan Pengugat mengatakan objek tanah SHMNo.34/Pahlawan Setia atas nama Main bin Milih telah dibeliPENGGUGAT, hanyalah

Syamsuri Hadi sendiri dengan suratnya No.593.4/06/Ag. tanggal 08 Juni 2004.Bahwa Warkah peralihan hak atas tanah yang dipergunakanPenggugat mengajukan Permohonan Konversi untuk SertipikatHak Guna Bangunan No. 100/Setia Asih atas nama PT.

Penggugat Angka No. 11sampai Angka No. 17 sudah sangat jelas diuraikan padaHalaman 4 dan 5,yang intinya menjelaskan :Halaman 43 dari 91 halaman PUTUSAN Nomor 302/Pdt.G/2015/PN Bks Bahwa Surat Kepala Kantor Pertanahan Nomor: 630.1454052002 tanggal 23 Mei 2002 dibuat berdasarkanSurat Kepala Desa Setia Asih No. 07/598/V/2005 tanggal30 Maret 2002, sedangkan Surat Kepala Desa Setia AsihNo.07/598/V/2015 tanggal 30 Maret 2002 tersebutSUDAH DICABUT dan DIBATALKAN melalui surat KepalaDesa Setia Asih No. 593.4

telah melakukanPerbuatan Melawan Hukum, maka TERGUGATII akanmenjelaskan hal yang sesungguhnya secara objektif,sebagaimana diuraiterangkan dibawah ini:** Bahwa sebagaimana telah diuraijelaskan TERGUGATIIdimuka, bahwa: Surat TERGUGATIII No. 630.145405.2002 tanggal 23 Mei2002 dibuat berdasarkan Surat Kepala Desa Nomor :07/598/V/2002 tanggal 30 Maret 2002.Sedangkan Surat Kepala Desa Nomor: 07/598/V/2002tanggal 30 Maret 2002 tersebut telah dicabut dan dibatalkandengan Surat Kepala Desa Setia Asih No. 593.4

Group ) sebagai Tergugat dan Tergugat Il dalam Perkara PerdataRegister No. 237 /PDT.G/2012/PN.BK pada Pengadilan Negeri Bekasitertanggal 5 Desember 2012, yang dibuat oleh Kuasa HukumnyaAtmajaya Salim.SH dkk dari Kanrot advokat Legal Konsultant AtmajayaSalim & Co. ( bukti T.l9 ).10.Surat Kepala Desa Setia Asih No.593.4/06/Ag, tanggal 6 Juni 2004Perihal Permasalahan tanah SHM No. 120 an Main bin Milih yangditujukan kepada Kepala Kantor BPN Kab. Bekasi. ( bukti T.II10).11.

Smardhana Mirsinal), yang perolehan tanahnya didapat dari PemerintahDaerah Provinsi Maluku sesuai keputusan Nomor : 593.4/SK/149/93 tentangPenyerahan Pemanfaatan Tanah milik/dikuasai Pemda Tk. Maluku kepadaCV. Smaradhana untuk dijadikan sebagai lokasi Pembangunan PompaMinyak Baru, tanggal 12 Mei 1993.Bahwa tanah tersebut tetap terdaftarsebagai aset / kekayaan Pemda Tk.l, Pihak Ir. Oemar Taher sebagaiDirektur PT.

Intervensi2 Foto copy sesuai denganasli ;Surat Keputusan Nomor:593.4/SK/149/93 tanggal 12 Mei 1993 TentangPenyerahan Pemanfaatan Tanah Milik/Dikuasai PemdaTk. Maluku Kepada CV. Smaradhana Untuk DijadikanSebagai Lokasi Pembangunan Pompa Minyak Baru; Bukti T.Il.Intervensi3Foto copy sesuai denganasli ;Surat PerjanjianPemanfaatan dan Penggunaan Tanah Milik PemerintahDaerah Tkt.!

Nasional (BPN) Kabupaten Nunukan sebagaimana Surat nomor:10/NJL//2002 tanggal 07 Januari 2002 yang kemudian permohonan Hak GunaUsaha (HGU) tersebut diteruskan oleh Kepala Badan Pertanahan (BPN)Kabupaten Nunukan kepada Kepala Dinas Kehutanan dan PerkebunanKabupaten Nunukan sebagaimana Surat nomor : 500/18/DP11/2003 tanggal 04Maret 2003 yang selanjutnya olch Kepala Dinas Kehutanan dan PerkebunanKabupaten Nunukan diteruskan kembali kepada Kepala Badan PertanahanKabupaten Nunukan sebagamana Surat nomor 593.4

Surat Bupati KDH TK.ll deli Serdang Nomor : 594 / 593.4 / 1985,tanggal 04 Februari 1985 perihal pembatalan Surat KeleranganTanah yang dikeluarkan oleh Camat Percut Sei Tuan ;2. Surat Camat Percut Sei Tuan Nomor : 593.4 / 1650, tanggal 12 Juli1985 perihal pembatalan Surat Kelerangan Tanah yangdikeluarkan Camat Percut Sei Tuan ;3. Surat Bupati Deli Serdang Nomor : 593 / 2096, tanggal 25 April2001 perihal larangan penerbitan Surat Keterangan Tanah ;4.

Fotocopy Surat Nomor : 696/KJA/V2008, tanggal 18 Februari 2008, perihalmohon diberi penjelasan, bukti ini telah dinazegel dan dilegalisir disesuaikandengan aslinya diberi tanda :T1 ;Fotocopy Surat Camat Percut Sei Tuan Nomor : 590278 tanggal 21 Februari2008, perihal mohon diberi penjelasan, bukti in telan dinazegel dan dilegaiisirdisesuaikan dengan aslinya diberi tanda :I2 ;Fotocopy Surat Bupati Kepala Daerah Tingakatll Deli Serdang Nomor :954/593.4/85, tanggal 04 Februari 1985, perihal Pembatasan

SK tanah yangdikeluarkan Camat Percut Sei Tuan, bukit ini telan dinazegel dan selaniutnyadiberi tanda :T2Fotocopy Surat Camat Percut Sei Tuan Nomor : 593.4/1650, tanggal 12 Jui1985, perihal Pembatasan SK tanah yang dikeluarkan Camat Percut Sei Tuan,bukti ini telan dinazegel dan selanjutnya diberi tanda :14 ;Fotocopy Surat Bupati deli Serdang Nomor : 593/2096 tanggal 25 April 2001,perihal larangan penerbitan Surat Keterangan tanah, bukti in telah dinazegeldan dilegalisir disesuaikan dengan aslinya

II Deli Serdang Nomor : 594/593.4/1985, tanggal 04Februari1985 Perihal : Pembatalan Surat Keterangan Tanah yangdikeluarkan oleh Camat Percut Sei Tuan (Vide : Bukti T II Int. = 3).2. Surat Camat Percut Sei Tuan Nomor : 593.4/1650, tanggal 12 Juli 1985Perihal : Pembatalan Surat Keterangan Tanah yang dikeluarkan Camat PercutSei Tuan (Vide : Bukti T II Int. =4).3.

sengketa ini, yaitu sebagai berikut: 1 T.1 =: Foto copy Buku Tanah Hak Milik Nomor : 4435/1999 atas namaHarianto Setiawan, tanggal 5 Mei 1999 Kelurahan Sukajadi KecamatanTalang Kelapa Kabupaten Musi Banyuasin (dahulu) sekarang KabupatenBanyuasin; 2 T2 : Foto copy Surat Keputusan Kepala Kantor PertanahanKabupaten Musi Banyuasin Nomor : 04/HM.1/BPN2609/1999, tanggal 4Mei 1999 atas nama Harianto Setiawan (foto copy sesuai dengan aslinya);3 T.3 : Foto copy Surat Keterangan tanggal 20 Maret 1998 Nomor :593.4

Suherman Maksum dari ZainalAbidin, S.H ke Harianto Setiawan (foto copy sesuai dengan aslinya); T.6 : Foto copy Syrat Pengakuan Hak tanggal 19 September 1997,didaftarkan di Kantor Lurah Sukajadi tanggal 24 September 1997Nomor :593.4/67/KL/SKJ/TX/97 dan didaftarkan di Kantor Camat TalangKelapa tanggal 25 September 1997 Nomor : 593/507/TK/IX/97 atas namaZainal Abidin, S.H (foto copy sesuai dengan aslinya);dato Foto copy Surat Keterangan tanggal 23 Nopember 1986Nomor : AG.120/226/X1/86 dari Kepala Desa

Suherman Maksum selakuCamat Talang Kelapa Kabupaten Dati II Muba, antara Zainal Abidin denganHarianto Setiawan/Tergugat II Intervensi atas tanah objek sengketa (foto copysesuai dengan aslinya);TI Int.8 : Foto copy Surat Keterangan Nomor : 593.4/04/KLSKJ/IH/98, yang ditandatangani oleh Lurah Sukajadi pada tanggal 20 Maret 1998dan menerangkan bahwa nama Harianto Setiawan umur 39 tahun pekerjaanwiraswasta beralamat di Komp.

Surat Gubernur Kepala daerah Istimewa Aceh Nomor 593.4/1555Banda Aceh, 27 Januari 1998 M/ 28 Ramadhan 1418, Hal:Larangan Pemberian Izin Membuka Tanah;11.Surat Bupati Kepala daerah Tingkat II Aceh Timur, Nomor 3033/593.4 Langsa, 25 April 1998 M/28 Zulhijjah 1418 H, perihal:Larangan Pemberian Izin Membuka Tanah;12.Peraturan Pemerintah RI Nomor 40 Tahun 1996 tanggal 17 Juni1996 Tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan HakPakai atas Tanah, Pasal 1, 2, 4, 6, 7;13.Peraturan Menteri Agraria/Kepala

Nasional (BPN) Kabupaten Nunukan sebagaimana Surat nomor:10/NJL//2002 tanggal 07 Januari 2002 yang kemudian permohonan Hak GunaUsaha (HGU) tersebut diteruskan oleh Kepala Badan Pertanahan (BPN)Kabupaten Nunukan kepada Kepala Dinas Kehutanan dan PerkebunanKabupaten Nunukan sebagaimana Surat nomor : 500/18/DP11/2003 tanggal 04Maret 2003 yang selanjutnya olch Kepala Dinas Kehutanan dan PerkebunanKabupaten Nunukan diteruskan kembali kepada Kepala Badan PertanahanKabupaten Nunukan sebagamana Surat nomor 593.4

sengketa ini, yaitu sebagai berikut: 1 T.1 : Foto copy Buku Tanah Hak Milik Nomor : 4435/1999 atas namaHarianto Setiawan, tanggal 5 Mei 1999 Kelurahan Sukajadi KecamatanTalang Kelapa Kabupaten Musi Banyuasin (dahulu) sekarang Kabupaten Banyuasin;T.2 : Foto copy Surat Keputusan Kepala Kantor PertanahanKabupaten Musi Banyuasin Nomor : 04/HM.1/BPN2609/1999, tanggal 4Mei 1999 atas nama Harianto Setiawan (foto copy sesuai dengan aslinya);T.3 : Foto copy Surat Keterangan tanggal 20 Maret 1998 Nomor :593.4

Suherman Maksum dari ZainalAbidin, S.H ke Harianto Setiawan (foto copy sesuai dengan aslinya); T6 : Foto copy Syrat Pengakuan Hak tanggal 19 September 1997,didaftarkan di Kantor Lurah Sukajadi tanggal 24 September 1997Nomor :593.4/67/KL/SKJ/IX/97 dan didaftarkan di Kantor Camat TalangKelapa tanggal 25 September 1997 Nomor : 593/507/TK/IX/97 atas namaZainal Abidin, S.H (foto copy sesuai dengan aslinya); Halaman 17 dari 70 Putusan Perkara No. 52/G/2011/PTUNPLG;Zz1011T.7 : Foto copy Surat Keterangan

Suherman Maksum selakuCamat Talang Kelapa Kabupaten Dati II Muba, antara Zainal Abidin denganHarianto Setiawan/Tergugat II Intervensi atas tanah objek sengketa (foto copysesuai dengan aslinya);TI Int.8 : Foto copy Surat Keterangan Nomor : 593.4/04/KLSKJ/II1/98, yang ditandatangani oleh Lurah Sukajadi pada tanggal 20 Maret 1998dan menerangkan bahwa nama Harianto Setiawan umur 39 tahun pekerjaanwiraswasta beralamat di Komp.

merupakan hasil rekomendasi dari TPTGAIX,bersih dari garapan yang dilindungi UndangUndangsebagaimana dimaksud dalam UndangUndang Darurat No.8 Tahun 1954 jo UndangUndang No. 1 Tahun 1956 ;Halaman 26 Putusan Nomor 358/PDT/2017/PT MDN11.Pada tahun 1997 PTPN Il mengajukan permohonanperpanjangan HGU atas tanah yang terletak di KabupatenDeli Serdang, Kabupaten Langkat, dan Kota Binjai, karenabanyaknya tuntutan/garapan rakyat atas areal perkebunantersebut Gubernur Sumatera Utara menerbitkan KeputusanNomor 593.4

Nomor 593.4/2060/K/Tahun 2000 tanggal 17 Mei 2000yang membentuk Panitia Penyelesaian Perpanjangan HGUPTPN Il dan Penyelesaian Masalah Tuntutan/GarapanRakyat atas areal PTPN II yang disebut juga Panitia B Plus.Adapun tugas Panitia B Plus antara lain : Menginventarisasi semua masalah dan atau tuntutanrakyat terhadap areal PT.

Para Penggugat Intervensi tanpa dapatmenerangkan status kepemilikan objek perkara tersebut sehinggaketerangan saksisaksi tersebut tidak dapat menyangkal dalilgugatan Para Penggugat yang dapat membuktikan kronologiskepemilikan tanah objek perkara yang diperoleh Para Penggugatberdasarkan bukti surat P5, P9 b yang identik dengan bukti P15 berupa fotocopy Surat Keputusan BPN Propinsi Sumatera Utara,Risalah Pemeriksaan Panitia Tanah B Plus yang dimaksud dalamkeputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor : 593.4

Kemudian saksi Rina DwiAsfricani Handayani, SH memberikan Surat palsu yaitu suratketerangan waris kepada saksi Suminten dengan maksud supayasurat keterangan waris tersebut yang diperuntukkan sebagai buktidaripada sesuatu hal yaitu sebagai bukti kepada saksi Sri Sujatmi, SEselaku lurah Jajar untuk pengesahan persyaratan dalam pembuatanSurat keterangan Waris (SKW) setelah ditandatangani oleh LurahHalaman 4 dari 36 Putusan Nomor 13/Pid.B/2020/PN SktJajar Sri Sujatmi, SE,MM dengan Nomor : 593.4/07/V/

Kemudiansaksi Rina Dwi Asfricani Handayani, SH memberikan Surat palsu yaitusurat keterangan waris kepada saksi Suminten dengan maksud supayasurat keterangan waris tersebut yang diperuntukkan sebagai buktidaripada sesuatu hal yaitu sebagai bukti kepada saksi Sri Sujatmi, SEselaku lurah Jajar untuk pengesahan persyaratan dalam pembuatanSurat keterangan Waris (SKW) setelah ditandatangani oleh Lurah Jajar SriSujatmi, SE,MM dengan Nomor : 593.4/07/V/2016 tanggal 24 Mei 2016Halaman 27 dari 36 Putusan Nomor

Fotocopy Surat Keterangan Kepala Desa Nomor 593.4/20/VII 1 / 2014tanggal 26 Agustus 2014 Blok Garut Desa Solokanjeruk 1535 Persil 79 S.II luaskurang lebih 1356 M2 diberi tanda T 5 ;Menimbang, bahwa pihak Tergugat dalam perkara ini tidak mengajukansaksi;Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat telah mengajukanKesimpulan tertanggal 11 Desember 2014 dan Tergugat mengajukanKesimpulan tertanggal 18 Desember 2014 ;Menimbang, bahwa setelah mengajukan Kesimpulan tersebut, para pihakmenyatakan tidak akan mengajukan

Agra Para Citra.Surat Gubernur Kepala DaerahIstimewa Aceh Nomor : 593.4/24886tanggal 29 September 1990 HalPermohonan Pencadangan Lahan.Surat Menteri Pertanian RepublikIndonesia Nomor : HK.350/E5.642/10.94 tanggal 14 Oktober 1994 perihalPerpanjangan Persetujuan PrinsipUsaha Perkebunan yang ke II Tahun Illuntuk Kelapa Sawit 6.000 Ha diKecamatan Darul Makmur KabupatenAceh Barat Propinsi Daerah IstimewaAceh.Surat Menteri Kehutanan Nomor : 152/KptsI1/1996 tentang PelepasanSebagian Kawasan Hutan DariKelompok

Sabah Pratama Nomor : 593.4/485/Kel.Dlm/III/2008 Tanggal 2 Maret 2008 2 (dua) lembar.

Sabah Pratama Nomor:593.4/485/Kel.DIm/III/2008 Tanggal 2 Maret 2008 2 (dua) lembar;Surat Keterangan Domisili atas nama Segaf Ahli Baweres Nomor:593.4/485/Kel.DIm/III/2008 Tanggal 27 Maret 2008 1 (satu) lembar;SPT Masa PPN Januari 2011 beserta 1 SSP 4 (empat) lembar;SPT Masa PPN Februari 2011 beserta 1 SSP 4 (empat) lembar;SPT Masa PPN Maret 2011 beserta 1 SSP 4 (empat) lembar;SPT Masa PPN April 2011 beserta 2 Faktur Pajak dan 1 SSP 8(delapan) lembar;SPT Masa PPN Mei 2011 beserta 2 Faktur Pajak dan

Sabah Pratama Nomor : 593.4/485/Kel.DIm/III/2008 Tanggal 2Maret 2008 2 ( dua) lembar;80. Surat Keterangan Domisiliatas nama Segaf Ahli Baweres Nomor : 593.4/485/Kel.DIm/III/2008 Tanggal27 Maret 2008 1 (satu) lembar;81. SPT Masa PPN Januari2011 beserta 1 SSP 4 (empat) lembar;82. SPT Masa PPN Februari2011 beserta 1 SSP 4 (empat) lembar;83. SPT Masa PPN Maret2011 beserta 1 SSP 4( empat) lembar;84. SPT Masa PPN April2011 beserta 2 Faktur Pajak dan 1 SSP 8 ( delapan) lembar;85.

Sabah Pratama Nomor:593.4/485/Kel.DIm/III/2008 Tanggal 2 Maret 2008 2 (dua) lembar;80. Surat Keterangan Domisili atas nama Segaf Ahli Baweres Nomor:593.4/485/Kel.DIm/III/2008 Tanggal 27 Maret 2008 1 (Satu) lembar;81. SPT Masa PPN Januari 2011 beserta 1 SSP 4 (empat) lembar;Halaman 151 dari 165 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2019/PN Sbw82. SPT Masa PPN Februari 2011 beserta 1 SSP 4 (empat) lembar;83. SPT Masa PPN Maret 2011 beserta 1 SSP 4 (empat) lembar;84.

Sabah Pratama Nomor:593.4/485/Kel.DIm/III/2008 Tanggal 2 Maret 2008 2 (dua) lembar;80)Surat Keterangan Domisili atas nama Segaf Ahli Baweres Nomor:593.4/485/Kel.DIm/III/2008 Tanggal 27 Maret 2008 1 (satu) lembar;81)SPT Masa PPN Januari 2011 beserta 1 SSP 4 (empat) lembar;82)SPT Masa PPN Februari 2011 beserta 1 SSP 4 (empat) lembar;83)SPT Masa PPN Maret 2011 beserta 1 SSP 4 (empat) lembar;84)SPT Masa PPN April 2011 beserta 2 Faktur Pajak dan 1 SSP 8 (delapan)lembar;85)SPT Masa PPN Mei 2011 beserta

Bahwa hal ini bersesuaian dengan Surat Bupati Bogor kepada Kepala BadanPertanahan Nasional tanggal 13 Juli 2004, Nomor : 593.4 / 135 Pem.Um,yang secara tegas menyatakan :Pemerintah Kabupaten Bogor pada prinsipnya tidak berkeberatan kepada PTBuana Estate dapat diberikan perpanjangan masa berlaku HGU seluas +455.05 Ha. sesuai ketentuan perundangundangan yang berlaku.Sedangkan areal yang dikuasal / digarap masyarakat seluas + 250 Ha.

hukum baik secaraperdata maupun pidana yang telah dan sedang diproses di KepolisianResort Bogor dengan Laporan Pol No.: LP/B/356/VIII/2020/JBR/RES BGRtanggal 7 Agustus 2020, dan karenanya haruslah ditolak (T12).Halaman 20 dari 60 Putusan Perdata Gugatan Nomor 297/Pdt.G/2020/PN Cbi10.11.12.Bahwa terhadap dalil Penggugat halaman 10 dan 11 point 12, 13 dan 14tidak perlu Tergugat tanggapi karena hal itu menurut pendapat Penggugatsendiri dan mengadaada, sedangkan mengenai adanya Surat BupatiBogor No.593.4

B/1042/X/2016 dari KapolresBogor kepada Erwin Mercelius Silalahi, prihalPemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan ;Foto Copy Surat Tanda Terima Laporan No.LP/B/356/2020/JBR/RES BGR, tertanggal /7Agustus 2020 ;Foto Copy Surat No. 593.4/135Pem.Um, tanggal13. Juli 2014 dari BPN Nasional PrihalRekomendasi Pemberian Perpanjangan masaberlaku HGU PT. Buana Estate ;Foto Copy surat No.

SYAIBANI AZWARI ;Bahwa terhadap tanah tersebut diatas oleh Para Penggugat padatanggal 12 Desember 2012 sampai dengan 19 Desember 2012 telahditingkatkan perawatannya dengan membuat parit gajah untukmemperjelas batasbatas tanah dengan para tetangga disaksikan olehkepala Desa Talang Buluh, tanpa ada sanggahan dari siapapun jugadan telah didaftarkan di Kantor Kepala Desa Talang Buluh padatanggal 21 Desember 2012 dengan No.593.4/403/DSTB/2012,sehingga sampai dengan sekarang tanah tersebut masih dalampenguasaan

2012tertanggal 11 Juli 2012 perihal : Langkah untuk Penyelesaian Kasus RumahSakit Haji Medan yang ditujukan Kepada Bapak Ketua KOMISI E DPRDProvinsi Sumatera Utara, vide bukti P19 ;Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat Sumatera Utara Nomor :20568/Sekr tertanggal 12 November 1982 perihal : Tanah seluas 300 Hayang akan dilepaskan Departemen Pertanian yang ditujukan KepadaMenteri Dalam Negeri Up Direktur Jenderal Agraria, vide bukti P 20a ;Petikan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat Sumatera UtaraNomor : 593.4

/239/K/TAHUN 1983 Tentang Penunjukan PeruntukanBeberapa Bidang Tanah Dari Areal Seluas + 200 HA, yang dikeluarkan dariHak Guna Usaha PTP IX Terletak di Medan Estate, Kecamatan Percut SeiTuan, Kabupaten Dati II Deli Serdang Provinsi Dati Sumatera Utaraditetapkan di Medan pada tanggal 8 Juni 1983, vide bukti P 20b ;Surat Pemerintah Provinsi Daerah Tingkat Sumatera Utara SekretariatWilayah/Daerah Nomor : 593.4/25556 tertanggal 12 Oktober 1984 perihal :Penerbitan Surat Keputusan (Sertifikat) Hak Pakai

BapakGubenur KDH TK SumBarat Cq Kepala Direktorat Agraria di Padangtanggal 5 Mei 1984, No : KA 593.4/1040/HGU1984, PerihalPermintaan Akta Tanah Eigendom Bly Bekas Erpacht, Pemohon KuasaPenggugat , Nasrul Nasir untuk melihat dan meminta foto copy aktatanah Eigendom Biy Weis, Tanah Bekas Erfacht Verponding No :Bukit berkicut No.172Bak V No.174Bukit Gompong No.7Bukit batu karak No.296Pintu rimbo No.64Surian No.74Bukit rimbang No.75Bahwa sampai saat ini hal tersebut tidak Para Penggugat1 pl of pe @ bPdapatkan