perusahaan No.41, yang dibuat dihadapan Notaris MadePuryatma, SH;2.2 Bahwa Penggugat dan Tergugat sebelumnya terikat perjanjian sewamnyewa hotel yang dikenal dengan Hotel Hanging Garden Ubud,Namun dalam perjalannya terjadi permasalahan dimana tergugattelah melakukan tindakan yaitu tidak melakukan pengolahan hotelHanging Garden Ubud dengan baiksehingga sebagaimana perjanjansewa di bawah tangan yang di buat dan ditandatangan di Bangkok,Thailand tanggal pada tanggal 30 April 2003.2.3 Bahwa proses pengambil alihan

Bahkan sengketa terjadinva pengambil alihan paksa operasional hotelUbud Hanging Gardens yang dikelola Tergugat oleh Pengqugat yang disertai tuntutan / gugatan ganti rugi yang diajukan Tergugat kepada Pengqugat akibat terjadinva pengambil alihan paksa Operasional Hotel Ubud Hanging Gardens oleh Penggugat tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan merupakan satu kesatuan dengan sengketa Perjanjian Pokok atau Perjanjian Induk yang saat ini sedang ditangani dan diperiksa Lembaga Arbitrase Singapore

Dpspengambil alihan paksa namanya kemudian dirubah oleh Penggugatmenjadi Hanging Gardens Ubud adalah para tamu yang telahmemesan hotel dan telah menginap di hotel melalui Tergugat pada saathotel masih dikelola Tergugat.

Dan itu adalah merupakan hak Tergugat.10.Bahwa sebaliknya jika saat itu, Penggugat tidak melakukan pengambil11.alihan paksa operasional hotel secara melawan hukum disaat hak sewaTergugat atas tanah dan bangunan hotel masih berlangsung, tentu sudahseharusnya keuntungan dari operasional hotel yang telah Tergugatbangun dengan kerja keras dan susah payah tersebut sampai saat inipengelolaannya masih dikelola Tergugat dan keuntungannya tentudinikmati Tergugat.

Dan kemudian mereka menyatakan pulabahwa perjanjian sewa dengan Penggugat telah dibatalkan .17.Kemudian perampasan operasional Ubud Hanging Gardens tersebutjuga disertai dengan pengusiran terhadap para manager dan37karyawan Penggugat yang mencoba mempertanyakan legalitas dandasar pengambil alihan / perampasan operasional hotel tersebut.18.Bahwa perbuatan tersebut telah pula Penggugat laporkan kepadapihak Kepolisian Polda Bali.

No. 1985 K/Pdt/2008sesudah meninggalnya ROEMINAH alias SIRUM pada tahun 1986 tersebutmengenai harta peninggalannya telah dengan sendirinya menurut hukummenjadi Hak Milik Penggugat ;Bahwa dengan demikian, maka mengenai pengambil alihan secarapaksa atas obyekobyek sengketa Hak Milik Penggugat yang telah dilakukanoleh para Tergugat untuk dibagi waris bersama dengan para Turut Tergugattersebut adalah jelasjelas sebagai perbuatan melawan hukum yangmenimbulkan kerugian bagi Penggugat ;Bahwa sehuhungan

aktaakta yang diterbikan kepada paraTergugat maupun para Turut Tergugat menjadi TIDAK SAH/BATAL dan TIDAKMEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM ;Bahwa berkaitan dengan hal tersebut, maka berdasarkan hukum selainpara Tergugat maupun para Turut Tergugat harus dihukum untuk menyerahkankembali atas obyekobyek sengketa pada angka 3.a, b dan c tersebut kepadaPenggugat, juga harus dihukum pula untuk membayar ganti rugi kepadaPenggugat dengan perincian sebagai berikut :e kerugian material :dari akibat tindakan pengambil alihan

secara paksa dan pembongkaran/pengosongan atas bangunan rumah induk dan bale maupun segala tanamanyang terdapat pada obyek sengketa pada posita angka 3.a., pengambil alihanobyek sengketa pada posita angka 3.0. dan 3.c. tersebut, Penggugat telahmengalami kerugian sebesar Rp. 200.000.000, (dua ratus juta rupiah) ;e kerugian immaterial :dari akibat tindakan pembongkaran/pengosongan serta pengambil alihan atasobyekobyek sengketa tersebut.

No. 1985 K/Pdt/2008Vi.VIL.VIII.Menyatakan pengambil alihan secara paksa atas obyekobyek sengketapada posita angka 3.a., b danc tersebut adalah sebagai perbuatan melawanhukum yang menimbulkan kerugian bagi Penggugat ;Menyatakan menurut hukum, bahwa segala bentuk penguasaan maupunperalihan hak milik Penggugat yang dilakukan oleh para Tergugat maupunpara Turut Tergugat tersebut adalah sebagai perbuatan melawan hukum.Sehingga sebagai akibatnya segala bentuk suratsurat/aktaakta yangditerbitkan berdasarkan

Hukumnya telahmengirimkan surat kepada Tergugat I dengan No. 06/SM/SP/I/2011 perihal mohonpenundaan pembayaran waktu Penyelesaian Kewajiban, namun tidak di tanggapi olehTergugat I, akan tetapi Tergugat I pada tanggal 25 Januari 2011 hanyalahmengirimkan surat pembatalan kerjasama secara sepihak sesuai dengan surat No.013/SU/KCK/1/2011 ( bukti P13 ) ;Bahwa selain itu, hanya dalam tenggang waktu 1 (satu) hari yaitu tanggal 26 januari2011, Tergugat I secara sepihak telah membuat Berita Acara Pengambil alihan

Dan telah melakukan penyegelan atas Plaza Nagari Pakubuwonoserta memerintahkan Penggugat dan penyewa penyewa yang lain untuk mengambil/memindahkan seluruh barangbarang inventaris miliknya yang berada dalam arealgedung Plaza Nagari Pakubuwono dalam jangka waktu 3 (tiga) hari terhitung sejaktanggal pelaksanaan pengambil alihan Fisik Gedung Plaza Nagari Pakubuwono ( BuktiP14) ;Bahwa atas pembatalan kerjasama sepihak serta Berita Acara pengambil alihanPengelolaan dan Fisik Bangunan Gedung Plaza Nagari

untuk membuatBarita acara pengambil alihan pengelolaan dan fisik Gedung Plaza Nagari Pakubuwonodi jalan kyai maja No.63 Kebayoran Baru Jakarta Selatan, yang dilakukan dalamtenggang waktu1 (satu) hari setelah pelaksanaan pengambilalihan fisik Plaza Nagari Pakubuwono a quo;45.

Pada tanggal 26 Januari 2011 diulaksanakan pengambil alihan fisik Plaza NagariPakubuwono ;b. Pada tanggal 2 Februari 2011,Tergugat I menerbitkan pengumuman tantang bataswaktu pengosongan ruang usaha (kios) Plaza Nagari Pakubuwono ;c.

Bahwa terminasi perjanjian a quo ditindaklanjuti Penggugat dalam Rekonpensi denganmelakukan pengambil alihan atau penguasaan kembali bangunan Plaza NagariPakubuwono pada tanggal 26 januari 2011, serta pengosongan ruangan gedung daripenghuni (penyewa) guna menghindari terjadi peristiwa merugikan akibat kondisi fisikstruktur gedung yang tidak layak pakai akibat dibengkalaikan Refungsionalisasinyaoleh Tergugat dalam Rekonpensi, untuk melakukan pengambil alihan danpengosongan gedung Plaza Nagari Pakubuwono

suratsurat yang bersangkutan, ParaPemohon dalam keberatannya memohon kepada Pengadilan NegeriMataram untuk memberikan putusan sebagai berikut:1.ZnMengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;Menyatakan hukum bahwa tanah sengketa dan bangunan di atasnyaadalah hak milik Penggugat;Menyatakan hukum bahwa Perbuatan Para Tergugat dan kroninya yangmenekan dan memaksa Penggugat 1 untuk mengakui perhitunganmereka dan seolaholah melakukan manipulasi dan menanda tanganikesepakatan, maupun perbuatan pengambil alihan

KonvensiDalam EksepsiMenolak eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;Dalam Pokok Perkara1.2.Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;Menyatakan hukum bahwa tanah sengketa seluas 3 (tiga) are danbangunan di atasnya yang terletak di Resort Gili Desa adalah hak milikPara Penggugat:;Menyatakan hukum bahwa perbuatan Para Tergugat dan kroninya yangmenekan dan memaksa Penggugat 1 untuk mengakui perhitunganmereka dan seolaholah melakukan manipulasi dan menanda tanganikesepakatan, maupun perbuatan pengambil alihan

Bahwa almarhum Karto taruno alias Singkir semasa hidupnya Tidak pernahmelakukan transaksi atas tanah sengketa dengan Pemerintah Desa Ngringo,sehingga jikalau benar terjadi pendakuan dan/atau pengambil alihan sebagiantanah sengketa menjadi tanah kas Desa adalah tidak sah dan melawan5.

1. Mengabulkan pemohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (RUSDIANSYAH BIN ALIHAN) untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon (LISNAWATY BINTI ASMAIL) di depan sidang Pengadilan Agama Tanah Grogot;
3. Menghukum Pemohon dan Termohon untuk mentaati dan melaksanakan seluruh isi yang terdapat di dalam Kesepakatan Perdamaian Sebagian Tuntutan Hukum yang telah disetujui Pemohon dan Termohon tertanggal 21 Maret 2023, yaitu

Bendahara : M.Noor Sembiring.Bahwa dalam perjalanannya,oleh segelintir oknum internal Yayasandikesankan seolaholah ada ketidak harmonisan antara sesama pendiri,hal ini dilanjutkan dengan diadakannya pertemuanpertemuan illegal yangdikesankan sebagai pertemuan para Pendiri Yayasan PerguruanJagakarsa(Yaperjasa) quod Non tidak pernah terjadi;Bahwa Upaya pengambil alihan sekolahsekolah dibawah naunganYAPERJASA oleh TERGUGAT adalah berawal dari penggantianBendahara Yaperjasa dari M.Noor Sembiring ke lis

Demikian pula dalil gugatan tentang hal pengambil alihan Yayasan yangdidirikan dengan Akta No.65 tanggal 19 April 1985 dibuat oleh dandihadapan notaris R. Sudibio Djojopranoto SH yang dalam gugatandiassumsikan sebagai bentuk perbuatan melawan hukum, juga tidakdijelaskan tentang objek mana yang dimaksudkan yang dilakukanpengambil alihan, apakah pengambil alihan terhadap kelembagaannya(institusi) ataukah aset, dan ataukah terhadap aktifitasnya.

Dalil gugatan Penggugat tersebut adalah mengadaada,dan karena itu Tergugat dan II menolak tegas.Adalah tidak benar sama sekali dalil gugatan Penggugat yang mengatakanpendirian Yayasan Assaidah dengan Akta No.1 tanggal 02 Agustus 2010dibuat dinadapan Soeparna Saeran SH, notaris di Jakarta yang kemudiandiubah menjadi nama Yaperjasa dengan Akta No.02 tanggal 12 Juli 2012diassumsikan sebagai suatu rekayasa pengambil alihan kedudukanPenggugat dalam Yayasan yang didirikan dengan Akta No.65 tanggal 19April

AHU. 7743.AH.01.05Tahun 2012 tanggal 5 Desember 2012Menimbang, bahwa atas eksepsi kewenangan absolut yang diajukan olehTergugat dan II serta Turut Tergugat dalam tanggapannya sebagaimanadalam repliknya Penggugat menyatakan pada pokoknya sebagai berikut :Bahwa pokok gugatan adalah telah terjadinya perbuatan melawan hukumyaitu upaya pengambil alihan sekolahsekolah dan kekayaan dan asetasetdibawah naungan YAPERJASA oleh Tergugat Bahwa Penggugat didalam petitum gugatan meminta Pengadilan NegeriJakarta

Selatan berwenang memeriksa perkara inCasu ;Menimbang, bahwa setelah memperhatikan dan mempelajari gugatanPenggugat, eksepsi kewenangan absolut dari Tergugat dan Il serta TurutTergugat dan tanggapan dari Penggugat atas eksepsi kewenangan absolutyang diajukan oleh Tergugat dan II serta Turut Tergugat tersebut diatas,maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pokok permasalahan dari gugatanPenggugat adalah tentang perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan olehTergugat dan Tergugat II yaitu pengambil alihan

DIWANGKARA HOLLIDAY VILLA BALI;Bahwa saksi setelah terakhir ke lokasi hotel yang di audit pada tahun2014, saksi tidak pernah lagi ke hotel tersebut dan tidak tahuperkembangan hotel saat ini;2.Saksi GUSTI AYU KM YANI TRISNA WULANBahwa dalam hal ini saki bekerja di Diwangkara Holiday Villa Balisebagai asisten oprasional Manager;Bahwa saksi kenal wisnu sebagai anak dari pemilik hotel Diwangkara;Bahwa dasar dari pengambil alihan hotel tersebut karena terkait izin yangtelah mati;Bahwa pengambil alihan

halaman Putusan Nomor 282/Pat/G/2015/PN DpsBahwa saksi tahu ada bangunan baru setelah saksi masuk sudah adadan sudah jadi dan saksi tidak tahu juga sudah izin atau belum;Saksi juga tidak tau mengenai adanya pihak ke 3 yang menyewa daridiwangkara holiday villa;Bahwa ditunjukan bukti foto bahwa memang dalam foto P.17 kotor;Bahwa dalam foto tersebut kondisi kotor;Bahwa sebelum mengambil alin ada suratsurat / somasi;Bahwa selama dalam 1 bulan pihak penggugat selalu datang kehotel,sebelum pengambil alihan

;Bahwa saksi tidak tahu mengenai ada peralihan dari pihak managemen;Bahwa Pada saat pengambil alihan ada aparat kepolisian di hoteltersebut;Bahwa pada saat pengambil alihan apa realisasi untuk karyawan, saksitidak tahu apakah ada realisasi, tetapi dari penggugat menawarkankontrak maka kami sepakat menolak,karena kami masih mempunyaikontrak dengan Malaysia;Bahwa untung hotel sekitar 5% , kita jual murah karena masih mencarinama,saya tidak tahu harga kontrak;Bahwa proses pengurusan hotel sudah dibayarkan

selama7tahun di diwangkara hotel village; Bahwa atasan saksi dari Malaysia; Bahwa selama saksi bekerja selama 7 tahun ada beberapabeberapakerusakan, dan ada beberapa perbaikan; Bahwa jika ada kerusakan di cek oleh kami dan pihak house keeping, jikakeruskan nya kecil dan resikonya kecil maka kami langsung tangani,tetapi kerusakanya parah banyak dan berisiko akan dibicarakan kemanagement, dan dihitung terlebin dahulu untuk perbaikan tersebut; Bahwa divisi saksi bekerja ada 3 orang; Bahwa pengambil alihan

sejak 27 Maret 2015, tetapi waktu itu saksi tidakada ditempat karna saksi dapat shift pagi, itu kejadian saat malam; Saksi dengar diambil alih oleh wisnu atau Penggugat; Bahwa pihak management diwangkara holiday vila juga melaporkan inike polda bali, saksi juga sebagai saksi di Polda;Hal 59 dari 91 halaman Putusan Nomor 282/Pat/G/2015/PN DpsBahwa pada waktu pengambil alihan saksi tidak ada tetapi besok paginyakita diajak meeting /diskusi pada jam makan siang yang mana kamiditawarkan kontrak untuk

Majelis hakim yang meriksa danmengadili perkara ini untuk secara tegas menyatakan sah menurut hukumproses pengambil alihan sementara kewenangan direksi berserta seluruhhak dan kewajibannya dalam rangka penyelamatan keberlangsunganperusahaan PT. Anugerah Tridaya Mandiri sesuai dengan maksud dantujuan didalam anggaran dasar PT.

Anugerah Tridaya Mandiri, mengingatdan memperhatikan Pasal 15 ayat 2 dan ayat 3 tentang Tugas dankewenangan Komisaris sebagaimana akta pendirian No. 12 tanggal 4Januari 2011,Selanjutnya untuk proses pengambil alihan kewenangan tersebut,Penggugat telah memberikan penegasan kepada Tergugat perihalpemberitahuan pengambil alihan sementara kewenangan direksi tersebutmelalui surat tanggal 16 September 2020 tentang keputusan pengambilalihan sementara kewenangan direksi PT.

Bahwa tekait dengan penjelasanpenjelasan diatas, Berkaitan denganpengambil alihan sementara kepada tergugat menjadi tidak masuk akalsehingga TIDAK SAH secara hukum dan hanya dilakukan dengansepihak.19.

Fotokopi Surat Edy Hartanto, SE kepada Deddy Hakim Lie tertanggal 17September 2020 perihal Pemberitahuan pengambil alihan sementarakewenangan direksi PT Anugerah Tridaya Mandiri. yang diberi tanda T.K4/P.R4;5. Fotokopi Hutang Supplier sampai dengan tanggal 25 Agustus 2020, yangdiberi tanda T.K5/P.R5;6. Fotokopi Rekapitulasi Rincian Pembayaran luran BPJS Ketenagakerjaanatas nama badan usaha Anugerah Tridaya Mandiri tertanggal 2 September2020, yang diberi tanda T.K6/P.R6;7.

Menyatakan sah pengambil alihan sementara kewenangan Direkturbeserta seluruh hak dan kewajibannya kepada Penggugat selakuKomisaris dan Wakil Manajemen PT. Anugerah Tridaya Mandiri untukmenyelamatkan perseroan dari kerugian yang lebih besar;4.

Menyatakan menurut hukumnya Perbuatan Tergugat tidakmenyerahkan uang hasil panen musim tahun 20062007 dantidak membayar uang pengoperalihan alihan lahan/kebunjeruk adalah melawan hukum yang merugikan Penggugat ;. Menyatakan menurut hukum bahwa Tergugat telah secara sah,meyakinkan dan terbukti adanya melakukan perbuatan melawanhukum pengelapan melalui putusan pidana Nomor: 149/Pid.B/010/ PN. Jr. di Pengadilan Negeri Jember yang mana padaAmar putusan tanggal 29 April 2010 ;.

Gugatan Para Penggugat Obscuur libel ;Menimbang, bahwa pada intinya Para Penggugat menggugattentang perbuatan Tergugat yang tidak menyerahkan uang hasilpanen jeruk musim tahun 20062007 dan Tergugat juga tidakmembayar uang pengoper alihan lahan kebun jeruk yang merugikanpihak Para Penggugat dan atas perbuatan Tergugat tersebut,Pengadilan Negeri Jember dalam perkara pidana atas nama terdakwaARIS WIDODO (Tergugat) telah menjatuhkan putusannya tertanggal29 April 2010, yang menyatakan terdakwa : ARIS

Menyatakan perbuatan Tergugat Konpensi tidak menyerahkanuang hasil panen jeruk musim panen tahun 20062007 dantidak membayar uang pengoper alihan lahan kebun jerukkepada Para Penggugat Konpensi adalah merupakan perbuatanmelawan hukum ;3.

Menyatakan menurut hukumnya Perbuatan Tergugat tidakmenyerahkan uang hasil panen musim tahun 20062007 dantidak membayar uang pengoperalihan alihan lahan/kebunjeruk adalah melawan hukum yang merugikan Penggugat ;17. Menyatakan menurut hukum bahwa Tergugat telah secarasah, meyakinkan dan terbukti adanya melakukanperbuatan melawan hukum pengelapan melalui putusanpidana Nomor: 149/Pid.B/ 0O10/ PN. Jr. di PengadilanNegeri Jember yang mana pada Amar putusan tanggal 29April 2010 ;Menyatakan18.

Bank Umum, dalam suatu hubungan hutangpiutang, dalam hal debitur (pihak yang berhutang) tidak memenuhi kewajibannyakepada kreditur (Bank, dalam hal ini adalah Pemohon Banding), Bank dapatmemperoleh aset baik dengan membeli sebagian atau seluruh agunan yang semuladijaminkan oleh debitur baik melalui pelelangan maupun di luar pelelanganberdasarkan penyerahan secara sukarela oleh pemilik agunan atau berdasarkankuasa untuk menjual di luar lelang dari pemilik agunan.bahwa pada saat terjadi pengambil alihan

didasarkan atas konsep kepemilikan,sehingga AYDA harus tetap dicatat oleh Bank meskipun penyelesaian AYDAdilakukan melalui Kuasa Menjual.bahwa menurut Pemohon Banding, terdapat perbedaan konsep akuntansi antaraagunan dengan persediaan sehingga dasar koreksi Terbanding tidak tepat karenaPemohon Banding bukan merupakan Pengusaha yang menjalankan bisnisperdagangan AYDA.bahwa di dalam persidangan Pemohon Banding menunjukkan jurnal pencatatansecara akuntansi AYDA antara lain sebagai berikut :Proses pengambil alihan

Dalam hal ini, pihak bankumum sebagai kreditur bukanlah sebagai pembeli sebenarnya.bahwa menurut Majelis, sesuai dengan ketentuanketentuan sebagaimana tersebutdi atas, pada dasamya Bank tidak diperbolehkan untuk memilikiagunan yang dibelinya dan secepatcepatnya harus menjualkembali agar hasil penjualan agunan dapat segera dimanfaatkanoleh bank.bahwa pengambil alihan agunan oleh Bank/kreditur (Pemohon Banding) adalahkarena pihak debitur (pihak yang berhutang) tidak memenuhi kewajibannya kepadakreditur

Bahwa tindakan pengambil alihan dan penguasaan ObyekSengketa tanah hak milik PENGGUGAT seluas +2.739 M2?

Menyatakan hukum bahwa perbuatan PARA TERGUGAT yangtelah melakukan pengambil alihan dan penguasaan tanah ObyekSengketa milik PENGGUGAT yang saat ini diatas tanah Obyek Sengketatelah berdiri bangunan Sekolah Dasar Inpres Ujuna dan Il, tanpa gantirugi adalah tidak berdasar hukum karena bertentangan dengan peraturanperundangundangan yang menyebabkan PENGGUGAT mengalamikerugian materiil dan in materiil:5.

Menyatakan hukum bahwa perbuatan Para Tergugat yang telahmelakukan pengambil alihan dan penguasaan tanah Obyek Sengketamilik Penggugat yang saat ini diatas tanah Obyek Sengketa telah berdiribangunan Sekolah Dasar Inpres Ujuna dan Il, tanpa ganti rugi adalahtidak berdasar hukum karena bertentangan dengan peraturanperundangundangan yang menyebabkan Penggugat mengalamikerugian materill;5.

Bahwa dengan telah ditanda tanganinya Perjanjian Pengikatan JualBeli tersebut dan serta telah disetujuinya Penggugatoleh Tergugat IVdalam pengambil alihan pembiayaan sebagaimana terdapat didalamSurat No.10/6223/DRS tertanggal 26 Nopember 2008, dan suratNo.11/0123/DRS tertanggal 07 Januari 2008, maka Penggugatmempunyai kewajiban untuk melakukan pembayaran kepadaTergugat IV, namun semua yang telah disepakati oleh Penggugatdengan TergugatIV tidak pernah dipenuhi oleh Penggugat, sehinggaHalaman 18Putusan

Apabila BSM dalam waktu seminggusejak kelengkapan data belum memberikan persetujuan makaPENGGUGAT akan mempergunakan kembali untuk keperluan modalkeya dan akan kami setorkan kembali setelah ada keputusan dariTERGUGAT IV.Skema pengambil alihan adalah :e Secara cash keras sebesar Rp. 55 milyar pada saat adanyapersetujuan dari TERGUGAT IV ataue Secara cicilanselama 6 bulan senilai Rp. 60 milyarsbb. : Sebesar 5 milyar dibayarkan pada saat adanya persetujuan dariTERGUGAT IV Sedangkan sisanya akan diangsur

ApabilaPENGGUGAT REKOPENSI dalam waktu seminggu sejak kelengkapan databelum memberikan persetujuan maka TERGUGAT REKOPENSI akanmempergunakan kembali untuk keperluan modal kerja dan akan kamisetorkan kembali setelah ada keputusan dari PENGGUGAT REKOPENSI.Skema pengambil alihan adalah :e Secara cash keras sebesar Rp. 55 milyar pada saat adanya persetujuandari PENGGUGAT REKOPENSI ataue Secara cicilan selama 6 bulan senilai Rp. 60 milyar sbb. : Sebesar 5 milyar dibayarkan pada saat adanya persetujuan

Bukti T.LI,II3berupa foto copy Pengikatan Jual beli Saham Nomor27 tanggal 25 Juli 2008 yang diperbuat dihadapan IlyasZaini Notaris/PPAT di Jakarta ;berupa foto copy Surat Persetujuan Pengambil alihanPembiayaan ( SP3) A.,.PT Sonomartani Sawita NamoraInternasional (SNI) Nomor : 10/6223/DRS tertanggal 26Nopember 2008 yang ditujukan kepada Tergugat I,Il , Illdan Penggugat; ;berupa foto copy Perubahan Surat PersetujuanPengambil alihan Pembiayaan (SP3) An.PTSonomartani Sawita Namora Internasional (SNI)

Sonomartani Sawita Namora Internasional dan surat Tergugat IVkepada Penggugat No. 11/0123/DRS tanggal 7 Januari 2009, perihalPerubahan Surat Persetujuan Pengambila alihan Pembiayaan Pabrik KelapaSawit PT.

KEWENANGANNYABahwa berdasarkan Pasal 52 huruf k UndangUndang No. 8 Tahun 1999tentang Perlindungan Konsumen jelas dinyatakan bahwa: Tugas danWewenang badan penyelesaian sengketa konsumen meliputi: memutuskandan menetapkan ada atau tidak adanya kerugian di pihak konsumen.Bahwa dalam Pasal 52 UndangUndang No. 8 Tahun 1999 tentangPerlindungan Konsumen sangat jelas bahwa BPSK Medan hanya bolehmemutus dan menetapkan ada atau tidak adanya kerugian dari pihakKonsumen, bukan memutus boleh atau tidaknya pengambil alihan

unitataupun memutus dan menetapkan hal lainnya yang tidak di perkenankan,karena jelas disebutkan dengan tegas bahwa Tugas dan Wewenang BPSKdalam Pasal 52 UU Perlindungan Konsumen adalah tidak untuk memutusataupun menetapkan boleh atau tidaknya pengambil alihan unit dan padafaktanya jelas diuraikan di dalam Putusan BPSK Medan selalu membahasmengenai boleh atau tidaknya pengambil alihan unit, denganmempertimbangkan tentang tidak adanya Surat Peringatan.

Februari 2018 (1 hariketerlambatan);Angsuran Ketujuh tertanggal 25 Maret 2018, namun barumelakukan pembayaran pada tanggal 24 April 2018 (30 hariketerlambatan);Angsuran Kedelapan tertanggal 25 April 2018 sudah tidakmelakukan pembayaran kembali sampai dengan unit jaminanfidusia di ambil alin tertanggal 31 Mei 2018 (36 hariketerlambatan), sehingga total keterlambatannya adalah 67hari keterlambatan.Oleh karena adanya keterlambatan, Pemohon Keberatanseharusnya dapat dan di perbolehkan melakukanpengambil alihan

wanprestasi atau melakukan keterlambatanpembayaran selama 67 hari;b) Termohon tidak melaksanakan itikad baiknya untuk membayarangsuran sesuai dengan tanggal yang di perjanjikan yaitu tanggal25 setiap bulannya;c) Akibat perbuatan wanprestasi maka terjadi pengambilalinan unit,yang mana pengambilalihan unit dilakukan sah secara hukum baikberdasarkan UU No. 42 tahun 1999 tentang jaminan fidusiamaupun berdasarkan Perjanjian Kredit A quo dan PerjanjianKuasa Pengambilalinan unit;d) Pada saat sebelum pengambil alihan

Adanya Perbuatan Melawan Hukum (Lindenbaun Cohen th1919)O Bertentangan dengan kewajiban hukum TERGUGAT atau,O Melanggar hak subyektif PARA PENGGUGAT atau,fo) Melanggar tata susila ataufo) Bertentangan dengan azas kepatutan, ketelitian sertakehatihatian yang seharusnya dimiliki oleh seseorang dalampergaulan dengan sesama warga masyarakat atau terhadap hartabenda orang lain .Halaman 11 Putusan Nomor 537/PDT/2020/PT SBY Dalam perkara ini, TERGUGAT yang telah melakukanpengambil alihan hak kepemilikan

PARA PENGGUGAT, DAIMI binti TAMSIserta SUKARNO bin TAMSI sebagai ahli waris tanah OBYEKSENGKETA dan tanah OBYEK SENGKETA II memiliki haksubyektif yang mendapatkan perlindungan hukum ; Dengan demikian perbuatan TERGUGAT yang telahmelakukan pengambil alihan hak kepemilikan atas tanah OBYEKSENGKETA I dan tanan OBYEK SENGKETA II, sebagaimanauraian tersebut diatas telah memenuhi unsur dan dapatdikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum(onrechtmatige daad).2.

Bahwa, perbuatan TERGUGAT yang tanpa hak telah melakukanpengambil alihan hak atas kepemilikan tanan OBYEK SENGKETA I dantanah OBYEK SENGKETA Il, dari ahli waris yang lain (in casu PARAPENGGUGAT , DAIMI binti TAMSI serta SUKARNO bin TAMSI ) jelasjelas dan nyata adalah perbuatan melawan hukum, maka karena itu PARAPENGGUGAT mohon kepada Pengadilan Negeri Tuban untukmemerintahkan kepada TERGUGAT untuk segera menyerahkan tanahOBYEK SENGKETA I dan OBYEK SENGKETA II a guo kepada PARAPENGGUGAT dalam keadaan

Majelis hakim yang meriksa danmengadili perkara ini untuk secara tegas menyatakan sah menurut hukumproses pengambil alihan sementara kewenangan direksi berserta seluruhhak dan kewajibannya dalam rangka penyelamatan keberlangsunganperusahaan PT. Anugerah Tridaya Mandiri sesuai dengan maksud dantujuan didalam anggaran dasar PT.

Menyatakan sah pengambil alihan sementara kewenangan Direkturbeserta seluruh hak dan kewajibannya kepada Penggugat selakuKomisaris dan Wakil Manajemen PT. Anugerah Tridaya Mandiri untukmenyelamatkan perseroan dari kerugian yang lebih besar;4.

Menyatakan sah dan Berharga pengambil alihan kewenangan sementaradireksi serta seluruh hak dan kewajibannya kepada Penggugat selakuKomisaris dan Wakil Manajemen PT. Anugerah Tridaya Mandiri untukmenyelamatkan perseroan dari kerugian yang lebih besar;Halaman 13 dari 88 Putusan Perdata Gugatan Nomor 37/Padt.G/2020/PN Pkb7.

Bahwa tekait dengan penjelasanpenjelasan diatas, Berkaitan denganpengambil alihan sementara kepada tergugat menjadi tidak masuk akalsehingga TIDAK SAH secara hukum dan hanya dilakukan dengansepihak.19.

Sehingga untukmenyatakan otorisasi tersebut diperlukan adanya surat perintahyang merupakat syarat formal yang wajib dipenuhi dalammelakukan sita sebagai bentuk pengambil alihan dan atau menyimpandibawah penguasan oleh penyidik benda yang digunakan untukkepentingan pembuktian dalam penyidikan suatu perkara pidana;Bahwa berdasarkan alasanalasan tersebut diatas PEMOHON adalahsaksi dalam laporan polisi nomor : LPB/649/V/2018/UMI/JATIM tanggal30 Mei 2018 atas nama pelapor SUGI WIJAYA dalam dugaan tindakHalaman

Hal demikian menunjukanbentuk upaya paksa yang diberikan kepada TERMOHON dalammenjalankan tugas pokoknya;Halaman 4 Putusan Pra Per Nomor 33/Pid.Pra/2019/PN Sby14.15.17.Bahwa atas pengambil alihan KTP ASLI milik PEMOHON tersebutTERMOHON memberikan Surat Tanda Terima NomorSTP/151/1II/RES.1.2./2019/Ditreskrimum tanggal 26 Maret 2019, terkaitbarang (KTP ASLI PEMOHON) yang digunakan sebagai bukti dalamperkara dugaan tindaka pidana penipuan dan atau pengelapan dan ataupemalsuan surat/memalsukan surat dan

;Namun demikian, pengambil alihan dan penyimpanan KTP ASLI milikPEMOHON yang dilakukan oleh TERMOHON tidak dilakukan denganformalitas yang diperbolehkan oleh Undangundang, yaitu TERMOHONtidak melengkapi dengan Surat Perintah Penyitaan dan Berita AcaraPenyitaan;Bahwa untuk itu PEMOHON berdasarkan halhal tersebut diatas memilikikedudukan hukum sebagai pihak ketiga yang berkepentingan untukmengajukan Permohonan Praperadilan atas penguasaan KTP ASLI olehTERMOHON dengan dalih digunakan sebagai bukti.

Bahwa berdasarkan halhal tersebut PEMOHON memiliki kedudukanhukum (legal standing) sebagai pihak ketiga yang dirugikan dalampengambil alihan KTP ASLI miliknya oleh TERMOHON yang tidakdidasarkan pada suatu prosedur yang dibenarkan oleh hukum.B. DASARDASAR DIAJUKAN PERMOHONAN PRAPERADILAN1. Bahwa Praperadilan diatur dalam Hukum Acara Pidana Pasal 77 KUHAPsampai dengan Pasal 83 KUHAP.

bahwa Memori Banding Penggugat DalamKonpensi / Tergugat Dalam Rekonpensi / Pembanding padapokoknya menyatakan sebagai berikut : Yudex Factie Tingkat Pertama salah dan keliru dalam menilaibuktibukti dan temuan faktafakta persidangan dan salahmenerapkan dan memberikan pertimbangan hukum serta tidakadil dan berpihak kepada Terbanding / Tergugat Dalam Konpensi/ Penggugat Dalam Rekonpensi, yaitu dalam Konpensi, DalamProvisi seharusnya yudex factie Tingkat Pertama dapatmengabulkannya karena pengambil alihan

Cempaka Kecamatan JiwanKabupaten Madiun (pembeli/penyewa tahunan tanah dari Sukimin)yang kemudian saat sekarang ini tanah sengketa dikuasai oleh anak B.Winih/Tergugat bernama Antung Sanjaya/Tergugat ll ;Bahwa pengambil alihan secara paksa tanah sengketa tanpaseijin dan persetujuan Sukimin sebagai pemegang haknya, merupakanperbuatan melawan hukum yang merugikan Sukimin dan ahli warisnya ;Bahwa semasa hidupnya, Sukimin telah memperjuangkan hakatas tanahnya agar dapat dikuasainya kembali, akan tetapi

belumberhasil perjuangannya, Sukimin meninggal dunia pada tanggal 1942007 dengan meninggalkan warisan berupa tanah sengketa danseorang isteri serta 4 (empat) orang anak yaitu para Penggugat sebagaiahli waris janda dan anak yang berhak atas harta warisannya yaitutanah sengketa ;Bahwa pengambil alihan secara paksa tanah sengketa oleh B.Winih/Tergugat dan Slamet Sumantri/Tergugat Il tanpa seijin danpersetujuan Sukimin (almarhum) dan para Penggugat sebagai ahli warisjanda dan anak sebagai pemegang haknya

Bahwa bantuan modal pengambil alihan utang yang dijanjikan akan saksiterima sama sekali tidak pernah terealisasi sampai sekarang sehinggasaksi mengalami kerugian sebesar Rp.131.500.000.Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan kterangan saksitersebut ;.

Selain itu juga ada program yang dijual / dipasarkan berupaprogram pengambil alihan hutang, dengan sistim ada yang 48 harikerja dan 96 hari kerja .Bahwa program yang dipasarkan sebagaimana tersebut diatas olehkedua orang tersebut dimaksudkan untuk dapat menarik minatmasyarakat agar mau ikut menjadi klaien nasabah PT.

Futurindo Ventura Sejahtera yaitu : Program Promo, ProgramBiasa/ Regluer dan Program pengambil alihan hutang.e Program promo yaitu : program yang dikeluarkanoleh perusahaan sewaktu waktu, dengan mekanismekerja yaitu jangka waktu pencairan selama 20 harikerja, dengan ketentuan Kklaien/nasabah wajibmenyetorkan dana JPM (Jaminan PenilaianManagement) sebesar Rp. 50% dari Jumlah pinjamandana yang di inginkan oleh klaien/nasabah, sehinggadalam waktu 20 hari kerja mendapat pencairan danapinjaman modal usaha

Futura dan juga untuk mencari informasidari orang orang/nasabah yang sudah pernah mendapat pencairan.Bahwa sampai dikantor Futura saksi mendapat penjelasan dariseorang Staf PT.FVS atas nama AGUS NOVIANTO kemudian saksidiberikan penjelasan tentang program Pengambil alihan hutangdimana dijelaskan bahwa ada 2 program yaitu pertama program 3bulan ; Nasabah akan mendapatkan 2 kali lipat dari JPM yangdisetorkan dengan potongan 20 % pada saat pencairan, dan program6 bulan ; Nasabah akan mendapatkan 3 kali

bahwa setiap ada uang di Kasir yang merupakan setoranlangsung secara tunai dari para nasabah, maka terdakwa langsungmengambil uang tersebut, selanjutnya memerintahkan MADEWIDNYANA untuk menyetor dana tersebut ke rekening perusahaan.Bahwa benar pihak PT Futurindo Ventura Sejahtera / Futura bergerakdibidang usaha modal ventura, dengan menjual beberapa program,yaitu program pemberian pinjaman modal percepatan (program Promo),program pemberian modal usaha biasa, dan pemberian pinjaman modalpengambil alihan