dari 47 halaman, Putusan Nomor 6025/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mlgsebagai doktrin hukum bahwa diterapkan dalam perkara Perceraianbukanlah MATRI MONIAL GUILT akan tetapi BROKEN MARRIAGE(pecahnya rumah tangga) oleh karenanya tidak penting menitik beratkandan mengetahui siapa yang bersalah akan tetapi yang terpenting adalahkeadaan senyatanya yang terjadi dalam rumah tangga antara Penggugatdan Tergugat (vide Yurisprudensi MARI No.28 PK/AG/1995 tanggal 16Oktober 1996) dengan demikian terhadap dalil Termohon angla

dengan ijazahnyadan seterusnya;Menimbang bahwa akta lelahiran Pemohon ( Vide bukti P 1 ) yangmengeluarkan sebelumnya adalah Kantor Pencatatan Sipil Kotamadya Jakarta Timurdimana perubahan/perbaikan nama dalam akta kelahiran maka sesuai dengan UUNo. 23 tahun 2006 jo UU No. 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukandilakukan oleh intansi yang mengeluarkan akrena buku registernya ada disana akantetapi dengan adanya Surat Edaran Menteri Dalam Negeri RI No.470/327/SJtertanggal 17 Januari 2014 pada angla

hal itudiserahkan tanggung jawabnya kepada paa pihak yang dalam hal ini adalah kepadapara pemohon untuk melaporkan akan hal itu. agar Dinas kependudukan danPencatatan Sipil mencatatkan dan mengeluarkan atau melakukan perbaiakn aktaCatatan Sipil yang sudah dikeluarkannya sebelumnya yang dilakukan ditempatdomisili dari yang bersangkutan dan juga bukan ditempat peristiwan kependudukan46tersebut terjadi Sesuai dengan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri RI No.470/327/SJtertanggal 17 Januari 2014 pada angla

serta pengelasan pada pintusaluran inti pada unitunit milik Penggugat yaitu unit 2 A 3Tower A dan Kios KB 20 Tower B serta milik EndahWidiastuty yaitu unit 2 A 5 yang dilakukan oleh Tergugatsehingga menimbulkan kerugian materil maupun nonmateril setelah dirinci adalah sebesar Rp. 188.875.780,(seratus delapan puluh delapam juta delapan ratus tujuhlima ribu tujuh ratus delapan puluh rupiah) dan untuk ituPenggugat juga menuntut pembayaran ganti rugi kepadaTergugat sebagaimana Petitum Gugatannya pada angla

Nomor 643/PDT/2018/PT.DKIsaluran inti pada unitunit milik Penggugat yaitu unit 2 A 3Tower A dan Kios KB 20 Tower B serta milik EndahWidiastuty yaitu unit 2 A 5 yang dilakukan oleh Tergugatsehingga menimbulkan kerugian materil maupun nonmateril setelah dirinci adalah sebesar Rp. 188.875. 780,(seratus delapan puluh delapam juta delapan ratus tujuhlima ribu tujuh ratus delapan puluh rupiah) dan untuk ituPenggugat juga menuntut pembayaran ganti rugi kepadaTergugat sebagaimana Petitum Gugatannya pada angla

perundangundangan yangberlaku, adat dan kesusilaan maka dengan pertimbangan tersebut permohonanpemohon dapat dikabulkan sesuai dengan yang sebenarnya guna diadakan perbaikansebagaimana mestinya dengan memperbaiki penulisan nama serta tempat kelahiranpemohon di dalam akta kelahiran pemohon tersebut;Menimbang bahwa oleh karena pemohon pada saat ini bertempat tinggal diMedan maka sesuai UU Kependudukan No. 23 tahun 2006 dan juga Surat EdaranMenteri Dalam Negeri RI No.470/327/SJ tertanggal 17 Januari 2014 pada angla

akta lelahiran Pemohon ( Vide bukti P 1 ) yangmengeluarkan sebelumnya adalah Kantor Pencatatan Sipil Kotamadya Jakarta Timurdimana perubahan/perbaikan nama dalam akta kelahiran maka sesuai dengan UU No.23 tahun 2006 jo UU No. 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan dilakukanoleh intansi yang mengeluarkan akrena buku registernya ada disana akan tetapidengan adanya Surat Edaran Menteri Dalam Negeri RI No.470/327/SJ tertanggal 17Permohonan Nomor 53/Pdt.P/2019/PNMdnHalaman 160Januari 2014 pada angla

malainkan hal itu diserahkan tanggung jawabnyakepada paa pihak yang dalam hal ini adalah kepada para pemohon untuk melaporkanakan hal itu agar Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil mencatatkan danmengeluarkan atau melakukan perbaiakn akta Catatan Sipil yang sudah dikeluarkannyasebelumnya yang dilakukan ditempat domisili dari yang bersangkutan dan juga bukanditempat peristiwan kependudukan tersebut terjadi sesuai dengan Surat Edaran MenteriDalam Negeri RI No.470/327/SJ tertanggal 17 Januari 2014 pada angla

Menghukum Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensiatau Siapapun yang menguasai Obyek Sengketa dimaksud untukmembagi Harta Bersama tersebut dalam diktum angla 4 (empat) di ataskepada Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sesuaibagian masingmasing, dan bila tidak dapat dibagi secara natura makadilakukan penjualan dimuka umum yang hasil penjualnnya diberikankepada Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sesuaibagiannya masingmasing sesuai yang tercantum dalam diktum angka5 (lima) ;7.

Bahwa sebagaimana disebutkan dalam pasal 1 angla 8 Undangundang No.51 tahun 2009 tentang Peradilan Tara Usaha Negara menyebutkan bahwaBadan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah badan atau pejabat yangmelaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundangundangan yang belakuPelaksanaan lelang ekseksi hak tanggungan atas sebidang tanah danbangunan Sertifikat Hak Milik No. 1323 atas nama Joan RonalLimbong / Terlawan II adalah berdasarkan surat Penetapan Lelang tanggal 30 September 2015 ,

,Menimbang, bahwa tentang petitum angka 5 yang menyatakan para TergugatRekonpensi bertanggung jawab atas kerugian yang timbul karena terjadinya pemogokankerja ilegal di perusahaan Penggugat Rekonpensi pada tanggal 16, 18, dan 19 Juni2014, karena berkaitan dengan petitum angka 6 yang telah ditolak oleh Majelis Hakim ,maka petitum angka 5 haruslah dinyatakan tidak dapat dikabulkan ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangapertimbangan tersebut di atas, makapetitum angla haruslah dinyatakan dikabulkan

Bahwa Penggugat dalam gugatannya hal 4 pada angla 9 menyatakanbahwa tindakan Tergugat yang menguasai dan tidak bersediamelakukan pembagian tanah objek perkara kepada Penggugatmengakibatkan Penggugat menjadi terhalang menguasai tanah objekperkara yang menjadi haknya dan juga terhalang untuk melaksanakanpengukuran dan pengurusan suratsurat tanah objek perkara yangmenjadi hak Penggugat.

Tergugat I dan Tergugat II;Tergugat dan Tergugat Il sama sekali Tidak Ada Kepentingan Apapun(tidak terlibat apapun dalam seluruh kegiatan yang didalilkan Penggugatdidalam gugatannya);Oleh karenanya Tergugat dan Tergugat II secara tegas menolak danmembantah dalil Penggugat pada angka 22, angka 23 dan dan angla 24Halaman 21 dari 72 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2020/PN Bbugugatan nya yang menguraikan tentang keterlibatan Tergugat dan Tergugat IIdalam pemasangan Portal tersebut;7.

bungkusan plastic kecil yang ternyata berupa narkoytikajenis shabu dan selanjutnya setelah terdakwa dibawa ke Poltabe Medan dankemudian urine terdakwa diperiksa ternyata urine terdakwa positif menggandungunsur Methafetamina yakni narkotika jenis shabu yang termasuk dalam narkotikagolongan sehingga terdakwa dapat dikatakantelah tertangkap tangan oleh karenaterdakwa kemudian ditangkap tidak lama setelah terdakwa selesai memakai narkotikajenis ganja dengan jalan merokoknya sesuai ketentuan pasal 1 angla

Bahwa dalil angla 11 para Penggugat berlebihan dan oleh karena ituharus ditolak dengan alasan sbb.:(1)(2)Para Penggugat mengatakan para Tergugat sudah membuat isu yangmerugikannya, pada hal para Penggugat sudah tahu masih ada hutangterhadap Tergugat Ill sebesar Rp. 408.000.000,00 (empat ratus delapanjuta rupiah) berdasarkan putusan No. 78/Pdt.G/2014/PT.Plg. tanggal 12Nopember 2014 jo putusan Pengadilan Tinggi Sumatera Selatan No.64/PDT/2015/PT.PLG tanggal 02 September 2015 jo putusan KasasiMahkamah

Bahwa TERGUGAT menolak dalil PENGGUGAT pada angla 1013halaman 23, yang menyatakan bahwa *TERGUGAT I! dalammenerbitkan Objek Sengketa telah tidak sesuai atau setidaktidaknya bertentangan dengan azasazas umum pemenntahan yang baik...dengan argumen:d. Bahwa TERGUGAT telah menerbitkan Objek Sengketa sudah sesuaidengan peraturan perundangundangan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan azasazas umum pemerintahan yang baik. e.

bungkusan plastic kecil yang ternyata berupa narkoytikajenis shabu dan selanjutnya setelah terdakwa dibawa ke Poltabe Medan dankemudian urine terdakwa diperiksa ternyata urine terdakwa positif menggandungunsur Methafetamina yakni narkotika jenis shabu yang termasuk dalam narkotikagolongan sehingga terdakwa dapat dikatakantelah tertangkap tangan oleh karenaterdakwa kemudian ditangkap tidak lama setelah terdakwa selesai memakai narkotikajenis ganja dengan jalan merokoknya sesuai ketentuan pasal 1 angla

Namun demikian hal tersebut hanya merupakan syarat formaluntuk menuntut kerugian tersebut dalam suatu gugatanBahwa kerugian materiil dan moril yang dituntut oleh Penggugat adalahsangat tidak jelas asal usul dan perinciannya, angka angla ataujumlah tertera dalam gugatan muncul seperti disulap dan terjelma begituSaja tanpa adanya dasar dan bukti. Hal ini sebagaimana digariskan dalamPutusan Mahkamah Agung No. 19 K / Pdt / 1983, tanggal 03 September1983.

Penggugat II Rekonpensi yang dituangkan dalam Akta No.71 danNo.72 dan dilakukan dihadapan pejabat yang berwenang untuk itu yaituTergugat I Konpensi adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum, m a k aPenggugat I dan Penggugat II Rekonpensi dalam mengelola perusahaan PTMitra Makmur Sukses adalah sah dan berdasarkan hukum, dipertimbangkanbahwa sejalan dengan hal tersebut telah dipertimbangkan tersebut diatas, makatuntutan tersebut haris dikabulkan; Menimbang, bahwa oleh karena itu petitum Rekonpensi angla

Dari uraian kerugian yang dialami oleh Penggugat sebagaimana diuraikan dalamposita gugatan halaman 14 angla 36 dan halaman 15 angka 36.1 dan 36.2, teriyatabahwa tuntutan ganti rugi yang diajukan oleh Penggugat tidak diperinci dan tidak adahubungan kausal antara perbuatan Tergugat Il dengan kerugian yang dialami olehPenggugat, sebagairnana dimaksud dalam ketentuan pasal 1365 KUH Perdata.579.

perkara a quo sangat dibutuhkankecermatan formal maupun akurasi analisis hukum, jadi tidak dapat hanyaPara Pelawan sekedar retorika tanpa beban pembuktian yang bermaknasecara hukum untuk menyatakan tanah masingmasing milik ParaPelawan dimintakan kepada Majelis Hakim di Bangkinang untukmenyatakan mengikat secara hukum yang sesungguhnya bukankewenangan Pengadilan Negeri Bangkinang, oleh karena itu dalilPerlawanan Pelawan haruslah diksampingkan ;Bahwa sebagaimana dalil Para Pelawan pada halaman 19 angla

perkara aquo sangat dibutuhkan kecermatan formal maupun akurasi analisis hukum,jadi tidak dapat hanya Para Pelawan sekedar retorika tanpa bebanpembuktian yang bermakna secara hukum untuk menyatakan tanahmasingmasing milik Para Pelawan dimintakan kepada Majelis Hakim diBangkinang untuk menyatakan mengikat secara hukum yangsesungguhnya bukan kewenangan Pengadilan Negeri Bangkinang, olehkarena itu dalil Perlawanan Pelawan haruslah diksampingkan ;Bahwa sebagaimana dalil Para Pelawan pada halaman 19 angla