pemohontersebut adalah Pemohon mohon diberi jjin untuk merubah nama anakPemohon yang bernama TAN ABIDZAR ALGHIFARI WAHYUDI menjadi TANABIDZAR ALGHIFARI;Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalildalil permohonannya,dipersidangan pemohon telah mengajukan buktibukti Surat yang diberi tandaP1 sampai dengan P4, dan 2 (dua) orang saksi, yaitu saksi Triadi Rahmawandan Herry Sutarji;Menimbang, bahwa menurut Buku Il Mahkamah Agung RI tentangPedoman dan Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum,Balitbang

nama Pemohon yang tertera pada bukti P2berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5634/1989 tanggal 20 Nopember 1989yaitu semula bernama NOVITA menjadi NOVITA LIM ;Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalildalil permohonannya,dipersidangan pemohon telah mengajukan buktibukti surat yang diberi tandaP1 sampai dengan P4, dan 2 (dua) orang saksi, yaitu saksi Wahyu Sahputradan Purnawarman ;Menimbang, bahwa menurut Buku Il Mahkamah Agung RI tentangPedoman dan Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum,Balitbang

membuktikan dalildalil permohonannya,dipersidangan Pemohon telah mengajukan buktibukti surat yang diberi tanda P1sampai dengan P4, dan 2 (dua) orang saksi, yaitu SakSi XxxxXxXXXxX GAN XXXXXXXXXXX;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 56 ayat (1) UndangUndang Nomor23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa Pencatatanperubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempatPemohon:Menimbang, bahwa di dalam buku Pedoman Teknis Administrasi dan TeknisPeradilan Perdata Umum Balitbang

Pemohon sebagaimanatersebut di atas ;Menimbang, bahwa setelah mencermati uraian permohonan yang padapokoknya adalah mohon penetapan Akte Kematian orangtua Pemohon yangbernama Wasino;Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalildalil permohonannya,Pemohon telah mengajukan buktibukti surat yang diberi tanda P1 sampaidengan P6, dan 2 (dua) orang saksi, yaitu saksi YUSUP dan LAILATULQUROH;Menimbang, bahwa Buku II Mahkamah Agung RI tentang Pedoman danTeknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum, Balitbang

." ; won nnn6.Bahwa lebih lanjut berdasarkan Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis PeradilanPerdata Umum yang dikeluarkan oleh Balitbang Diklat Kumdil Mahkamah AgungRepublik Indonesia, tahun 2007, pada halaman 101 Sub Judul AL. PerlawananTerhadap Eksekusi, disebutkan : Perlawanan Pihak Ketiga tersebut diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeriyang melaksanakan eksekusi (Pasal 206 (6) RBg.

telah mengajukan pencabutan permohonan perkara Nomor :26/Pdt.P/2018/PNPIp :Menimbang, bahwa mengenai Pencabutan Permohonan tidak diatur dalamHIR ataun RBg, namun dalam Pasal 271 dan Pasal 272 Rv disebutkan bahwaPermohonan dapat dicabut secara sepihak apabila Pemohon belum memberikanjawaban tetapi jika Pemohon sudah memberikan jawaban maka pencabutanperkara haruSs mendapat persetujuan Pemohon (diambil dari Pedoman TeknisAdministrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum Edisi 2007 yang dikeluarkanoleh Balitbang

tanggal 28 November 2019, atas perkara perkaraNomor : 16/Pdt.P/2019/PNPIp.Menimbang, bahwa mengenai Pencabutan Permohonan tidak diatur dalamHIR ataun RBg, namun dalam Pasal 271 dan Pasal 272 Rv disebutkan bahwaPermohonan dapat dicabut secara sepihak apabila Pemohon belum memberikanjawaban tetapi jika Pemohon sudah memberikan jawaban maka pencabutanperkara haruSs mendapat persetujuan Pemohon (diambil dari Pedoman TeknisAdministrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum Edisi 2007 yang dikeluarkanoleh Balitbang

surat pencabutan perkara Nomor 13/Pdt.GS/2018/PN Plptertanggal 26 Oktober 2018 ;Menimbang, bahwa mengenai Pencabutan Gugatan tidak diatur dalamHIR atau RBg, namun dalam Pasal 271 dan Pasal 272 Rv disebutkan bahwaGugatan dapat dicabut secara sepihak apabila Tergugat belum memberikanjawaban tetapi jika Tergugat sudah memberikan jawaban maka pencabutanperkara haruS mendapat persetujuan Tergugat (diambil dari Pedoman TeknisAdministrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum Edisi 2007 yang dikeluarkanoleh Balitbang

S tertanggal 30 Desember 2005; Bahwa yang menerbitkan blangko ijazah adalah Balitbang Kementerian PendidikanNasional;Bahwa pendistribusian blangko ijazah paket A tersebut dari Balitbang Kemendiknasdikirim ke Dinas Pendidikan Propinsi diteruskan ke Dinas Pendidikan Kabupaten/Kotauntuk disalurkan ke PKBM;Bahwa yang mengisi blangko jjasah kesetaraan paket A adalah PKBM kemudiandiserahkan ke Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota untuk ditandatangani oleh KadisPendidikan Kabupaten/Kota;Bahwa blangko jazah yang

dikirmkan oleh Balitbang Kemendiknas jumlahnya harussama dengan jumlah warga belajar yang lulus;Bahwa bisa saja terjadi kesalahan penulisan nama pada jjazah;Bahwa selama saksi menjabat sebagai Kadis, tidak pernah ada kesalahan penulisannama di ijazah, karena apabila terjadi kesalahan Dinas Pendidikan akan mengeluarkansurat keterangan;Bahwa selama menjabat Kadis Pendidikan Kapuas, tidak pernah mengeluarkan suratketerangan karena terjadi kesalahan penulisan nama pada ijazah;Bahwa pada waktu saksi

KementerianPendidikan untuk dilakukan penilaian kemudian dikeluarkan daftar kelulusan yangdikirim langsung ke PKBM;Bahwa untuk blangko jjazah dan SKHUN dikirmkan oleh Balitbang KementerianPendidikan bersamaan dengan daftar nilai hasil ujian;Bahwa kodekode maupun identitas yang tercantum didalam yazah, SKHUN dandaftar nilai kelulusan harus sama (Penasihat Hukum menunjukan asli Yjazah, SKHUNdan daftar nilai dari Balitbang Kementerian Pendidikan);Bahwa saksi kurang mengetahui paragraf yang tercantum

YUNANI BASRI berkata kepadasaksi minta tolong Bu Sri uruskan di Balitbang Data Peserta Ujian atas namaMULYAR. S lalu saksi jawab iya pak karena kebetulan pada waktu itu saksi adajuga urusan ke Jakarta kemudian saksi meminta uang transportnya dan saksi diberi olehSdr. M.

YUNANI BASRI sebesar Rp. 5.000.000, (lima juta rupiah), setelah itu saksiberangkat ke Dinas Pendidikan Propinsi dahulu baru ke Balitbang di Jakarta namunsaksi tidak bertemu dengan bagian data dan saksi langsung pulang dan menyampaikankepada Sdr. M. YUNANI BASRI ni tidak bisa;Bahwa sebelumnya tidak pernah sama sekali Sdr. M.

dalildalil permohonannya,dipersidangan Pemohon telah mengajukan buktibukti surat yang diberi tanda P1sampai dengan P5, dan 2 (dua) orang saksi, yaitu saksi GUST SURYANSYAHdan URAI IWAN KURNIAWAN;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 56 ayat (1) UndangUndang Nomor23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa Pencatatanperubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempatPemohon;Menimbang, bahwa di dalam buku Pedoman Teknis Administrasi dan TeknisPeradilan Perdata Umum Balitbang

memperbaiki penulisan namaPemohon pada Kutipan Akta Kelahirannya yang semula tertulis FITRI ANITAmenjadi FITRI ANISTA, dengan alasan untuk menyesuaikan ljazah ;Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalildalil permohonannya,dipersidangan pemohon telah mengajukan buktibukti Surat yang diberi tandaP1 sampai dengan P5, dan 2 (dua) orang saksi, yaitu saksi RATNAWATI danPRAMITA SARI ;Menimbang, bahwa menurut Buku II Mahkamah Agung RI tentangPedoman dan Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum,Balitbang

bahwa tentang pencabutan gugatan perkara perdata tidak diaturidalam HIR atau RBg, tetapi dalam praktek sering terjadi ; Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah ditetapkan hari persidangan dan telahmemerintahkan memanggil kedua belah pihak supaya hadir pada persidangan yangditetapkan itu, disertai saksisaksi untuk diperiksa dan membawa surat keterangan yangakan dipergunakan (vide Pasal 121 ayat (1) HIR/145 RBg) ;Di dalam Buku Pedoman Tehnis Administrasi Dan Tehnis Peradilan PerdataUmum, Edisi 2007, Balitbang

Surat Perintah ini dapat dilaksanakan dengan segera;Menimbang, bahwa Pedoman Tehnis Adminitrasi dan Tehnis Peradilan PerdataUmum, edisi 2007, yang diterbitkan Balitbang Kumdil Mahkamah Agung RepublikIndonesia, halaman 58, huruf J mengenai Pencabutan Gugatan merumuskangugatan dapat dicabut secara sepihak apabila Tergugat belum memberikan jawaban,tetapi jika Tergugat sudah memberikan jawaban maka pencabutan perkara harusmendapat persetujuan dari Tergugat (hal ini tidak diatur dalam HIR atau RBg, tetapiada

lainnya sebagaimana diatur dalam peraturanperundangundangan;Menimbang, bahwa oleh karena sebelum gugatan para Penggugat dimohonpencabutan Pengadilan Negeri Baubau sudah mengeluarkan biayabiaya untukpemanggilan dan biayabiaya lainnya sebagaimana diatur dalam peraturanperundangundangan, maka berdasarkan pasal 272 RV, para Penggugat dihukumuntuk membayar biaya perkara tersebut;Mengingat dan memperhatikan Pasal 271 dan 272 Rv, Pedoman TehnisAdminitrasi dan Tehnis Peradilan Perdata Umum, edisi 2007, Balitbang

Surat Perintah ini dapat dilaksanakan dengan segera;Menimbang, bahwa Pedoman Tehnis Adminitrasi dan Tehnis Peradilan PerdataUmum, edisi 2007, yang diterbitkan Balitbang Kumdil Mahkamah Agung RepublikIndonesia, halaman 58, huruf J mengenai Pencabutan Gugatan merumuskangugatan dapat dicabut secara sepihak apabila Tergugat belum memberikan jawaban,tetapi jika Tergugat sudah memberikan jawaban maka pencabutan perkara harusmendapat persetujuan dari Tergugat (hal ini tidak diatur dalam HIR atau RBg, tetapiada

danbiayabiaya lainnya sebagaimana diatur dalam peraturan perundangundangan;Menimbang, bahwa oleh karena sebelum gugatan Penggugat dimohonpencabutan Pengadilan Negeri Baubau sudah mengeluarkan biayabiaya untukpemanggilan dan biayabiaya lainnya sebagaimana diatur dalam peraturanperundangundangan, maka berdasarkan pasal 272 RV, Penggugat dihukum untukmembayar biaya perkara tersebut;Mengingat dan memperhatikan Pasal 271 dan 272 Rv, Pedoman TehnisAdminitrasi dan Tehnis Peradilan Perdata Umum, edisi 2007, Balitbang

Penetapan No. 250/Pdt.P/2019/PN.Ptk.Menimbang, bahwa menurut Buku Il Mahkamah Agung RI tentangPedoman dan Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum,Balitbang diklat Kumdil MA, Tahun 2007, halaman 44 ditegaskan : PengadilanNegeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonanapabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang undangan ;Menimbang, bahwa sesuai Pasal 52 ayat (1) jo.

dalildalil permohonannya,dipersidangan pemohon telah mengajukan buktibukti surat yang diberi tandaP1 sampai dengan P5, dan 2 (dua) orang saksi, yaitu saksi Abinus, S.pdk danA Yohanes;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 56 ayat (1) UndangUndang Nomor23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwaPencatatan perubahan Bulan Kelahiran dilaksanakan berdasarkan penetapanPengadilan Negeri tempat Pemohon;Menimbang bahwa di dalam buku Pedoman Teknis Administrasi dan TeknisPeradilan Perdata Umum Balitbang

Penetapan No. 730/Pdt.P/2019/PN.Ptk.Menimbang, bahwa menurut Buku Il Mahkamah Agung RI tentangPedoman dan Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum,Balitbang diklat Kumdil MA, Tahun 2007, halaman 44 ditegaskan : PengadilanNegeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonanapabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang undangan ;Menimbang, bahwa sesuai Pasal 52 ayat (1) jo.

Masrifai dan Maryati:Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 56 ayat (1) UndangUndang Nomor23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwaPencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil ataspermintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya penetapan PengadilanNegen yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;Menimbang, bahwa di dalam buku Pedoman Teknis Administrasi danTeknis Peradilan Perdata Umum Balitbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RItahun 2007, halaman

pemohontersebut adalah Pemohon mohon diberi ijin untuk merubah nama anakPemohon yang bernama TAN ABDILLAH ALFAREZQI WAHYUDI menjadi TANABDILLAH ALFAREZQI;Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalildalil permohonannya,dipersidangan pemohon telah mengajukan buktibukti Surat yang diberi tandaP1 sampai dengan P4, dan 2 (dua) orang saksi, yaitu saksi Triadi Rahmawandan Herry Sutarji;Menimbang, bahwa menurut Buku Il Mahkamah Agung RI tentangPedoman dan Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum,Balitbang

mencermati uraian permohonan yang padapokoknya adalah ijin untuk memperbaiki tanggal lahir Pemohon di dalam AktaKelahiran pemohon;Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalildalil permohonannya,Pemohon telah mengajukan buktibukti surat yang diberi tanda P1 sampaiHalaman 4 dari 6 Penetapan Nomor 743/Pdt.P/2019/PN Ptkdengan P7, dan 2 (dua) orang saksi, yaitu saksi KASMIRUDIN dan saksiAMINAH;Menimbang, bahwa Buku II Mahkamah Agung RI tentang Pedoman danTeknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum, Balitbang