16.00 diSungai Kedi Kecamatan Sungsang Kabupaten Banyuasin Saksi TommyDevisa bin Santori, Jefri Mudatsir S.Psi bin Aswandi yang keduanyaadalah Anggota Polisi Polres Banyuasin dan Saksi Lukmawansyah, SHbin Wawan Supriawan yang merupakan Staf BPKH Wilayah IlPalembang sedang melakukan pengecekan lapangan ditemukan 1 (satu)buah alat berat merk JCB warna kuning serta terdakwa 1 dan terdakwa 2sudah melakukan penggalian parit Sepanjang + 600 m.Bahwa setelah dilakukan dilakukan pengecekan oleh SaksiTommy Devisa

Banyuasin Saksi TommyDevisa bin Santori, Jefri Mudatsir S.Psi bin Aswandi yang keduanyaadalah Anggota Polisi Polres Banyuasin dan Saksi Lukmawansyah, SHbin Wawan Supriawan yang merupakan Staf BPKH Wilayah IlPalembang sedang melakukan pengecekan lapangan ditemukan 1 (satu)buah alat berat merk JCB warna kuning serta terdakwa 1 dan terdakwa 2sudah melakukan penggalian parit Sepanjang + 600 m.Halaman 18 dari 28 Hal.Put.No.147/PID.LH/2017/PT.PLG.Bahwa setelah dilakukan dilakukan pengecekan oleh SaksiTommy Devisa

Jefri Devisa bin Johar Rusli, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaanWiraswasta, tempat kediaman di Lingkungan II Kelurahan EJandarAgung Kecamatan Banding Agung, Kabupaten Ogan Komering UluSelatan, dibawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknyasebagai berikut: bahwa, saksi bertetangga dengan Pemohon, saksi kenaldenganTermohon, namanya Fera Susniarti; bahwa, setelan menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama dirumah orangtua Pemohon, sampai dengan berpisah; bahwa, selama menikah Pemohon dan

Put.No. 1050/Pdt.G/2018/PA.Bta.Menimbang, bahwa selain bukti tertulis tersebut, berdasarkan Pasal22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakimtelal mendengar keterangan dua orang saksi yang bernama Ari Wibowo binAprizal dan Jefri Devisa bin Johar Rusli, kedua orang saksi tersebut sudahdewasa dan telah disumpah sesuai agamanya karenanya telah terpenuhisyarat formil untuk menjadi saksi sebagaimana ketentuan dalam Pasal 171,172 cjjan 175 RBg, sehingga patut didengar keterangannya

keraguan atas validitas OrCriteria pada form E yang dilampirkan serta belum terdapat jawaban atas konfirmmaka atas importasi yang dilakukan tidak dapat diberikan preferensi tarif Bea Madalam rangka Skema ACFTA, sehingga diberlakukan tarif yang berlaku umum seb:15% (lima belas persen).bahwa Pemohon Banding tidak setuju atas pembebanan yang dilakukan Terbanding balPemohon Banding telah menyampaikan semua dokumendokumen sesuai UndangundKepabeanan dan juga telah menyerahkan hard copy bukti Proceed Devisa

Impor ydibayar per rekening bank devisa;bahwa pada persidangan Pemohon Banding sampaikan surat tanpa nomor tanggalFebruari 2014, mengenai Tanggapan atas For E yang pada pokoknya menyatakan seb:berikut:1.Pada Rules of Origin (ROO) For The AseanChina Free Trade Area (ACFTA) fchapter 3 article 3.2 Origin Criteria disebutkan bahwa:For the purposes of this chapter, goods imported by a party which are consigned withe meaning of article 3.8 (Direct consignment), shall be deemed to be originatingeligible

sebagai nilai transaksi. bahwa nilai pabean yangdiberitahukan pada PIB Nomor:158373 tanggal 23 April 2012 jenis Carpet Grade B Woven(not pile construction/made up) Material 80% Cotton + 20 % Polyester Yarn Dyed 215 x 240cm ditetapkan berdasarkan Metode Pengulangan (fallback) dengan menggunakan metodededuksi menjadi sebesar CIF USD 35,200.00;Menurut bahwa Pemohon Banding telah menyampaikan semua dokumendokumen sesuai UndangPemohon undang Kepabeanan dan juga telah menyerahkan hard copy bukti Proceed Devisa

Impor yangBanding dibayar per rekening bank devisa;Menurut bahwa sesuai Keputusan Terbanding Nomor: KEP3365/KPU.01/2012 tanggal 22 Juni 2012,Majelis bahwa sebagai tindak lanjut pengajuan keberatan telah dilakukan penelitian terhadap ketentuan nilai transaksi, dasar penetapan SPTNP, dan data pendukung lainnya;bahwa nilai pabean tidak dapat dapat diterima sebagai nilai transaksi, karena berdasarkanDNP, barang impor bukan merupakan obyek suatu transaksi jual beli;bahwa berdasarkan Pasal 23 ayat (1)

Devisa Nur Maulida, umur 2 tahun;. Bahwa sejak September 2013 ketentraman rumah tangga Penggugatdengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antaraPenggugat dengan Tergugat yang terus menerus yang sulit untukdirukunkan lagi yang disebabkan antara lain:a. Tergugat pernah melakukan pelecehan terhadap kakak ipar Penggugatdan adik kandung Penggugat;b. Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat sehinggaPenggugat harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup;c.

Bahwa benar selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telahhidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anakbernama Rafael Rafkha Fadilah, umur 4 tahun dan Devisa Nur Maulida,umur 2 tahun;c.

Bahwa antara Pemohon dengan Pemohon II telah kumpul dan hiduplayaknya suami isteri dan dikaruniai 4 orang anak bernama:a) Hendra Wely, Lahir tanggal 02 Januari 1988;b) Wira Susanto, Lahir tanggal 19 Maret 1993;C) Wika Permata Sari, Lahir tanggal 11 Mei 1997;d) Wahyu Devisa, Lahir tanggal 07 Februari 2002;5.

Pemohonadalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Hulbi (alm); Bahwa yang bertindak sebagai saksi dalam pernikahan para Pemohonadalah Tuhalus dan Darjad; Bahwa mahar dalam pernikahan para Pemohon berupa uang sejumlahRp.100.000, (Seratus ribu rupiah); Bahwa antara Pemohon dan Pemohon II tidak ada hubungan nasabatau hubungan sesusuan atau hubungan semenda yang menjadi laranganperkawinan; Bahwa para Pemohon telah dikaruniai 4 orang anak, yaitu Hendra Wely,Wira Susanto, Wika Permata Sari dan Wahyu Devisa

Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) (1) Pembayaran Penerimaan Negara Dalam Rangka Impor disetor ke Kas Negaramelalui Bank Devisa Persepsi yang sekota/sewlayah kerja dengan KantorPelayanan Bea dan Cukai (KPBC) tempat pemenuhan kevajiban Pabeansecara:a. online untuk KPBC yang memiliki jaringan Pertukaran Data Elektronik(PDE) Kepabeanan; ataub. manual untuk KPBC yang tidak memiliki jaringan PDE Kepabeanan.(2) Tatalaksana pembayaran dan penyetoran sebagaimana dimaksud dalam ayat(1) adalah sebagaimana ditetapkan

Lampiran Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 84/KMK.04/2003Tentang Tatalaksana Pembayaran Dan Penyetoran Penerimaan Negara DalamRangka Impor Dan Penerimaan Negara Atas Barang Kena Cukai Buatan DalamNegeri.Tatalaksana Pembayaran Dan Penyetoran Penerimaan Negara Dalam RangkaImpor Melalui Bank Devisa PersepsiB. Bank Devisa Persepsi10. Menjawab permintaan konfirmasi mengenai suatu pembayaran ataupenyetoran apabila ada permintaan dari KPBC atau KPP.C.

Meminta konfirmasi mengenai suatu pembayarann atau penyetoranPenerimaan Negara Dalam Rangka Impor kepada Bank Devisa Persepsiatau KPKN.Bahwa Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor: SE04/PJ.7/1997 tanggal5 Mei 1997 tentang Pemeriksaan Terhadap Keabsahan SSP Lembar Ke3 SebagaiBukti Setoran Pajak Yang Dapat Diperhitungkan Sebagai Kredit Pajak (SeriPemeriksaan 5197) (selanjutnya disebut SE04/PJ.7/1997 tanggal 5 Mei 1997),menyatakan:Berdasarkan halhal tersebut di atas, maka Pemeriksa dalam memperhitungkankredit

membandingkannya dengan jumlah setoran pajakyang tercantum pada SSP lembar ke2.Dalam hal terdapat perbedaan antara jumlah setoran pajak menurut SSPlembar atau ke1 dengan SSP lembar ke2, maka: pemeriksa harusmenelusuri atau meneliti lebih lanjut untuk mengetahui penyebabnya danmelaporkan hasilnya kepada atasannya untuk menentukan tindak lanjutnya,dan jumlah setoran pajak yang dapat diperhitungkan sebagai kredit pajakadalah yang tercantum pada SSP lembar ke2 yang telah ditera MCR/KPKNatau Bank Persepsi/San/c Devisa

Mengabulkan Permohonan I dan Pemohon II;

2.Menyatakan sah perkawinan Pemohon I ( Yon Devisa bin Marahani) denganPemohon II ( Dewi Sartika binti Munir) yang dilaksanakan pada tanggal 22 Juni 2007 di rumah Pembantu PPN di Siteba, Kota Padang, Propinsi Sumatera Barat;

3.Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Malalak, Kabupaten

O0000562 Test No. 20.4292/Selasa/DLN DD18.02.2003 For USD 2,741,959.92 tanggal 18 Februari 2003 untukpenyelesaian hutang dengan kode Diskonto No. 29/02, 30/02,39/02 tanggal 18 /0203.Nota Debet tanggal 18/203 dari rekening RAK Devisa KB ke PT.Gramarindo nominal USD. 2,741,959.92 untuk penyelesaian24hutang kode Diskonto No. 29/02, 30/02, 39/02, 39/02.Nota Debet dari rekening PT. MKMM ke rekening simpanansementara tanggal 2/103 nominal Rp.893.000, USD. 100.Nota Debet dari rekening PT.

MKMM.Rekening simpanan sementara periode Januari sampai dengan Maret2003.Rekening RAK Devisa USD.

Foto copy Stoukcek BCA No.855276, 209784, 205519, 209794, 209728a.98, 205515, 211948, 205523 dan stoukcek BI No. 661434, 661429,661430, 661431, 661432 ;1 (satu) set Dokumendokumen asli suratsurat permohonan atas nama penjualan devisa hasil ekspor atas L/C atas PT. MKMM ke BNIJakarta Kebayoran Baru yang ditandatangani oleh Direktur Utamaatas nama Drs. HARRIS ISARTONO DN berikut dokumendokumenasli lampirannya yang diajukan oleh Terdakwa Drs.

Nota Debet tanggal 18/203 dari rekening RAK Devisa KB ke PT.Gramarindo nominal USD. 2,741,959.92 untuk penyelesaian hutangkode Diskonto No. 29/02, 30/02, 39/02, 39/02. Nota Debet dari rekening PT. MKMM ke rekening simpanan sementara tanggal 2/103 nominal Rp.893.000, USD. 100. Nota Debet dari rekening PT. MKMM ke rekening simpanansimpanan sementara tanggal 2/103 nominal USD 2,588,996.78untuk pelunasan sebagian hutang PT. MKMM.

Rekening RAK Devisa USD.

Putusan Nomor 704/B/PK/PJK/201 7Bayar di Bank Devisa Persepsi atau Pos Persepsi;(2) Selain tempat pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1),pembayaran penerimaan negara dalam rangka impor dapat dilakukan diKantor Bea dan Cukai dalam hal:a. Pembayaran penerimaan negara atas impor barang yang dilakukan olehpenumpang, awak sarana pengangkut, atau pelintas batas; danb.

Pembayaran penerimaan negara dalam rangka impor dilakukanWayib Bayar di Bank Devisa Persepsi atau Pos Persepsi;Halaman 18 dari 33 halaman. Putusan Nomor 704/B/PK/PJK/201 7b. Selain tempat pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1),pembayaran penerimaan negara dalam rangka impor dapatdilakukan di Kantor Bea dan Cukai dalam hal: a. Pembayaran penerimaan negara atas impor barang yangdilakukan oleh penumpang, awak sarana pengangkut, ataupelintas batas; danb. Pembayaran PNBP atas:.

Bea masuk, termasuk bea masuk anti dumping, bea masukimbalan, bea masuk tindakan pengamanan, bea masukpembalasan, bea masuk ditanggung pemerintah atas hibah(SPM Nihil), bea masuk dalam rangka Kemudahan ImporTujuan Ekspor (KITE);Denda Administrasi Pabean;Pendapatan pabean lainnya;PPN Impor;PPh Pasal 22 impor;PPnBM Impor;Bunga penagihan PPN; dan~ O20 5> aPenerimaan Negara Bukan Pajak.Pasal 3:(1) Pembayaran penerimaan negara dalam rangka impordilakukan Wayjib Bayar di Bank Devisa Persepsi atau FosPersepsi

Penerimaan Negara Bukan Pajak;Pasal 3:(1) Pembayaran penerimaan negara dalam rangka impordilakukan Wajib Bayar di Bank Devisa Persepsi atau PosPersepsi;(2) Selain tempat pembayaran sebagaimana dimaksud padaayat (1), pembayaran penerimaan negara dalam rangkaimpor dapat dilakukan di Kantor Bea dan Cukai dalam hal:a. Pembayaran penerimaan negara atas impor barangyang dilakukan oleh penumpang, awak saranapengangkut, atau pelintas batas; danb. Pembayaran PNBP atas:7.

pelaksanaan anggaran lainnya yangdipersamakan dengan DIPA;> Dokumen sumber sebagai dasar pencatatan penerimaannegara antara lain meliputi Surat Setoran Pajak (SSP), SuratSetoran Bukan Pajak (SSBP), Surat Setoran Pabean, Cukai,dan Pajak (SSPCP), Surat Setoran Cukai atas Barang KenaCukai dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Hasil TembakauBuatan Dalam Negeri (SSCP), Surat Tanda Bukti Setor(STBS), dan Surat Setoran Pengembalian Belanja (SSPB)dan Bukti Penerimaan Negara (BPN) yang diterbitkan olehBank Persepsi/Devisa

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (RATANIO SAGA DEVISA NASUTION bin ASNAN NASUTION) terhadap Penggugat (SURI RAMADANI binti H.

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Devisa Kurnia Utama bin Syarinal) terhadap Penggugat (Nurhidayah binti Burhan);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah

Putusan Nomor 706/B/PK/PJK/201 7 Bayar di Bank Devisa Persepsi atau Pos Persepsi;(2) Selain tempat pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1),pembayaran penerimaan negara dalam rangka impor dapat dilakukan diKantor Bea dan Cukai dalam hal:a. Pembayaran penerimaan negara atas impor barang yang dilakukanoleh penumpang, awak sarana pengangkut, atau pelintas batas;danb. Pembayaran PNBP atas:1. Jasa pelayanan impor untuk barang impor yang tidak dikenakanpungutan impor;2.

Putusan Nomor 706/B/PK/PJK/201 7dilakukan Wayjib Bayar di Bank Devisa Persepsi atau FosPersepsi;(2) Selain tempat pembayaran sebagaimana dimaksud padaayat (1), pembayaran penerimaan negara dalam rangkaimpor dapat dilakukan di Kantor Bea dan Cukai dalam hal:a. Pembayaran penerimaan negara atas impor barangyang dilakukan oleh penumpang, awak saranapengangkut, atau pelintas batas; danb. Pembayaran PNBP atas:1. Jasa pelayan impor untuk barang impor yang tidakdikenanakan pungutan impor;2.

Penerimaan Negara Bukan Pajak;Pasal 3:(1) Pembayaran penerimaan negara dalam rangka impordilakukan Wajib Bayar di Bank Devisa Persepsi atau PosPersepsi;(2) Selain tempat pembayaran sebagaimana dimaksud padaayat (1), pembayaran penerimaan negara dalam rangkaimpor dapat dilakukan di Kantor Bea dan Cukai dalam hal:a. Pembayaran penerimaan negara atas impor barangyang dilakukan oleh penumpang, awak saranapengangkut, atau pelintas batas; danb. Pembayaran PNBP atas:1.

Putusan Nomor 706/B/PK/PJK/201 7> Dokumen sumber sebagai dasar pencatatan penerimaannegara antara lain meliputi Surat Setoran Pajak (SSP), SuratSetoran Bukan Pajak (SSBP), Surat Setoran Pabean, Cukai,dan Pajak (SSPCP), Surat Setoran Cukai atas Barang KenaCukai dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Hasil TembakauBuatan Dalam Negeri (SSCP), Surat Tanda Bukti Setor(STBS), dan Surat Setoran Pengembalian Belanja (SSPB)dan Bukti Penerimaan Negara (BPN) yang diterbitkan olehBank Persepsi/Devisa Persepsi/Pos

tanggal 31Desember 2008, sebagaimana telah diubah dengan PerBC Nomor P08/BC/2009tanggal 30 Maret 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Direktur Jenderal Beadan Cukai Nomor P42/BC/2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan PengeluaranBarang Impor Untuk Dipakai :IPENDAFTARAN PIB1 Importir mengisi PIB secara lengkap dengan menggunakan programaplikasi PIB, dengan mendasarkan pada data dan informasi daridokumen pelengkap pabean.2 Importir melakukan pembayaran bea masuk (BM), cukai, PDRI, danPNBP melalui Bank Devisa

dataPIB kepada Importir untuk diajukan kembali setelah dipenuhi.3 Dalam hal hasil penelitian menunjukan barang yang diimpor:1 tidak terkena ketentuan larangan/pembatasan atauketentuan larangan/pembatasannya telah dipenuhi, portalINSW meneruskan data PIB ke Sistem Komputer Pelayanan(SKP) di Kantor Pabean untuk diproses lebih lanjut.2 perlu penelitian lebih lanjut terkait dengan ketentuanlarangan/pembatasan, portal INSW meneruskan data PIBke SKP di Kantor Pabean untuk diproses lebih lanjut.4 Bank Devisa

Peninjauan Kembali diatas, MenteriviKeuangan dengan PMKRI Nomor 213/PMK.04/2008 tanggal 16 Desember 2008tentang Tata cara Pembayaran Dan Penyetoran Penerimaan Negara DalamRangka Impor, Penerimaan Negara Dalam Rangka Ekspor, Penerimaan NegaraAtas Barang Kena Cukai Dan Penerimaan Negara Yang Berasal Dari PengenaanDenda Administrasi Atas Pengangkutan Barang Tertentu, antara lain menyatakandi dalam Pasal angka 2: Pembayaran adalah kegiatan pelunasan penerimaannegara dalam rangka impor, ...dst...melalui Bank Devisa

Untuk Dipakai sebagaimana telah diubah dengan PerBC Nomor P08/BC/2009 tanggal 30 Maret 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan DirekturJenderal Bea dan Cukai Nomor P42/BC/2008 tentang Petunjuk PelaksanaanPengeluaran Barang Impor Untuk Dipakai,antara lain :I PENDAFTARAN PIB1 Importir mengisi PIB secara lengkap dengan menggunakan program aplikasiPIB, dengan mendasarkan pada data dan informasi dari dokumen pelengkappabean.2 Importir melakukan pembayaran bea masuk (BM), cukai, PDRI, dan PNBPmelalui Bank Devisa

tarifBTBMI yang digunakan.bukan pada tanggal Pemberitahuan ImporBarang mendapatkan Tanggal dan Nomor Pendaftaran dari KantorPabean.Pendaftaran PIB merupakan suatu proses yang ferintegrasi dengan proseslainnya dalam kerangka Tata Kerja PDE Kepabeanan, sehingga secara yuridistanggal pendaftaran adalah tanggal suatu proses penyampaian dokumenpabean dalam bentuk pertukaran data elektronik, termasuk dalam hal inipenyampaian data pembayaran bea masuk yang terutang dengan SSPCP danPIB BC 2.0 melalui Bank Devisa

atau patut diketahuinjadapat:meruszk atau mengrongrong kekuasaan Negara atau kewibawaan Pemerintah jang sjah atau aparatur Negara, mengganggu, menghambat ataumengatjaukan bagi industri, produksi, distribusi dan perdagangan dankekatjauan, kegontjangan atau kegelisahan diantara kalangan pendudukatau masjarakat jang bersifat luas; %sebagai Menteri Urusan Bank Sentral jang telah diangkat dengan suratkeputusan Presiden tanggal 13 Nopember 1963 No. 232 mengetahuiatau harus mengetahui setiap saat keadaan devisa

Negara dan peredaranuang Negars;1. telah berturutturut sebagai perbuatan landjutan atau perbuatanperbuatan jang berdiri sendirisendiri, memberi idzin import dengan tjaraDeferred Payment (DPC), semuanja berdjumlah kirakira USS.270.000.000, setidaktidaknja sedjumlah US.$. jang djauh melebihikeadaan devisa Negara, kepada antara lain:1, Nurbaini Jusuf,P.T.

Banding sungguh tidak mengerti mengapa Terbanding secarasepihak dan tanpa alasan yang jelas menyimpulkan bahwa nilai yang diberitahukandalam PIB Nomor: 045533 pada tanggal 21 Mei 2012 tidak dapat diterima sebagainilai pabean, kemudian nilai pabean ditetapbkan ditetapbkan secara tidak jelasberdasarkan Metode II sampai dengan VI sesuai hirarki penggunaannya, padahalbarang yang impor jelasjelas telah memenuhi persyaratan ketentuan Metode ;bahwa Pemohon Banding sebagai importir yang telah memberikan devisa

Apabila harga yang Pemohon Banding peroleh dari principal dianggap terlalurendah sementara Pemohon Banding telah memberikan argument namun kemudianditolak tanpa adanya alasan yang Pemohon Banding pandang cukup kuat makaPemohon Banding jadi bertanda tanya sebenarnya siapakah yang dapat menetapkanharga masuk dari barang impor sesuai hirarki penggunaannya, padahal barang yangdiimpor jelasjelas telah memenuhi persyaratan ketentuan Metode ;bahwa Pemohon Banding sebagai importir yang telah memberikan devisa

bahwa Pemohon Banding melakukan pembelian impor ataskomponen dan suku cadang pesawat untuk keperluan TNI Angkatan Udara.bahwa dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 254/KMK.03/2001tanggal 30 April 2001 tentang Penunjukan Pemungut Pajak Penghasilan Pasal22, sifat dan Besarnya Pungutan serta Tata Cara Penyetoran danPelaporannya, sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan KeputusanMenteri Keuangan Nomor 236/KMK.03/2003 tanggal 3 Juni 2003 diaturbahwa Pemungut Pajak atas impor barang adalah Bank Devisa

Banyuasin atau setidaktidaknya di suatu tempat lain yang masihtermasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sekayu, baik bertindak sendiri maupunsecara bersamasama atau dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatanuntuk permainan judi dan menjadikannya sebagai mata pencaharian, atau dengansengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, perbuatan yang dilakukanterdakwa dengan caracara sebagai berikut :e Pada waktu dan tempat sebagaimana yang tersebut diatas, pada saat saksiTommy Devisa bersama

sebesar Rp. 5000 (lima ribu rupiah) selanjutnya terdakwa besertabarang bukti diamankan pihak kepolisian untuk proses lebih lanjut.Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303Ayat (1) ke1, Pasal 55 Ayat (1) ke1 KUHP.Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidakmengajukan keberatan atau eksepsi;Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telahmengajukan Saksisaksi sebagai berikut:Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 848/PID.B/2015/PN SKY1Tommy Devisa

Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Pemohon Iltelah dikaruniai 1 orang anak yang bernama Devisa, Lahir 06 Oktober2003:10. Bahwa selama pernikahan sampai sekarang antara Pemohon dan Pemohon II masih tetap rukun dalam membina rumah tangga danbelum pernah bercerai.11.

., Notaris dan PPAT Kotamadya Jakarta Barat(selanjutnya disingkat Akta No. 46 Tanggal 26 Oktober 2011) denganplafon kredit sebesar Rp. 100.000.000.000, (Seratus milyar rupiah) dansesuai Akta No. 47 tanggal 26 Oktober 2011 tentang PerjanjianPenggunaan Fasilitas Devisa Umum Dengan Pembukaan Letter OfCredit, yang dibuat dihadapan Suanny Novianti Djojo, S.H., Notaris danPPAT Kotamadya Jakarta Barat (selanjutnya disingkat Akta No. 47Tanggal 26 Oktober 2011), dengan plafon kredit sebesar Rp.100.000.000.000

merupakan dalil yang tidak memilikidasar hukum dan mengadaada, karena sampai saat ini tidak adaputusan hakim yang menyatakan bahwa telah terbukti pemberianJaminan Fidusia dilakukan atas dasar kekhilafan dan/atau penipuan.Bahwa sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Akta Perubahan PerjanjianKredit No. 22 tanggal 20 Desember 2011 yang dibuat oleh TerlawanIl dan merupakan perubahan Fasiltas Kredit Terlawan Ilsebagaimana termaktub dalam Akta Perjanjian Kredit No. 46 danAkta Perjanjian Penggunaan Fasilitas Devisa

secara lengkap sebagaimana tersebutdalam berita acara perkara ini sedangkan Turut Terlawan tidak mengajukanDuplik dan tetap pada jawabannya;Hal 49 dari 78 Hal Putusan No. 443/Pdt.G/2013/PN.Jkt.SelMenimbang, bahwa untuk membuktikan dalil Perlawanannya, Pelawantelah mengajukan bukti tertulis berupa :1.10.11.12.13.14.Bukti P1 : Akta Perjanjian Kredit No.46 tanggal 26 Oktober 2011dibuat oleh/dihadapanTerlawan Ill (Akta: Perjanjian Kredit No. 46);(fotocopy)Bukti P2 : Akta Perjanjian Penggunaan Fasilitas Devisa

(sesuai dengan aslinya)Bukti T.I4B : Akta Perjanjian Penggunaan Fasilitas Devisa Umumdengan Pembukaan Letter of Credit No. 47 tanggal 26 Oktober 2011,dibuat dihadapan Suanny Noviyanti Djojo, S.H., Notaris di Jakarta (AktaPK 47). (Sesuai dengan aslinya)Hal 53 dari 78 Hal Putusan No. 443/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel10.11.12.13.14.15.16.Bukti T.l4C : Akta Perubahan Perjanjian Kredit No. 22 tanggal 20Desember 2011, dibuat dihadapan Suanny Noviyanti Djojo, S.H., Notaris diJakarta (Akta PK No. 22).

Terlawan dengan SuratPermohonan Tanggal 17 Juni 2013 No. 26/MRPAG/1219/VI/2013 PerihalPermohonan Eksekusi Jaminan Fidusia dan hubungan hukum antaraTerlawan dengan Terlawan II yang tertuang dalam Akta No. 46 tanggal 26Oktober 2011 tentang Perjanjian Kredit dibuat dihadapan Suanny NoviantiDjojo, S.H., Notaris dan PPAT Kotamadya Jakarta Barat, dengan plafonkredit sebesar Rp. 100.000.000.000, (Seratus milyar rupiah) dan sesuaiAkta No. 47 tanggal 26 Oktober 2011 tentang Perjanjian PenggunaanFasilitas Devisa