Yahya Harapap dalam bukunya yang berjudul PembahasanPermasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan (hal.160), sebagaimana kami sarikan, mengatakan bahwa hal ini adalah untukkepastian hukum bagi keluarga pihak yang ditangkap, sebab pihakkeluarga dan tersangka mengetahul dengan pasti hendak ke manatersangka dibawa dan diperiksa.

Yahya Harapap, S.H. Cetakan ke 8 oktober 2008dalam halama 21 surat Kuasa Khusus dianggap Sah Apabila PenggugatHadir di dampingi Kuasa, (didalam hal tersebut Pemohon pada saatpersidangan yang di tetapkan di persidang di hadiri oleh Pemberi kuasa danPenerima Kuasa );Jadi sangat tidak beralasan Termohon menyatakan Surat Kuasa tidak sah,tidak benar dan tidak beralasan maka seharusnya dikesampingkan danditolak;DALAM KONPENSIDALAM POKOK PERKARA1.

Yahya Harapap, SH dalam Buku Hukum AcaraPerdata Hal 116117 dimana disebutkan bahwa :o Pihak ketiga dari Siapa tanah itu diperoleh harus ikut ditarik sebagaipihak;o Pihak ketiga yang telah diperiksa sebagai saksi, tidak perlu ditariksebagai pihak;Oo Penarikan Pihak Ketiga disesuaikan dengan kebutuhan dalil gugatan;Bahwa berpedoman pada pendapat M Yahya Harahap, SH tersebutdiatas diaktikan dengan Pertimabangan Majelis Hakim tingkat pertama,maka pertimbangan Hakim Majelis tingkat pertama sudah tepat

Yahya Harapap dalam bukunya yang berjudulPembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan danPenuntutan (hal. 160), menguraikan bahwa pemberian tembusan suratperintah penangkapan adalah untuk kepastian hukum bagi keluargapihak yang ditangkap, sebab pihak keluarga dan tersangka mengetahuidengan pasti hendak ke mana tersangka dibawa dan diperiksa.Pemberian tembusan surat perintah penangkapan kepada keluargatersangka, ditinjau dari segi ketentuan hukum adalah merupakankewajiban pihak penyidik

Riau Jaya Perkasa sehingga Penggugat patut danmeyakinkan tidak mempunyai Legal Standing dalam Gugatan a quo.Bahwa menurut M.Yahya Harapap,SH didalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Perdata halaman 111136, menyatakan bahwa yangbertindak sebagai Penggugat harus orang yang benar benar memilikikedudukan dan kapasitas yang tepat menurut Hukum. Keliru dan salahbertindak sebagai Penggugat mengakibatkan gugatan mengandung cacatformil.

Harapap, S.H JurusitaPengadilan Negeri Medan tanggal 3 Januari 2020 dan tanggal 17 Desember2019 kepada Kuasa Hukum Terbanding semula Penggugat dan oleh Indra SaktiLubis, SE, Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Rantau Prapat yangmenerangkan bahwa pernyataan permohonan banding dari Pembanding danI!

Harapap, S.H Jurusita Pengadilan Negeri Medankepada Terbanding semula Penggugat pada tanggal 19 Februari 2020 dankepada Turut Terbanding semula Tergugat Ill pada tanggal 5 Februari 2020melalui Kepala Kelurahan Kartini dengan alasan keberatan sebagai berikut:ALASAN ALASAN PENGAJUAN MEMORI BANDINGMemori Banding ini diajukan Pembanding/Tergugat berdasarkankekeliruan Pertimbangan Hukum Judex fictie yang tidak cermat sehinggadalam mengambil keputusan dan tidak sesuai dengan fakta serta pembuktiandalam

Yahya Harapap, S.H., Hukum AcaraPerdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, danPutusan Pengadilan, Sinar Grafika, Jakarta, 2017, hal. 657660 ). BahwaJika terbuktibahwa pembentukan Organ Yayasan dilakukanoleh Organ yang suclah tidak mempunyai kapasitas untuk dapatbertinclak sebagai Organ yang sah, maka produk dari keputusannyajelas akan cacat dan ticlak sah.

Yahya Harapap SH Hukum acara Perdata).Bahwa saat ini diketahui, Pengadilan Negeri Samarindapada tanggal 9Mei 2017 akan melaksanakan Eksekusi Pengosongan Perkara N0o.:55/Pdt.G/2000/PN.Smda., yang mana, atas obyek yang akan dilakukaneksekusi tersebut, didalamnya termasuk Bidang Tanah bangunanmilikPELAWAN seluas 5.500Myang diperoleh berdasarkanjual beli yang sahpada tanggal 08 Agustus 1998 dan diperkuat dengan putusan Perkara No.:75/Pdt.G/2008/PN.Smda jo.

Kemudian berdasarkan akta jual beli/gantirugi dikeluarkan oleh Notaris IDAWATI HARAPAP di Panyabungandegan Akta Notaris Nomor 92 tanggal 18 Desember 2014 AHMADDURONI NASUTION melepaskan hak atas tanah seluas 4.672 M?yang terletak di Kelurahan Pidoli Dolok Kecamatan PanyabunganKabupaten Mandailing Natal dengan sertifikat hak milik nomor:225tanggal 19 Juli 2012 kepada HARLAN BATUBARA,SH. DinasPerhubungan dan Informatika Kab.

Kemudianberdasarkan akta jual beli/ganti rugi dikeluarkan oleh NotarisIDAWATI HARAPAP di Panyabungan degan Akta Notaris Nomor92 tanggal 18 Desember 2014 saksi AHMAD DURONI NASUTIONmelepaskan hak atas tanah seluas 4.672 M? yang terletak diKelurahan Pidoli Dolok Kecamatan Panyabungan KabupatenMandailing Natal dengan sertifikat hak milik Nomor:225 tanggal 19Juli 2012 kepada HARLAN BATUBARA,SH. selaku Kepala DinasPerhubungan dan Informatika Kab.

tersebutJauh dibawah NJOP atas tanah objek perkara tahun 2018, sehinggasangat merugikan penggugat ;Bahwa tuntutan tersebut diatas menjadi tidak jelas karena tidakmenyertakan identitas dokumen surat penetapan onilai gantikerugian, identitas yang Tergugat maksud adalah seperti nomorSurat penetapan dan instansi yang menetapkan tidak disertakanoleh Penggugat dalam Petitumnya, Bahwa redaksi Petitum yangseperti ini adalah Kabur dan Tidak mengandung kepastian hukumuntuk dikabulkan, Bahwa sebagaimana YAHYA HARAPAP

PengadilanNegeri/Mahkamah Agung yang telah memperoleh kekuatan hukumtetap Nomor: 04/2018, ...dst;Bahwa tuntutan tersebut diatas menjadi tidak jelas karena tidakmenyertakan identitas dokumen surat penetapan nilai gantikerugian, identitas yang Tergugat maksud adalah seperti nomorsurat penetapan dan instansi yang menetapkan tidak disertakanoleh Penggugat dalam Petiturnnya, Bahwa redaksi Petitum yangseperti ini adalah Kabur dan Tidak mengandung kepastian hukumuntuk dikabulkan, Bahwa sebagaimana YAHYA HARAPAP

YAHYA HARAPAP, SH. dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Perdata yang menyatakan bahwa : Dalam Putusan MA No.904 K/Sip/1973, pertimbangannya menyatakan untuk mempertahankan hartabersama (gonogini) terhadap pihak ketiga, hukum membenarkan salah satudari suami atau isteri yang bertindak sebagai Penggugat atau Tergugat.Menimbang, bahwa berpangkal tolak pada Yurisprudensi tersebut diatasmaka menurut Majelis Hakim : karena pihak yang digugat oleh Penggugatdalam gugatannya yaitu MURNI, ERMALINDA dan

Yahya Harapap : padalazimnya, jika kesalahan telah benarbenar terbukti menurut ketentuan caralewat alatalat bukti yang sah menurut undangundang, keterbuktian kesalahantersebut akan membantu dan mendorong hati nurani hakim untuk meyakinikesalahan Terdakwa. Apalagi bagi seoarang hakim yang memiliki sikap hatihatidan bermoral baik. Tidak mungkin keyakinannya yang muncul ke permukaanmendahului keterbuktian kesalanan Terdakwa. (M.

PengadilanNegeri/Mahkamah Agung yang telah memperoleh kekuatan hukumtetap Nomor: 04/2018, ...dst;Bahwa tuntutan tersebut diatas menjadi tidak jelas karena tidakmenyertakan identitas dokumen surat penetapan nilai gantikerugian, identitas yang Tergugat maksud adalah seperti nomorsurat penetapan dan instansi yang menetapkan tidak disertakanoleh Penggugat dalam Petiturnnya, Bahwa redaksi Petitum yangseperti ini adalah Kabur dan Tidak mengandung kepastian hukumuntuk dikabulkan, Bahwa sebagaimana YAHYA HARAPAP

YAHYA HARAPAP, S.Hdalam buku PEMBAHASAN PERMASALAHAN DANPENERAPAN KUHAP : penyidikan dan penuntutan (hlm 101)tentang PENYELIDIKAN. PENYELIDIK adalah orang yangmelakukan PENYELIDIKAN; Penyelidikan berartiserangkaian tindakan mencari dan menemukan = suatukeadaan atau peristiwa yang berhubungan dengan kejahatandan pelanggaran tindak pidana atau yang diduga sebagaiperbuatan tindak pidana;6.

Yahya Harapap kemudian menjelaskan yang dimaksud denganitikad baik (hal yang menyimpang dari apa yang dilakukan oleh TERGUGAT I)diantaranya adalah :1) Anggota Dewan Komisaris wajib dipercaya (fiduciary duty), dalam artian,Anggota Dewan Komisaris tersebut wajib jujur dalam melaksanakantugas pengawasan dan pemberian nasihat tersebut ;2) Wajib melaksanakan tugas pengawasan dan pemberian nasihat untuktujuan yang wajar ;3) Wajib patuh menaati peraturan perundangundangan (statutory duty) ;4) Wajib loyal

Amin Wahyudi Harapap, melalui pegawaiTerlapor VIII Sdr. Samsul Bahri, telah menerima Salinan PutusanKPPU tertanggal 28 November 2016;Terlapor X/Sdr. Sangkot Nasution, melalui pegawai Terlapor VIIISdr. Samsul Bahri, telah menerima Salinan Putusan KPPUtertanggal 28 November 2016;Terlapor XI/Sdr. Wilhan Sukri Nasution, melalui istrinya Sdri.Rulhayati HRP, telah menerima Salinan Putusan KPPU tertanggal28 November 2016;Terlapor XlIl/Sdr. Wahyu Kurniawan Abdi, melalui pegawaiTerlapor VIII Sdr.

Amin Wahyudi Harapap, melaluipegawai Terlapor VIIl Sdr.

Yahya Harapap dalam buku Hukum Acara PerdataTentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan PutusanPengadilan, diterbitkan Sinar Grafika, Jakarta, Cetakan keempatbelas tahun2014, hal 107 s.d. 111, pencampuradukan atau penggabungan materigugatan yang demikian adalah termasuk gugatan yang tidak bersesuaian,kabur dan tidak jelas.

Yahya Harapap, SH. dalam bukunyaHukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan,Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, Penerbit Sinar Grafika,halaman 285, menyatakan bahwa tujuan utama penyitaan adalahagar harta kekayaan milik tergugat :e Tidak dipindahkan kepada orang lain melalui jual beli ataupenghibahan, dan sebagainya ;e Tidak dibebani dengan sewa menyewa atau diagunkan kepadapihak ketiga ;44.

Yahya Harapap dalam buku Hukum Acara PerdataTentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan PutusanPengadilan, diterbitkan Sinar Grafika, Jakarta, Cetakan keempatbelas tahun2014, hal 107 s.d. 111, pencampuradukan atau penggabungan materigugatan yang demikian adalah termasuk gugatan yang tidak bersesuaian,kabur dan tidak jelas.