karenanya yangmenjadi obyek sengketa berupa Koreksi atas Penyerahan yang PPNnyaharus Dipungut sendiri sebesar Rp201.719.989,00; yang telahdipertimbangkan berdasarkan fakta, buktibukti dan penerapan hukumserta diputus dengan kesimpulan tetap dipertahankan oleh Majelis Hakimsudah tepat dan benar.Dengan demikian Majelis Hakim Agungberpendapat untuk menguatkan kembali putusan a quo karena in casuPemohon Banding sekaran Pemohon Peninjauan Kembali selaku trave/agent menerima manfaat atas jasa yang diberikan IATA

Putusan Nomor 991/B/PK/Pjk/2020Peninjauan Kembali dengan petitum gugatan yang pada pokoknya sebagaiberikut:Penggugat mengharapkan Majelis Hakim dapat mempertimbangkanpengajuan gugatan Penggugat dan berkenan untuk, memberikan putusanuntuk memproses pengajuan Surat Permohonan Pengurangan atauPenghapusan Sanksi Administrasi Nomor 2017/06/IATA/O69 tanggal 7 Juni2017 yang telah Penggugat sampaikan pada tanggal 22 Juni 2017 tersebutdemi untuk mendapatkan keadilan dan kepastian hukum;Menimbang, bahwa atas

karenanya yangmenjadi obyek sengketa berupa Koreksi atas Penyerahan yang PPNnyaharus Dipungut sendiri sebesar Rp418.765.200,00; yang telahdipertimbangkan berdasarkan fakta, buktibukti dan penerapan hukumserta diputus dengan kesimpulan tetap dipertahankan oleh Majelis Hakimsudah tepat dan benar.Dengan demikian Majelis Hakim Agungberpendapat untuk menguatkan kembali putusan a quo karena in casuPemohon Banding sekaran Pemohon Peninjauan Kembali selaku trave/agent menerima manfaat atas jasa yang diberikan IATA

Organisasi dan kegiatan operasional tersebut adalahInternational Civil Aviation Organization ("ICAO") dan International Air TransportAssociation (IATA");Bahwa konsep kerjasama tersebut tertuang dalam berbagai kesepakataninternasional yang telah ditandatangani oleh negaranegara anggota ICAO,yang merupakan salah satu organisasi di bawah PBB dimana Indonesiaadalah termasuk salah satu anggotanya sehingga berkewajiban mematuhinya.Salah satu kesepakatan yang sangat penting adalah mengenai kebijakan danpetunjuk

Nomor 138/B/PK/PJK/2011tersebut di bagian selanjutnya sebagai dasar acuan perlakuan perpajakan yangPemohon Banding terapkan;Bahwa mengutip artikel yang diterbitkan oleh IATA dengan topik "ValueAdded Tax", dijelaskan bahwa penerbangan internasional diwajibkanmematuhi selurunh kewajiban hukum dan komersial sebagaimana yangberlaku untuk perusahaan lain pada umumnya di dalam suatu Negara.Negaranegara tersebut mengakui bahwa transportasi udara internasional("international air transport) sangat berbeda

Nomor 138/B/PK/PJK/2011Bahwa selanjutnya, IATA di dalam artikelnya, memuat pandangannyayang didasarkan pada Doc.8632 tersebut di mana PPN seharusnya tidakdikenakan atas transportasi udara internasional dengan dasar :a. Transportasi udara internasional adalah jasa yang disediakan kepadakonsumen akhir di luar jurisdiksi wilayah pemajakan. Berdasarkanresolusi ICAO, transportasi udara internasional termasuk penggunaanpesawat udara serta barang dan jasa di luar wilayah kewenanganperpajakan;b.

Nomor 138/B/PK/PJK/2011Bahwa beberapa maskapai penerbangan internasional, telah menyatakankeberatannya untuk dikenakan PPN atas Jasa Handling ini mengingatadanya asas timbal balik yang telah disepakati bersama melalui berbagaimacam konvensi tingkat tinggi (ICAO dan IATA);Bahwa dengan demikian Pemohon Banding sangat sulit memungut PPNuntuk penerbangan Internasional, dan tidak mungkin Pemohon Bandingmembayar PPN ke Kas Negara dengan dana dari Pemohon Bandingsendiri;S628/PJ.3/1989.Bahwa surat ini merupakan

Dokumen artikel IATA mengenai Value Added Tax;8. UndangUndang (UndangUndang) Nomor 24 Tahun 2000 tentangPerjanjian Internasional;9.

+ ( & W r #S W & wt s & ( SstSUBS IIT IIIT LISTS TTT TST TST TAMA MEUMI"S , "#O, *2 & + #+# " LURE tH * Tl, tS"Ply BLISS SST I STIS STII IATA TTI MMMM LTT TTT TTT TTTlms , #0, *2 LU E+H " L #t+# * 8 yiu $3 $ Mae(l 7S "eM morlre eee 06 ME 6G he US RUE! &! W & W ! s rs W 4+" SUS && W f! #1 DE! W (! & s/s s "yt"lL, BS OM (CL AYLABLTITITLITTT STITT S ITT ITT LTT TS TTT TTms , "Hf x? ring S &! u che W $ 7 ! che W ! ! Su * zALWB6>@ y = & W We / W wt W 6 AW B=B !, + s W !

Biaya ATK i ineeetteetseeeceteeecteeeeceteeeceeeeeseeeeeteeeens Rp50.000, ;5, Onekos panevil dan IATA csmwesmsresssewwmaswennarermmrereneaemcnen Rp.75.000, ; 4. Redaksipenetapati CCCs bactvtsina ssa ssaaaunaw ses saatuauacs as enon Rp.5.000, ;5. Materai penetapan Lecceeeeeeeeee eee eeaeeeaeeenaeeeaeeeeneeeaeeea Rp.6.000. ;6. Le ges ete tee tte etteeeee eee Rp.3.000. ;Juma woo ccc cece ccc cece cence cece eeeeeneeceeeeeeeneeceeeeeuenness Rp. 169.000, ;Hal. 7 dari 7 halaman.

Viin A mKnbinfr urni it* A Q folmr> orromo Tol om tAol/at*i non tAofoni tomkol/iTiusij m* uiu nsuuutttstg, uiuui tu uuiuii, aunia ioiaui, pivvijaan pvituii laiiiuua,beralamat di Dusun Naga Uleng, Desa Naga Uleng, Kecamatan Cenrana,TA nai ir>n+QtA T3rtAa oalntAiii+ tAtfO *loaKu'f n/AtiinliAn Tivuuupatvii uviiv, jvicuijuuij'a uiovuut ptuiuuuu 1.Rosnaena binti Ambotang, umur 45 tahun, agama Islam, pekeijaan urusan rumahloMftrto la(A*o Lo ntAt1iniin Tr TT, rt lAza, nn Tri/vn, T TlatArr a/Arny>/A+ niA iAtA

Sehingga sanksi administrasi dendasebesar 2% dari DPP adalah sebesar Rp2.591.526,00;bahwa Penggugat tidak mengajukan keberatan atas koreksi DPP PPNsebesar Rp129.576.280,00 tersebut;Bahwa berdasarkan pasal di atas maka demi keadilan Penggugatmengharapkan Majelis Hakim dapat mempertimbangkan pengajuan gugatanPenggugat dan berkenan untuk memberikan putusan untuk memprosespengajuan Surat Permohonan Pengurangan atau Penghapusan SanksiAdministrasi Nomor 2017/06/IATA/O58 tanggal 9 Mei 2017 yang telahHalaman

Selain itu hubungan hokum antara PEMOHON dengan TERMOHONadalah dengan adanya Surat Perjanjian Ganti Rugi Kepada Surety(Pemohon), tertanggai 23 Desember 2015, dimana inti dari perjanjiantersebut adalah TERMOHON selaku PRINCIPAL mempunyai kewajibandan menyatakan akan melakukan pembayaran sejumlah uang gantikerugian kepada PEMOHON selaku SURETY berdasarkan PenjaminanPembayaran kepada International Air Transport Association selakuOBLIGEE (IATA);Hal. 2 dari 33 hal.

Bahwaterkait hubungan hukum antara Pemohon dan Termohon denganpihak International Air Transport Association (IATA), Termohon telahmelakukan pembayaran kewajiban kepada International Air TransportAssociation (IATA) selaku Obligee sebesar Rp.700.000.000, (tujuhratus juta rupiah) pada tanggal 05 Januari 2017.ll. MENGENAI PERJANJIAN PERDAMAIAN (HOMOLOGASI) DALAMPERKARA PKPU DENGAN NOMOR: 114/PDT.SUSPKPU/2017/PN.JKT.PST., TANGGAL 07 JUNI 20185.

Jkt Pst Bahwa Termohon telah melakukan pembayaran kewajiban kepadaInternational Air Transport Association (IATA) selaku Obligee sebesarRp.700.000.000, (tujuh ratus juta rupiah) pada tanggal 5 Januari 2017;ll MENGENAI PERJANJIAN PERDAMAIAN DALAM PERKARA PKPUNO.114/PDT.SUSPKPU/2017/PN.NIAGA.JKT.PST TANGGAL 07 JUNI2018. Bahwa pada pokoknya Termohon mengakui bahwa putusanPerdamaian No.114/pdt.suspkpu/2017/pn.niaga.jkt.ost tanggal 07 Juni2018, telah memiliki kekuatan hukum yang mengikat;lil.

Putusan Nomor 990/B/PK/Pjk/2020Peninjauan Kembali dengan petitum gugatan yang pada pokoknya sebagaiberikut:Penggugat mengharapkan Majelis Hakim dapat mempertimbangkanpengajuan gugatan Penggugat dan berkenan untuk, memberikan putusanuntuk memproses pengajuan Surat Permohonan Pengurangan atauPenghapusan Sanksi Administrasi Nomor 2017/06/IATA/O61 tanggal 7 Juni2017 yang telah Penggugat sampaikan pada tanggal 22 Juni 2017 tersebutdemi untuk mendapatkan keadilan dan kepastian hukum;Menimbang, bahwa atas

karenanya yangmenjadi obyek sengketa berupa Koreksi atas Penyerahan yang PPNnyaharus dipungut sendiri sebesar Rp275.500.960,00; yang telahdipertimbangkan berdasarkan fakta, buktibukti dan penerapan hukumserta diputus dengan kesimpulan tetap dipertahankan oleh Majelis Hakimsudah tepat dan benar.Dengan demikian Majelis Hakim Agungberpendapat untuk menguatkan kembali putusan a quo karena in casuPemohon Banding sekaran Pemohon Peninjauan Kembali selaku trave/agent menerima manfaat atas jasa yang diberikan IATA

Putusan Nomor 994/B/PK/Pjk/2020Peninjauan Kembali dengan petitum gugatan yang pada pokoknya sebagaiberikut:Penggugat mengharapkan Majelis Hakim dapat mempertimbangkanpengajuan gugatan Penggugat dan berkenan untuk memberikan putusanuntuk memproses pengajuan Surat Permohonan Pengurangan atauPenghapusan Sanksi Administrasi Nomor 2017/06/IATA/O02 tanggal 7 Juni2017 yang telah Penggugat sampaikan pada tanggal 22 Juni 2017 tersebutdemi untuk mendapatkan keadilan dan kepastian hukum;Menimbang, bahwa atas

Putusan Nomor 996/B/PK/Pjk/2020Peninjauan Kembali dengan petitum gugatan yang pada pokoknya sebagaiberikut:Penggugat mengharapkan Majelis Hakim dapat mempertimbangkanpengajuan gugatan Penggugat dan berkenan untuk, memberikan putusanuntuk memproses pengajuan Surat Permohonan Pengurangan atauPenghapusan Sanksi Administrasi Nomor 2017/06/IATA/055 tanggal 9 Mei2017 yang telah Penggugat sampaikan pada tanggal 22 Juni 2017 tersebutdemi untuk mendapatkan keadilan dan kepastian hukum;Menimbang, bahwa atas

karenanya yangmenjadi obyek sengketa berupa Koreksi atas Penyerahan yang PPNnyaharus Dipungut sendiri sebesar Rp584.236.941,00; yang telahdipertimbangkan berdasarkan fakta, buktibukti dan penerapan hukumserta diputus dengan kesimpulan tetap dipertahankan oleh Majelis Hakimsudah tepat dan benar.Dengan demikian Majelis Hakim Agungberpendapat untuk menguatkan kembali putusan a quo karena in casuPemohon Banding sekaran Pemohon Peninjauan Kembali selaku trave/agent menerima manfaat atas jasa yang diberikan IATA

Putusan Nomor 987/B/PK/Pjk/2020Peninjauan Kembali dengan petitum gugatan yang pada pokoknya sebagaiberikut:Penggugat mengharapkan Majelis Hakim dapat mempertimbangkanpengajuan gugatan Penggugat dan berkenan untuk memberikan putusanuntuk memproses pengajuan Surat Permohonan Pengurangan atauPenghapusan Sanksi Administrasi Nomor 2017/06/IATA/057 tanggal 9 Mei2017 yang telah Penggugat sampaikan pada tanggal 22 Juni 2017 tersebutdemi untuk mendapatkan keadilan dan kepastian hukum;Menimbang, bahwa atas

PajakPenyerahan Yang PPNNya Harus Dipungut Sendiri Atas Agency Fees(Membership) Travel Agents Sebesar Rp113.636.200,00; yang telahdipertimbangkan berdasarkan fakta, buktibukti dan penerapan hukumserta diputus dengan kesimpulan tetap dipertahankan oleh Majelis Hakimsudah tepat dan benar.Dengan demikian Majelis Hakim Agungberpendapat untuk menguatkan kembali putusan a quo karena in casuPemohon Banding sekaran Pemohon Peninjauan Kembali selaku trave/agent menerima manfaat atas jasa yang diberikan IATA

Putusan Nomor 1000/B/PK/Pjk/2020Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi Nomor2017/06/IATA/O23 tanggal 7 Juni 2017 yang telah Penggugat sampaikanpada tanggal 22 Juni 2017 tersebut demi untuk mendapatkan keadilan dankepastian hukum;Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat mengajukanSurat Uraian Banding pada tanggal 23 Januari 2018:Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT118689.99/ 2011/PP/M.XVIIIB Tahun 2019 tanggal 9 Mei 2019, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut

Nomor 2748 K/Pid.Sus/20151 (satu) lembar Departure Card Nomor RI 29250532 atas nama CHENWEIBIAO ;1 (satu ) lembar Travel Document Number atas nama CHEN WEIBIAO ;satu) bundel Akta Perjanjian Sewa Menyewa ;satu) lembar tiket IATA atas nama CHEN WEIBIAO ;satu) buah stater fack Simpati Nomor 0812 9842 2413 ;))(((((satu) buah tiket Kereta Api Tsing Yi Airport ;(11111 (satu) buah kartu ABC Nomor 622848 1409122398474 ;1 (satu) bundel bill 7 Days Hotel atas nama CHEN WEIBIAO ;Uang tunai Indonesia sebanyak

ratus enam puluhsembilan Yuan);Yang disita dari Terdakwa CHEN WEIBIAO, sedangkan barang bukti :1 (satu) buah handphone merk Apple warna putih ;1 (satu) buah Buku Paspor Republic of China Nomor E21870066 atasnama LI LINFEI :1 (satu) buah Buku Paspor No.W/5737853 atas nama LI LINFEI ;1 (satu) lembar Custom Declaration atas nama LI LINFEI ;1 (satu) lembar Boarding Pass China Airlines HongkongJakarta atasnama LI LINFEI :1 (satu) lembar Travel Document Number atas nama LI LINFEI;1 (satu) lembar tiket IATA

RI 29250532 atas nama CHENWEIBIAO ;e 1 (satu ) lembar Travel Document Number atas nama CHEN WEIBIAO ;satu) bundel Akta Perjanjian Sewa Menyewa ;satu) lembar tiket IATA atas nama CHEN WEIBIAO ;satu) buah Stater Fack Simpati Nomor 0812 9842 2413 ;))(((((satu) buah tiket Kereta Api Tsing Yi Airport ;(11 111 (satu) buah kartu ABC Nomor 622848 1409122398474 ;e 1 (satu) bundel Bill 7 Days Hotel atas nama CHEN WEIBIAO ; Uang tunai Indonesia sebanyak Rp810.000,00 (delapan ratus sepuluh riburupiah);e Uang

Nomor 2748 K/Pid.Sus/20151 (satu) lembar Custom Declaration atas nama LI LINFEI ;1 (satu) lembar Boarding Pass China Airlines HongkongJakarta atasnama LI LINFEI : 1 (satu) lembar Travel Document Number atas nama LI LINFEI; 1 (satu) lembar tiket IATA atas nama LI LINFEI;1 (satu) lembar Visa on Arrival Receipt ; 1 (satu) lembar pemesanan Hotel Fave Pasar Baru ;2 (dua) buah ID Card ;e 1 (satu) buah Kartu HSBC No.5201 69131378 8004 atas nama WANGBING ;e 1 (satu) buah kartu ICBC Nomor 621226640000727

E21870066 atas namaLI LINFEI : 1 (satu) buah Buku Paspor No.W/5737853 atas nama LI LINFEI ; 1 (satu) lembar Custom Declaration atas nama LI LINFEI ; 1 (satu) lembar Boarding Pass China Airlines HongkongJakarta atasnama LI LINFEI : 1 (satu) lembar Travel Document Number atas nama LI LINFEI ; 1 (satu) lembar tiket IATA atas nama LI LINFEI ;1 (satu) lembar Visa on Arrival Receipt; 1 (satu) lembar pemesanan Hotel Fave Pasar Baru ;2 (dua) buah ID Card ;Hal. 76 dari 95 hal. Put.

karenanya yangmenjadi obyek sengketa berupa Koreksi atas Penyerahan yang PPNnyaharus Dipungut sendiri sebesar Rp2/76.658.771,00; yang telahdipertimbangkan berdasarkan fakta, buktibukti dan penerapan hukumserta diputus dengan kesimpulan tetap dipertahankan oleh Majelis Hakimsudah tepat dan benar.Dengan demikian Majelis Hakim Agungberpendapat untuk menguatkan kembali putusan a quo karena in casuPemohon Banding sekaran Pemohon Peninjauan Kembali selaku trave/agent menerima manfaat atas jasa yang diberikan IATA

Dengan demikian Majelis Hakim Agungberpendapat untuk menguatkan kembali putusan a quo karena in casuPemohon Banding sekaran Pemohon Peninjauan Kembali selaku trave/agent menerima manfaat atas jasa yang diberikan IATA yang memilikiBUT (Badan Usaha Tetap) di Indonesia, sehingga pembayaran untukkegiatan travel agent diperlakukan sebagai pembayaran kepadaPengusaha Kena Pajak dan merupakan penyerahan Jasa Kena Pajakdi dalam daerah pabean yang dilakukan oleh Pengusaha Kena Pajakyang terutang pajaknya dan