Iklim dan MutuIndustri Balai Besar Industri Agro Kementerian Perindustrian;2 (dua) lembar fotocopy legalisir laporan hasil uji Alhami rasa KalsuAyam Nomor 5839/LHU/Bd/ABICAL.1/VI/2014 tanggal 25 Juni 2014yang diterbitkan oleh Badan Pengkajian Kebijakan Iklim dan MutuIndustri Balai Besar Industri Agro Kementerian Perindustrian;2 (dua) lembar fotocopy legalisir Laporan hasil uji ALHAMI rasa Kalduayam Nomor 3310/LHU/Bd/ABICAL.1/IV/2015 tanggal 15 April 2015yang diterbitkan oleh Badan Pengkajian Kebijakan

15 April 2015yang diterbitkan oleh Badan Pengkajian Kebijakan Iklim dan Industridan mutu Balai Besar Industri Agro Kementerian Perindustrian; 2 (dua) lembar fotocopy Laporan hasil uji SANTREMIE rasa Kalduayam Nomor 3313/LHU/Bd/ABICAL.1/IV/2015 tanggal 15 April 2015yang diterbitkan oleh Badan Pengkajian Kebijakan Iklim dan Industridan mutu Balai Besar Industri Agro Kementerian Perindustrian; 1 (satu) lembar persetujuan pendaftaran pangan olahan Nomor BPOMRI MD 231502002021 atas nama Mie Instan merk

103 K/PID/2018yang diterbitkan oleh Badan Pengkajian Kebijakan Iklim dan Industridan mutu Balai Besar Industri Agro Kementerian Perindustrian; 2 (dua) lembar fotocopy Laporan hasil uji SANTREMIE rasa Kalduayam Nomor 3313/LHU/Bd/ABICAL.1/IV/2015 tanggal 15 April 2015yang diterbitkan oleh Badan Pengkajian Kebijakan Iklim dan Industridan mutu Balai Besar Industri Agro Kementerian Perindustrian; 1 (satu) lembar persetujuan pendaftaran pangan olahan Nomor BPOMRI MD 231502002021 atas nama Mie Instan merk

15 April 2015yang diterbitkan oleh Badan Pengkajian Kebijakan Iklim dan Industridan mutu Balai Besar Industri Agro Kementerian Perindustrian;2 (dua) lembar fotocopy Laporan hasil uji SANTREMIE rasa Kalduayam Nomor 3313/LHU/Bd/ABICAL.1/IV/2015 tanggal 15 April 2015yang diterbitkan oleh Badan Pengkajian Kebijakan Iklim dan Industridan mutu Balai Besar Industri Agro Kementerian Perindustrian;1 (satu) lembar persetujuan pendaftaran pangan olahan NomorBPOM RI MD 231502002021 atas nama Mie Instan merk

=s2 Diskresi merupakan ruang kebijakan/kewenangan yang dimilikiadministrasi negara untuk membuat keputusan apabila tidak adaaturan yang jelas/samarsamar atau ada persoalan yang muncul tiba> Peraturan kebijakan adalah peraturan yang dikeluarkan olehadministrasi negara dalam rangka melaksanakan peraturanperundangundangan ; 922 no nnn nn anne ennaBahwa yang dilakukan Bupati bukan diskresi, tetapi beleidsregal atauperaturan kebijakan ; Bahwa :> Intra legal atau belied legal merupakan peraturan kebijakan

yangmasih berada dalam ranah hukum ; 2> Kontra legal merupakan peraturan kebijakan yang berada dalamranah hukum tetapi bertentangan dengan hukum yang ada ; > Ekstra legal merupakan peraturan kebijakan yang berada diluar ranahhukum dan tidak mentaati regulasi yang ada ; Bahwa hukuman pidana berbeda dengan hukuman administrasi ; Halaman 39 dari 72 halaman Putusan No. 53/G/2018/PTUNKPGBahwa hukuman pidana berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukansedangkan hukuman = administrasi berkaitan dengan

Oleh karena itu,harus lebih berhatihati dalam membuat peraturan kebijakan ; Bahwa seharusnya penjelasan itu ada pada regelnya (peraturannya)bukan pada beleidnya (kebijakan). Beleidnya sudah masuk dalamranah pelaksanaan/ranah eksekutif.

Apabila setiap regulasi / kebijakan yang dariatas dirasa bertentangan dengan realitas hukum dinegeri ini kenapaharus ditaati ?

Bahwa peraturan kebijakan harus mentaati regulasi yangLSS TIAGO fee eseeweee eee eeeereee eee eeeBahwa Ahli tidak dapat menjelaskan jika sudah masuk dalam wilayahhukum pidana ; 222222 no nnn ncn n nn nc nc ncn nc ec ncceeeBahwa Pejabat yang mengeluarkan keputusan untuk memberhentikanASN, sesungguhnya pejabat tersebut telah melakukan perbuatanmelawan hukum dan konsekuensinya keputusan tersebut dianggap tidakBahwa Keputusan dianggap tidak sah, artinya bahwa keputusantersebut dapat dinyatakan batal

Dalam menerima suatuJabatan atau penugasan dari Citi, masingmasing individu harus bertanggungjJawab terhadap perilakunya, termasuk taat kepada hukum, Kode Etik ini,kebijakan Citi serta kebijakan dan prosedur yang dimiliki unit usaha dan badanhukum kita masingmasing...DANBagian Pendahuluan Konflik KepentinganKelalaian dalam mematuhi kebijakan yang ditetapkan dalam Kode Etik ini,kebijakan Citi dan/atau kebijakan serta prosedur yang berlaku di unit usaha danbadan hukum Anda dapat mengarah pada Tindakan

Indonesia Periode 2010 2011 itu sendiri;3 Dihalaman 45 alinea 1 putusan Judex Facti menyatakan:Hal. 7 dari 17 hal.Putusan Nomor 471 K/Pdt.SusPHI/2014Menimbang, bahwa Pendahuluan Kode Etik Citi (vide bukti PSA) pada bagianKonflik Kepentingan pada alinea ke empat disebutkan bahwa ... dan dalam alineaselanjutnya disebutkan bahwa Kelalaian dalam mematuhi kebijakan yangditetapkan dalam Kode Etik ini, kebijakan Citi dan/atau kebijakan serta proseduryang berlaku di unit usaha dan badan hukum Anda dapat

Dalam menerima suatu jabatan ataupenugasan dari Citi, masingmasing individu harus bertanggung jawab terhadapperilakunya, termasuk taat kepada hukum, Kode Etik ini, kebijakan Citi sertakebijakan dan prosedur yang dimiliki unit usaha dan badan hukum kita masingmasing ..

;DanKelalaian dalam mematuhi kebijakan yang ditetapkan dalam Kode Etik ini,kebijakan Citi dan/atau kebijakan serta prosedur yang berlaku di unit usaha danbadan hukum Anda dapat mengarah pada tindakan pendisiplinan, hingga dantermasuk pemberhentian langsung atas hubungan kerja atau hubungan lainnyadengan Citi ..

;Judex Facti dalam Pertimbangan pada halaman 45 alinea 1 Putusan pun telahmembenarkan hal tersebut:Menimbang, bahwa Pendahuluan Kode Etik Citi (vide bukti PSA) pada bagianKonjlik Kepentingan pada alinea ke empat disebutkan bahwa ... dan dalam alineaselanjutnya disebutkan bahwa Kelalaian dalam mematuhi kebijakan yangditetapkan dalam Kode Etik ini, kebijakan Citi dan/atau kebijakan serta prosedurHal. 11 dari 17 hal.Putusan Nomor 471 K/Pdt.SusPHI/2014yang berlaku di unit usaha dan badan hukum Anda dapat

= Rp19.215.900,00Penghargaan Masa Kerja =3 x Rp2.135.100,00 =Rp 6.405.300,00Maka kewajiban Penggugat terhadap Tergugat VIII adalah :Penggantian Hak= Rp19.215.900,00 + Rp6.405.300,00 x 15 % = Rp 3.843.180,00Uang Kebijakan =10% = Rp 2.562.120,00Uang Cuti = 18 x Rp101.871,00 = Rp 1.830.078.00Jumlah Total = Rp 8.235.378,00(delapan juta dua ratus tiga puluh lima ribu tiga ratus tujuh puluh delapanrupiah)1 Tergugat IX (Yuliani) :Hal 11 dari 35 hal.

Kebijakan =10% = Rp 1.484.070,00Uang Cuti = 12 x Rp100.957,00 = Rp 1.211.484.00Jumlah Total = Rp4.921.659,00(empat juta sembilan ratus dua puluh satu ribu enam ratus lima puluh sembilanrupiah)o Tergugat XV (Nuryadi Aryanto) :Pesangon =9 x Rp2.135.100,00 = Rp19.215.900,00Penghargaan Masa Kerja =3 x Rp2.135.100,00 = Rp 6.405.300,00Maka kewajiban Penggugat terhadap Tergugat XV adalah :Penggantian Hak= Rp19.215.900,00 + Rp6.405.300,00 x 15 % = Rp 3.843.180,00Uang Kebijakan =10% = Rp 2.562.120,00Uang

x 15 % = Rp5.062.725,00Uang Kebijakan =10% = Rp3.375.150,00Uang Cuti = 12 x Rp107.148,00 = Rp1.285.776,00Jumlah Total = Rp9.723.651,00(sembilan juta tujuh ratus dua puluh tiga ribu enam ratus lima puluh saturupiah)4 Tergugat IV (Helmi Julian) :Pesangon = 5x Rp2.120.100,00 = Rp10.600.500,00Penghargaan Masa Kerja = =2x Rp2.120.100,00 =Rp 4.240.200,00Maka kewajiban Penggugat terhadap Tergugat I adalah :Penggantian Hak= Rp10.600.500,00 + Rp4.240.200,00 x 15 % = Rp2.226.105,00Uang Kebijakan =10% = Rp1.484.070,00Uang

puluh enamrupiah)8 Tergugat VII (Mardiati Ragil S) :Pesangon =9 x Rp2.135.100,00 = Rp19.215.900,00Penghargaan Masa Kerja =3 x Rp2.135.100,00 =Rp 6.405.300,00Maka kewajiban Penggugat terhadap Tergugat VIII adalah :Penggantian Hak= Rp19.215.900,00 + Rp6.405.300,00 x 15 % = Rp 3.843.180,00Uang Kebijakan =10% = Rp 2.562.120,00Uang Cuti = 18 x Rp101.871,00 = Rp 1.830.078.00Jumlah Total = Rp 8.235.378,00Hal 17 dari 35 hal.

Rp6.405.300,00 x 15 % = Rp 3.522.915,00Uang Kebijakan =10% = Rp 2.348.610,00Uang Cuti = 18 x Rp101.671,00 = Rp 1.830.078,00Jumlah TotalRp 7.701.603,00(tujuh juta tujuh ratus satu ribu enam ratus tiga rupiah)17 Tergugat XVII (Ruspendi) :Pesangon =9 x Rp2.140.100,00 = Rp19.260.900,00Penghargaan Masa Kerja =4x Rp2.140.100,00 = Rp 8.560.400,00Maka kewajiban Penggugat terhadap Tergugat XVII adalah :Penggantian Hak= Rp19.260.900,00 + Rp8.560.400,00 x 15 % = Rp 4.173.195,00Uang Kebijakan =10% = Rp 2.782.130,00Uang

Pertanyaannya adalah: tidakkooperatif dan tidak loyal tentang apa dan pada kebijakan Rektor yang mana,kebijakan yang seperti apa, dsb., dst.. Pernyataan itu sangat abstrak dansarat muatan emosional, kabur, abuabu, dan debatable.

Penggugatberprinsip bahwa untuk kebijakan Rektor yang saya nilai positif pastiPenggugat kooperatif dan loyal, tetapi untuk kebijakan yang Penggugat nilaicenderung mengarah pada halhal yang akan melanggar atau tidak sejalandengan Peraturan Perundangundangan yang berlaku pasti dengan tegasPenggugat akan menolak dengan caracara yang bijak dan santun melaluikesempatan konsultasi dengan Rektor. Artinya, Penggugat tidak akankooperatif dan loyal dengan kebijakan seperti itu.

Oleh karena kebijakan Tergugat adalahmempunyai kekuatan hukum yang harus dipatuhi oleh warga negara, baik peroranganmaupun kelompok dan bagi mereka yang melanggar kebijakan mendapatkan sanksi.Dalam ilmu hukum terdapat asas penting, yang dikenal dengan /ex specialis derogat legigenerali. Secara sederhana hal ini berarti aturan yang bersifat khusus (specialis)mengesampingkan aturan yang bersifat umum (generali).

Putusan Nomor 102 K/TUN/2014tugas mendukung segala kebijakan Tergugat antara lain seperti, tinggal di kampusdengan rumah yang sangat representatif dan juga Penggugat tidak kooperatif denganpejabat atasan dan sesama Pembantu Rektor.

Putusan Nomor 102 K/TUN/2014terangan melakukan perlawanan terhadap kebijakan Pemohon Kasasi sepertimenentang kebijakan pengiriman Dosen untuk melanjutkan kuliah S3 danmengenai pemotongan gaji dari pinjaman PNS sebagaimana terlihat dalambukti yang Pemohon Kasasi ajukan;d Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang, menyatakan Rektor adalah PejabatTata Usaha berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RINomor 01280/1982 tanggal 29 Juli 1982.

Perkara No.3 9Pid.Sus.TPK/2016/PN.Beglkhusus sesuai kebijakan Bupati dalam rangka pelaksanaan seleksipenderita katarak di RSUD Kabupaten Mukomuko sebesar Rp.47.400.000,00;151)1 (satu) bendel Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) belanja bantuankhusus sesuai kebijakan Bupati untuk pembayaran tagihan media suratkabar harian radar utara tahun 2011 sebesar Rp. 8.250.000,00;152)1 (satu) bendel Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) belanja bantuankhusus sesuai kebijakan bupati untuk pembayaran tagihan media suratkebar

satu) bendel Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) belanja bantuankhusus sesuai kebijakan bupati kegiatan Festival Pesisir Pantai PanjangProvinsi Bengkulu Tahun 2012;261)1 (satu) bendel Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) belanja bantuankhusus sesuai kebijakan bupati untuk fasilitasi konflik pertanahansengketa lahan SMPN 03 Kec.

Belanja Bantuan Penanggulangan Masalah 37.650.000,00Khusus sesuai kebijakan Bupati untukpembinaan dan penertiban penghuni rumahnelayan di Kel. Bandaratu, Mukomuko4. Belanja Bantuan Penanggulangan Masalah 96.225.000,00Khusus sesuai kebijakan Bupati kepada KantorCamat Malin Deman Kab. Mukomuko5. Belanja Bantuan Penanggulangan Masalah 47.400.000,00Khusus sesuai kebijakan Bupati dalam rangkaseleksi penderita katarak di RSUD Mukomuko6.

Belanja Bantuan Penanggulangan Masalah 39.000.000,00Khusus sesuai kebijakan Bupati untukOperasional Dokter Spesialis Mata kegiatanOperasi Katarak di RSUD Mukomuko7. Belanja Bantuan Penanggulangan Masalah 40.000.000,00Khusus sesuai kebijakan Bupati kegiatanReward bagi peserta KB Pria VasektomiTahun20128. Belanja Bantuan Penanggulangan Masalah 28.500.000,00Khusus sesuai kebijakan Bupati untukpemeriksaan calon jemaah haji (CJH) Tahun20129.

Belanja Bantuan Penanggulangan Masalah 33.000.000,00Khusus sesuai kebijakan Bupati untukmengikuti festival pesisir wisata pantai panjangProvinsi Bengkuku Tahuan 201210. Belanja Bantuan Penanggulangan Masalah 17.500.000,00 Khusus sesuai kebijakan Bupati dalam rangka Hal 159 dari 223 Halaman. Perkara No.39/Pid.Sus.

MENPANRB dan saat itu SRIWIDA SITUMORANG mau juga untukmengikuti Calon Pagawai Negeri Sipil (CPNS) Jalur kebijakan MENPANRB tersebut,kemudian pada hari Sabtu tanggal 04 Januari 2014 sekira pukul 18.00 wib saksi JuliaryiSitumorang dan saksi Rosita Purba pergi kerumah JULIA ARITONANG di Jalan PuloRembang Gang Nusa Kota Sibolga dan di rumah tersebut bertemu dengan terdakwa yangmana pada saat itu saksi korban menanyakan kepada terdakwa tentang kebenaran masukCalon Pagawai Negeri Sipil (CPNS) Jalur kebijakan

MENPANRB tersebut dan padaHalaman 3 dari 36 Putusan Nomor 247/Pid.B/2016/PN Sbgsaat itu terdakwa menjelaskan bahwa memang benar ada Jalur kebijakan MENPANRBuntuk penerimaan CPNS lalu terdakwa menunjukan Surat edaran tentang penerimanaanCalon Pagawai Negeri Sipil (CPNS) Jalur kebijakan MENPANRB dan mengatakankalau dia bisa untuk mengurus masuk sebagai CPNS tersebut lalu saksi Rosita Purbabertanya kepada terdakwa bagaimana cara dan apa saja persyaratan untuk masuk sebagaiCPNS tersebut dan pada saat

MENPANRB dan saat itu SriwidaSitumorang mau juga untuk mengikuti Calon Pegawai Negeri Sipil(CPNS) jalur Kebijakan MENPANRB tersebut;Bahwa, kemudian hari Sabtu tanggal 04 Januari 2014 sekira pukul 18.00Wib saksi dan Juliarti Situmorang pergi ke rumah Julia Situmoranguntuk bertemu dengan Terdakwa dan saat itu saksi menanyakan kepadaTerdakwa tentang kebenaran masuk Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS)jalur Kebijakan MENPANRB tersebut dan saat itu.

ketentuan dan pedoman internal Bank;d. memastikan bahwa seluruh kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur,serta kegiatan usaha yang dilakukan Bank telah sesuai dengan ketentuanBank Indonesia dan peraturan perundangundangan yang berlaku, termasukPrinsip Syariah bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah;e. meminimalkan Risiko Kepatuhan Bank;f. melakukan tindakan pencegahan agar kebijakan dan/atau keputusan yangdiambil Direksi Bank atau pimpinan Kantor Cabang Bank Asing tidakmenyimpang dari ketentuan

TERGUGAT ~ seharusnyamemastikan bahwa seluruh kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, sertakegiatan usaha yang dilakukan Bank telah sesuai dengan ketentuan BankIndonesia dan peraturan perundangundangan yang berlaku, dan melakukantindakan pencegahan agar kebijakan dan/atau keputusan yang diambil DireksiBank tidak menyimpang dari ketentuan Bank Indonesia dan peraturanperundangundangan yang berlaku serta melakukan tugastugas lainnya yangterkait dengan Fungsi Kepatuhan.li.

Dengandemikian Tergugat menerbitkan Surat Keputusan nomor DIR/64/KPTS tanggal 21 Juni2013 benar adanya bukan perbuatan melawan hukum sebagai dimaksud Penggugat.Terkait sanksi yang dijatunkan kepada Penggugat sebagai dimaksud Surat KeputusanDireksi nomor Dir/64/KPTS tanggal 21 Juni 2013, berupa menggantikan Penggugatdengan Kepala Cabang yang baru dan menurunkan level dari 10 ke 9, layak dimaknaisebagai kebijakan demi meminalisir kerugian yang timbul akibat kebijakan Penggugatsekaligus juga dinilai

Juta sesungguhnya kebijakan melawan hukum karena melanggardua aturan sekaligus yakni UU nomor 13 tahun 2003 Perbuatan Penggugat dapatdiklasifikasikan sebagai pengucuran dana fiktif, perbuatan mana dapat dikategorikanpelanggaran berat dan kebijakan ini telah melanggar prinsip Prosedur In The CourseOf Business sebagaimana dimaksud Buku 2 Pengembangan SDM Bab VII halaman 9poin IV butir 2,3,4, kebijakan ini dapat dikategorikan sebagai pelanggaran berat yangdapat menyebabkan putus hubungan kerja dengan

Penggugat sebagai pimpinancabang BPDM Masohi telah mengambil kebijakan tersebut dengan tujuan supayanasabah tersebut tidak berpindah ke Bank lain. Bahwa atas kebijakan tersebutPenggugat tidak melaporkan dan berkoordinasi dengan atasan di kantor pusat. Bahwasewaktu Penggugat mengambil kebijakan tersebut wakil pimpinan cabang sedangtidak berada di tempat, sehingga tidak mengetahui, selanjutnya setelah wakilpimpinan mengetahui, maka hal tersebut dilaporkan ke kantor pusat.

Iklim dan Mutu IndustriBalai Besar Industri Agro Kementerian Perindustrian;2 (dua) lembar fotocopy legalisir laporan hasil uji Alhami rasa kalduayam Nomor 5839/LHU/Bd/ABICAL.1/VI/2014 tanggal 25 Juni 2014 yangditerbitkan oleh Badan Pengkajian Kebijakan Iklim dan Mutu Industri BalaiBesar Industri Agro Kementerian Perindustrian;2 (dua) lembar fotocopy legalisir laporan hasil uji Alhami rasa kalduayam Nomor 3310/LHU/Bd/ABICAL.1/IV/2015 tanggal 15 April 2015 yangditerbitkan oleh Badan Pengkajian Kebijakan

Iklim dan Industri danMutu Balai Besar Industri Agro Kementerian Perindustrian;2 (dua) lembar fotocopy legalisir laporan hasil uji Alimi rasa kaldu ayamNomor 3311/LHU/Bd/ABICAL.1/IV/2015 tanggal 15 April 2015 yangditerbitkan oleh Badan Pengkaji Kebijakan Iklim dan Industri dan MutuBalai Besar Industri Agro Kementerian Industri:2 (dua) lembar fotocopy legalisir laporan hasil uji Alimi rasa Kaldu ayamNomor 3312/LHU/Bd/ABICAL.1/IV/2015 tanggal 15 April 2015 yangditerbitkan oleh Badan Pengkajian Kebijakan

Perindustrian;2 (dua) lembar fotocopy legalisir laporan hasil uji Alhami rasa kalduayam Nomor 5839/LHU/Bd/ABICAL.1/VI/2014 tanggal 25 Juni 2014 yangditerbitkan oleh Badan Pengkajian Kebijakan Iklim dan Mutu Industri BalaiBesar Industri Agro Kementerian Perindustrian;2 (dua) lembar fotocopy legalisir laporan hasil uji Alhami rasa kalduayam Nomor 3310/LHU/Bd/ABICAL.1/IV/2015 tanggal 15 April 2015 yangditerbitkan oleh Badan Pengkajian Kebijakan Iklim dan Industri danMutu Balai Besar Industri Agro Kementerian

Perindustrian;2 (dua) lembar fotocopy legalisir laporan hasil uji Alimi rasa kaldu ayamNomor 3311/LHU/Bd/ABICAL.1/IV/2015 tanggal 15 April 2015 yangditerbitkan oleh Badan Pengkaji Kebijakan Iklim dan Industri dan MutuBalai Besar Industri Agro Kementerian Industri:2 (dua) lembar fotocopy legalisir laporan hasil uji Alimi rasa Kaldu ayamNomor 3312/LHU/Bd/ABICAL.1/IV/2015 tanggal 15 April 2015 yangditerbitkan oleh Badan Pengkajian Kebijakan Iklim dan Industri dan MutuBalai Besar Industri Agro Kementerian

Perindustrian;2 (dua) lembar fotocopy legalisir laporan hasil uji Alimi rasa Kaldu ayamNomor 3313/LHU/Bd/ABICAL.1/IV/2015 tanggal 15 April 2015 yangditerbitkan oleh Badan Pengkajian Kebijakan Iklim dan Industri dan MutuBalai Besar Industri Agro Kementerian Perindustrian;1 (satu) lembar persetujuan pendaftaran pangan olahan Nomor BPOMRI MD 231502002021 atas nama Mie Instan merk Alhami rasa kalduayam yang diterbitkan oleh BPOM RI:Hal. 4 dari 10 hal.

atau sisipan, antara lain arahanyang diberikan adalah bahwa penerimaan tersebut adalah jalur kebijakan,tidak boleh ada yang tahu, jalur kebijakan adalah sisipan atau lewatbelakang, mereka juga mengatakan bahwa kamilah yang mengurus danmembantu dalam penerimaan PNS Jakur Kebijakan atau sisipan dan juga57mengatakan untuk penempatan agar ditunggu informasi selanjutnya danyang memberikan arahan adalah (2) dua perempuan yang tidak terdakwakenal, karena terdakwa datang terlambat dalam arahan tersebut,

H.R denganmengatakan masih ado dak pak yang penerimaan CPNS jalur sisipan (jalurregulasi kebijakan) yang sampai tahun 2014 kemudian dijawab masih adabuk kemudian terdakwa jawab kalau masih ada, ada yang mau masuk, tapinanti terdakwa kabari bapak lagi kemudian dijawab iya buk*.Bahwa setelah terdakwa mengetahui ada penerimaan CPNS jalur sisipan(jalur regulasi kebijakan) dari sdr Drs H. RAMLI.

H.Runtuk pengurusan penerimaan CPNS jalur sisipan (jalur kebijakan regulasi)yaitu sebesar Rp 3.030.000.000. (tiga milyar tiga puluh juta rupiah) sehinggasisa yang ada pada kami sebesar Rp 1.032.000.000.

H.R dengan mengatakan masin ado dak pak yangpenerimaan CPNS jalur sisipan (jalur regulasi kebijakan) yangsampai tahun 2014 kemudian dijawab masih ada buk kemudiansaya jawab kalau masih ada, ada yang mau masuk, tapi nanti sayakabari bapak lagi Kemudian dijawab iya buk.Bahwa setelah saya mengetahui ada penerimaan CPNS jalursisipan (jalur regulasi kebijakan) dari sdr Drs H. RAMLI.

RUDIANSYAH, SE, MM, yangisinya antara lain menjelaskan bahwa selaku koordinator pengurusan CPNSKategori Kebijakan, meminta foto copi Ijajah terakhir dan foto copi KTP sebagaiidentitas diri yang akan diserahkan ke Instansi BKD daerah masing masing,surat tertanggal 24 Juli 2015, di tanda tangani diatas Materai 6000.108Bahwa semua surat surat tersebut dibuat dengan tujuan untuk menenangkanpara peserta yang ikut penerimaan CPNS Jalur Kebijakan karena penerimaanpegawai jalur kebijakan tersebut tidak pernah

Memerintahkan Terlapor untuk menghentikan kebijakan wajib stock 100%di Pelabuhan L. Say Maumere;. Menghukum Terlapor membayar denda sebesar Rp4.200.000.000,00(empat miliar dua ratus juta rupiah) yang harus disetor ke Kas Negarasebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persainganusaha Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui BankPemerintah dengan kode penerimaan 425812 (Pendapatan DendaPelanggaran di Bidang Persaingan Usaha);.

Bahwa kebijakan Termohon Kasasi dalam perkara ini yaitu mewajibkanstock 100% bagi pengguna jasa peti kemas di Pelabuhan L.

Say Maumeretidak dasarkan pada kewenangan yang diberikan oleh peraturanperundangundangan, atau persetujuan Pemerintah karena dalammenunjuk Termohon Kasasi sebagai Badan Usaha Pelabuhan (BUP)Pemerintah hanya menentukan capaian target kinerja tanpa mengaturmengenai cara Termohon Kasasi dalam mencapai target kinerjatersebut sehingga kebijakan Termohon Kasasi dalam perkara ini adalahHalaman 5 dari 8 hal. Put. Nomor 1344 K/Pdt.

SusKPPU/2020murni kebijakan Termohon Kasasi, kebijakan mana tidak dimintakanpersetujuan atau dikonsultasikan oleh Termohon Kasasi kepadaPemerintah;3. Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka kebijakan TermohonKasasi dalam perkara ini bukan termasuk perbuatan yang dikecualikansebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 50 huruf a UndangUndang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli danPersaingan Usaha Tidak Sehat:4.

Bahwa terhadap unsur kedua dipertimbangkan bahwa meskipun kebijakanTermohon Kasasi dalam perkara ini berakibat pada kenaikan biayalayanan kepelabuhan tetapi kenaikan tersebut tidak berlebihan(reasonable), lagi pula pemberlakuan kebijakan Termohon Kasasidalam perkara ini diikuti dengan peningkatan kualitas pelayanan yangdibuktikan dengan peningkatan capaian B/C/H yaitu dari semula antara 4hingga maksimal 5 menjadi di atas 5 B/C/H sehingga unsur kedua tidakterpenuhi;7.

penguasa atau kebijakan yang berhubungan denganorganisasi ;bahwa pertimbangan Majelis Hakim Hak Azasi Manusia dalam menjatuhkanputusannya tersebut antara lain diuraikan pada halaman 266 sampai dengan272 sebagai berikut :Menimbang, bahwa apabila dicermati Penjelasan resmi dari Pasal 9 UndangUndang No.26 Tahun 2000 tersebut di atas, maka dapat ditemukan kalimatyang berbunyi : rangkaian perbuatan sebagai kelanjutan kebijakan penguasaatau kebijakan yang berhubungan dengan organisasi ;Menimbang, bahwa

penguasa atau kebijakan yang berhubungan denganorganisasi.

penguasa dan kebijakan yang berhubungandengan organisasi ;Bahwa seharusnya Majelis Hakim memahami bahwa adanyaperintahWakapolda Papua / Irian Jaya (Drs.

Dan kebijakan penguasa tersebut dalamHal. 20 dari 33 hal. Put.

Demikian pulasetelah kejadian tersebut, tidak ditemukan adanya upaya yang sungguhsungguh dari Terdakwa untuk menyerahkan bawahannya yang telahmelakukan pelanggaran hak asasi yang berat kepada pejabat yangberwenang untuk dilakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan ;Membuktikan adanya rangkaian perbuatan yang dilakukan terhadap penduduksipil sebagai kelanjutan kebijakan penguasa atau kebijakan yang berhubungandengan organisasi, yang telah menimbulkan kematian dan sejumlah penduduksipil menderita

Setelah = selesai dalam penyusunan Kebijakan UmumAnggaran (KUA) Tim Anggaran Prmerintahan DaerahEksekutif , kemudian diajukan ke Legislatif dalamhal ini DPRD Kabupaten Kerinci untuk dibahasbersama dalam hal kebijakan umum masing masingsektor pembangunan yang akan dicapai. Hasilpembahasan tersebut menjadi kesepakatan bersamaantara pihak eksekutif dengan pihak legeslatif yangdituangkan dalam bentuk Penetapan Kebijakan UmumAnggaran (Penetapan KUA).3.

Setelah selesai dalam penyusunan Kebijakan UmumAnggaran (KUA) Tim Anggaran Prmerintahan DaerahEksekutif , kemudian diajukan ke Legislatif dalamhal ini DPRD Kabupaten Kerinci untuk dibahasbersama dalam hal kebijakan umum masing masingsektor pembangunan yang akan dicapai. Hasilpembahasan tersebut menjadi kesepakatan bersamaantara pihak eksekutif dengan pihak legeslatif yangdituangkan dalam bentuk Penetapan Kebijakan UmumAnggaran (Penetapan KUA).3.

Setelah = selesai dalam penyusunan Kebijakan UmumAnggaran (KUA) Tim Anggaran Prmerintahan DaerahEksekutif , kemudian diajukan ke Legislatif dalamhal ini DPRD Kabupaten Kerinci untuk dibahasbersama dalam hal kebijakan umum= masing masingsektor pembangunan yang akan dicapai. Hasilpembahasan tersebut menjadi kesepakatan bersamaantara pihak eksekutif dengan pihak legeslatif yangdituangkan dalam bentuk Penetapan Kebijakan UmumAnggaran (Penetapan KUA).3.

Jumat, 05 4x PS@bahasan JadwalSeptember Kebijakan Umum pembahasa2008 s/d Perubahan APBD npagiBalbwa pada lQ@ari Rabu Weahewal 200%8eptdaber082008 dalamBepbambean Kebijakan BRAS PeruWMerabahAPBDI2TaAun 2008@MO8PPAS Perubahan APBSPBMhunlah0es s2RO8a Wibkul 14.002.

Setelah selesai dalam penyusunan Kebijakan UmumAnggaran (KUA) Tim Anggaran Prmerintahan DaerahEksekutif , kemudian diajukan ke Legislatif dalamhal ini DPRD Kabupaten Kerinci untuk dibahasbersama dalam hal kebijakan umum masing masingsektor pembangunan yang akan dicapai. Hasilpembahasan tersebut menjadi kesepakatan bersamaantara pihak eksekutif dengan pihak legeslatif yangdituangkan dalam bentuk Penetapan Kebijakan UmumAnggaran (Penetapan KUA).10. Berdasarkan Penetapan Kebijakan Umum Anggaran11.

Memerintahkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

• 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 22 Agustus 2013 sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
• 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 23 Januari 2014 sejumlha Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah)
• Fotocopy surat nomor K.28 -41 /XI.28.11/15 tanggal 23 Nopember 2015 perihal pemberitahuan penetapan nomor induk pegawai dan nama namayang lulus dari jalur kebijakan

  ATONGMADJID dinomor telepon 081343968800 dan menanyakan bahwa jaluryang sdr maksud yaitu jalur kebijakan tidak ada kami sudah baca melaluisurat BKN pusat dan tdw ATONG MADJID mengatakan pasti adakemudian tdw.

  / 15 tanggal 23 Nopember2015 perihal Pemberitahuan penetapan Nomor Induk Pegawai dan namanama lain yang lulus dari jalur kebijakan kKementrian yang pernah diambildidepan rumah tdw.

  SYAMSULmenyerahkan uang sebesar Rp. 85.000.000 (delapan puluh lima jutarupiah) dimana saat itu terdakwa sampaikan bahwa nama calon tidakakan terdakwa ajukan melalui jalur kebijakan kalau tidak menyetordana, namun terhadap istrinya, terdakwa tidak mendengar karenasaat itu terdakwa tidak ada ditempat;Bahwa saat ini jalur kebijakan pengangkatan CPNS melalui jalurkebijakan belum terlaksana;Bahwa ia tidak pernah menjanjikan sdr.

  Mariso Kota Makassar; Bahwa dana tersebut ia terima Rp. 85.000.000 (delapan puluh jutarupiah) untuk penitipan tanda terimakasih apabila diterima sebagaiPNS pada Dinas PU melalui jalur kebijakan; Bahwa sehingga sdr.

  ATONG MADJID adalahsebagai koordinator penanggung jawab jalur kebijakan.

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengganti nama anak pemohon dari nama FATIMA SYIRIN AGASSI menjadi nama FATIMA SYIRIN MAHDAWI ;
3. Memerintahkan kepada Kantor Catatan Sipil Kota Wonosobo di Wonosobo untuk mencatat tentang Penggantian nama anak Pemohon tersebut dengan menerbitkan akte kelahiran baru (atau sesuai kebijakan) serta pencatatan pada

Memerintahkan kepada Kantor Catatan Sipil Kota Wonosobo diWonosobo untuk mencatat tentang Penggantian nama anakHalaman 4 dari 5 halaman, Nomor 354/Pdt.P/2019/PN Wsb.Pemohon tersebut dengan menerbitkan akte kelahiran baru (atausesuai kebijakan) serta pencatatan pada Buku Register Catatan Sipilyang bersangkutan:4.

penguasa atau kebijakan yang berhubungan denganorganisasi ;bahwa pertimbangan Majelis Hakim Hak Azasi Manusia dalam menjatuhkanputusannya tersebut antara lain diuraikan pada halaman 266 sampai dengan272 sebagai berikut :Menimbang, bahwa apabila dicermati Penjelasan resmi dari Pasal 9 UndangUndang No.26 Tahun 2000 tersebut di atas, maka dapat ditemukan kalimatyang berbunyi : rangkaian perbuatan sebagai kelanjutan kebijakan penguasaatau kebijakan yang berhubungan dengan organisasi ;Menimbang, bahwa

penguasa atau kebijakan yang berhubungan denganorganisasi.

Dan kebijakan penguasa tersebut dalamruang lingkup pengertian policy, ide atau gagasan yang bersifat melawanhukum atau tercela, adalah bertentangan dengan kehendak dari ketentuanHal. 20 dari 33 hal. Put. No.01 K/Pid.

Demikian pulasetelah kejadian tersebut, tidak ditemukan adanya upaya yang sungguhsungguh dari Terdakwa untuk menyerahkan bawahannya yang telahmelakukan pelanggaran hak asasi yang berat kepada pejabat yangberwenang untuk dilakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan ;Membuktikan adanya rangkaian perbuatan yang dilakukan terhadap penduduksipil sebagai kelanjutan kebijakan penguasa atau kebijakan yang berhubungandengan organisasi, yang telah menimbulkan kematian dan sejumlah penduduksipil menderita

for Rwanda terjadi oleh karenaadanya kebijakan (Policy) dari Pemerintah Rwanda dari suku Hutu yangdilaksanakan oleh aparatnya untuk menghabisi etnis Tutsi (lihat kasusAkeyashu dan Kambanda) ;bahwa kejahatan kemanusiaan, kejahatan perang dan genosida yangterjadi di bekas Negara Yugoslavia (1991) yang menewaskan hampir 800 ribuorang yang diadili oleh International Criminal Tribunal for Former Yugoslavia,terjadi oleh karena adanya kebijakan (Policy) dari Pemerintah Serbia, antaralain, untuk mengusir

Bahkan Tergugat dalamdupliknya telah menyebutkan semua kebijakan yang dimaksud dalam gugatanPara Penggugat; Bahwa Majelis Hakim tingkat pertama keliru. dan tidak tepatmempertimbangkan bahwa tuntutan agar suatu peraturan/keputusan hukumdinyatakan tidak dapat diterapkan atau tidak mempunyai kekuatan hukumadalah masuk katagori tuntutan pengujian suatu peraturan hukum.

Terbanding tidak mempunyai kKewenangan untuk membentukperaturan atau kebijakan yang dapat mengikat kepada Para Pembandingsemula Para Penggugat; Bahwa kebijakan Terbanding tetang penunjukan beberapa organisasi pers ataulembaga pendidikan sebagai Lembaga penguji, Uji Kompetensi Wartawan,Peraturan tentang standar kompetensi wartawan, Surat Keputusan tentangkriteria dan tata cara menetapkan lembaga pendidikan dan pelatihan wartawansebagai penguji standar kompetensi wartawan, Surat Keputusan tentangkriteria

Mendata perusahaan Pers;Menimbang, bahwa Terbanding semula Tergugat menerbitkan ataumenetapkan kebijakan, keputusan dan/atau regulasi dibidang pers, khususnyamenerbitkan berbagai kebijakan perihal kompetensi wartawan sebagaimanadidalilkan Para pembanding semula Para Penggugat adalah perbuatan yang sah dariTerbanding semula Tergugat dalam menjalankan fungsi yang diamanatkan undangundang dalam rangka menjamin, melindungi dan mengembangkan kemerdekaanpers, serta meningkatkan kualitas dan kuantitas pers

nasional;Halaman 6 dari 9 halaman Putusan Nomor 331/PDT/2019/PT.DKIMenimbang, bahwa kebijakan uji kompetensi yang diterbitkan Terbandingsemula Tergugat tidak bersifat memaksa, oleh karena itu Wartawan yang tidak ataubelum mengikuti uji kKompetensi tetap berprofesi sebagai wartawan dan dapatmenjalankan tugas kewartawanannya.

Akan tetapi profesi dan tugaskewartawanannya yang dijalankan belum memenuhi standar kompetensi wartawan;Menimbang, bahwa tidak terdapat bukti yang diajukan oleh ParaPembanding semula Para penggugat, baik berupa bukti surat, keterangan saksi,ataupun bukti lain bahwa penerbitan beberapa kebijakan tentang kompetensiwartawan bersifat melawan hukum.

Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;

• 1 (satu) Lembar Kwitansi yang isinya, Telah terima dari HAMIDI Uang sejumlah Rp.220.000.000 (Dua ratus dua puluh juta rupiah) pada tanggal 27 Desember 2014 yang ditanda tangani diatas matrai 6000 oleh sdra.FERI Als HERIYANTO
• 1 (satu) Lembar Kwitansi yang isinya telah terima dari HAMIDI uang sejumlah Rp.30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) untuk pembayaran Pelunasan Uang masuk CPNS Jalur Kebijakan

  Korban Hamidi langsung memberikan uang sebesarRp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) kepada Terdakwa, sehinggatotal uang yang diberikan oleh Saksi Korban kepada Terdakwaadalah sejumlah Rp. 250.000.000, (dua ratus lima puluh juta rupiah)untuk pengurusan Saksi Inman Firwanda Als Bin Hamidi (AnakKandung Saksi Korban Hamidi) menjadi CPNSBahwa setelah penyerahan uang secara bertahap tersebut, anakSaksi Korban tidak juga mendapatkan SK Pengangkatan CPNS,karena memang pengangkatan CPNS melalui jalur Kebijakan

  Saksi HAMIDI Als MIDI Bin SAPIRI;Bahwa Saksi menerangkan bahwasanya cara Terdakwa melakukanPenipuan tersebut yaitu pelaku datang ke rumah Saksi danmengatakan kepada Saksi dengan bahasa KAKAK SAKSI BANTUMEMASUKAN ANAK KAKAK MASUK MENJADI CPNS MELALUIJALUR KEBIJAKAN (tanpa tes langsung mendapatkan SK) yangakan di tempatkan di Prov.Bengkulu tapi nanti belum tahu apakahdi tempatkan di Kabupaten yang pasti di Prov.Bengkulu.Bahwa Saksi menerangkan bahwasanya kronologis kejadiantersebut yaitu berawal dari

  Adek IparSaksi yang bernama BUDI adamenceritakan kepada Saksi bahwasanya ada temanya yangbernama HERIYANTO bisa membantu memasukan CPNS Melaluijalur Kebijakan Pusat ,kemudian Saksi katakan kepada adek iparSaksi tersebut kalau bisa nian telponlah kawanmu itu.

  Teluk Segara Bengkulu, yang dilakukan olehTerdakwaHERIYANTO Als HERI Bin SUDIRMANHERIYANTO AlsHERI Bin SUDIRMAN.Bahwa Saksi menerangkan bahwasanya cara Saksi mengenalkansdra HERIYANTO dengan kakak lIpar Saksi yang bernama HAMIDItersebut yaitu Pada bulan Desember 2014 untuk hari dan tanggalSaksi lupa saat itu sdra HERIYANTO ada menelpon Saksi danmengatakan kepada Saksi dengan bahasa BANG,KALAU ADOANAK ATAU PONAKAN YANG MINTAK BANTU UNTUK TES PNSJATAH KEBIJAKAN PUSAT HUBUNGI AKU,SAKSI BISA BANTUSaksi

  MELALUI JALUR KEBIJAKAN ITU ...KALAU ABANG ADO SANAK BOLEH KITO CUBOKANNAMUN AKU IDAK JANJI LOLOS ATAU TIDAK LOLOSNYO lalu kemudian selang beberapa minggu saudara BUDIHalaman 10 dari 16 halaman Perkara Pidana No. 321/Pid.B/2018/PN.Bgl............

3. Menetapkan barang bukti berupa Surat-Surat :

a. 6 (enam) lembar foto copy Surat Pernyataan Penolakan Kebijakan Danyonkes 1/1 Kostrad.

b. 1 (satu) lembar foto copy Kwitansi.

Bahwa Saksi menjelaskan bahwa Insubordinasi yang dimaksudadalah tindakan penolakan kebijakan yang diterapkan oleh Saksi2(Letkol Ckm dr.

dari tiap Persit Kompibukan kebijakan Danyon, Masalah kebijakan dari Danyon untukdibuatkan pos jaga di depan rumdis Danyonkes 1/1 Kostrad memangkebijakan itu dari Danyon memerintahkan Kasi Log, karena mengingatrumdis bersinggungan langsung dengan jalan raya dan memangperintah dinas.5.

, Kopda Kopda Yusuf berperan ikuttandatangan surat pernyataan menolak kebijakan Danyonkes.4.

(Saksi4) terhadap Kopda Andika serta beberapa kebijakan Danyonkes1/1 Kostrad Letkol Ckm dr.

Boy Ramurthi (Saksi2)Danyonkes 1/1 Kostrad untuk demo penolakan kebijakan yangditerapkan oleh Saksi2 terhadap personel Yonkes 1/1 Kostrad.5.

AburizalBakrie juga diberi mandat untuk mengambil kebijakan dan menentukan koalisidengan Partai Politik lain jika Ir.

Namun setelah dilakukan klarifikasi kepada yangbersangkutan. maka diperoleh keterangan bahwa dan beberapa kader tersebutternyata tidak TERBUKTI melanggar kebijakan Partai sedangkan kader yangnyatanyata terbukti melakukan pelanggaran terhadap kebijakan Partai tetapdiusut dan diberikan sanksi sesuai dengan tingkat perbuatannya.

bahwaPenggugat telah melanggar Keputusan dan/atau Kebijakan Partai Golkar, yaknikebijakan Partai Golkar yang diambil oleh Ir..

Oleh karena PENGGUGATtidak mengikuti keputusan dan kebijakan Partai GOLKAR dalam Pilpres2014. maka tindakan PENGGUGAT telah memenuhi ketentuan Pasal 4 ayat(2) huruf d ART Partai GOLKAR. yaituMelakukan tindakan atau perbuatan yang bertentangan dengan keputusanatau kebijakan Partai.

Seluruhpengurus, fungsionaris, kader, anggota dan simpatisan PartaiGOLKAR harus mendukung kebijakan Partai GOLKAR ini danTerhadap pengurus, kader dan anggota yang tidak mengikuti dantidak mendukung kebijakan Partai GOLKAR yang mendukungpasangan PrabowoHatta agar diberikan sanksi yang tegas danmengacu kepada ketentuan/peraturan organisasi Partal GOLKAR.yakni AD/ART dan PO No. 13 Tahun 2011. dan kebijakan tersebutnyatanyata telah dilanggar oleh PENGGUGAT, sehingga dasar danpertimbangan TERGUGAT dalam