KEBIJAKAN BINATANG APO NAN BABUEK? PELAYANAN RS PARITMALINTANG TERHENTI AKIBAT SK ANGKU MANYURUAH 6 URANGDOKTER SPESIALIS KA BKD. DIMA LATAK SISI KEMANUSIAANANGKU? SAMANTARO ANGOK URANG BANYAK TERANCAM BUTUHHalaman 9 dari 48 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2019/PN PmnPELAYANAN MEDIS. LAI BAUTAK ANGKU PAK BUPATI? ( HAI ALIMUKHNI..!! KEBIJAKAN BINATANG APA YANG DIBUAT ?

binatang tersebut adalah Ali Mukhni atauBupati orang yang membuat kebijakan bukan orang yang dirumah sakitseperti binatang ; Bahwa dalam kalimat terdakwa tersebut yang dibinatangkan adalahmanusia/insani bukan kebijakannya yang binatang ; Bahwa yang diposting oleh terdakwa tersebut bukan merupakan karyafiksi atau fakta, terdakwa ada membuat kalimat kebijakan binatang apoyang dibuek* itu) artinya merupakan kebijakan yang merendahkanseseorang dan kalimat yang diakhiri dengan tanda tanya (?)

tersebut yaitu kebijakan Bupati adalah kebijakan yang salah; Bahwa maksud dari kalimat terdakwaKEBIJAKAN BINATANG APONAN BABUEK?

KEBIJAKAN BINATANG APO NAN BABUEK?PELAYANAN RS PARIT MALINTANG TERHENTI AKIBAT SK ANGKUMANYURUAH 6 URANG DOKTER SPESIALIS KA BKD. DIMA LATAKSIS KEMANUSIAAN ANGKU? SAMANTARO ANGOK URANG BANYAKTERANCAM BUTUH PELAYANAN MEDIS. LAI BAUTAK ANGKU PAKBUPATI? (Hai Ali Mukhni..!! Kebijakan binatang apa yang dibuat?

BINATANG dalam kalimat KEBIJAKAN BINATANGAPO NAN BABUEK?

Jumat, 05 4#k Pembahasan Kebijakan Umum Perubahan APBD Tahun 2008 dan PPAS Perubahan APBD Tahun 2008 oleh Panitia Anggaran.September i2008 s/d 4 . .Rabu, 10 Memberikan kesempatan kepada panggar menyusun laporan hasil Pembahasan Kebijakan Umum Perubahan PPAS Perubahan ASeptember Tahun 2008.2008Rapat Gabungan Komisi1x Penyampaian laporan hasil pembahasan Kebijakan Umum Perubahan APBD dan PPAS Perubahan APBD Tahun 2008 oleh pangKamis, 11sepenibes Memberikan kesempatan kepada Fraksifraksi dewan menyusun

pendapat akhir terhadap Kebijakan Umum Perubahan APBI2008 PPAS Perubahan APBD Tahun 2008.Rapat Paripurna IT3 1x Penyampaian Pendapatan akhir Fraksifraksi Dewan terhadap kebijakan Umum Perubahan APBD Tahun 2008 dan PPAS PerulAPBD Tahun 2008.Jumat, 12 September2008Senin, 15September2008 s/dSelasa, 16September2008Rabu, 17September2008 2x Hal. 7 dari 66 hal.

Jumat, 05 4% Pembahasan Kebijakan Umum Perubahan APBD Tahun 2008 dan PPAS Perubahan APBD Tahun 2008 oleh PaiSeptember@ Anggaran2008 s/deeicake!

Memberikan kesempatan kepada panggar menyusun laporan hasil Pembahasan Kebijakan Umum Perubahan2008 Perubahan APBD Tahun 2008ie Rapat Gabungan Komisi2:Penyampaian laporan hasil pembahasan Kebijakan Umum Perubahan APBD dan PPAS Perubahan APBD TahuKamis, 11oleh panggar.September2008Ix Memberikan kesempatan kepada Fraksifraksi dewan menyusun pendapat akhir terhadap Kebijakan Umum Per3. APBD dan PPAS Perubahan APBD Tahun 2008.Jumat, 12 Rapat Paripurna ITSeptember . . . .

Jumat, 05/4 Pembahasan Kebijakan Umum Perubahan APBD Tahun 2008 dan PPAS Perubahan APBD Tahun 2008 oleh PaiSeptember@ Anggaran2008 s/dRabu, 10September2008 Memberikan kesempatan kepada panggar menyusun laporan hasil Pembahasan Kebijakan Umum PerubahanPerubahan APBD Tahun 2008ie Rapat Gabungan Komisi2.Penyampaian laporan hasil pembahasan Kebijakan Umum Perubahan APBD dan PPAS Perubahan APBD TahuKamis, 11oleh panggar.September2008 . . . .

umumnasional dalam pengembangan dan koordinasiPendidikan Tinggi Keagamaan;b. menyusun dan menetapkan kebijakan umumdalam penghimpunan dan pendayagunaanpotensi masyarakat untuk mengembangkanPendidikan Tinggi Keagamaan; danc. mengembangkan Pendidikan Tinggi Keagamaanberdasarkan kebijakan umum, sebagaimanadimaksud pada huruf a dan huruf b yang terdiriatas:1. rencana pengembangan jangka panjang 25(dua puluh lima) tahun;2. rencana pengembangan jangka menengahatau rencana strategis 5 (lima) tahun; dan3

PTKS.(3) Otonomi pengelolaan PTK sebagaimana dimaksudpada ayat (1) terdiri atas:a. otonomi di bidang akademik yang meliputipenetapan norma dan kebijakan operasionalserta pelaksanaan:1. pendidikan;2. penelitian...eSYPRESIDENREPUBLIK INDONESIADs3.21penelitian; danpengabdian kepada masyarakat,sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.otonomi di bidang nonakademik yang meliputipenetapan norma dan kebijakan operasionalserta pelaksanaan:aoe eSorganisasi;keuangan;kemahasiswaan;ketenagaan; dansarana

prasarana,sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.Pasal 39Otonomi pengelolaan pada PTKN meliputi:a. bidang akademik terdiri atas:1.penetapan norma, kebijakan operasional, danpelaksanaan pendidikan terdiri atas:persyaratan akademik mahasiswa yang akanditerima;kurikulum dan Program Studi;proses pembelajaran;penilaian hasil belajar;persyaratan kelulusan; danwisuda.penetapan norma, kebijakan operasional, sertapelaksanaan penelitian dan pengabdian kepadamasyarakat.b. bidang nonakademik terdiri

atas:1.penetapan norma, kebijakan operasional, danpelaksanaan organisasi terdiri atas:a)b)rencana strategis dan rencana kerja tahunan;dansistem penjaminan mutu internal.2. penetapan...(2)ANT,PRESIDENREPUBLIK INDONESIA22penetapan norma, kebijakan operasional, danpelaksanaan keuangan terdiri atas:a) membuat perjanjian dengan pihak ketigadalam lingkup Tridharma; danb) sistem pencatatan dan pelaporan keuangan,sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.penetapan norma, kebijakan operasional,

danpelaksanaan kemahasiswaan terdiri atas:a) kegiatan kemahasiswaan intrakurikuler danekstrakurikuler;b) organisasi kemahasiswaan; danc) pembinaan bakat dan minat mahasiswa.penetapan norma, kebijakan operasional, danpelaksanaan ketenagaan terdiri atas:a) penugasan dan pembinaan sumber dayamanusia; danb) penyusunan target kerja dan jenjang karirsumber daya manusia.penetapan norma, kebijakan operasional, danpelaksanaan pemanfaatan sarana dan prasaranaterdiri atas:a) penggunaan sarana dan prasarana

MT
4.AMRIZAL, ST
5.DONNY EKA PUTRA, ST
6.TOMMY PRIMA PUTRA, ST
7.NOVI ERIANTO, ST
8.APARAT PENGAWAS INTERN PEMERINTAH atau APIP
9.Ketua LKPP atau Lembaga Kebijakan Barang dan Jasa Pemerintah

Mewajibkan Tergugat untuk menerbitkan Surat Keputusan yang mencabut penayangan Penggugat dalam Daftar Hitam Nasional di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP);-----------------------------------------5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar: RP. 325.000.( Tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah );------------------------------------

Kaldu ayam Nomor5839/LHU/Bd/ABICAL.1/VI/2014 tanggal 25 Juni 2014 yang diterbitkan olehBadan Pengkajian Kebijakan Iklim dan Industri dan mutu Balai Besar Industri AgroKementerian Perindustrian.Laporan hasil Uji ALHAMI rasa Kaldu ayam Nomor3310/LHU/Bd/ABICAL.1/IV/2015 tanggal 15 April 2015 yang diterbitkan olehBadan Pengkajian Kebijakan Iklim dan Industri dan mutu Balai Besar Industri AgroKementerian Perindustrian.Laporan hasil uji ALIMI rasa Kaldu ayam Nomor : 3311/LHU/Bd/ABICAL.1/IV/2015tanggal

15 April 2015 yang diterbitkan oleh Badan Pengkajian Kebijakan Iklim danIndustri dan mutu Balai Besar Industri Agro Kementerian Perindustrian.Laoran hasil uji ALIMI rasa Kaldu ayam Nomor : 3312/LHU/Bd/ABICAL.1/IV/2015tanggal 15 April 2015 yang diterbitkan oleh Badan Pengkajian Kebijakan Iklim danIndustri dan mutu Balai Besar Industri Agro Kementerian Perindustrian.Laporan hasil Uji SANTREMIE rasa Kaldu ayam Nomor3313/LHU/Bd/ABICAL.1/IV/2015 tanggal 15 April 2015 yang diterbitkan olehBadan Pengkajian

25 Juni 2014 yang diterbitkan olehBadan Pengkajian Kebijakan Iklim dan Industri dan mutu Balai Besar Industri AgroKementerian Perindustrian.Laporan hasil Uji ALHAMI rasa Kaldu ayam Nomor3310/LHU/Bd/ABICAL.1/IV/2015 tanggal 15 April 2015 yang diterbitkan olehBadan Pengkajian Kebijakan Iklim dan Industri dan mutu Balai Besar Industri AgroKementerian Perindustrian.Laporan hasil uji ALIMI rasa Kaldu ayam Nomor : 3311/LHU/Bd/ABICAL.1/IV/2015tanggal 15 April 2015 yang diterbitkan oleh Badan Pengkajian

Kebijakan Iklim danIndustri dan mutu Balai Besar Industri Agro Kementerian Perindustrian.Laoran hasil uji ALIMI rasa Kaldu ayam Nomor : 3312/LHU/Bd/ABICAL. 1/IV/2015tanggal 15 April 2015 yang diterbitkan oleh Badan Pengkajian Kebijakan Iklim danIndustri dan mutu Balai Besar Industri Agro Kementerian Perindustrian.Laporan hasil Uji SANTREMIE rasa Kaldu ayam Nomor3313/LHU/Bd/ABICAL.1/IV/2015 tanggal 15 April 2015 yang diterbitkan olehBadan Pengkajian Kebijakan Iklim dan Industri dan mutu Balai Besar

Kebijakan Iklim dan Industri dan MutuBalai Besar Industri Agro Kementerian Perindustrian. 2 (dua) lembar fotocopy legalisir Laporan hasil uji ALIMI rasa Kaldu ayamNomor : 3311/LHU/Bd/ABICAL.1/IV/2015 tanggal 15 April 2015 yangditerbitkan oleh Badan Pengkaji Kebijakan Iklim dan Industri dan mutuBalai Besar Industri Agro Kementerian Industri. 2 (dua) lembar fotocopy legalisir Laporan hasil uji ALIMI rasa Kaldu ayamNomor : 3312/LHU/Bd/ABICAL.1/IV/2015 tanggal 15 April 2015 yangditerbitkan oleh Badan

MENPANRB dan saat itu SRIWIDA SITUMORANG mau juga untukmengikuti Calon Pagawai Negeri Sipil (CPNS) Jalur kebijakan MENPANRB tersebut,kemudian pada hari Sabtu tanggal 04 Januari 2014 sekira pukul 18.00 wib saksi JuliaryiSitumorang dan saksi Rosita Purba pergi kerumah JULIA ARITONANG di Jalan PuloRembang Gang Nusa Kota Sibolga dan di rumah tersebut bertemu dengan terdakwa yangmana pada saat itu saksi korban menanyakan kepada terdakwa tentang kebenaran masukCalon Pagawai Negeri Sipil (CPNS) Jalur kebijakan

MENPANRB tersebut dan padaHalaman 3 dari 36 Putusan Nomor 247/Pid.B/2016/PN Sbgsaat itu terdakwa menjelaskan bahwa memang benar ada Jalur kebijakan MENPANRBuntuk penerimaan CPNS lalu terdakwa menunjukan Surat edaran tentang penerimanaanCalon Pagawai Negeri Sipil (CPNS) Jalur kebijakan MENPANRB dan mengatakankalau dia bisa untuk mengurus masuk sebagai CPNS tersebut lalu saksi Rosita Purbabertanya kepada terdakwa bagaimana cara dan apa saja persyaratan untuk masuk sebagaiCPNS tersebut dan pada saat

MENPANRB dan saat itu SriwidaSitumorang mau juga untuk mengikuti Calon Pegawai Negeri Sipil(CPNS) jalur Kebijakan MENPANRB tersebut;Bahwa, kemudian hari Sabtu tanggal 04 Januari 2014 sekira pukul 18.00Wib saksi dan Juliarti Situmorang pergi ke rumah Julia Situmoranguntuk bertemu dengan Terdakwa dan saat itu saksi menanyakan kepadaTerdakwa tentang kebenaran masuk Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS)jalur Kebijakan MENPANRB tersebut dan saat itu.

Irwan Ismet dengan Tergugat terhitung sejak tanggal 09 September 2013;-Menghukum Tergugat untuk membayar secara tunai dan seketika kepada Para Penggugat berupa Uang kebijakan dengan perincian :- Sdr. Daud H. Iskandar sebesar Rp.6.156.000,-- Sdr. Tadjudin Nirwan sebesar Rp.6.156.000,--Sdr. Irwan Ismet sebesar Rp.6.154.812,--Membebankan biaya perkara kepada Negara sebesar Rp.381.000,- (Tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah);- Menolak gugatan Para Penggugat selain dan selebihnya;

Perkara No.3 9Pid.Sus.TPK/2016/PN.Beglkhusus sesuai kebijakan Bupati dalam rangka pelaksanaan seleksipenderita katarak di RSUD Kabupaten Mukomuko sebesar Rp.47.400.000,00;151)1 (satu) bendel Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) belanja bantuankhusus sesuai kebijakan Bupati untuk pembayaran tagihan media suratkabar harian radar utara tahun 2011 sebesar Rp. 8.250.000,00;152)1 (satu) bendel Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) belanja bantuankhusus sesuai kebijakan bupati untuk pembayaran tagihan media suratkebar

satu) bendel Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) belanja bantuankhusus sesuai kebijakan bupati kegiatan Festival Pesisir Pantai PanjangProvinsi Bengkulu Tahun 2012;261)1 (satu) bendel Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) belanja bantuankhusus sesuai kebijakan bupati untuk fasilitasi konflik pertanahansengketa lahan SMPN 03 Kec.

Belanja Bantuan Penanggulangan Masalah 37.650.000,00Khusus sesuai kebijakan Bupati untukpembinaan dan penertiban penghuni rumahnelayan di Kel. Bandaratu, Mukomuko4. Belanja Bantuan Penanggulangan Masalah 96.225.000,00Khusus sesuai kebijakan Bupati kepada KantorCamat Malin Deman Kab. Mukomuko5. Belanja Bantuan Penanggulangan Masalah 47.400.000,00Khusus sesuai kebijakan Bupati dalam rangkaseleksi penderita katarak di RSUD Mukomuko6.

Belanja Bantuan Penanggulangan Masalah 39.000.000,00Khusus sesuai kebijakan Bupati untukOperasional Dokter Spesialis Mata kegiatanOperasi Katarak di RSUD Mukomuko7. Belanja Bantuan Penanggulangan Masalah 40.000.000,00Khusus sesuai kebijakan Bupati kegiatanReward bagi peserta KB Pria VasektomiTahun20128. Belanja Bantuan Penanggulangan Masalah 28.500.000,00Khusus sesuai kebijakan Bupati untukpemeriksaan calon jemaah haji (CJH) Tahun20129.

Belanja Bantuan Penanggulangan Masalah 33.000.000,00Khusus sesuai kebijakan Bupati untukmengikuti festival pesisir wisata pantai panjangProvinsi Bengkuku Tahuan 201210. Belanja Bantuan Penanggulangan Masalah 17.500.000,00 Khusus sesuai kebijakan Bupati dalam rangka Hal 159 dari 223 Halaman. Perkara No.39/Pid.Sus.

Masyarakat,termasuk Para Pemohon menjadi bingung, kebijakan manakah yang harus ParaPemohon Patuhi.

Putusan Nomor 7 P/HUM/20141 Bahwa kontroversi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah diatas ternyatatidak hanya dalam opini publik, namun juga berlanjut pada perbedaan dan/atauperbenturan kebijakan antara Pemerintah Pusat dan daerah.2 Bahwa perbenturan kebijakan antara Pemerintah Pusat dan pemerntah daerahdiatas mengakibatkan tidak adanya kepastian hukum di masyarakat. Masyarakat,termasuk Para Pemohon menjadi bingung, kebijakan manakah yang harus ParaPemohon Patuhi.

Hal ini berartibahwa Pemohon menyadari jika sebenarnya kebijakan LCGC ini sebelumnyaTIDAK IKUT BERKONTRIBUSI dalam pencemaran/polusi udara yang telahterjadi karena kebijakan progam pengembangan kendaraan bermotor hematenergi dan harga terjangkau baru dilaksanakan pada akhir tahun 2013.

Dengan demikian kebijakan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor33/MIND/PER/7/2013 a quo tidak bertentangan dengan kebijakan PemerintahPusat yang lain dalam isu penggunaan Bahan Bakar Minyak.

= Rp19.215.900,00Penghargaan Masa Kerja =3 x Rp2.135.100,00 =Rp 6.405.300,00Maka kewajiban Penggugat terhadap Tergugat VIII adalah :Penggantian Hak= Rp19.215.900,00 + Rp6.405.300,00 x 15 % = Rp 3.843.180,00Uang Kebijakan =10% = Rp 2.562.120,00Uang Cuti = 18 x Rp101.871,00 = Rp 1.830.078.00Jumlah Total = Rp 8.235.378,00(delapan juta dua ratus tiga puluh lima ribu tiga ratus tujuh puluh delapanrupiah)1 Tergugat IX (Yuliani) :Hal 11 dari 35 hal.

Kebijakan =10% = Rp 1.484.070,00Uang Cuti = 12 x Rp100.957,00 = Rp 1.211.484.00Jumlah Total = Rp4.921.659,00(empat juta sembilan ratus dua puluh satu ribu enam ratus lima puluh sembilanrupiah)o Tergugat XV (Nuryadi Aryanto) :Pesangon =9 x Rp2.135.100,00 = Rp19.215.900,00Penghargaan Masa Kerja =3 x Rp2.135.100,00 = Rp 6.405.300,00Maka kewajiban Penggugat terhadap Tergugat XV adalah :Penggantian Hak= Rp19.215.900,00 + Rp6.405.300,00 x 15 % = Rp 3.843.180,00Uang Kebijakan =10% = Rp 2.562.120,00Uang

x 15 % = Rp5.062.725,00Uang Kebijakan =10% = Rp3.375.150,00Uang Cuti = 12 x Rp107.148,00 = Rp1.285.776,00Jumlah Total = Rp9.723.651,00(sembilan juta tujuh ratus dua puluh tiga ribu enam ratus lima puluh saturupiah)4 Tergugat IV (Helmi Julian) :Pesangon = 5x Rp2.120.100,00 = Rp10.600.500,00Penghargaan Masa Kerja = =2x Rp2.120.100,00 =Rp 4.240.200,00Maka kewajiban Penggugat terhadap Tergugat I adalah :Penggantian Hak= Rp10.600.500,00 + Rp4.240.200,00 x 15 % = Rp2.226.105,00Uang Kebijakan =10% = Rp1.484.070,00Uang

puluh enamrupiah)8 Tergugat VII (Mardiati Ragil S) :Pesangon =9 x Rp2.135.100,00 = Rp19.215.900,00Penghargaan Masa Kerja =3 x Rp2.135.100,00 =Rp 6.405.300,00Maka kewajiban Penggugat terhadap Tergugat VIII adalah :Penggantian Hak= Rp19.215.900,00 + Rp6.405.300,00 x 15 % = Rp 3.843.180,00Uang Kebijakan =10% = Rp 2.562.120,00Uang Cuti = 18 x Rp101.871,00 = Rp 1.830.078.00Jumlah Total = Rp 8.235.378,00Hal 17 dari 35 hal.

Rp6.405.300,00 x 15 % = Rp 3.522.915,00Uang Kebijakan =10% = Rp 2.348.610,00Uang Cuti = 18 x Rp101.671,00 = Rp 1.830.078,00Jumlah TotalRp 7.701.603,00(tujuh juta tujuh ratus satu ribu enam ratus tiga rupiah)17 Tergugat XVII (Ruspendi) :Pesangon =9 x Rp2.140.100,00 = Rp19.260.900,00Penghargaan Masa Kerja =4x Rp2.140.100,00 = Rp 8.560.400,00Maka kewajiban Penggugat terhadap Tergugat XVII adalah :Penggantian Hak= Rp19.260.900,00 + Rp8.560.400,00 x 15 % = Rp 4.173.195,00Uang Kebijakan =10% = Rp 2.782.130,00Uang

Menghukum Penggugat membayar kepada Tergugat uang kompensasi akibat putusnya hubungan kerja berupa uang pisah dan uang kebijakan keseluruhannya berjumlah Rp206.880.859,00 (dua ratus enam juta delapan ratus delapan puluh ribu delapan ratus lima puluh sembilan rupiah);4. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;5. Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Penyusunan kebijakan tarif bea masukdilakukan setelah penyusunan sistem klasifikasi dianggap selesai dan disepakati oleh semua kementeriandan lembaga terkait.

Dalam tahapan ini, semua kementerian/lembaga terkait harus memiliki pemahamanyang sama terhadap sistem klasifikasi yang baru sehingga akan memudahkan penyusunan kebijakan tarif.Dalam tahapan penyusunan sistem klasifikasi, koordinasi tetap dilakukan oleh Tim Tarif (Sekretariat TimTarifPusat Kebijakan Pendapatan Negara) dengan Terbanding sebagai koordinator utama (pemanduacara utama).

Dalam tahap penyusunan kebijakan tarif bea masuk, Pusat Kebijakan Pendapatan Negaraakan menjadi koordinator utama;Kebijakan Tarif Bea Masukbahwa kebijakan tarif bea masuk dirumuskan dengan melibatkan kementerian/lembaga teknis terkait.Secara umum, kebijakan tarif bea masuk mengacu kepada program harmonisasi yakni tarif bea masukproduk hulu (bahan baku dan bahan penolong) cenderung lebih rendah daripada tarif bea masuk produkhilir.

Kebijakan ini diambil dengan harapan para peternak di dalam negeri akanmendapatkan perlindungan dari serbuan produk ternak hidup dari negara lain yang lebih efisien namuntetap dapat memperoleh bibit tenak dengan harga yang lebih murah;bahwa kebijakan tarif bea masuk sapi juga mengikuti program yang sama dimana tarif bea masuk sapibibit lebih rendah daripada sapi bakalan. Di samping itu, kebijakan tarif bea masuk juga mengikuti arahpengembangan industri peternakan sapi nasional.

Titik berat dari penyusunan BTKI 2012 adalah pada perubahan sistem klasifikasi danbukan pada perubahan kebijakan tarif bea masuknya. Oxen pada Buku Tarif Bea Masuk 2007 (BTBMI2007) dikenakan tarif bea masuk 0% karena itu dirasa tidak perlu melakukan perubahan kebijakan tarifbea masuk Oxen pada saat itu.

=s2 Diskresi merupakan ruang kebijakan/kewenangan yang dimilikiadministrasi negara untuk membuat keputusan apabila tidak adaaturan yang jelas/samarsamar atau ada persoalan yang muncul tiba> Peraturan kebijakan adalah peraturan yang dikeluarkan olehadministrasi negara dalam rangka melaksanakan peraturanperundangundangan ; 922 no nnn nn anne ennaBahwa yang dilakukan Bupati bukan diskresi, tetapi beleidsregal atauperaturan kebijakan ; Bahwa :> Intra legal atau belied legal merupakan peraturan kebijakan

yangmasih berada dalam ranah hukum ; 2> Kontra legal merupakan peraturan kebijakan yang berada dalamranah hukum tetapi bertentangan dengan hukum yang ada ; > Ekstra legal merupakan peraturan kebijakan yang berada diluar ranahhukum dan tidak mentaati regulasi yang ada ; Bahwa hukuman pidana berbeda dengan hukuman administrasi ; Halaman 39 dari 72 halaman Putusan No. 53/G/2018/PTUNKPGBahwa hukuman pidana berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukansedangkan hukuman = administrasi berkaitan dengan

Oleh karena itu,harus lebih berhatihati dalam membuat peraturan kebijakan ; Bahwa seharusnya penjelasan itu ada pada regelnya (peraturannya)bukan pada beleidnya (kebijakan). Beleidnya sudah masuk dalamranah pelaksanaan/ranah eksekutif.

Apabila setiap regulasi / kebijakan yang dariatas dirasa bertentangan dengan realitas hukum dinegeri ini kenapaharus ditaati ?

Bahwa peraturan kebijakan harus mentaati regulasi yangLSS TIAGO fee eseeweee eee eeeereee eee eeeBahwa Ahli tidak dapat menjelaskan jika sudah masuk dalam wilayahhukum pidana ; 222222 no nnn ncn n nn nc nc ncn nc ec ncceeeBahwa Pejabat yang mengeluarkan keputusan untuk memberhentikanASN, sesungguhnya pejabat tersebut telah melakukan perbuatanmelawan hukum dan konsekuensinya keputusan tersebut dianggap tidakBahwa Keputusan dianggap tidak sah, artinya bahwa keputusantersebut dapat dinyatakan batal

.;Jabatan : Kepala Sub Bagian Fasilitasi Telaahan Kebijakan Advokasi Hukum dan HAM Sekretariat Kota Ambon pada Kantor Pemerintah Kota Ambon;3) Nama : M. LUHULIMA, S.H.;Jabatan : Staf Sub Bagian Fasilitasi Telaahan Kebijakan Advokasi Hukum dan HAM Sekretariat Kota Ambon pada Kantor Pemerintah Kota Ambon;4) Nama : TATY H. RAHARENG, S.H.;Jabatan : Staf Sub Bagian Fasilitasi Telaahan Kebijakan Advokasi Hukum dan HAM Sekretariat Kota Ambon pada Kantor Pemerintah Kota Ambon;5) Nama : M.

.;Jabatan : Staf Sub Bagian Fasilitasi Telaahan Kebijakan Advokasi Hukum dan HAM Sekretariat Kota Ambon pada Kantor Pemerintah Kota Ambon;6) Nama : CANDRO AITONAM, S.H.;Jabatan : Staf Sub Bagian Fasilitasi Telaahan Kebijakan Advokasi Hukum dan HAM Sekretariat Kota Ambon pada Kantor Pemerintah Kota Ambon;Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, beralamat di Jalan Sultan Hairun, No.1, Kota Ambon, Provinsi Maluku;Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT;

Dalam menerima suatuJabatan atau penugasan dari Citi, masingmasing individu harus bertanggungjJawab terhadap perilakunya, termasuk taat kepada hukum, Kode Etik ini,kebijakan Citi serta kebijakan dan prosedur yang dimiliki unit usaha dan badanhukum kita masingmasing...DANBagian Pendahuluan Konflik KepentinganKelalaian dalam mematuhi kebijakan yang ditetapkan dalam Kode Etik ini,kebijakan Citi dan/atau kebijakan serta prosedur yang berlaku di unit usaha danbadan hukum Anda dapat mengarah pada Tindakan

Indonesia Periode 2010 2011 itu sendiri;3 Dihalaman 45 alinea 1 putusan Judex Facti menyatakan:Hal. 7 dari 17 hal.Putusan Nomor 471 K/Pdt.SusPHI/2014Menimbang, bahwa Pendahuluan Kode Etik Citi (vide bukti PSA) pada bagianKonflik Kepentingan pada alinea ke empat disebutkan bahwa ... dan dalam alineaselanjutnya disebutkan bahwa Kelalaian dalam mematuhi kebijakan yangditetapkan dalam Kode Etik ini, kebijakan Citi dan/atau kebijakan serta proseduryang berlaku di unit usaha dan badan hukum Anda dapat

Dalam menerima suatu jabatan ataupenugasan dari Citi, masingmasing individu harus bertanggung jawab terhadapperilakunya, termasuk taat kepada hukum, Kode Etik ini, kebijakan Citi sertakebijakan dan prosedur yang dimiliki unit usaha dan badan hukum kita masingmasing ..

;DanKelalaian dalam mematuhi kebijakan yang ditetapkan dalam Kode Etik ini,kebijakan Citi dan/atau kebijakan serta prosedur yang berlaku di unit usaha danbadan hukum Anda dapat mengarah pada tindakan pendisiplinan, hingga dantermasuk pemberhentian langsung atas hubungan kerja atau hubungan lainnyadengan Citi ..

;Judex Facti dalam Pertimbangan pada halaman 45 alinea 1 Putusan pun telahmembenarkan hal tersebut:Menimbang, bahwa Pendahuluan Kode Etik Citi (vide bukti PSA) pada bagianKonjlik Kepentingan pada alinea ke empat disebutkan bahwa ... dan dalam alineaselanjutnya disebutkan bahwa Kelalaian dalam mematuhi kebijakan yangditetapkan dalam Kode Etik ini, kebijakan Citi dan/atau kebijakan serta prosedurHal. 11 dari 17 hal.Putusan Nomor 471 K/Pdt.SusPHI/2014yang berlaku di unit usaha dan badan hukum Anda dapat

Memerintahkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

• 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 22 Agustus 2013 sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
• 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 23 Januari 2014 sejumlha Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah)
• Fotocopy surat nomor K.28 -41 /XI.28.11/15 tanggal 23 Nopember 2015 perihal pemberitahuan penetapan nomor induk pegawai dan nama namayang lulus dari jalur kebijakan

  ATONGMADJID dinomor telepon 081343968800 dan menanyakan bahwa jaluryang sdr maksud yaitu jalur kebijakan tidak ada kami sudah baca melaluisurat BKN pusat dan tdw ATONG MADJID mengatakan pasti adakemudian tdw.

  / 15 tanggal 23 Nopember2015 perihal Pemberitahuan penetapan Nomor Induk Pegawai dan namanama lain yang lulus dari jalur kebijakan kKementrian yang pernah diambildidepan rumah tdw.

  SYAMSULmenyerahkan uang sebesar Rp. 85.000.000 (delapan puluh lima jutarupiah) dimana saat itu terdakwa sampaikan bahwa nama calon tidakakan terdakwa ajukan melalui jalur kebijakan kalau tidak menyetordana, namun terhadap istrinya, terdakwa tidak mendengar karenasaat itu terdakwa tidak ada ditempat;Bahwa saat ini jalur kebijakan pengangkatan CPNS melalui jalurkebijakan belum terlaksana;Bahwa ia tidak pernah menjanjikan sdr.

  Mariso Kota Makassar; Bahwa dana tersebut ia terima Rp. 85.000.000 (delapan puluh jutarupiah) untuk penitipan tanda terimakasih apabila diterima sebagaiPNS pada Dinas PU melalui jalur kebijakan; Bahwa sehingga sdr.

  ATONG MADJID adalahsebagai koordinator penanggung jawab jalur kebijakan.

Iklim dan Mutu IndustriBalai Besar Industri Agro Kementerian Perindustrian;2 (dua) lembar fotocopy legalisir laporan hasil uji Alhami rasa kalduayam Nomor 5839/LHU/Bd/ABICAL.1/VI/2014 tanggal 25 Juni 2014 yangditerbitkan oleh Badan Pengkajian Kebijakan Iklim dan Mutu Industri BalaiBesar Industri Agro Kementerian Perindustrian;2 (dua) lembar fotocopy legalisir laporan hasil uji Alhami rasa kalduayam Nomor 3310/LHU/Bd/ABICAL.1/IV/2015 tanggal 15 April 2015 yangditerbitkan oleh Badan Pengkajian Kebijakan

Iklim dan Industri danMutu Balai Besar Industri Agro Kementerian Perindustrian;2 (dua) lembar fotocopy legalisir laporan hasil uji Alimi rasa kaldu ayamNomor 3311/LHU/Bd/ABICAL.1/IV/2015 tanggal 15 April 2015 yangditerbitkan oleh Badan Pengkaji Kebijakan Iklim dan Industri dan MutuBalai Besar Industri Agro Kementerian Industri:2 (dua) lembar fotocopy legalisir laporan hasil uji Alimi rasa Kaldu ayamNomor 3312/LHU/Bd/ABICAL.1/IV/2015 tanggal 15 April 2015 yangditerbitkan oleh Badan Pengkajian Kebijakan

Perindustrian;2 (dua) lembar fotocopy legalisir laporan hasil uji Alhami rasa kalduayam Nomor 5839/LHU/Bd/ABICAL.1/VI/2014 tanggal 25 Juni 2014 yangditerbitkan oleh Badan Pengkajian Kebijakan Iklim dan Mutu Industri BalaiBesar Industri Agro Kementerian Perindustrian;2 (dua) lembar fotocopy legalisir laporan hasil uji Alhami rasa kalduayam Nomor 3310/LHU/Bd/ABICAL.1/IV/2015 tanggal 15 April 2015 yangditerbitkan oleh Badan Pengkajian Kebijakan Iklim dan Industri danMutu Balai Besar Industri Agro Kementerian

Perindustrian;2 (dua) lembar fotocopy legalisir laporan hasil uji Alimi rasa kaldu ayamNomor 3311/LHU/Bd/ABICAL.1/IV/2015 tanggal 15 April 2015 yangditerbitkan oleh Badan Pengkaji Kebijakan Iklim dan Industri dan MutuBalai Besar Industri Agro Kementerian Industri:2 (dua) lembar fotocopy legalisir laporan hasil uji Alimi rasa Kaldu ayamNomor 3312/LHU/Bd/ABICAL.1/IV/2015 tanggal 15 April 2015 yangditerbitkan oleh Badan Pengkajian Kebijakan Iklim dan Industri dan MutuBalai Besar Industri Agro Kementerian

Perindustrian;2 (dua) lembar fotocopy legalisir laporan hasil uji Alimi rasa Kaldu ayamNomor 3313/LHU/Bd/ABICAL.1/IV/2015 tanggal 15 April 2015 yangditerbitkan oleh Badan Pengkajian Kebijakan Iklim dan Industri dan MutuBalai Besar Industri Agro Kementerian Perindustrian;1 (satu) lembar persetujuan pendaftaran pangan olahan Nomor BPOMRI MD 231502002021 atas nama Mie Instan merk Alhami rasa kalduayam yang diterbitkan oleh BPOM RI:Hal. 4 dari 10 hal.

Bahkan Tergugat dalamdupliknya telah menyebutkan semua kebijakan yang dimaksud dalam gugatanPara Penggugat; Bahwa Majelis Hakim tingkat pertama keliru. dan tidak tepatmempertimbangkan bahwa tuntutan agar suatu peraturan/keputusan hukumdinyatakan tidak dapat diterapkan atau tidak mempunyai kekuatan hukumadalah masuk katagori tuntutan pengujian suatu peraturan hukum.

Terbanding tidak mempunyai kKewenangan untuk membentukperaturan atau kebijakan yang dapat mengikat kepada Para Pembandingsemula Para Penggugat; Bahwa kebijakan Terbanding tetang penunjukan beberapa organisasi pers ataulembaga pendidikan sebagai Lembaga penguji, Uji Kompetensi Wartawan,Peraturan tentang standar kompetensi wartawan, Surat Keputusan tentangkriteria dan tata cara menetapkan lembaga pendidikan dan pelatihan wartawansebagai penguji standar kompetensi wartawan, Surat Keputusan tentangkriteria

Mendata perusahaan Pers;Menimbang, bahwa Terbanding semula Tergugat menerbitkan ataumenetapkan kebijakan, keputusan dan/atau regulasi dibidang pers, khususnyamenerbitkan berbagai kebijakan perihal kompetensi wartawan sebagaimanadidalilkan Para pembanding semula Para Penggugat adalah perbuatan yang sah dariTerbanding semula Tergugat dalam menjalankan fungsi yang diamanatkan undangundang dalam rangka menjamin, melindungi dan mengembangkan kemerdekaanpers, serta meningkatkan kualitas dan kuantitas pers

nasional;Halaman 6 dari 9 halaman Putusan Nomor 331/PDT/2019/PT.DKIMenimbang, bahwa kebijakan uji kompetensi yang diterbitkan Terbandingsemula Tergugat tidak bersifat memaksa, oleh karena itu Wartawan yang tidak ataubelum mengikuti uji kKompetensi tetap berprofesi sebagai wartawan dan dapatmenjalankan tugas kewartawanannya.

Akan tetapi profesi dan tugaskewartawanannya yang dijalankan belum memenuhi standar kompetensi wartawan;Menimbang, bahwa tidak terdapat bukti yang diajukan oleh ParaPembanding semula Para penggugat, baik berupa bukti surat, keterangan saksi,ataupun bukti lain bahwa penerbitan beberapa kebijakan tentang kompetensiwartawan bersifat melawan hukum.

Setelah = selesai dalam penyusunan Kebijakan UmumAnggaran (KUA) Tim Anggaran Prmerintahan DaerahEksekutif , kemudian diajukan ke Legislatif dalamhal ini DPRD Kabupaten Kerinci untuk dibahasbersama dalam hal kebijakan umum masing masingsektor pembangunan yang akan dicapai. Hasilpembahasan tersebut menjadi kesepakatan bersamaantara pihak eksekutif dengan pihak legeslatif yangdituangkan dalam bentuk Penetapan Kebijakan UmumAnggaran (Penetapan KUA).3.

Setelah selesai dalam penyusunan Kebijakan UmumAnggaran (KUA) Tim Anggaran Prmerintahan DaerahEksekutif , kemudian diajukan ke Legislatif dalamhal ini DPRD Kabupaten Kerinci untuk dibahasbersama dalam hal kebijakan umum masing masingsektor pembangunan yang akan dicapai. Hasilpembahasan tersebut menjadi kesepakatan bersamaantara pihak eksekutif dengan pihak legeslatif yangdituangkan dalam bentuk Penetapan Kebijakan UmumAnggaran (Penetapan KUA).3.

Setelah = selesai dalam penyusunan Kebijakan UmumAnggaran (KUA) Tim Anggaran Prmerintahan DaerahEksekutif , kemudian diajukan ke Legislatif dalamhal ini DPRD Kabupaten Kerinci untuk dibahasbersama dalam hal kebijakan umum= masing masingsektor pembangunan yang akan dicapai. Hasilpembahasan tersebut menjadi kesepakatan bersamaantara pihak eksekutif dengan pihak legeslatif yangdituangkan dalam bentuk Penetapan Kebijakan UmumAnggaran (Penetapan KUA).3.

Jumat, 05 4x PS@bahasan JadwalSeptember Kebijakan Umum pembahasa2008 s/d Perubahan APBD npagiBalbwa pada lQ@ari Rabu Weahewal 200%8eptdaber082008 dalamBepbambean Kebijakan BRAS PeruWMerabahAPBDI2TaAun 2008@MO8PPAS Perubahan APBSPBMhunlah0es s2RO8a Wibkul 14.002.

Setelah selesai dalam penyusunan Kebijakan UmumAnggaran (KUA) Tim Anggaran Prmerintahan DaerahEksekutif , kemudian diajukan ke Legislatif dalamhal ini DPRD Kabupaten Kerinci untuk dibahasbersama dalam hal kebijakan umum masing masingsektor pembangunan yang akan dicapai. Hasilpembahasan tersebut menjadi kesepakatan bersamaantara pihak eksekutif dengan pihak legeslatif yangdituangkan dalam bentuk Penetapan Kebijakan UmumAnggaran (Penetapan KUA).10. Berdasarkan Penetapan Kebijakan Umum Anggaran11.