Ditemukan 875498 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 18-09-2020 — Putus : 03-11-2020 — Upload : 14-08-2021
Putusan PN MEDAN Nomor 431/Pdt.P/2020/PN Mdn
Tanggal 3 Nopember 2020 — Pemohon:
Hj. FITHRI DARMAWATI
176
    1. Menyatakan Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonan ini ;
    2. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon yang ditaksir sebesar Rp146.000,- (seratu sempat puluh enam ribu rupiah) ;
Register : 13-05-2016 — Putus : 22-08-2016 — Upload : 29-09-2016
Putusan PN YOGYAKARTA Nomor 61/Pdt.G/2016/PN YYK
Tanggal 22 Agustus 2016 — ROMI SISWANTO, S.Sos melawan
600
  • Sebelum memutus pokok perkara ; 1. Mengabulkan Eksepsi TERGUGAT ; Menyatakan Pengadilan Negeri Yogyakarta tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ; Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 870.000,- (delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah) ;
Register : 02-01-2012 — Putus : 21-11-2013 — Upload : 11-11-2015
Putusan PN JAKARTA BARAT Nomor 515/Pdt.G/2012/PN.JKT.BAR.
Tanggal 21 Nopember 2013 —
360412
  • Mengabulkan Eksepsi Tergugat mengenai Kompetensi Absolut ; ------------ Menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Barat tidak berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara ini ; ---------------------------------------- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini diperhitungkan sebesar Rp. 616.000,- (enam ratus enam belas ribu rupiah) ; ---------------------------------------------------------------------------------------
    Tanpa mengurangi hakhaknya tersebut, Tergugat menyampaikanEksepsi mengenai Kewenangan Absolut Pengadilan Negeri Jakarta Barat untuk memeriksa dan memutus perkara a quo ;4. Bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Barat tidak berwenang untukmemeriksa dan mengadili perkara a quo berdasarkan alasanalasan sebagai berikut :a.
    Berdasarkan Pasal 134 HIR menegenai kompetensi Absolut dan Pasal136 HIR ,Pengadilan Negeri Jakarta Barat dapat setiap saatmenyatakan diri tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadiliperkara a quo dan wajib memeriksa dan memutus lebih dahulu persoalan kompetensi tersebut ;Berikut adalah uraianuraian lengkap mengenai alasanalasan Tergugat tersebut diatas :Ad.a.
    Bahwa sebelum maupun sesudah berlakunya Undangundang Arbitrase,yurisprudensiyurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia , yangdikutip dibawah ini , telah sejalan dan memutus sesuai dengan Pasal 3dan Pasal 11 Undangundang Arbitrase.
    Bahwa oleh karena perjanjian arbitrase (klausula Arbitrase) yangtercantum dalam Pasal 20.2 Loan Agreemeement batal demi hukum,maka Pengadilan Negeri Jakarta Barat tetap berwenang untukmemeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo ; Berdasarkan halhal tersebut, maka PENGGUGAT mohon kepadaMajelis Hakim yang memeriksa, mengadili serta memutus perkara aquo agar berkenan untuk mengeluarkan Putusan Sela, yang amar putusannya berbunyi sebagai berikut : Dalam Eksepsinya :Menolak Eksepsi TEGUGAT untuk seluruhnya
    Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Barat berwenang untuk memeriksa, mengadili serta memutus perkara a quo ; 3.
Register : 07-05-2014 — Putus : 14-04-2014 — Upload : 07-05-2014
Putusan PN TANJUNG Nomor Nomor 02/Pdt.G/2014/PN.Tjg.
Tanggal 14 April 2014 — AKHMAD RUKANI Bin TAGAP MELAWAN SITI AISYAH Binti SUNI
11134
  • Memutus perkara dengan Verstek;2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;3. Menghukum Penggugat untuk membayar ongkos perkara dalam perkara ini sebesar Rp. 391.000,00 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu Rupiah);
    Memutus perkara dengan Verstek;2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;3.
Register : 03-02-2017 — Putus : 11-04-2017 — Upload : 18-07-2017
Putusan PN TANJUNG PINANG Nomor 3/Pdt.G/2017/PN Tpg
Tanggal 11 April 2017 — M. LAMBERTUS LADO (Tergugat)
2612
  • Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir dan memutus perkara ini dengan verstek ;2. Menyatakan Gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya;3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.481.000,- (empat ratus delapan puluh satu ribu rupiah) ;
    Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadirdan memutus perkara ini dengan verstek ;2. Menyatakan Gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya;3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesarRp.481.000, (empat ratus delapan puluh satu ribu rupiah) ;Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim PengadilanNegeri Tanjungpinang, pada hari Selasa tanggal 11 April 2017 oleh kami :Jhonson F.E. Sirait, SH sebagai Hakim Ketua dengan Hendah Karmila Dewi,SH.
Register : 02-08-2011 — Putus : 29-09-2011 — Upload : 12-10-2011
Putusan PT BANJARMASIN Nomor 65/PDT/2011/PT. BJM
Tanggal 29 September 2011 — GHAZALI ANUAR Melawan H. ZAINUDIN
3617
  • ., dan memutus pokok perkaranya ; - Menyatakan sita jaminan yang telah dilaksanakan sesuai Berita Acara Nomor : 09/BA.CB.Pdt.G/2011/PN.Ktb., tanggal 14 April 2009, sah dan berharga
    ., dan memutus pokok perkaranya ;Menyatakan sita jaminan yang telah dilaksanakan sesuaiBerita Acara Nomor : 09/BA.CB.Pdt.G/2011/PN.Ktb., tanggal 14April 2009, sah dan berharga.Menghukum = Tergugat/Terbanding untuk membayar' biayaperkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkatbanding sebesar Rp. 150.000, (seratus lima puluh= ribuRupiah) ;Demikianlah diputuskan dalamrapat permusyawaratanMajelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Selatan diBanjarmasin pada hari KAMIS, TANGGAL DUA PULUH SEMBILAN
Register : 15-10-2021 — Putus : 24-11-2021 — Upload : 07-08-2023
Putusan PN CIBINONG Nomor 21/Pdt.G.S/2021/PN Cbi
Tanggal 24 Nopember 2021 — Penggugat:
PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Cibinong
Tergugat:
1.NYAI AMINAH
2.DUDUH SOPYAN
2015
    1. Menyatakan Pengadilan Negeri Cibinong tidak berwenang untuk memeriksa dan memutus Gugatan Sederhana a quo;
    2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.530.000,- (lima ratus tiga puluh ribu rupiah);
Register : 09-04-2021 — Putus : 20-04-2021 — Upload : 04-05-2021
Putusan PN ENDE Nomor 13/Pdt.P/2021/PN End
Tanggal 20 April 2021 — Pemohon:
Ina Lodo Pe
5030
  • Menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Ende tidak berwenang untuk memeriksa dan memutus pemohonan Pemohon;
    2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

    PENETAPANNomor 13/Pdt.P/2021/PN EndDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Ende yang memeriksa dan memutus perkarapermohonan pada tingkat pertama, telan mengeluarkan penetapan sebagaiberikut dalam perkara permohonan dari:INA LODO PE, tempat lahir Kotahawu, tanggal 7 April 1980, umur 41tahun, jenis kelamin perempuan, pekerjaan belum/tidakbekerja, kewarganegaraan Indonesia, agama KristenProtestan, beralamat di Jalan Kelimutu, RT 007/RW 003,Kelurahan Kelimutu, Kecamatan Ende
    disebutkan dalam KartuTanda Penduduk, Kartu Keluarga, Surat Baptis, dan Akta Kelahiran Pemohon;Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalildalil permohonannya,Pemohon telah mengajukan 5 (lima) bukti Surat yang diberi tanda P1 sampaidengan P5 dan 2 (dua) orang saksi yang telah diperiksa di persidangan dibawah janji menurut agamanya masingmasing;Menimbang, bahwa sebelum masuk ke dalam pokok perkara, makaakan dipertimbangkan terlebin dahulu apakah Pengadilan Negeri Endeberwenang untuk menerima, memeriksa dan memutus
    tersebut sepenuhnya merupakankewenangan dari Kantor Imigrasi dimulai dari penerimaan permohonan,pemeriksaan, hingga persetujuan pembatalan paspor;Menimbang, bahwa oleh karena perubahan data dalam paspor danprosedur pembatalan paspor biasa tersebut merupakan sepenuhnyaHalaman 8 dari 10 Penetapan Permohonan Nomor 13/Pdt.P/2021/PN Endkewenangan dari Kantor Imigrasi, maka berdasarkan pertimbanganpertimbangan hukum tersebut, Hakim berpendapat bahwa Pengadilan NegeriEnde tidak berwenang untuk memeriksa dan memutus
    permohonan a quo;Menimbang, bahwa oleh karena Hakim menyatakan bahwa PengadilanNegeri Ende tidak berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonanPemohon, maka petitum selanjutnya dan selebihnya pada permohonanPemohon tidak lagi dipertimbangkan;Menimbang, bahwa oleh karena perkara permohonan ini merupakanperkara perdata yurisdiksi voluntair, dimana di dalam berperkara masyarakatdipungut biaya untuk itu dan dalam perkara a quo tidak ada pihak yangdikalahkan, maka sudah sepatutnya biaya perkara ini
    Menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Ende tidak berwenang untukmemeriksa dan memutus pemohonan Pemohon;2.
Register : 08-07-2020 — Putus : 17-07-2020 — Upload : 14-04-2021
Putusan PN LABUHA Nomor 13/Pdt.P/2020/PN Lbh
Tanggal 17 Juli 2020 — Pemohon:
M. AKBAR HASAN
11943
    1. Menyatakan Pengadilan Negeri Labuha tidak berwenang memeriksa dan memutus permohonan a quo;
    2. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp176.000,00 (seratus tujuh puluh enam ribu rupiah);
    ditetapkan sebagai wali untuk adikadiknya, Hakim berpendapattidaklah tepat Pemohon mengajukan Permohonan tersebut ke PengadilanHalaman 2 dari 4 Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2020/PN LbhNegeri Labuha, melainkan Permohonan tersebut haruslah diajukan kePengadilan Agama;Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas Hakim berpendapatbahwa Pengadilan Negeri Labuha tidak berwenang untuk memeriksa danmemutus permohonan a quo;Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Negeri Labuha tidakberwenang memeriksa dan memutus
Register : 13-10-2022 — Putus : 02-05-2023 — Upload : 06-06-2023
Putusan PN SERANG Nomor 171/Pdt.G/2022/PN Srg
Tanggal 2 Mei 2023 — Penggugat:
HERIYATI
Tergugat:
ENTOL ADI Bin H. ENTOL MOH ROMLI
Turut Tergugat:
1.M. SANUSI
2.KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SERANG
4942
  • ==MENGADILI:==

    1. Menyatakan Pengadilan Negeri Serang tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara Nomor 171/Pdt.G/2022/PN.Srg;
    2. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.540.000.- (Dua juta lima ratus empat puluh ribu rupiah);
Register : 08-05-2024 — Putus : 29-08-2024 — Upload : 03-09-2024
Putusan PN CIBINONG Nomor 173/Pdt.G/2024/PN Cbi
Tanggal 29 Agustus 2024 — Penggugat:
1.Tuan AYUB ASYIFUDIN
2.Nyonya ELYTA SARI
3.Tuan MUHAMMAD THAUPIK H
4.Tuan FERRARI PINEM
5.Nyonya LINA AVRILIA
6.Nyonya SEPTIYANTI
7.Tuan M FAJAR AIDIN ARFANTO
8.Tuan HENDRA BUDI SETIAWAN
9.Nyonya YUNINGSIH
10.Tuan INDRA DIRHAMSYAH
11.Tuan TOMMY OCTAVIANTANA
12.Tuan DEDY SYACH RICARDO
Tergugat:
PT. SINARMANDALA BANGUNLESTARI
130
    1. Menerima eksepsi Tergugat tentang kompetensi relatif Pengadilan Negeri Cibinong;
    2. Menyatakan Pengadilan Negeri Cibinong tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara ini;
    3. Membebankan biaya perkara pada Penggugat sejumlah Rp. 173.000,00 (seratus tujuh puluh tiga ribu rupiah);
Register : 10-01-2024 — Putus : 04-07-2024 — Upload : 05-07-2024
Putusan PN BALIKPAPAN Nomor 4/Pdt.G/2024/PN Bpp
Tanggal 4 Juli 2024 — Penggugat:
Fonny Tejo
Tergugat:
1.AGUS SALIM. P
2.H.NUR HUSAINI
3.RUSMIATI
730
  • M E N G A D I L I

    1. Memutus perkara ini dengan verstek;
    2. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
    3. Menyatakan bahwa Para Penggugat adalah Ahli Waris dari Amarhum Tan Bustani;
    4. Menyatakan sah dan berharga surat - surat bukti milik Para Penggugat;
    5. Menyatakan sebagai Hukum bahwa Surat - Surat atau Alas Hak apa pun bentuknya yang dimiliki oleh Para Tergugat diatas tanah Perwatasan milik Para Penggugat (Tanah Obyek Sengketa
    Dahlan;
  • Sebelah Selatan dahulu berbatasan dengan Lamahing;
  • Sebelah Barat dahulu berbatasan dengan Ibu Fatimah;

Adalah merupakan hak Milik Para Penggugat sebagai harta peninggalan dari Amarhum TAN BUSTANI sebagai suami/orang tuanya;

  1. Menyatakan bahwa perbuatan Para Tergugat sebagaimana yang telah diuraikan dalam posita Gugatan diatas, adalah Perbuatan Melawan Hukum (onrechtmatige daad);
  2. Memutus perkara ini dengan verstek
    Memutus perkara ini dengan verstek Memutus perkara ini dengan verstek Memutus perkara ini dengan verstek Memutus perkara ini dengan verstek;
  3. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar ganti rugi Materil kepada Para Penggugat yaitu sebagai berikut :
    1. Kerugian dengan tidak bisa membangun rumah, minikmati/menjual tanah miliknya kepada pihak lain, sehingga jelas dan nyata Para Penggugat mengalami kerugian secara Materil yaitu luas tanah 800 M2 (Delapan ratus
Register : 16-08-2018 — Putus : 14-11-2018 — Upload : 26-01-2021
Putusan PN YOGYAKARTA Nomor 129/Pdt.G/2018/PN Yyk
Tanggal 14 Nopember 2018 — Penggugat:
ASIH KRISTANTI Binti ADI SAPTONO
Tergugat:
1.WIDJIYATI
2.KEPALA DINAS KANTOR DINAS KEPNDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL KOTAMDYA YOGYAKARTA
3112
  • Menyatakan Pengadilan Negeri Yogyakarta tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara ini. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini yang hingga kini ditaksir sejumlah Rp 534.000,- (lima ratus tiga puluh empat ribu rupiah

Register : 05-06-2018 — Putus : 10-10-2018 — Upload : 12-10-2018
Putusan PN KAB SEMARANG Nomor 50/Pdt.G/2018/PN Unr
Tanggal 10 Oktober 2018 — Penggugat:
TUMIYATI Binti SARIMIN
Tergugat:
1.SRIWATI Binti SARIMIN
2.KIRMAN
3.TUKIMAN Bin SARIMIN
Turut Tergugat:
Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Semarang
9725
  • MENGADILI:

    1. Menyatakan Pengadilan Negeri Ungaran tidak berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini, melainkan kewenangan Pengadilan Agama;
    2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 3.091.000.00 (tiga juta sembilan puluh satu ribu rupiah);
    Bahwa oleh karena semua cara telah ditempuh baikdengan cara musyawarah kekeluargaan untuk menyelesaikan masalahtersebut akan tetapi tidak menghasilkan titik temu, maka dengan terpaksaPenggugat menggunakan jalur hukum, yaitu mengajukan gugatan iniHalaman 5 dari 20 Putusan Nomor 50/Pdt.G/2018/PN Unrmelalui Pengadilan Negeri Ungaran di Ungaran untuk dapatnyamemeriksa dan memutus perkara ini dengan seadil adilnya;19.
    orang tua merekatersebut;Menimbang, bahwa dari konstruksi hukum di atas, maka untukmenentukan kepemilikan yang sah oleh Penggugat atas obyek sengketa, makaharuslah dipastikan terlebih dahulu proses kepemilikan tersebut apakah melaluihibah ataukah warisan;Menimbang, bahwa terlepas dalil gugatan Penggugat tersebut di atas,Pasal 49 Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan AtasUndang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama menyatakanPengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus
    (1) yang subyek hukumnya antara orang orang yang beragamaIslam, obyek sengketa tersebut diputus oleh Pengadilan Agamabersama sama perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49;Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 50/Pdt.G/2018/PN UnrMenimbang, bahwa dengan adanya ketentuan Undang Undangtersebut diatas, maka titik singgung kKewenangan Pengadilan dalam lingkunganPeradilan Umum dan Peradilan Agama yang sering dipersoalkan kiranya telahterpecahkan, dimana Pengadilan Agama tidak hanya berwenang memeriksa,memutus
    dan menyelesaikan sengketa yang diatur secara limitatif dalam Pasal49, tetapi juga berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikansengketa hak milik yang subyek hukumnya antara orang orang yangberagama Islam;Menimbang, bahwa dengan demikian dengan mendasarkan padaketentuan Pasal 49 juncto Pasal 50 ayat (2) Undang Undang Nomor 3 Tahun2006 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentangPeradilan Agama serta Jurisprudensi/Putusan Mahkamah Agung Nomor 295K/Sip/1973 tanggal 9121975
    Menyatakan Pengadilan Negeri Ungaran tidakberwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini,melainkan kewenangan Pengadilan Agama;2.
Putus : 22-11-2012 — Upload : 25-09-2013
Putusan PN KEPANJEN Nomor 91 /Pdt.G/2012/PN.Kpj
Tanggal 22 Nopember 2012 — H.M. SYAIFULLOH. Adv,SH., Dikuasakan kepada BAMBANG SUHERWONO ,SH., Advoakt dan konsultan. Sebagai PENGGUGAT; M E L A W A N : 1. ACHMAD ROSIDI AFIQ, sebagai TERGUGAT I ; 2. YUNITA SUSANTI, sebagai TERGUGAT II ; 3. H. MOCH AINUL ARIFIN, sebagai TURUT TERGUGAT I ; 4. MUTTASIFAH, sebagai TURUT TERGUGAT II ; 5. MASLICHAH, sebagai TURUT TERGUGAT III ; 6. MASLUCHIN, sebagai TURUT TERGUGAT IV ; 7. M A S ‘ U D, sebagai TURUT TERGUGAT V ; 8. MUSLIMIN MUSTOFA, sebagai TURUT TERGUGAT VI ; 9. Y U L I A N T I, sebagai TURUT TERGUGAT VII ;
102126
  • M E N G A D I L I : - Menyatakan Pengadilan Negeri Kepanjen tidak berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara No. 91/Pdt.G/2012/PN.Kpj; - Menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.496.000,- (dua juta empat ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);
    Bapak Ketua Majelis Hakim dan HakimAnggota agar berkenan memutus perkara ini sebagai berikut :. DALAM EKSEPSI :1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat dan II sertaTurut Tergugat danIl untuk seluruhnya.2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaktidaknyamenyatakan gugatan tidak dapat diterima, karena telah keliru di ajukan diPengadilan Negeri yang salah.I.
    majelisberpendapat eksepsi tergugat I, tergugat II, turut tergugat dan turut tergugat IItentang kewenangan relatif tersebut beralasan menurut hukum sehingga dapatdikabulkan;PUTUSAN NOMOR: 91/Pdt.G/2012/PN.Kpj. 21Menimbang, bahwa didalam perkara ini pihak penggugat berada dipihakyang dikalahkan, maka dihukum pula untuk membayar biaya perkara;Mengingat, Pasal 118 ayat (4) HIR serta ketentuan lainnya yangbersangkutan ;MENGADILI: Menyatakan Pengadilan Negeri Kepanjen tidak berwenang untukmemeriksa dan memutus
Register : 01-07-2020 — Putus : 18-08-2020 — Upload : 19-08-2020
Putusan PT BANDUNG Nomor 360/PDT/2020/PT BDG
Tanggal 18 Agustus 2020 — Pembanding/Penggugat I : HERU MUTJUNANG Diwakili Oleh : HERU MUTJUNANG
Pembanding/Penggugat II : HANUM MUTJUNANG Diwakili Oleh : HERU MUTJUNANG
Terbanding/Tergugat : PT. NEW HOPE INDONESIA
Terbanding/Turut Tergugat : HERU SUSANTO, S.H. , M.Kn
264189
  • M E N G A D I L I:

    Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat Konvensi / Para Tergugat Rekonvensi ;
    Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Kuningan Nomor 8/Pdt.G/2019/PN.Kng tanggal 6 Mei 2020, yang dimohonkan banding tersebut ;

    MENGADILI SENDIRI :

    Menyatakan Pengadilan Negeri Kuningan berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara Nomor 8/Pdt.G/2019/PN.Kng;
    Memerintahkan agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuningan

    untuk membuka kembali persidangan perkara Nomor 8/Pdt.G/2019/PN.Kng, dengan memanggil para pihak yang berperkara, dan memutus perkara a quo, baik dalam gugatan Konvensi maupun gugatan Rekonvensi ;

    Menghukum Terbanding / Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara dikedua tingkat pengadilan, yang ditingkat banding ditetapkan sejumlah Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

    dan sesuai asas Actio Serque Forum Rei dalam ketentuan pasal 118 ayat (1)HIR, yang mana semestinya gugatan diajukan ditempat kediaman Terbanding /Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi, adalah tidak tepat dan tidakberalasan hukum, karena Majelis Hakim Tingkat pertama tidak mengaitkanketentuan pasal 118 HIR dengan ketentuan pasal 133 HIR ;Menimbang, bahwa dengan uraian diatas, Majelis Hakim PengadilanTinggi Bandung berpendirian, bahwa Pengadilan Negeri Kuningan berwenangmemeriksa, mengadili dan memutus
    perkara Nomor 8/Pdt.G/2019/PN.Kng yangdimohonkan banding tersebut ;Menimbang, bahwa dengan pertimbangan diatas, maka putusanpengadilan Negeri Kuningan Nomor 8 / Pdt.G/2019/PN.Kng tanggal 6 Mei 2020,haruslah dibatalkan dan selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandungakan mengadili sendiri dengan pertimbangan sebagai berikut :Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 360/PDT/2020/PT.BDG.Menimbang, bahwa dengan dinyatakannya Pengadilan Negeri Kuninganberwenang memeriksa, mengadili dan memutus' parkara
    Nomor8/Pdt.G/2019/PN.Kng tersebut, dan Majelis Hakim pengadilan Negeri Kuningantersebut belum memeriksa dan memutus pokok perkara, maka diperintahkanagar persidangan perkara a quo untuk dibuka kembali ;Menimbang, bahwa sesuai Berita Acara Persidangan perkara Nomor8/Pdt.G/2019/PN.Kng tersurat bahwa pemeriksaan perkara a quo telah sampalpada tahap akhir yaitu para pihak telah menyerahkan kesimpulannya masingmasing, oleh Karena itu diperintahkan agar Majelis Hakim Pengadilan NegeriKuningan untuk membuka
    kembali persidangan tersebut dengan memanggilpara pihak yang berperkara dan memutus perkara a quo, baik dalam gugatanKonvensi maupun gugatan Rekonvensi ;Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Negeri Kuningan dinyatakanberwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo, makapihak Terbanding / Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi dinyatakansebagai pihak yang kalah, dan dihukum untuk membayar biaya perkara dikeduatingkat Pengadilan, yang ditingkat banding ditetapkan sejumlah Rp.150.000,00
    Menyatakan Pengadilan Negeri Kuningan berwenang untuk memeriksa,mengadili dan memutus perkara Nomor 8/Pdt.G/2019/PN.Kng;Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 360/PDT/2020/PT.BDG.2. Memerintahkan agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuningan untukmembuka kembali persidangan perkara Nomor 8/Pdt.G/2019/PN.Kng,dengan memanggil para pihak yang berperkara, dan memutus perkara aquo, baik dalam gugatan Konvensi maupun gugatan Rekonvensi ;3.
Register : 20-11-2020 — Putus : 01-12-2020 — Upload : 30-08-2022
Putusan PN SENGETI Nomor 20/Pdt.P/2020/PN Snt
Tanggal 1 Desember 2020 — Pemohon:
Kumiati
5426
    1. Menyatakan Pengadilan Negeri Sengeti tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili serta memutus perkara permohonan Pemohon;
    2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp121.000,00 (seratus dua puluh satu ribu rupiah);
Register : 03-10-2023 — Putus : 13-05-2024 — Upload : 27-05-2024
Putusan PN KENDAL Nomor 74/Pdt.G/2023/PN Kdl
Tanggal 13 Mei 2024 — Penggugat:
Lisgiyanto Sumeri
Tergugat:
Muladi
320
  • MENGADILI:

    1. Menyatakan Pengadilan Negeri Kendal tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara ini;
    2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp187.000,00 (seratus delapan puluh tujuh ribu rupiah);
Register : 08-11-2023 — Putus : 04-03-2024 — Upload : 26-03-2024
Putusan PN GORONTALO Nomor 122/Pdt.G/2023/PN Gto
Tanggal 4 Maret 2024 — Penggugat:
YUNUS IGIRISA
Tergugat:
1.HAWA TANAIYO
2.DJAFAR TABI
3.IDA TABI
4.RAHMAT TANAIYO
5.TOMO TANAIYO
6.SARA TABI
7.HUSAIN TABI
8.HAMI TABI
9.AISA TABI
10.IBRAHIM TABI
11.SAMSUDIN H TABI
12.MARYAM H TABI
13.JIBA H TABI
14.FARIDA H TABI
15.NINI H TABI
16.USMAN H TABI
17.KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BONEBOLANGO
2519
  • MENGADILI:

    1. Menerima eksepsi Tergugat;
    2. Menyatakan Pengadilan Negeri Gorontalo tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara ini;
    3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp605.500,00 (enam ratus lima ribu lima ratus rupiah);
Register : 04-10-2016 — Putus : 05-01-2017 — Upload : 12-02-2017
Putusan PA MEDAN Nomor 2051Pdt.G/2016//PA.Mdn
Tanggal 5 Januari 2017 — PENGUGAT DAN TERGUGAT
169
  • M E N G A D I L I : Sebelum memutus pokok perkara ; 1. Menolak eksepsi Tergugat; 2. Menyatakan bahwa Pengadilan Agama Medan berwenang mengadili perkara tersebut; 3. Memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk melanjutkan perkara ini; 4. Menangguhkan biaya perkara sampai putusan akhir;
    dilakukanTergugat terhadap diri Penggugat, yang menempatkan Penggugatseolah olah bukan lstri Tergugat, Penggugat sudah merasa tidakHalaman 3 dari 16 halaman, Putusan Nomor :2051/Pdt.G/2016/PA.Mdn13.14.15.16.sanggup lagi untuk hidup bersama dengan Tergugat dan Perceraianadalah hal yang terbaik bagi Penggugat dan juga Tergugat;Bahwa melalui Gugatan ini, Penggugat juga mohon kepada YangTerhormat Bapak Ketua Pengadilan Agama Kelas A Medan cq MajelisHakim Pengadilan Agama Kelas A Medan yang memeriksa, mengadilidan memutus
    dahulu tidak memproses perkara inisebelum memenuhi persyaratan Administrasi dimaksud, dengan menundapersidangan dan memerintahkan Penggugat untuk mengurus izin atasansebagaimana dituangkan secara lengakap dalam berita acara persidanganperkara ini.Menimbang, bahwa oleh karena putusan ini putusan sela bukan putusanakhir, maka mengenai biaya perkara ditangguhkan hingga putusan akhir;Memperhatikan ketentuan pasal 133 HIR / 159 RBg serta ketentuanketentuan hukum lain yang bersangkutan;MENGADILI:Sebelum memutus