ANANG ADENANSI dengan gambar SituasiNo. 153/1979 dengan luas 100.000 M2 tanggal diterbitkan sertifikat 21 Desember 1979,terletak di Sei Jelai Desa Tambang Ulang Kecamatan Batibati Kabupaten Tanah LautPropinsi Kalimantan Selatan dengan batasbatasnya sebagai berikut:Sebelah Utara berbatasan dengan tanah SabirinSebalah Selatan berbatasan dengan tanah IshakSebelah Timur berbatasan dengan tanah MaspahSebelah Barat berbatasan dengan tanah Surya1 Bahwa dengan terbitnya SK MENDAGRI tertanggal 11 Juli 1986

langsung oleh Negara sambil menunggu penyelesaian lebihlanjut, terhadap hak tanah yang terletak di kecamatan Batibati,2 pelaihari, Jorong dan Takisung Kabupaten Daerah Tingkat II Tanah Laut, PropinsiDaerah Tingkat II Kalimnatan Selatan.3 Bahwa dengan Terbitnya SK Gubernur Kepala Daerah Tingkat I KalimantanSelatan Tanggal 11 Agustus 1986 Nomor : 0283/ Tahun 1986 tentang menyatakanStatus Quo dan membekukan Sertifikat hak atas Tanah di Kabupaten Daerah Tingkat IITanah Laut.4 Bahwa dengan terbitnya SK MENDAGRI

SHM 31 dan SHM 69 ini berarti menunjukan ketidaktelitian dankecerobohan aparatur pemerintah jaman Orde Baru yang notabene ini menunjukanbahwa surat keputusansurat keputusan yang diterbitkan oleh pemerintah pada saat itumengandung cacat hukum.Bahwa dengan demikian jelas gugatan penggugat timbul dan keberatan atas terbitnyakeputusan SK MENDAGRI tertanggal 11 Juli 1986 No.SK.371/DJA/1986 tentangPenguasaan langsung oleh Negara sambil menunggu penyelesaian lebih lanjut, terhadaphak tanah yang terletak

SHM 31 dan SHM 69 ini berarti menunjukan ketidaktelitian dankecerobohan aparatur pemerintah jaman Orde Baru yang notabene ini menunjukanbahwa surat keputusansurat keputusan yang diterbitkan oleh pemerintah pada saat itumengandung cacat hukum.910Bahwa dengan demikian jelas gugatan penggugat timbul dan keberatan atasterbitnya keputusan SK MENDAGRI tertanggal 11 Juli 1986 No.SK.371/DJA/1986 tentang Penguasaan langsung oleh Negara sambil menunggupenyelesaian lebih lanjut, terhadap hak tanah yang terletak

No.SK.371/DJA/1986 tanggal 11 Juli 1986 tentangPenguasaan Langsung oleh Negara sambil menunggu penyelesaian lebih lanjutterhadap hak tanah yang terletak di Kecamatan BatiBati, Pelaihari, Jorong, danTakisung, Kab.Tanah Laut.b Surat Keputusan Gubernur KDH TK.I KalSel tanggal 11 Agustus 1986No.0283/1986 tentang Menyatakan Status Quo dan Membekukan SertipikatHak atas Tanah di Kabupaten Tanah Laut.c Surat Keputusan Mendagri No.15/DJA/1987 tanggal 28 Pebruari 1987 tentangPembatalan 648 Sertipikat Hak

Biaya Penunjang Kegiatan DPRD Biaya Penunjang Operasional Pimpinandan Anggota DPRD Rp. 367.000.000.Bahwa Anggaran Belanja Barang dan Jasa dalam DASK DPRD danSekretariat DPRD Kota Cirebon tahun 2004 dan pelaksanaanya adayang tidak sesuai dengan peraturan tentang belanja barang dan jasadalam hal ini Keputusan Mendagri Nomor : 29 tahun 2002, PeraturanPemerintah Nomor 105 tahun 2000, Surat Mendagri Nomor : 161 /321.1 / SJ, tanggal 29 Desember 2003 dan Tata Tertib DPRD KotaCirebon No. 21 tahun 2004, karena

Nomor : 80 Tahun 2003, tentang PedomanPelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah ;4) Keputusan Mendagri Nomor 29 Tahun 2002 ;5) Surat Mendagri Nomor : 161/3211/S)J tanggal 29 Desember 2003,tentang Kedudukan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD ;Bahwa dengan demikian, maka dapat dipastikan bahwa JaksaPenuntut Umum telah melakukan penilaian terhadap apa yang dilakukanoleh lembaga legislatif, yang dalam hal ini DPRD Kota Cirebon periode 1999 2004;Tidak ada atribusi wewenang yang diberikan kepada

No.161/3211/SJ tanggal 19 Desember 2003 yaitumemindahkan mata anggaran yang ada pada pos DPRD diluar belanjaPegawai untuk dipindahkan ke pos Sekretariat Dewan ;e Bahwa Surat Edaran Mendagri No. 161 adalah sebagai Pedoman dariPeraturan Pemerintah No. 110 tahun 2000 ;e Bahwa pembahasan perubahan sesuai Surat Edaran Mendagri No. 161tersebut baru dilaksanakan sekitar bulan Juni/Juli 2011 ;e Bahwa pada saat itu ada perubahan anggaran sekitarpertengahan tahun anggarana berjalan.

Surat Mendagri RI. Nomor : 161 / 3211 / SJ, tanggal 29Desember 2003, tentang Kedudukan Keuangan Pimpinandan Anggota DPRD.3. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004, tentangKedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan danAnggota DPRD.4. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000, tentangPengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah.5. Keputusan Mendagri RI.

No :SE161/2003 sebagai dasar perubahananggaran Pos DPRD dan Sekretariat DPRD ;Bahwa surat Mendagri No :SE161/2003 tersebut mengamanatkananggaran pada Pos DPRD dipindahkan ke Pos Sekretariat DPRD, kecualibelanja pegawai ;156Bahwa surat Mendagri No :SE161/2003 karena keterimanya terlambatkemudian dikonsultasikan bersamabersama Eksekutif ke Depdagrikarena APBD sudah ada berjalan ;Bahwa penyusunan operasional berikutnya berdasarkan petunjuk hasilkonsultasi surat Mendagri No :SE161/2003 ke Mendagri ;

MENDAGRI,Cq.GUBERNUR MALUKU,Cq. BUPATI MALUKU TENGGARA BARAT, CQ. KEPALA DESA OLILIT, Alamat Desa Olilit, Kec. Tanimbar Selatan, Kab.Maluku Tenggara Barat

MENDAGRI, Cq.GUBERNUR MALUKU,Cq.BUPATI MALUKU TENGGARA BARAT, CQ. KEPALA DESA OLILIT,Alamat Desa Olilit, Kec. Tanimbar Selatan, Kab.MalukuTenggara Barat. Yang selanjutnya dalam perkara inidisebut sebagai FERGUGAL ILL ; OOO Pengadi.

., telah =mengemukakan halhal sebagai berikut1 Bahwa Pemohon telah menikah dengan SITI NURYAMAH, di Subang, tanggal21 Desember 2007, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 696/31/XII/2007 ; 22929 2222222 22222 2 Bahwa anak Pemohon bernama ZULFAH RAMADHANT Jenis KelaminPerempuan, lahir di Jakarta, pada tanggal 13 September 2008, anak dari orang tuayang bernama MUHAMMAD ONO dan SITI NURYAMAH, sesuai dengan AktaKelahiranNomor. 1.269/KLT/MENDAGRI/JT/2011 ;3 Bahwa atas keinginan Pemohon dan Istri PPemohon

Bukti P3 =: Foto copy Kutipan Akta Kelahiran No. 1.269/KLT/MENDAGRI/JT/2011, tertanggal 19 Oktober 2011 yang bernama ZULFAHRAMADHAN I ;4.

adalah ingin memperbaiki AktaKelahiran anak Pemohon ; Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalildalil permohonannya Pemohontelah mengajukan alat bukti berupa bukti suratsurat bertanda P1 sampai dengan P4 dan2 (dua) orang saksi ;Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada intinya mendalilkan : Bahwa anak Pemohon adalah Warganegara Republik Indonesia, bernama ZULFAHRAMADHANI yang dilahirkan di Jakarta pada tanggal 13 September Bahwa kelahrian anak Pemohon telah tercatat dalam akta kelahiran No. 1.269/KLT/MENDAGRI

tertanggal 13 September 2008 yang bernama ZULFAHRAMADHANL > Bahwa maksud Pemohon memperbaiki nama anak Pemohon di dalam AktaKelahiran yang bernama ZULFAH RAMADHANI, jenis kelamin Perempuanlahir di Jakarta tanggal 13 September 2008 menjadi ZULFAH ONORAMADHANT ;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat PI s/d P4, dihubungkan denganketerangannya saksisaksi dan keterangan Pemohon dapat diperoleh faktafakta hukumsebagai berikut : Bahwa kelahrian anak Pemohon telah tercatat dalam akta kelahiran No. 1.269/KLT/MENDAGRI

Djalan Baru & Co. berdasarkan Surat Keputusan Mendagri No.SK.29/HP/DA/84 tanggal 6Maret1984 ;Bahwa tanah HP. No.104/Jelambar berdasarkan SK Mendagri No.SK.29/HP/DA/84tanggal 6Maret1984, dasarnya adalah Keputusan Mendagri Nomor : SK.5/HP/1968 tanggal 6Pebruari1968, yang isinya : memberikan Hak Pakai kepadaH.A. NAWAWI qq NV. Djalan Baru & co. atas sebidang tanah seluas 2.150 M2terletak di Jalan Tangerang Desa Jelambar, Kecamatan Grogol, Daerah Tk.I DKIJakarta Raya (yang kini dikenal JIn.

Nawawi sebagai Pemhon Hak Pakai tersebut, menyatakan sebidang tanahberdasarkan SK Mendagri No.SK.5/HP/68 tanggal 6Pebruari1968 adalah seluas2.150 M2 ;Bukti TI8, Surat Keterangan Rencana Kota No.2207/GSB/JB/81 menunjukkanadanya Rencana Pelebaran Jalan di JIn. Daan Mogot No.100 A ;Bukti TI9, Surat Keputusan Mendagri No.SK.29/HP/DA/84.

Mendagri tanggal 6Pebruari1968No.SK.5/HP/68, pada bagian memutuskan antara lain : Mencabut SK Mendagri tanggal 6Pebruari1968 No.SK.5/HP/68, permohonannya seluas 2.722 M2 (bukti TI6) dan diberikanHak Pakai seluas 2.464 M2 ;Menimbang, bahwa dari kedua SK Mendagri tersebut di atas, jelas adahubungannya karena yang dijadikan dasar alas hak adalah SK Mendagri No.SK.5/HP/68,tanah seluas 2.150 M2 dan sesuai dengan pernyataan dari Pemohon sendiri (bukti TI7)adalah tanah tersebut luasnya 2.150 M2 bukan 2.464

Mendagri No.SK.5/HP/68,tanggal 6Pebruari1968 yang luasnya 2.150 M2, setelah Hak Pakai dari SK.5/HP/68tersebut berakhir kemudian H.A. Nawawi mengajukan permohonan tanggal 16Nopember1981 dengan melampirkan/menyertakan salinan SK Mendagri tanggal 6Pebruari1968.

Dalam diktum SK Mendagri No.29/HP/DA/1984antara lain dinyatakanmencabut SK No.5/HP/68 tanggal 6Pebruari1968, yang permohonannya seluas 2.722 M2dan diberikan dalam SK Mendagri tersebut seluas 2.464 M2, padahal jelas alas hukumnyahanya 2.150 M2 ;Dari tanah seluas 2.464 M2 berdasarkan SK Mendagri No.29/HP/DA/84 tanggal 6Maret1984, akhirnya terbit Hak Pakai No.104/Jelambar atas nama Haji Ahmad NawawiNungtjik, Gambar Situasi tanggal 23Mei1984 No.261/2389/1984, seluas 2.464 M2, di Jn.Daan Mogot, Kel.

Memerintahkan kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Selatan untuk memberikan catatan pinggir tentang Perubahan Nama dari Muhammad Al Baqir menjadi Muhammad Baqir di dalam Akta Kelahiran No.2230/KLT/MENDAGRI/JS/2011/2009 tanggal 11 Nopember 2011;4. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya permohonan ini sebesar Rp. 221.000,- (dua ratus dua puluh satu ribu rupiah) ;

Foto copy Kutipan Akta Kelahiran No.2230/KLT/MENDAGRI/JS/201 1/2009Hal 2 dari 5 Penetapan No.44/Pdt.P/2017/PN.Jkt.Sel.atas nama MUHAMMAD AL BAQIR, (Ssesuai dengan aslinya) diberi tanda P3;4.

dan tujuan permohonan Para Pemohonadalah seperti tersebut diatas, yang pada pokoknya Para Pemohon bermaksudmengganti nama anak Para Pemohon dari Muhammad Al Baagir, lahir di Jakartapada tanggal 27 Desember 2009, menjadi : Muhammad Baair;Menimbang, bahwa untuk mendukung dailildalil Permohonannyatersebut, Para Pemohon telah menyerahkan bukti surat P1 sampai dengan P4serta 2 (dua) orang saksi sebagaimana terurai diatas ;Menimbang, bahwa dari bukti P3 berupa kutipan Akta Kelahiran NomorNo.2230/KLT/MENDAGRI

Memerintahkan kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan SipilJakarta Selatan untuk memberikan catatan pinggir tentang Perubahan Namadari Muhammad Al Bagir menjadi Muhammad Bagir di dalam Akta KelahiranNo.2230/KLT/MENDAGRI/JS/201 1/2009 tanggal 11 Nopember 2011;4. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya permohonan inisebesar Rp. 221.000, (dua ratus dua puluh satu ribu rupiah) ;Demikian ditetapbkan pada hari : KAMIS, tanggal 02 PEBRUARI 2017oleh: RATMOHO, SH.

33 dari 59 Halaman Putusan Nomor : 2/G/2020/PTUN.JPRBahwa sepengetahuan saksi tidak pernah terjadi penggantian anggota DPRDterhitung sejak tahun 2015 sampai dengan tahun 2019;Bahwa pada tahun 2017 ada informasi yang saksi ikuti dari media bahwaterdapat surat dari Mendagri tentang pemberhentian anggota DPRD namunkenyataannya pada tahun 2017 tersebut anggota DPRD yang sempatdiberhentikan berdasarkan surat keputusan Gubernur dapat diaktifkan kembalidengan surat keputusan dari Mendagri sehingga anggota

,surat tersebut tidak ditindaklanjuti;Bahwa saksi lupa kapan surat tersebut diterima dari Mendagri;Bahwa sepengetahuan saksi surat dari Mendagri tersebut diterima sebelumpelantikan anggota DPRD;Halaman 34 dari 59 Halaman Putusan Nomor : 2/G/2020/PTUN.JPRBahwa saksi tidak ikut dengan Para Penggugat Prinsipal pada saat menghadapMendagri untuk melaporkan terkait dengan pelantikan/peresmian anggotaDPRD dan saksi mengetahuinya karena saksi selaku ketua partai diberikansalinan keputusan oleh KPU;Saksi

yang ditujukan kepadaGubernur karena Para Penggugat telan bertemu secara langsung denganMendagri sehingga dikeluarkanlah surat dari Mendagri melalui Ditjen Otda yangditujukan kepada Gubernur Papua namun surat tersebut tidak ditindaklanjutioleh Gubernur Papua oleh sebab itu sehingga Para Penggugat mengajukangugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura;Bahwa pada saat itu saksi tidak ikut bersama dengan Para Penggugat untukmenghadap langsung dengan Mendagri dan saksi hanya mengetahui haltersebut

dari infomasi grup whatsapp;Halaman 35 dari 59 Halaman Putusan Nomor : 2/G/2020/PTUN.JPRBahwa saksi pernah melihat surat dari Mendagri karena ditunjukkan oleh ParaPenggugat;Bahwa sepengetahuan saksi surat keputusan yang dikeluarkan olen GubernurPapua bertentangan dengan UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 tentangPemerintahan Daerah dan bertentangan dengan surat keputusan Mendagri;Bahwa sepengetahuan saksi sejak pelantikan anggota DPRD pada tahun 2015sampai dengan 2019 pernah terjadi sengketa pada bulan

;Bahwa sepengetahuan saksi surat Mendagri Nomor 161.91/6347/OTDAtertanggal 19 November 2019 berkaitan dengan 26 (dua puluh enam) anggotaDPRD yang bertemu langsung dengan Mendagri terkait dengan masa jabatan;Halaman 36 dari 59 Halaman Putusan Nomor : 2/G/2020/PTUN.JPRe Bahwa sepengetahuan saksi, surat keputusan dari Mendagri tersebut telahditerima oleh Gubernur Papua;e Bahwa sepengetahuan saksi, surat dari Mendagri tersebut diterima sebelumpelantikan anggota DPRD periode 20192024 yaitu pada tanggal

Keputusan Mendagri Nomor 36 tahun 1965 diserahkanke Pemda Tingkat Jatim, yang mengelolanya diserahkan Perusahaan Daerahtermasuk salah satu Unitnya Tergugat (Penggugat Rekonvensi) ;Bahwa Tergugat (Penggugat Rekonvensi) adalah benar dan tidakmelakukan perbuatan melawan hukum terhadap Tergugat Rekonvensi(Penggugat Konvensi) justru Tergugat Rekonvensi sendiri yang telah melakukanperbuatan melawan hukum terhadap Tergugat Konvensi (Penggugat Konvensi)sesuai bukti yang diajukan oleh Tergugat (Penggugat

Judex Facti Pengadilan Tinggi Surabaya hanya mempertimbangkan atasdasar jawaban dari Tergugat I/Terbanding, berdasarkan KeputusanMendagri Nomor 36 tahun 1965 tanah sengketa diserahkan pada PemdaTingkat Jawa Timur dan dikelola oleh Tergugat ;Bahwa, Keputusan Mendagri Nomor 36 Tahun 1965 tidak pernahdiajukan sebagai bukti dalam persidangan oleh Tergugat I/Terbanding/Termohon Kasasi/Termohon Peninjauan Kembali dalam persidangan,padahal Keputusan Mendagri Nomor 36 Tahun 1965 sangat penting untukdapat

mengetahui ada tidaknya, atau benar tidaknya ada penyerahan obyeksengketa kepada Pemda Tingkat Jawa Timur sebagaimana didalilkan olehTergugat ;Bahwa, oleh karena Tergugat I/Terbanding/Termohon Kasasi/TermohonPeninjauan Kembali mendalilkan penyerahan obyek sengketa kepadaPemda Tingkat Jawa Timur didasarkan atas Keputusan Mendagri Nomor36 Tahun 1965, sementara Keputusan Mendagri Nomor 36 Tahun 1965belum dibuktikan kebenarannya, maka dalil Tergugat 1/Terbanding/Termohon Kasasi/Termohon Peninjauan Kembali

Bahwa, tidak mungkin ada Keputusan Mendagri Nomor 36 tahun 1965untuk menyerahkan tanah sengketa kepada Pemda Tingkat Jawa Timurkarena tanah sengketa bukan aset perusahaan asing. Sebelumdihibahkan kepada Penggugat tahun 1956 berdasarkan Hibahan Nomor129 dibuat di hadapan Mr.

UndangUndang Nomor 5 Tahun 1962 ataumenurut dalil Tergugat berdasarkan Keputusan Mendagri Nomor 36 Tahun1965 diserahkan kepada Pemda Tingkat Jatim dan dikelola olehPerusahaan Daerah ;c.

Memberikan ijin kepada Para Pemohon untuk mengganti nama anak Para Pemohon pada Akte Kelahiran Nomor . 3413/KLT/MENDAGRI/JP/2011 dari NIKKO menjadi MUHAMMAD NIKKO ABQARY ;

1. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kotamadya Jakarta Barat dan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kotamadya Jakarta Pusat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak salinan penetapan diterima oleh Para Pemohon ;

Berdasarkan akte Kelahiran Nomor : 2413/KLT/MENDAGRI/JP/20114. Bahwa para Pemohon bermaksud mengganti nama anak para Pemohon yang bernamaNIKKO menjadi MUHAMMAD NIKKO ABQARY.5. Bahwa alasan para Pemohon mengganti nama anak para Pemohon pada AkteKelahiran anak para Pemohon karena nama terlalu singkat.6.

tetap pada permohonannya;Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalildalil permohonannya, di persidangan ParaPemohon telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :1.2.3.Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Indra Pitopang, diberi tanda P1 ;Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Nuriyah, diberi tanda P2 ;Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 243/36/II/2008 tertanggal 8 Februari 2008 yangdikeluarkan KUA Kebon Jeruk, Jakarta Barat, diberi tanda P3 ;Foto copy Kutipan Akta Kelahiran No. 2413/KLT/MENDAGRI

bernamaNikko, lakilaki, umur 11 tahun, Aldy Saqeena, perempuan, umur 7 tahun dan GianaArsyifa, perempuan, umur 2 tahun ; Bahwa Para Pemohon ingin mengganti nama anak Para pemohon bernama Nikko padaAkte Kelahirannya, sehingga menjadi Muhammad Nikko Abgary ; Bahwa Para Pemohon mengganti nama anak Para Pemohon Nikko menjadi MuhammadNikko Abgary tersebut berdasarkan keinginan dari anaknya dengan alasan namanyateralu pendek ;Menimbang, bahwa dari bukti P4 berupa Kutipan Akte Kelahiran Nomor2413/KLT/MENDAGRI

Memberikan ijin kepada Para Pemohon untuk mengganti nama anak Para Pemohon padaAkte Kelahiran Nomor . 3413/KLT/MENDAGRI/JP/2011 dari NIKKO menjadi MUHAMMADNIKKO ABQARY ;3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan penetapan ini Kepada DinasKependudukan dan Pencatatan Sipil Kotamadya Jakarta Barat dan kepada DinasKependudukan dan Pencatatan Sipil Kotamadya Jakarta Pusat paling lambat 30 (tiga puluh)hari sejak salinan penetapan diterima oleh Para Pemohon ;4.

Menyesuaikankembali jadwal waktu proses pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur.Merujuk Surat Mendagri tersebut diatas, DPRD Propinsi Banten menerbitkanKeputusan DPRD Propinsi Banten No. 162.4/KepDPRD/13/2001 tanggal 12Nopember 2001 Perihal Penyempurnaan Keputusan DPRD Nomor 162.4/KepHal 15 dari 28 hal Put.

No. 04 P/HUM/2002DPRD/10/2001 Tentang Tata Tertib Pemilihan Gubernur Propinsi BantenPeriode 20012006.BSBahwa Mendagri melalui surat No. 121/2402/SJ tertanggal 24 Nopember2001 tentang Tindak Lanjut Proses Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Banten,memberikan penjelasan sebagai berikut :1.B.6Berdasarkan penelitian terhadap peraturan tata tertib pemilihan Gubernur danWakil Gubernur Banten yang telah desempurnakan dipahami bahwa tata tertibpemilihan telah disesuaikan sebagaimana saran dimaksud pada

untuk dilaksanakan dengan mengacu kepada Surat Menteri Dalam NegeriNomor 212.32/2164/SJ tanggal 24 Oktober 2001.Merujuk surat Mendagri tersebut, DPRD Propinsi Banten telah menerbitkanKeputusan No. 162.4/KepDPRD/13/2001 tentang Penyempurnaan Tata TertibPemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Propinsi Banten periode 20012006,sebagai berikut :4.

Nomor 121.32/3164/SJ yaitu pasal11 ayat 2 Kep No. 162.4/KepDPRD/10/2001 yang jelasjelas berdasarkan padaSurat Mendagri tersebut sangat bertentangan dengan PP No. 151 tahun 2000.Selain itu setelah kami adakan analisa mengenai Penyempurnaan Tata Tertibtersebut ada pasalpasal yang sudah dilakukan revisi namun isi pasal tersebut tidakmengalami perubahan/revisi seperti yang telah ditentukan pada Surat Mendagri No.121.32/2164/SJ, hal ini dapat dilihat pada pasal 13 ayat 1.Walaupun masih terdapat pasalpasal

yang masih bertentangan denganperaturan perundangundangan diatasnya, namun Mendagri melalui Surat No.121/240/SJ (bukti P8) telah menyetujui proses lanjutan pemilihan Gubernur danWakil Gubernur untuk dilaksanakan dengan mengacu kepada surat Mendagri Nomor121.32/2164/SJ tanggal 24 Oktober.B.7 Bahwa atas revisi yang dilakukan oleh DPRD Propinsi Banten pada pasal 1huruf (1) yang sebelumnya berbunyi : Pasangan Calon Terpilih adalah PasanganCalon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur yang memperoleh suara

Mendagri Nomor : 29/2002 tanggal10 Juni 2002 yang intinya menyebutkan bahwa dalamrangka penyusunan Rancangan APBD harus mempertimbangkankondisi ekonomi dan Keuangan Daerah ;Kemudian pada malam harinya Selasa tanggal 30 Desember2003 jam 19.30 WIB bertempat di Gedung DPRD Jalan lIpdaTut. Harsono, No. 9, Yogyakarta Terdakwa BahtanisyarBasyir, SE. memimpin Rapat Paripurna DPRD dengan acaraHal. 3 dari 46 hal. Put.

Nomor : 161/3211/SJtanggal 29 Desember 2003 perihal Pedoman tentangKedudukan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD ;Bahwa menindaklanjuti Surat Mendagri Nomor : SE.163.1/711/OTDA tersebut Pemerintah Kota Yogyakartatelah mengirim surat Nomor : 172/2109 tanggal 23Juni 2003 tentang Tunjangan Purna Bakti bagiPimpinan dan Anggota DPRD yang antara lain berisiHal. 15 dari 46 hal.

Yogyakartadan Lampiran II Keputusan Mendagri Nomor : 161.34 615Tahun 2004 tanggal 23 Agustus 2004 ;2. Surat Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD)kepada Walikota Yogyakarta Nomor : 903/263 Tanggal 19Februari 2004 sihalil Telaah Anggaran DPRD KotaYogyakarta ;3. Surat Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD)kepada Walikota Yogyakarta Nomor : 173/566 tanggal 23Maret 2004 hal Telaah Surat dari Pemprov D.I.Yogyakarta No. 173/0884 ;4.

Justru Pihak PengelolaAnggaran merupakan pihak yang wajib dimintaipertanggung jawabannya adalah Walikota Yogyakarta padaperiode 2001 2006 ;Bahwa kekeliruan nyata Majelis Hakim pemeriksa perkaraa quo selain itu) adalah kekeliruan dalam mecermati danmemahami Surat Mendagri No. SE. 161/3211/SJ tanggal 29Desember 2003 yang digunakan sebagai pertimbangan yangseakan akan bahwa Surat Edaran tersebut wajib dipatuhioleh Eksekutif maupun Legislatif.

Justru) apabila surattersebut ditujukan kepada Legislatif maka Mendagritelah melampaui batas kewenangannya karena Legislatifbukan bawahan Mendagri melainkan Walikota lah yangmenjadi bawahan Mendagri serta kekeliruan nyata yanglain yakni mendudukan Pemohon Peninjauan Kembalisebagai Panitia Uang Penghargaan tersebut padahalPemohon Peninjauan Kembali tidak pernah menjadi Panitia44Uang Penghargaan yang sengaja dipermasalahkantersebut ;Menimbang, bahwa atas alasanalasan tersebut MahkamahAgung berpendapatMengenaialasanalasan

./2014/PT.Tjk, ternyata dari pertimbangan hukum KeputusanPengadilan Tinggi tersebut adalah pertimbangan hukum yang tidakberdasarkan pada undangundang dan atau pada Surat Mendagri NomorBTU.3/505/380 tanggal 26 Maret 1980 tentang pelepasan HGU atasperkebunan Way Halim di Kabupaten Lampung Selatan, dan Ketentuandalam butir 5 Surat Mendagri Nomor BTU 8/536/8/79 tanggal 30 Agustus1979, Maka akibat dari adanya pertimbangan hukum Keputusan PengadilanTinggi tersebut sangat merugikan Pemohon Kasasi;Bahwa

seluas 160 (seratus enam puluh)hektar, dan rakyat yang telah menggarap/menduduki mendapat bagianlebih kurang 300 (tiga ratus) hektar; Ketentuan dalam butir 5 Surat Mendagri Nomor BTU 8/536/8/79 tanggal30 Agustus 1979 yang berbunyi : Mengenai tanahtanah bekas HGUyang sudah diduduki rakyat akan terkena Pasal 5 UndangundangNomor 51 Prp Tahun 1960 pada dasarnya akan diberikan prioritaskepada petani penggarap untuk memperoleh Hak Milik atas tanahtersebut;Majelis Hakim Agung Yth:3.

Bahwa menurut Pemohon Kasasi, pertimbangan hukum KeputusanPengadilan Tinggi atas perkara ini, sama sekali tidak menjadikan sebagaipertimbangan hukum, yaitu terhadap adanya: Surat Mendagri Nomor BTU.3/505/380 tanggal 26 Maret 1980 tentangpelepasan HGU atas tanah terlantar perkebunan Way Halim diHal. 8 dari 14 hal. Put.

No. 1531 K/Pdt/2015.Kabupaten Lampung Selatan, dan Ketentuan dalam butir 5 SuratMendagri Nomor BTU 8/536/8/79 tanggal 30 Agustus 1979;Bahwa terkait poin Nomor 2 diatas, bahwa sudah jelas dan tegas adanyapenjelasan/bunyi dari ke 2 (dua) Surat Mendagri tersebut, yaitu:A.Surat Mendagri Nomor BTU.3/505/380 tanggal 26 Maret 1980tentang pelepasan HGU atas tanah terlantar perkebunan Way Halimdi Kabupaten Lampung Selatan, dijelaskan bahwa : Sebagian daritanah yang dicadangkan untuk proyekproyek pembangunan

PemdaTingkat Lampung yaitu sebagian dari tanah seluas 160 (seratusenam puluh) hektar, dan rakyat yang telah menggarap/mendudukimendapat bagian lebih kurang 300 (tiga ratus) hektar;Butir 5 Surat Mendagri Nomor BTU 8/536/8/79 tanggal 30 Agustus1979 yang berbunyi : Mengenai tanahtanah bekas HGU yang sudahdiduduki rakyat akan terkena Pasal 5 Undangundang Nomor 51 PrpTahun 1960 pada dasarnya akan diberikan prioritas kepada petanipenggarap untuk memperoleh hak milik atas tanah tersebut;Bukti surat asli

Penggugat maupun suami Penggugat tentunyamengetahui konsekuensi dari tindakan hukum yang telah dilakukannya;Bahwa tidak benar dan karenanya ditolak tegas dalil Penggugat yangmenyatakan Akta Kuasa tersebut merupakan kuasa mutlak yang dilarangoleh Instruksi Mendagri Nomor 14/1982, karena materi kuasa tersebut tidakmemuat atau mengandung unsur yang tidak dapat ditarik kembali.

Senyatanya aktaakta tersebutditandatangani oleh Tuan Didit Purnomo (Suami Penggugat) denganpenuh kesadaran tanpa ada tekanan/paksaan dari pihak manapun denganterlebih dahulu dibacakan isinya oleh Notaris.8 Bahwa tidak benar dan karenanya ditolak tegas dalil Penggugat yangmenyatakan Akta Kuasa tersebut merupakan kuasa mutlak yang dilarangoleh Instruksi Mendagri Nomor 14/1982, karena materi kuasa tersebuttidak memuat atau mengandung unsur yang tidak dapat ditarik kembali.Terlebih dari itu.

Selain itu tidak benar apabilaPenggugat menyatakan kalau Akta Kuasa tersebut merupakan kuasa mutlakyang dilarang oleh Instruksi Mendagri Nomor 14/1982, karena menurutTergugat materi kuasa tersebut tidak memuat atau mengandung unsur yangtidak dapat ditarik kembali.

terbit sebagaikonsekuensi hukum dari Pemberi Kuasa (Penggugat) untuk menyelesaikan/melunasi kewajiban hutang Debitur (ic Penggugat) pada Koperasi SimpanPinjam Intidana secara sukarela, bertanggungjawab dan dilandasi itikad baik.Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka Pokokpermasalahan yang muncul adalah sebagai berikut :Apakah benar Akta Nomor 44 Tertanggal 14 November 2013 Tentang Kuasadari DIDIT PURNOMO Kepada KSP Intidana adalah merupakan KuasaMutlak yang dilarang oleh Instruksi Mendagri

;Halaman 19 dari 23Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2014/PN MKDMenimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat yang menyatakanbahwa Akta Nomor 44 tertanggal 14 Nopember 2013 tentang Kuasa Menjual dariDidit Purnomo kepada KSP Intidana adalah merupakan Kuasa Mutlak yangdilarang oleh Instruksi Mendagri Nomor 14 Tahun 1982, Majelis Hakimmempertimbangkan sebagai berikut :Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Surat Kuasa Mutlaksebagaimana dimaksud dalam Instruksi Mendagri Nomor 14 Tahun 1982menyatakan

Pembangunan Kota Cirebon untuk masa bhakti 2008-2012;

8.5. SK Mendagri Nomor 593.32-461 tentang Pengesahan Pelepasan Hak Atas Tanah Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Cirebon tanggal 01 September 1983 yang dikuasai oleh Perusahaan Daerah, Pembangunan Kotamadya Cirebon kepada 972 (sembulan ratus tujuh puluh dua)

orang yang berhak menerima;

8.6. SK Mendagri Nomor 593.32-597 tanggal 24 Juli 1998 tentang Pengesahan Pelepasan Hak Atas Tanah Perusahaan Daerah Pembangunan Kotamadya Daerah Tingkat II Cirebon kepada pihak ketiga dengan pembayaran ganti rugi;

8.7. Surat Keputusan Gubernur

Pembangunan Kota Cirebon untuk masa bhakti 2008- 2012;

8.27.Foto Copy SK Mendagri Nomor 593.32-461 tentang Pengesahan Pelepasan Hak Atas Tanah Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Cirebon tanggal 01 September 1983 yang dikuasai oleh Perusahaan Daerah, Pembangunan Kotamadya Cirebon kepada 972 (sembilan

ratus tujuh puluh dua) orang yang berhak menerima;

8.28.Foto Copy SK Mendagri Nomor 593.32-597 tanggal 24 Juli 1998 tentang Pengesahan Pelepasan Hak Atas Tanah Perusahaan Daerah Pembangunan Kotamadya Daerah Tingkat II Cirebon kepada pihak ketiga dengan pembayaran ganti

SunyaragiKota Cirebon yang sudah dikapling dan dilepas kepada para penyewaberdasarkan SK Mendagri Nomor :593.32461 tanggal 01 September 1983sebanyak kurang lebih 75 (tujun puluh lima) orang dan ditambah denganpelepasan sesuai SK Mendagri Nomor : 593.32597 tanggal 24 Juli 1998,sehingga sisa aset tanah yang masih ada di Blok Siwodi Kel. Sunyaragi KotaCirebon yang tercantum dalam neraca PD.

SunyaragiKota Cirebon yang sudah dikapling dan dilepas kepada para penyewaberdasarkan SK Mendagri Nomor :593.32461 tanggal 01 September 1983sebanyak kurang lebih 75 (tujuh puluh lima) orang dan ditambah denganpelepasan sesuai SK Mendagri Nomor : 593.32597 tanggal 24 Juli 1998,sehingga sisa aset tanah yang masih ada di Blok Siwodi Kel. Sunyaragi KotaCirebon yang tercantum dalam neraca PD.

SunyaragiKota Cirebon yang sudah dikapling dan dilepas kepada para penyewahalaman 35dari 83 halaman putusan No. 01/TIPIKOR/2012/PT.Bdgberdasarkan SK Mendagri Nomor :593.32461 tanggal 01 September 1983sebanyak kurang lebih 75 (tujun puluh lima) orang dan ditambah denganpelepasan sesuai SK Mendagri Nomor : 593.32597 tanggal 24 Juli 1998,sehingga sisa aset tanah yang masih ada di Blok Siwodi Kel. Sunyaragi KotaCirebon yang tercantum dalam neraca PD.

Sunyaragihalaman 50dari 83 halaman putusan No. 01/TIPIKOR/2012/PT.BdgKota Cirebon yang sudah dikapling dan dilepas kepada para penyewaberdasarkan SK Mendagri Nomor :593.32461 tanggal 01 September 1983sebanyak kurang lebih 75 (tujun puluh lima) orang dan ditambah denganpelepasan sesuai SK Mendagri Nomor : 593.32597 tanggal 24 Juli 1998,sehingga sisa aset tanah yang masih ada di Blok Siwodi Kel. Sunyaragi KotaCirebon yang tercantum dalam neraca PD.

Pembangunan KotaCirebon untuk masa bhakti 20082012:8.27.Foto Copy SK Mendagri Nomor 593.32461 tentang PengesahanPelepasan Hak Atas Tanah Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat IlCirebon tanggal 01 September 1983 yang dikuasai oleh Perusahaanhalaman 79dari 83 halaman putusan No. 01/TIPIKOR/2012/PT.BdgDaerah, Pembangunan Kotamadya Cirebon kepada 972 (Sembilan ratustujuh puluh dua) orang yang berhak menerima;8.28.Foto Copy SK Mendagri Nomor 593.32597 tanggal 24 Juli 1998 tentangPengesahan Pelepasan Hak

BahwaanakangkatPara Pemohondilahirkan di Jakarta tanggal 25 Juli 2009dandiberinama NIA adalahanak ke1 Perempuandarisuamiistritidakdiketahuiorang tuanyasebagaimanakutipanAktaKelahiranNomor:16626/KLT/MENDAGRI/JP/2011 tanggal 30 Desember 2011;3. Bahwa ParaPemohonbermaksudMenggantiNamapadaAktakelahirananakangkat ParaPemohondari NIA menjadi VEDRA SYRENIA ALTHAFUNNISAkarenamengandungarti yang lebihbaik;Halaman1dari6 PenetapanNomor: 851/Pdt.P/2016/PN.Tng4.

Bukti P1: fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor: 3671092711700005, tanggal19Juli 2012 atas nama:DrajatWardono, kemudian diberi tanda (P1);Bukti P2: fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor: 3671096203700001, tanggal19Juli 2012 atas nama: Verra Lolita, APT, kKemudian diberi tanda (P2);Bukti P3: fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 1037/112/VIII/2001, tanggal27Agustus2001, atas nama: DrajatWardono dengan Verra Lolita, APT, kKemudiandiberi tanda (P3);Bukti P4: fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor:16626/KLT/MENDAGRI

serta 2(dua) orang saksi yang telahmemberikanketerangandibawahsumpahdipersidangan.Menimbang, bahwa berdasarkan alatalat bukti surat dan keterangan para Saksidipersidangan maka diperoleh faktafakta yuridis sebagai berikut;Halaman4dari6 PenetapanNomor: 851/Pdt.P/2016/PN.Tng Bahwa benaranakangkatPara Pemohon yang bernamaNlIA, lahir di Jakarta, padatanggal 25Juli2009,anak perempuandarisuamiistri yang tidakdiketahui orangtuakandungnyadan kelahirannya telah dicatatkan dalam Akta Kelahiran Nomor:16626/KLT/MENDAGRI

Memberi jin kepada Para Pemohon untukPergantianNamapadakutipanAktaKelahirananakangkatPara PemohonNomor:16626/KLT/MENDAGRI/JP/2011dari yang semulaNlAmenjadiVEDRA SYRENIAALTHAFUNNISA;3.

MARWERI2.LOTH TUNGKOYE3.SEFNATH MARWERI4.KALEB MARWERI5.GASPERT MARBASE6.Pemerintah RI cq Mendagri RI Cq Gubernur papua Cq Bupati Jayapura

Penggugat dan Tergugat dilangsungkanberdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentukrumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah yang diridhoi olehAllah Swt;Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumahKontrakan di Jalan Anyar IV Kelurahan Wijaya Kusuma KecamatanGrogol Petamburan Kotamadya Jakarta Barat, selama pernikahanPenggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yangbernama ANAK I, lahir pada tanggal XXX, berdasarkan kutipan aktekelahiran Nomor 9914/KLT/MENDAGRI

Pasal 116 huruf (f) Kompilasi HukumIslam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai inidikabulkan;Bahwa mengingat anakanak Penggugat dan Tergugat sebagaimanatersebut diatas, anak Penggugat dan Tergugat masih belum mumayyiz danmasih sangat membutuhkan kasih sayang seorang Ibu, maka Penggugatmohon agar anak yang bernama ANAK I, lahir pada tanggal XXXX,berdasarkan kutipan akte kelahiran Nomor 9914/KLT/MENDAGRI/DINAS/2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Suku Dinas Kependudukandan Pencatatan

memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan haripersidangan, kemudian memanggil Penggugat dan Tergugat untuk diperiksa dandiadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :Primair :126Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;Menjatuhkan thalaq satu bain syughro dari Tergugat (TERGUGAT)terhadap Penggugat (PENGGUGAT),;Menyatakan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK I, lahirpada tanggal XXXX, berdasarkan kutipan akte kelahiran nomor: 9914/KLT/ MENDAGRI

/DINAS/2011 yang dikeluarkan oleh Kepala SukuDinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta,tertanggal 23 Desember 2011, di Jakarta ditetapkan berada dalam dalampengasuhan, perawatan dan pemeliharaan Penggugat selaku IbuKandungnya;Menghukum Tergugat untuk menyerahkan anak Penggugat dan Tergugatyang bernama ANAK I, lahir pada tanggal XXXX, berdasarkan kutipanakte kelahiran Nomor 9914/KLT/MENDAGRI/DINAS/2011 yangdikeluarkan oleh Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan SipilProvinsi

Barat Provinsi DKI Jakarta,tanggal 21012016, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai sertatelah bermeterai cukup, kemudian ditandai sebagai bukti P.1;Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 345/50/IV/2011, yang dikeluarkanoleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Grogol Petamburan Kota JakartaBarat Provinsi DKI Jakarta, tanggal 11 April 2011, yang telah dicocokkandengan aslinya dan sesuai serta telah bermeterai cukup, kemudian ditandaisebagai bukti P.2;Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 9914/KLT/MENDAGRI

Keputusan Mendagri Nomor 22 Tahun 2001 tentang BentukProdukproduk Hukum Daerah;6. Keputusan Mendagri Nomor 23 Tahun 2001 tentang ProsedurPenyusunan Produkproduk Hukum Daerah;7.

Putusan Nomor 63 P/HUM/2013padahal kapasitas Pemohon merupakan para pengusaha yangmesti diperhatikan suaranya karena bersinggungan langsungdengan objek yang diatur dalam Perda tersebut;Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah(Keputusan Mendagri) Nomor 21 Tahun 2001 tentang TeknikPenyusunan dan Materi Muatan Produkproduk Hukum Daerah;Keputusan Mendagri Nomor 22 Tahun 2001 tentang BentukProdukproduk Hukum Daerah;Keputusan Mendagri Nomor 23 Tahun 2001 tentang ProsedurPenyusunan Produkproduk

Hukum Daerah;Keputusan Mendagri Nomor 24 Tahun 2001 tentang LembaranDaerah dan Berita Daerah;3.3.

Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah(Keputusan Mendagri) Nomor 21 Tahun 2001 tentang TeknikPenyusunan dan Materi Muatan Produkproduk HukumDaerah;2. Keputusan Mendagri Nomor 22 Tahun 2001 tentang BentukProdukproduk Hukum Daerah;3. Keputusan Mendagri Nomor 23 Tahun 2001 tentang ProsedurPenyusunan Produkproduk Hukum Daerah;4.

Keputusan Mendagri Nomor 22 Tahun 2001 tentang Bentuk Produkproduk Hukum Daerah;b. Keputusan Mendagri Nomor 23 Tahun tentang Prosedur PenyusunanProdukproduk Hukum Daerah;c. Keputusan Mendagri Nomor 24 Tahun 2001 tentang Lembaran Daerahdan Berita Daerah;Bahwa sebagaimana dimaklumi oleh Majelis Hakim, bahwa peraturantersebut di atas telah dinyatakan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku,diganti dengan peraturan sebagaimana berikut:a.

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan Pemohon sebagai wali dari Anak-anak dibawah umur yang bernama:

1. Albert Edison, Laki-laki, lahir di Jakarta pada tanggal 18 Mei 2005 berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 1176/U/JU/2005 dengan Nomor Induk Kependudukan 3172021805050005; dan
2. Angelina, Perempuan, lahir di Jakarta pada tanggal 5 Agustus 2010 berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 13347/KLT/MENDAGRI/JP/2011 dengan Nomor Induk Kependudukan 3172024508101010

Memberikan izin kepada Pemohon sebagai wali dari Anak-anak dibawah umur yang Bernama:

1. Albert Edison, Laki-laki, lahir di Jakarta pada tanggal 18 Mei 2005 berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 1176/U/JU/2005 dengan Nomor Induk Kependudukan 3172021805050005; dan
2. Angelina, Perempuan, lahir di Jakarta pada tanggal 5 Agustus 2010 berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 13347/KLT/MENDAGRI/JP/2011 dengan Nomor Induk Kependudukan 3172024508101010.

Angelina, Perempuan, lahir di Jakarta pada tanggal 5 Agustus2010 berdasarkan Akta Kelahiran Nomor13347/KLT/MENDAGRI/JP/2011 dengan Nomor Induk Kependudukan3172024508101010.Dengan demikian, hubungan antara Pemohon dengan kedua anaktersebut adalah hubungan ibu kandung dengan anak kandung.6.

Angelina, Perempuan, lahir di Jakarta pada tanggal 5 Agustus2010 berdasarkan Akta Kelahiran Nomor13347/KLT/MENDAGRI/JP/2011 dengan Nomor Induk Kependudukan3172024508101010.3. Memberikan izin kepada Pemohon sebagai wali dari Anakanak dibawahumur yang Bernama:a. Albert Edison, Lakilaki, lahir di Jakarta pada tanggal 18 Mei 2005berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 1176/U/JU/2005 dengan NomorInduk Kependudukan 3172021805050005; danb.

Angelina, Perempuan, lahir di Jakarta pada tanggal 5 Agustus2010 berdasarkan Akta Kelahiran Nomor13347/KLT/MENDAGRI/JP/2011 dengan Nomor Induk Kependudukan3172024508101010.Untuk mengurus perpanjangan / pembaharuan hak, menjaminkan /mengagunkan beserta hasil perpanjangan/pembaharuan haknya sertamenjual, menghibahkan, menyewakan atau memindahtangankan,sepanjang sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku,atas sebidang tanah yang diatasnya berdiri sebuah rumah dengan luas 176m2 (seratus tujuh

Fotokopi Kutipan akta Kelahiran Nomor 13347/KLT/MENDAGRI/JP/2011atas nama ANGELINA yang dikeluarkan di Jakarta tanggal 28 Desember2011 oleh Suku Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil KotaAdministrasi Jakarta Pusat yang diberi tanda P6;7. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor: 3172KM260820160012 atasnama HA EDDI yang dikeluarkan di Jakarta pada tanggal 26 Agustus 2016oleh Suku Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Jakarta Utara diberitanda bukti P7;8.

li>

Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan pencatatan permohonan perubahan nama pada Akta Kelahiran ini kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jakarta Selatan kedalam buku register yang diperuntukkan untuk itu, setelah di tunjukkan penetapan ini dan selanjutnya memperbaiki atau mengganti nama anak Para Pemohon yang semula didalam akta kelahiran tertulis bernama : LUQOLA NYAWA DALLIMA, menjadi LUCIOLA NYAWA DALLIMA pada Akta Kelahiran Nomor : 7759/MENDAGRI

Memerintahkan kepada Kepala Dinas Kependudukan dan PencatatanSipil Kota Jakarta Selatan, setelah di tunjukkan penetapan ini untukmencatat dalam buku register yang di peruntukkan untuk itu dan selanjutnyamemperbaiki atau mengganti nama anak para pemohon yang semula didalam akta kelahiran Tertulis bernama : LUQOLA NYAWA DALLIMA, menjadiLUCIOLA NYAWA DALLIMA pada~= akta kelahiran = Nomor7759/MENDAGRI/JS/2011/2009.tertanggal 27 desember 2021;4.

Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor7759/KLT/MENDAGRI/JS/2011/2009, atas nama LUQOLA NYAWADALIMA, diberi tanda bukti P5;6. Fotokopi Surat Keterangan Lahir No: 56/XI/2/0/0/9, tanggal 23November 2009, diberi tanda bukti P6;7.

Jakarta Selatan Kelas AKhusus;Menimbang, bahwaPara Pemohon adalah merupakan warga negaraIndonesia yang bertempat tinggal di Jalan Masjid AlIkhlas RT. 002 RW. 001,Kelurahnan Petukangan Selatan Kecamatan Pesanggrahan, Jakarta Selatan(bukti P1 dan P2), sehingga secara formil gugatan Para Penggugat yangdiajukan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Kelas 1 A Khusus adalah sudahtepat;Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pemohon dalam permohonannyamenginginkan nama anak dalam Akte Kelahiran Nomor7759/KLT/MENDAGRI

Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkanpencatatan permohonan perubahan nama pada Akta Kelahiran ini kepadaKepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota JakartaSelatan kedalam buku register yang diperuntukkan untuk itu, setelah ditunjukkan penetapan ini dan selanjutnya memperbaiki atau menggantinama anak Para Pemohon yang semula didalam akta kelahiran tertulisbernama : LUQOLA NYAWA DALLIMA, menjadi LUCIOLA NYAWADALLIMA pada Akta Kelahiran Nomor : 7759/MENDAGRI/JS/2011/2009tertanggal