Ditemukan 75 data
12 — 7
Bahwa Termohon nenolak semua dalil Pemnohonan Pemohon. Kecuali yangsecara tegas diakui oleh termohon dalam jawaban ini.Hal. 3 dari 41 hal Put.1009 /Pdt.G.2014/PA.Kab.Mn .2. Bahwa benar antara Pemohon dan Termohon terikat Perkawinan yang sah yangmenikah pada tanggal 07 Desember 2009 di kantor Urusan Agama KecamatanDolopo sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor482/29/X 1/2009 tanggal 08 Desember 2009.3.
74 — 37
tidak pernah merugikan pihak iain termasukPenggugat, selama ini reputasi Tergugat i dan Tergugat II sangat baik dalamkehidupan Usaha di Indonesia .Dalam Eksepsi :Bahwa Tergugat I dan Tergugat II nenolak secara tegas dalildalil yangdikemukakan oleh Penggugat kecuali yang secara tegas diakui kebenarnya olehTergugat I dan Tergugat II.Gugatan Error in Persona1.
Pembanding/Penggugat II : SRI MULYANI
Terbanding/Tergugat I : SIH WIRYADI DAN REKAN
Terbanding/Tergugat II : PT BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk Cq PT BANK RAKYAT INDONESIA ( Persero) Tbk Kantor Cabang Salatiga
Terbanding/Turut Tergugat I : KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BOYOLALI
Terbanding/Turut Tergugat II : KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL) SURAKARTA
41 — 28
Bahwa Tergugat II juga nenolak dengan tegas dalil ParaPenggugat angka 9 yang pada intinya menyatakan bahwa Tergugat Iltidak memberi kesempatan kepada Para Penggugat untuk melakukanpenjualan sendiri objek sengketa dan Tergugat II telah menetapkan nilailimit lelang objek sengketa secara sepihak tanpa ada kesepakatandengan Para Penggugat, sehingga menyimpangi Pasal 42 dan Pasal 46Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor : 1/POJK.07/2013 tentangPerlindungan Konsumen;Dalil Para Penggugat yang demikian jelas
83 — 39
menerapkan UndangUndang No. 8 tahun 1999tentang Perlindungan Konsumen, karena mungkin Penggugat sangat minimpengetahuannya sehingga Tergugat informasikan bahwa PerusahaanPembiayaan seperti PT Maybank Indonesia Finance telah memiliki peraturantersendiri dari Otoritas Jasa Keuangan No. 1/POJK07/2013 tentangPerlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan, sehingga penerapanUndangUndang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen sangattidak relevan diterapkan kepada industri pembiayaan.Bahwa Tergugat juga nenolak
85 — 16
penetapan nilai limit lelang objeksengketa menjadi tanggungjawab dan wewenang Tergugaill tanpoa harusmeminta persetujuan dari Para Penggugat;Nilai limit lelang objek sengketa yang ditetaokan Tergugatll sebesarRp.2.400.000.000, (dua milyar empat ratus juta rupiah) sudah memenuhiketentuan PMK di atas karena di atas nilai likuidasi bahkan di atas nilaipasar dantelah didasarkan pada hasil penilaian appraisal independen yangmasih berlaku (belum daluwarsa) saat lelang akan dilaksanakan;Bahwa Tergugat Il juga nenolak
181 — 34
Jewaban seeare terivalis terW...alter le i=EX SEP S18 eeTeZe3eheBs.TaBahwa Tergugat V dan Terguge* VI menolek dalil gugetan Pengguget =sebagai dalil yong tidak benarsBahwa pada hal Tergugat VI detang menghadiri sidang untuk pertama =krlinya bersama Tergugat1 dan Terguget VII pada tanggal, & Septemer 1988 yang lelu, kemudian sidang berikuinya ditunda pada tang ~gal 22 September 198 7 Karene pade seat itu Pare Terguget menyataan belum siap untuk menjowab / menanggapi gugatan Penggugat, kere~na nenolak
24 — 4
Termohon nenolak dengan tegas dan keras replik Pemohon butir 5halaman 4 yang mendalilkan Termohon sangat penuntut serta adanyahubungan pihak ketiga untuk bisa memenuhi kebutunan duniawi ; Sangatkasar dan jahat tuduhan Pemohon kepada Termohon, semua tuduhantersebut tanpa bukti, Sekali lagi Termohon tegaskan, Termohon bukanseorang isteri penuntut seperti yang dalilkan.
116 — 43
Nenolak qgugatan Pengquaat untuk selain dan selebihnya;9. Venghukum kedua belah pihak Penggugat dan Tergugat untuk membayarbiaya perkara ini sebesar Rp. 1.696.000 (satu juta delapan ratus sembilanpuluh enam ribu rupiah)),6 Pengucapan putusanDemikian ciputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim padahari Selasa Tanggal 14 November 2017 Masehi, bertepatan dengan Tanggal 24Shafer 1439 Hijnah oleh Doni Dermawan, S. Ag, MHI sebagai Ketua Majelis,Saltcan Patunen Nomor O14 fPdt.
139 — 89
maka Majelis Hakim akan memeriksaeksepsi yang diajukan Tergugat Rekonvensi terlebih dahulu;Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat Rekonvensi pada pokoknyamenyatakan bahwa gugatan penggugat rekonvensi kabur (obscuur libel)dengan alasan tidak memuat dasar hukum gugatan Rekonvensi, obyekgugatan juga menjadi kabur karena mendalilkan perselisinan hak sertapetitum penggugat rekonvensi tidak relevan akibat kekacauan posita danobyek gugatan, oleh karena itu Tergugat Rekonvensi mohon kepada MajelisHakim agar nenolak
109 — 83 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa Pemohon Kasasi dalam kapasitasnya sebagai Ketua/PengurusKSPKPKB berkaitan dengan pelaksanaan tugasnya dalam penyalurandana agribisnis, bilamana hasil verifikasi dan survey kelayakan yangtelah direkomendasikan oleh petugas yang diberikan kewenangantersebut telah menyatakan Calon Peminjam layak untuk diberikanpinjaman, maka tidak terdapat alasan bagi Pemohon Kasasi untuk tidakmenyetujui/nenolak permohonan pinjaman dana yang diajukan olehPeminjam.
Terbanding/Terdakwa : Drs. SUDIRMAN Bin M.SOLEH
1061 — 467
Sudirman bin MSoleh diperhitungkan sebagai pembayaran uang pengganti kerugian keuanganNegara yang dibebankan kepada Terdakwa;Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan kontramemori banding yang pada prinsipnya nenolak permohonan banding maupunmemori banding dari jaksa Penuntut Umum seluruhnya dengan segala alasanalasannya dan mohon kepada Pengadilan Tinggi Bengkulu untuk menguatkanPutusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri BengkuluNomor 31/Pid.Sus.Tpk/2019/PN Bgl, tanggal
132 — 30
Maka berdasarkan halhal tersebut TergugatVII mohon agar Pengadilan NegeriBalikpapan berkenan untuk nenolak gugatan para Penggugat terhadap Tergugat VIIatau setidaktidaknya menyaatakan tidak dapat diterimaDALAM POKOK PERKARA:1. Bahwa apa yang dikemukakan diatas mohon dianggap termasuk disini.2. Bahwa Tergugat VII menolak semua dalildalil Para Penggugat, kecuali apa yang secarategas diakui oleh TergugatVI secara tegas.3.
82 — 21
Nenolak Permohonan Pemohon seluruhnya;2. Menetapkan biaya yang timbul menurut Hukum yang berlaku;DALAM REKONPENSI :1. Mengabulkan Gugatan Rekonpensi Penggugat Rekonpensi/TermohonKonpensi seluruhnya;2.
118 — 20
Ketapang diserahkan kepada guruguru tetapiguruguru tersebut nenolak dan meminta kepada Dinas Pendidikan Kab. Ketapang untukmengurusnya;Bahwa pernah dipertemukan dengan Dinas Pendidikan Kab. Ketapang dan gurugurutidak keberatan untuk diuruskan okeh Dinas Pendidikan Kab.
258 — 567 — Berkekuatan Hukum Tetap
PLN Persero, Pemohon Kasasi(Terdakwa) dengan tegas nenolak pendapat Judex Facti tingkat pertama karenaberdasarkan keterangan Sofyan Jalil selaku Komisaris PT. PLN (Persero), dalamketerangannya sebagai Saksi pada perkara Ir. Eddie Widiono mengatakan : "AntaraDireksi dan Komisaris tidak terjadi kesepakatan di rapatrapat resmi, kemudianKomisaris masih menjembatani dengan cara ngemong dari hati ke hati, sehingga stafdari Komisaris dan staf Direksi tidak hadir.