Bahwa sesuai dengan Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulan Bencana Nomor:16 Tahun 2010 tanggal 29 Nopember 2010 tentang Petunjuk teknis Pengelolaan DanaBantuan Sosial Berpola Hibah Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca BencanaTahun 2010 bersama lampirannya yang dijelaskan pada BAB Ill angka 6 danatersebutBukan Untuk Operasional dan Pemeliharaan Kantor (diluar kegiatanrehabilitasi dan rekonstruksi) serta bertentangan dengan Pasal 3 point 3 Jumlah Bantuan tersebut pada ayat 2 tidak ada

(lima puluh empatjuta rupiah), Pembuatan SPJ melalui MP sejumlah Rp.50.000.000, (lima puluh jutarupiah), Untuk Desa sejumlah Rp. 14.500.000, (empat belas juta lima ratus ribu rupiah)secara melawan hukum yakni secara bertentangan dengan Peraturan Kepala BadanNasional Penanggulan Bencana Nomor :16 Tahun 2010 tanggal 29 Nopember 2010tentang Petunjuk teknis Pengelolaan Dana Bantuan Sosial Berpola Hibah KegiatanRehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Tahun 2010 bersama lampirannyadanNaskah Kesepahaman

(RS)Jumlah 144 1.710.000.000 Bahwa sesuai Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulan BencanaNomor :16 Tahun 2010 tanggal 29 Nopember 2010 tentang Petunjuk teknisPengelolaan Dana Bantuan Sosial Berpola Hibah Kegiatan Rehabilitasi danRekonstruksi Pasca Bencana Tahun 2010 bersama lampirannya yang dijelaskanpada BAB III angka 6 dana tersebutBukan Untuk Operasional dan PemeliharaanKantor (diluar kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi) serta bertentangan denganPasal 3 point 3 Jumlah Bantuan tersebut pada

Barda Nawawi Arief,S.H dalam bukunyaPenegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulan Kejahatan,Penerbit Kencana Jakarta , cetakan Tahun 2007 halaman 192 menyatakan :Halaman 13 dari 18 halaman putusan Nomor 128/Pid.Sus/2016/PN Jmb14Penyimpangan UU di luar KUHP terhadap sistem yang ada didalamKUHP memang dapat dilakukan. Namun seharusnya disertai denganpedoman atau aturan penerapan pidananya minimal yang bersifatkhusus pula .

Sipil, padaSatuan Kerja Kabupaten Tulungagung, telah memperoleh Keputusan Bupatitentang Pemberian lIzin Perceraian Nomor: ........ tanggal Juli 2015 (vide P3)dengan demikian majelis hakim menilai Penggugat telah memenuhi ketentuanPasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang IzinPerkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil dengan perubahannyadengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990,Menimbang, bahwa Tergugat sebagai Pengawai Negeri Sipil, padaSatuan Kerja Badan Penanggulan

yaitubarang bukti berupa tablet warna kuning bertuliskan code 15 adalahNegatifm(tidak mengandung Narkotika/psikotropika) tetapimengandung Dextromethorpan (termasuk obat bebas terbatas) ;Perbuatan terdakwa tersebut di atas diatur dan di ancam pidanadalam pasal 196 UURI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan ;atau:KEDUA :Bahwa SOBIRIN Bin SUAIDI pada hari Selasa tanggal 13Desember 2011 sekira pukul 18.00 wib atau setidaktidaknya padawaktu dalam bulan Desember 2011 bertempat di rumah terdakwa ikutDesa Penanggulan

Gorontalo bermaksud mendatangikantor Badan Penanggulan Bencana Daerah Kabupaten Gorontalo untukmengklarifikasi kebenaran adanya paket pekerjaan proyek pengendalibanjir Sungai Tangkobu Cs Kec. Bilato Kab. Gorontalo dan terdakwaseolaholah sebagai PPK tetapi diarahkan oleh saksi MUHAMMADCHAIDIR ABBAS ke GOR David Toni dan setibanya di salah saturuangan yang ada dalam GOR David Toni tersebut saksi MUHAMMADCHAIDIR ABBAS mengatakan jika ruangan tersebut adalah kantor PPKAPBN Kantor BPBD Kab.

Gorontalo bermaksud mendatangikantor Badan Penanggulan Bencana Daerah Kabupaten Gorontalo untukmengklarifikasi kKebenaran adanya paket pekerjaan proyek pengendalibanjir sungai Tangkobu Cs Kec. Bilato Kab. Gorontalo dan terdakwaseolaholah sebagai PPK tetapi diarahkan oleh saksi MUHAMMADCHAIDIR ABBAS ke GOR David Toni dan setibanya di salah saturuangan yang ada dalam GOR David Toni tersebut saksi MUHAMMADCHAIDIR ABBAS mengatakan jika ruangan tersebut adalah kantor PPKAPBN Kantor BPBD Kab.

dari Direktur Jenderal Perlindungan Hutandan Konservasi Alam nomor: S.373/IVKKH/2008 tanggal 4 Agustus 2008tentang Penertiban Penangkapan Gajah Liar, Dirjen PHKA menginstruksikan15agar penangkapan gajah liar hanya dapat dilakukan atas persetuan dariDirektur Jenderal PHKA ( Perlindungan Hutan Dan jonservasi Alam ) JakartaBahwa Penangkapan dan pembunuhan (euthanasia) satwa yang dilindungioleh petugas yang berwenang diatur dalam Peraturan Menteri KehutananNomor: P. 48/Menhutll/2008 tentang Pedoman Penanggulan

beradadalam tahanan yang diakukan dalam LPKS ;Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidanganuntuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut akan dikembalikan kepadapenuntut umum untuk dipergunakan dalam perkara lain :Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri anak, makaperlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yangmeringankan anak;Keadaan yang memberatkan: Perbuatan anak tidak membantu dan tidak mendukung program pemerintahdalam pemberantasan penanggulan

Gemuh,Kabupaten Kendal;: Islam;: Swasta;MUHSON bin JUWAHIRTempat lahir di Kendal;Tanggal lahir/Umur 35 tahun / 13 Mei 1979;Jenis kelamin Lakilaki;Kebangsaan Indonesia;Tempat tinggal Dusun Kauman RT.02/RW.02, Desa Penanggulan,Kec. Gemuh, Kab.

surat dari Direktur Jenderal Perlindungan Hutandan Konservasi Alam nomor: S.373/IVKKH/2008 tanggal 4 Agustus 2008tentang Penertiban Penangkapan Gajah Liar, Dirjen PHKA menginstruksikanagar penangkapan gajah liar hanya dapat dilakukan atas persetuan dariDirektur Jenderal PHKA ( Perlindungan Hutan Dan jonservasi Alam ) JakartaBahwa Penangkapan dan pembunuhan (euthanasia) satwa yang dilindungioleh petugas yang berwenang diatur dalam Peraturan Menteri KehutananNomor: P. 48/MenhutlI/2008 tentang Pedoman Penanggulan

Melaporkan hasil kegiatan baik sebelum, sedang maupun setelahkegiatan dilaksanakan kepada Bupati dengan tembusan kepadaCamat dan Kepala Desa/Kelurahan setempat.Selain itu. berdasarkan Petunjuk Teknis Bantuan Rehabilitasi danRekonstruksi Rumah Masyarakat Yang Rusak Akibat Bencana Di ProvinsiJawa Barat Dan Provinsi Jawa Tengah Badan Nasional Penanggulan Bencana2009 dijelaskan bahwa melalui POKMAS akan diorganisir, digerakkan dandisinerjikan dalam melaksanakan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksirumah

berbasis pemberdayaan masyarakat/komunitas didaerahnya.Dengan demikian berdasarkan Keputusan Bupati Bandung Nomor : 362/Kop.453Kesbangpolinmas/2009 tanggal 04 Desember 2009 dan PetunjukTeknis Bantuan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Rumah Masyarakat YangRusak Akibat Bencana Di Provinsi Jawa Barat Dan Provinsi Jawa TengahBadan Nasional Penanggulan Bencana 2009 tersebut, POKMAS memilikifungsi dan tugas bertanggungjawab atas penyaluran dan pengelolaan danastimulan sesuai peruntukannya.

Untuk Dana Family Kit sebesar Rp 20.000,00/hari selama 2(dua) bulan ;Berdasarkan Petunjuk Teknis Bantuan Rehabilitasi dan Rekonstruksi RumahMasyarakat Yang Rusak Akibat Bencana Di Provinsi Jawa Barat Dan ProvinsiJawa Tengah Badan Nasional Penanggulan Bencana 2009 terdakwa selakuKepala Desa mempunyai kewenangan dan kekuasaan sebagaipenanggungjaawab lapangan ditingkat Desa dengan demikian terdakwamempunyai tugas dan kewenangan untuk mengelola dan menyalurkandana sesuai peruntukan agar efektif dan tepat

IA HADIYA selaku Kepala Desa Sukasari,Kecamatan Pameungpeuk, Kabupaten Bandung, dengan demikian terdakwatelah melakukan perbuatan melawan hukum yang bertentangan denganKeputusan Bupati Bandung Nomor : 362/Kop.453Kesbangpolinmas/2009tanggal 04 Desember 2009 dan Petunjuk Teknis Bantuan Rehabilitasi danRekonstruksi Rumah Masyarakat Yang Rusak Akibat Bencana Di ProvinsiJawa Barat Dan Provinsi Jawa Tengah Badan Nasional Penanggulan Bencana2009 dan Peraturan Bupati Bandung Nomor 33 Tahun 2009 tertanggal

Melaporkan hasil kegiatan baik sebelum, sedang maupun setelahkegiatan dilaksanakan kepada Bupati dengan tembusan kepadaCamat dan Kepala Desa/Kelurahan setempat ;Menimbang, bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Bandung Nomor :362/ Kop.453Kesbang polinmas/2009 tanggal 04 Desember 2009 danPetunjuk Teknis Bantuan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Rumah MasyarakatYang Rusak Akibat Bencana Di Provinsi Jawa Barat Dan Provinsi Jawa TengahBadan Nasional Penanggulan Bencana 2009 tersebut, POKMAS memilikifungsi dan

Kecamatan Sungai Pagu, Kecamatan Pauh Duo, Kecamtan Sanggir, Kecamatan Sanggir Jujuan dan Kecamatan Sanggir Batang Hari Kabupaten Solok Selatan yang berlaku dari tanggal 24 Agustus s/d 24 Nopember 2016;

MUTIARA TEKNIK UTAMA Periode 29 Juni 2016;

Kecamtan Sanggir, Kecamatan SanggirJujuan dan Kecamatan Sanggir Batang Hari Kabupaten Solok Selatan yangberlaku dari tanggal 24 Agustus s/d 24 Nopember 2016Halaman 34 dari 76 Putusan Nomor 3/TIPIKOR/2020/PT Pdg37) Fotocopy 1 (Satu) Bundel Dokumen Keputusan Bupati Solok Selatan Nomor : 3604 2016 tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) PejabatPelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Bendahara Pengeluaran Pembantu KegiatanTanggap Darurat Akibat Bencana Alam Tahun Anggaran 2016 di LingkunganBadan Penanggulan

MUTIARA TEKNIK UTAMAPeriode 29 Juni 2016;56)1 (Satu) bundel fotocopy proposal usulan dana bantuan penanggulan bencanaalam banjir dan tanah longsor di Kabupaten Solok Selatan Tahun 2016 melaluiDana Siap Pakai (DSP) tahun anggaran 2016 Pemerintan Daerah KabupatenSolok Selatan Propinsi Sumatera Barat57) 1 (Satu) lembar fotocopy price list Bevananda Hexagonal Gabion Bronjong kawatanyaman mesin, harga berlaku mulai 2 Maret 201658) 1 (Satu) lembar fotocopy biaya perbaikan insfrastuktur darurat bencana

Kecamtan Sanggir, Kecamatan SanggirJujuan dan Kecamatan Sanggir Batang Hari Kabupaten Solok Selatan yangberlaku dari tanggal 24 Agustus s/d 24 Nopember 2016;Halaman 43 dari 76 Putusan Nomor 3/TIPIKOR/2020/PT Pdg37) Fotocopy 1 (Satu) Bundel Dokumen Keputusan Bupati Solok Selatan Nomor :360 4 2016 tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) PejabatPelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Bendahara Pengeluaran Pembantu KegiatanTanggap Darurat Akibat Bencana Alam Tahun Anggaran 2016 di LingkunganBadan Penanggulan

MUTIARA TEKNIK UTAMAPeriode 29 Juni 2016;57) 1 (Satu) bundel fotocopy proposal usulan dana bantuan penanggulan bencanaalam banjir dan tanah longsor di Kabupaten Solok Selatan Tahun 2016 melaluiDana Siap Pakai (DSP) tahun anggaran 2016 Pemerintah Daerah KabupatenSolok Selatan Propinsi Sumatera Barat;58) 1 (Satu) lembar fotocopy price list Bevananda Hexagonal Gabion Bronjong kawatanyaman mesin, harga berlaku mulai 2 Maret 2016 ;59) 1 (Satu) lembar fotocopy biaya perbaikan insfrastuktur darurat bencana

Bahwa sesuai Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulan BencanaNomor :16 Tahun 2010 tanggal 29 Nopember 2010 tentang Petunjuk teknisPengelolaan Dana Bantuan Sosial Berpola Hibah Kegiatan Rehabilitasi danRekonstruksi Pasca Bencana Tahun 2010 bersama lampirannya yangdijelaskan pada BAB Ill angka 6 dana tersebutBukan Untuk Operasionaldan Pemeliharaan Kantor (diluar kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi)serta bertentangan dengan Pasal 3 point 3 Jumlah Bantuan tersebutpada ayat 2 tidak ada pemotongan

Bahwa sesuai Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulan Bencana Nomor:16 Tahun 2010 tanggal 29 Nopember 2010 tentang Petunjuk teknis PengelolaanDana Bantuan Sosial Berpola Hibah Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi PascaBencana Tahun 2010 bersama lampirannya yang dijelaskan pada BAB Ill angka 6dana tersebut/Bukan Untuk Operasional dan Pemeliharaan Kantor (diluarkegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi) serta bertentangan dengan Pasal 3point 3 Jumlah Bantuan tersebut pada ayat 2 tidak ada pemotongan

Bahwa sesuai Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulan Bencana Nomor716 Tahun 2010 tanggal 29 Nopember 2010 tentang Petunjuk teknis PengelolaanDana Bantuan Sosial Berpola Hibah Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi PascaBencana Tahun 2010 bersama lampirannya yang dijelaskan pada BAB Ill angka 6dana tersebut/Bukan Untuk Operasional dan Pemeliharaan Kantor (diluarkegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi) serta bertentangan dengan Pasal 3point 3 Jumlah Bantuan tersebut pada ayat 2 tidak ada pemotongan

Bahwa sesuai dengan Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulan BencanaNomor :16 Tahun 2010 tanggal 29 Nopember 2010 tentang Petunjuk teknisPengelolaan Dana Bantuan Sosial Berpola Hibah Kegiatan Rehabilitasi danRekonstruksi Pasca Bencana Tahun 2010 bersama lampirannya yang dijelaskanpada BAB Ill angka 6 dana tersebutBukan Untuk Operasional danPemeliharaan Kantor (diluar kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi) sertabertentangan dengan Pasal 3 point 3 Jumlah Bantuan tersebut pada ayat 2tidak ada pemotongan

Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung yangberhak memeriksa dan memutus perkara tindak pidana korupsiberdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik IndonesiaNomor : 191/KMA/SK/XII/2010 tanggal 01 Desember 2010 tentangPengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Bandung, Pengadilan Negeri Semarang dan Pengadilan NegeriSurabaya, yang melakukan atau yang turut serta melakukan, secaramelawan hukum yaitu secara bertentangan dengan Peraturan KepalaBadan Nasional Penanggulan

. 12.060.000.30Jumlah 491 88.380.000.No Nama Jumlah Keterangan Nilai Jumlah (Rp)Pokmas KK/Jiwa bantuanperKK/Jiwa(Rp)Famili Kit1 Pokmas 20 2 bulan 20.000. 800.000.232 Pokmas 14 2 bulan 20.000. 560.000.243 Pokmas 20 2 bulan 20.000. 800.000.254 Pokmas 18 2 bulan 20.000. 720.000.265 Pokmas 18 2 bulan 20.000. 720.000.276 Pokmas 18 2 bulan 20.000. 720.000.287 Pokmas 18 2 bulan 20.000. 720.000.298 Pokmas 18 2 bulan 20.000. 720.000.30Jumlah 144 5.760.000. 16 Bahwa sesuai Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulan

Bahwa sesuai Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulan BencanaNomor :16 Tahun 2010 tanggal 29 Nopember 2010 tentang Petunjuk teknis26 Pengelolaan Dana Bantuan Sosial Berpola Hibah Kegiatan Rehabilitasidan Rekonstruksi Pasca Bencana Tahun 2010 bersama lampirannya yangdijelaskan pada BAB Ill angka 6 dana tersebut "Bukan UntukOperasional dan Pemeliharaan Kantor (diluar kegiatan rehabilitasidan rekonstruksi) serta bertentangan dengan Pasal 3 point 3 Jumlah Bantuan tersebut pada ayat 2 tidak ada pemotongan

yaitubarang bukti berupa tablet warna kuning bertuliskan code 15 adalahNegatifm(tidak mengandung Narkotika/psikotropika) tetapimengandung Dextromethorpan (termasuk obat bebas terbatas) ;Perbuatan terdakwa tersebut di atas diatur dan di ancam pidanadalam pasal 196 UURI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan ;atau:KEDUA :Bahwa SOBIRIN Bin SUAIDI pada hari Selasa tanggal 13Desember 2011 sekira pukul 18.00 wib atau setidaktidaknya padawaktu dalam bulan Desember 2011 bertempat di rumah terdakwa ikutDesa Penanggulan

tanggal 3101994hingga tahun 1998 dan berlanjut sampai tahun 2010 dan hingga pada saat ini;Bahwa, sebagaimana layaknya kewajiban penggarap atas TN yaknipenggarap berkewajiban untuk mengerjakan TN tersebut dengan melakukanpengelolaan tanah secara maksimal, menggunakan modal yang cukup dantehnologi modern, memberikan masukan/pendapatan kepada Pemerintah(Negara) maka Penggugatpun telah melaksanakan kewajibankewajibantersebut, bahkan pada saat itu (tahun 1994 sampai dengan 1995) Penggugattelah melakukan penanggulan

2014 / PT SMG DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Semarang, yangmemeriksa dan mengadili perkaraperkara tindak pidana korupsi pada peradilan tingkatbanding, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tertera dalam perkara Terdakwa :Nama lengkap : AHMAD RIKZA, S.Sos Bin MUSLIKHUN SUWAIFE ;Tempat lahir : Grobogan ;Umur / Tanggal lahir : 41 Tahun / 05 September 1972 ;Jenis kelamin : Lakilaki ;Kebangsaan : Indonesia ;Tempat tinggal : Desa Penanggulan

Bantuan rebana kepada group Nurul huda, Kec KotaKendal, Rp 750.000, , Selasa, 27 April 201016 Moch Mahfudz, Bantuan sarana keagamaan mushola UPTD Weleri, Kec Weleri, Rp5.000.000, , Kamis, 29 April 20101 SD 2 Penyangkringan , kec Weleri ,JRp 1.500.000, , Kamis, 29 April 201018 Murgianto, Bantuan Marching band SLB Ds Penyangkringan, Kec Weleri, Rp5.000.000, , Kamis, 29 April 201019 Afif Nurohmah, Bantuan group rebana TK Kartika, kec Weleri, Rp 500.000, , Jumat, 30April 201020 Muchlis, Group rebana Ds Penanggulan

Bantuan rebana kepada group Nurul huda, Kec KotaKendal, Rp 750.000, , Selasa, 27 April 201016 Moch Mahfudz, Bantuan sarana keagamaan mushola UPTD Weleri, Kec Weleri, Rp5.000.000, , Kamis, 29 April 20101SD 2 Penyangkringan , kec Weleri ,JRp 1.500.000, , Kamis, 29 April 201018 Murgianto, Bantuan Marching band SLB Ds Penyangkringan, Kec Weleri, Rp 5.000.000, ,Kamis, 29 April 201019 Afif Nurohmah, Bantuan group rebana TK Kartika, kec Weleri, Rp 500.000, , Jumat, 30April 201020 Muchlis, Group rebana Ds Penanggulan

FADLY menyetujuiakan mengerjakan proyek tersebut dan nantinya terdakwa akan membantu pengurusan agar turunSurat Perintah Kerja (SPK) dari Badan Nasional Penanggulan Bencana (BNPB) Pusat Jakarta,sehingga saksi Drs. M. FADLY merasa percaya kepada terdakwa dan saksi Drs. M. FADLYmenyanggupi untuk mengerjakan proyek tersebut selanjutnya terdakwa meminta dana untukbiaya pengurusan tersebut dan saksi Drs. M.

SIMANJUNT AKselaku PLT Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulan BencanaPropinsi DKI Jakarta menerbitkan Keputusan Nomor.528 Tahun 2011Tentang Perubahan Keputusan Kepala Dinas PKPB Propinsi DKI JakartaHal. 3 dari 43 hal Putusan No : 14/Pid.SusTPK/2017/PT.DKI.Nomor. 145 Tahun 2011 Tentang Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) padaSuku Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana KotaAdministrasi dan Kabupaten Kepulauan Seribu Tahun Anggaran 2011 yangmenetapkan RAHMAT KRISTIANTO, ST.MTsebagai Kuasa

PUTUSANNomor : 13K/PID.SUS/2015DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagaiberikut dalam perkara Terdakwa :Nama lengkap : AHMAD RIKZA, S.Sos. bin MUSLIKHUNSUWAITFE ;Tempat lahir : Grobongan ;Umur/tanggal lahir : 41 tahun/05 September 1972 ;Jenis kelamin : Lakilaki ;Kebangsaan : Indonesia ;Tempat tinggal : Desa Penanggulan RT. 002 / RW. 024Kecamatan Patebon, Kabupaten Kendal ;Agama :Islam;Pekerjaan : Pegawai

Penanggulan,Kec. Pegandon, Rp750.000,00, Jumat, 30April 2010 ; Hal. 11 dari 101 hal. Putusan No. 13 K/PID.SUS/2015 12 21Drs. Nadiron, Bantuan MushollaBaiturohman, Kec.

Penanggulan,Kec. Pegandon, Rp750.000,00, Jumat, 30April 2010 ; 21Drs. Nadiron, Bantuan MushollaBaiturohman, Kec.

untuk biaya perjalanan dinas beberapa orang pegawaiBPBD Propinsi NTB ke Jakarta menyampaikan laporan pertanggungjawaban dana siap pakai;bahwa perincian pemakain yang diberikan pada Muhammad Alwi sejumlahRp.548.350.000, Terdakwa tidak mengetahuinya dan Terdakwa tidak kenal denganMuhammad Alwi serta tidak menyuruhnya membuat pertanggungjawaban yangMuhammad Alwi buat; akan tetapi membenarkan disposisidisposisi Terdakwadalam suratsurat permintaan pembayaran yang ditujukan pada Bendahara DanaSiap Pakai Penanggulan

Bencana;bahwa untuk biaya perbaikan kendaraan dinas, biaya perjalanan dinas dan lainlainsejumlah Rp.120.361.000,; Terdakwa juga tidak tahu; karena kalaupun Terdakwameminta uang pada Bendahara Dana Siap Pakai Penanggulan Bencana(Hj.Nuraini), karena Hj.

Rp.29.505.000, dari dana yang tersedia sejumlahRp 64.500,; atas perintah Terdakwa dipergunakan untuk biaya perjalanan dinasbeberapa orang pegawai BPBD Propinsi NTB ke Jakarta menyampaikan laporanpertanggungjawaban dana siap pakai;Bahwa perincian pemakain yang diberikan pada Muhammad Alwi sejumlahRp.548.350.000, Terdakwa yang memerintahkan membuat pertanggungjawaban ;dengan memberikan disposisi perintah pembayaran dalam suratsurat permintaanpembayaran yang ditujukan pada Bendahara Dana Siap Pakai Penanggulan