Ditemukan 73 data
ASHAR JAYA
Tergugat:
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tenggara
349 — 906
Berdasarkan UndangUndang nomor 30 tahun 2014 tentangadministrasi pemerintahan, Surat edaran Dirjen mineral dan batu baraNomor 04.E/30/DJB/2015 tanggal 30 April tentang penyelenggaraanurusan pemerintahan dibidang pertambanagan mineral dan batubarasetelah berlakunya UU nomor 23 Tahun 2014 tentang PemerintahanDaerah pada Pasal 4 angka 3 huruf B, Pasal 5 dan pergub Sulawesitenggara nomor 12 tahun 2011 tentang pendelegasian kewenanganGubernur kepada badan Kordinasi Penanaman Modal Daerah danPelayanan
Pembanding/Penggugat II : TUYO Diwakili Oleh : HERIBERTUS RICHARD C, SH., MH, DKK
Pembanding/Penggugat XI : MISRAN Diwakili Oleh : HERIBERTUS RICHARD C, SH., MH, DKK
Pembanding/Penggugat IX : KAMALIUS Diwakili Oleh : HERIBERTUS RICHARD C, SH., MH, DKK
Pembanding/Penggugat VII : AGUS SOPIAN Diwakili Oleh : HERIBERTUS RICHARD C, SH., MH, DKK
Pembanding/Penggugat V : MOMOT T Diwakili Oleh : HERIBERTUS RICHARD C, SH., MH, DKK
Pembanding/Penggugat III : SUKARDI WIRAWINATA Diwakili Oleh : HERIBERTUS RICHARD C, SH., MH, DKK
Pembanding/Penggugat I : SAUN Diwakili Oleh : HERIBERTUS RICHARD C, SH., MH, DKK
Pembanding/Penggugat X : NGINTE Diwakili Oleh : HERIBERTUS RICHARD C, SH., MH, DKK
Pembanding/Penggugat VIII : KEDEN Diwakili Oleh : HERIBERTUS RICHARD C, SH., MH, DKK
Pembanding/Penggugat VI : MARDIANSYAH Diwakili Oleh : HERIBERTUS RICHARD C, SH., MH, DKK
Terbanding/Tergugat : PT. BARINTO EKATA
48 — 31
tertanggal 22 Juli 2013;Dengan batasbatas: Sebelah Utara berbatas dengan Agus Sopian; Sebelah Timur berbatas dengan Hermanto M; Sebelah Selatan berbatas dengan Kamalius; Sebelah Barat berbatas dengan Mardiansyah;Bahwa adapun tanah milik Para Penggugat seperti terurai diatas telahdikelola secara turuntemurun menurut adat istiadat yang berlaku diKabupaten Kutai Barat, dan sekarang ini telah dikuasai oleh Tergugat secaramelawan hak dengan membuat lahan tersebut menjadi konsensi sertamenjadi lokasi Pertambanagan
ILHAM HR, SH.
Terdakwa:
H. AMIRUDDIN BIN H. LANAFI
499 — 73
emas sudah tidakmasuk di Pasal 161 itu masuk logam mulia;Bahwa kalau penjualan mineral itu tergantung perjanjian kontraknya kalaumisalkan di katakan 50%, karena di perusahaan penambangan tidak semuaitu harus berbentuk logam murni, misalkan nikel 34% tembaga itu 62 %.yangdi jual itu bahan bentuk setengah jadi, tapi kalau menjual serbuk itu bukan lagimineral karena sudah menjadi emas;Bahwa misalnya kalau saya membeli emas dari toko lain katakanlah sayatidak mengetahui emas ini dari koin atau dari pertambanagan
89 — 19
CHAIRUL WINDUHARAHAP, MM selakau Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Pertambanagan danEnergi Kabupaten Padanglawas, dan saksi Drs.
88 — 44
yang dihuni oleh saudara YANG YONG QIANGtersebut ada dokumen namun saksi tidak tahu dokumen apa, kemudianpetugas juga menemukan pasir zirkon dalam kantong plastik kecil, dan dalamkarung dibelakang rumah tersebut serta timbangan digital/elektric.Bahwa pasir zirkon yang sudah bersih yang petugas temukan ada setengahkantong plastik kecil sedangkan untuk pasir zirkon yang masih kotor adasebanyak 10 ( sepuluh) karung kecil yang mana menurut petugas bahwabarang barangbarang tersebut diduga adalah hasil pertambanagan
133 — 85
Investama Resources, seluas 10.000 Ha, yang terletak diLong Lees, Kecamatan Busang, Kabupaten Kutai Timur ; bahwa berdasarkan Laporan Identifikasi Khusus dari Inspektorat KhususInspektorat Jenderal Departemen Kehutanan bulan Maret 2010, Menteri KehutananRepublik Indonesia telah menerbitkan Surat Nomor : S.10/MenhutIII/Rhs/2010,tanggal 21 April 2010, yang ditujukan kepada Bupati Kutai Timur, yang padapokoknya meminta kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Timur untukmembatalkan Izin Usaha Pertambanagan
67 — 37 — Berkekuatan Hukum Tetap
Beringin Jaya Abadi sehingga dapat semaunyamerusak dan mengahancurkannya;Bahwa Pasal 140 ayat (3) UndangUndang Nomor4 Tahun 2009mengatakan : Menteri, Gubernur, dan bupati/ walikota sesuai dengankewenangannya melakukan pengawasan atas pelaksanaan kegiatanusaha pertambanagan yang dilakukan oleh pemegang IUP, IPR, atauIUPK. Pengawasan dimaksud adalah sebagaimana disebutkandalam Pasal 141 UndangUndang Nomor 4 Tahun 2009.
179 — 132
Kondisi lahan yang tidak memenuhi Stripping Ratio (SR) 1:10;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah benar kondisi lahan tidak mememnuhiStripping Ratio (SR) 1:10 ; Menimbang, bahwa dari buktibukti yang diajukan oleh Penggugat tidak ada yang menunjukan bahwa lahanyang dijadikan lahan pertambanagan adalah sesuai dengan Perjanjian yaitu Stripping Ratio 1:10 dan tidak ada jugasaksi yang dapat menerangkan bahwa Stripping Ratio tersebut 1:10 ;Menimbang, bahwa sebaliknya bahwa pihak
164 — 760
Beringin Jaya Abadi sehingga dapat semaunya merusak danmengahancurkannya;Bahwa Pasal 140 ayat (3) UU No. 4 tahun 2009 mengatakan : Menteri,Gubernur, dan bupati/ walikota sesuai dengan kewenangannya melakukanpengawasan atas pelaksanaan kegiatan usaha pertambanagan yang dilakukanoleh pemegang IUP, IPR, atau IUPK. Pengawasan dimaksud adalahsebagaimana disebutkan dalam Pasal 141 UU No. 4 Tahun 2009.
PT.SEBUKU SEJAKA COAL
Tergugat:
GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN
340 — 423
Peraturan PemerintahNomor 22 Tahun 2010 tentangWilayah Pertambanagan(Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2010 Nomor28, Tambahan LembaranNegara Republik IndonesiaNomor 5110);14.
694 — 385
Pada tahun 2009 2012 dilebur Kantor Planologi dan Dinas PertambanganSaksi ditarik kesana menjadi Dinas Pengendalian Lahan dan Tata Ruang;Bahwa Saksi jelaskan ketika Saksi pada tahun 20062009 Saksi di Dinas Pertambangansedangkan Dinas Pengendalian Lahan dan Tata Ruang ada pada tahun 20062009, ituadalah Peleburan dari Kantor Planologi bersama Dinas Pertambanagan dilebur menjadisatu menjadi Dinas Pengendalian Lahan dan Tata Ruang;Bahwa Saksi mengetahui tentang Peneribitan izin Tahun 2007 untuk PT Senyiur
PT.SEBUKU BATUBAI COAL
Tergugat:
GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN
337 — 604
Peraturan Pemerintah Nomor22 Tahun 2010 tentangWilayah Pertambanagan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor Halaman 76 Putusan Nomor : 6/G/2018/PTUN.BJM 28, Tambahan LembaranNegara Republik IndonesiaNomor 5110);14.
260 — 85
Trg, Bahwa Saksi mengetahui bukti P.16 tersebut dari Dinas Pertambanagan ataspermohonan Saksi diperuntukan kelompok tani;Bahwa Peta lokasi tersebut kami yang buat, sedangkan pihak DinasPertambangan tidak turun kelokasi, maksudnya Peta ini hanya supaya untukmempermudah kalau nanti ada kegiatan;Bahwa selain PT.