SOETIANING PRODJO TJITROSOEMARTO $;SOETIARTO TJITROSOEMARTO ;BAMBANG SOETNWO TJITROSOEMARTO ;SOEMARTINI TJITROSOEMARTO ;Drs. SOETYOSO TJITROSOEMARTO ;Dra. SOEMARJATI TUITROSOEMARTO ;NY. SOEMARJANTI TJITROSOEMARTO ;NY. SOEMARINI TUITROSOEMARTO ;Keseluruhannya dahulu beralamat di JI. Senen Raya No. 20A RT. 006 RW. 01, Kelurahan Senen, Jakarta Pusat,sekarang tidak lagi diketahui keberadaannya baik di dalamCaN ogs 2 bhmaupun di luar wilayah Indonesia ;Il.

Wirjono Prodjo, SH., menjelaskan mengenaiperbedaan turut melakukan dan membantu = melakukan, menurutnyaberdasarksn teori Subjetivitas ada 2 (dua) ukuran yang dipergunakan yaitu ukurankesatu adalah mengenai wujud kesengajaan yang ada pada pelaku, sedangkanukuran kedua adalah mengenai kepentingan dan tujuan dari pelaku, sedangkanukuran mengenai kepentingan atau tujuan yang sama yaitu apabila pelaku adakepentingan sendiri atau tujuan sendiri, atau hanya membantu untuk memenuhikepentingan atau untuk

Athanasius Trie Prodjo masingmasing sebagai Hakim Anggota,putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh MajelisHakim tersebut, dengan dibantu oleh Syahrir Riza, SH selaku Panitera Pengganti padaPengadilan tersebut, dan dihadiri oleh D. Setiapermana, SH, MH, Penuntut Umum padaKejaksaaan Negeri Ketapang dan Terdakwa ;Hakim Anggota, Hakim Ketua,1 Ir. JHONNY RAMLI ASWARDI IDRIS,SH.,MH.2 Ir. ATHANASIUS TRIE PRODJOPanitera Pengganti,SYAHRIR RIZA, SH

dilaksanakan peradilan ulang yang wajib melibatkanPelawan sebagai salah satu Pihak dalam perkara tersebut yaitu Perkara GugatanPerdata dengan No. reg : 09 / Pdt.G / 2008 / PN.Tgl , tanggal 12 Desember 2008,Jo No.135 / Pdt / 2009 / PT.Smg, tanggal 25 Mei 2009, Jo No.2860 K / PDT /2009, tanggal 12 Juli 2010, yang harus dibatalkan demi hukum.5 Bahwa Pelawan menjadi korban dan sebagai Pihak yang dirugikan dan Teraniayadari perkara gugatan antara NY.WIDIATI / TERLAWAN / PENGGUGAT,Melawan NY.Widagdo Hadi prodjo

Wirjono Prodjo, SH., menjelaskan mengenaiperbedaan turut melakukan dan membantu = melakukan, menurutnyaHalaman 17 dari 22 Putusan Nomor 3/Pid.B/2021/PN.

Prodjo Sastrohastono, Juyah Lestari, Supardi, Sadino, Ny. Sumini,Darmowiardjo alias Dahur, Tondo Sumarto, dan Yatmo Siswoyo.

Diberikan saran masukan terhadap perbaikandokumen, yang intinya : memperjelas analisa dampak besar dan penting,menyesuaikan matrik RKL dan RPL berdasarkan analisa dampak besar danpenting, serta permrakarsa melakukan konsultasi dengan pihak perhutaniuntuk rencana pelaksanaan reklamasi sesuai aturan yang berlaku.Rapat Tim Teknis :19 Maret 2010 (Abdul Gofur, Kahar, saksi, Agus Rozak, wan Sutikno,Agung Kuncoro, Edi Sunaryo, Fendy P, Munif Arifin, Konsultan yaitu Drs.Soerjaning Prodjo dan Rudy Dwi Karyawan

IMMS yaitu Terdakwa Lam Chong San, VitaAlviana, Sapra dan Dewi Istiningsih, serta dari konsultan Amdal yaitu Drs.Soerjaning Prodjo dan Rudy Dwi Karyawan, Abdul Fagih dan Ali B) danPutusan No. 94 Pid.Sus TPK PN.Sby halaman 83 dari 312isi rapat saat itu sesuai dengan berita acara : kepastian wilayaheksplorasi harus dicantumkan, perlu perbaikan peta, melengkapi gambardenah dengan ukuran (untuk gedung industri, kantor, base camp,penampungan, alat penambangan, gambar rencana jalan dan jembatan),perlu

menambah lampiran foto, hasil uji kualitas udara dan kualitas air. 08 April 2010 (Abdul Gofur, Kahar, saksi, Agus Rozak, wan Sutikno,Agung Kuncoro, Edi Sunaryo, Fendy P, Munif Arifin, Konsultan yaitu Drs.Soerjaning Prodjo dan Rudy Dwi Karyawan) dan isi rapat saat itu menelitidokumen yang sudah diperbaiki sebelumnya, masih ada beberapa saranyang belum dipenuhi, sehingga dokumen dikembalikan untuk diperbaiki.Diantaranya menambahkan titik pengambilan sample, jadwalpelaksanaan kegiatan, rencana pembangunan

Soerjaning Prodjo dan Ali Bahroni)dan isi rapat saat itu meneliti dokumen yang sudah diperbaikisebelumnya, masih ada data yang perlu ditambah serta masih belumkonsisten dalam pembahasan pelingkupan. 07 Juni 2010 (Kahar, Sofyan, saksi, wan Sutikno, Agung Kuncoro, EdiSunaryo, Munif Arifin, Pemrakarsa Vita Alviana) dan isi rapat saat itumeneliti dokumen ANDAL, RKL, RPL dan RE dengan mensinkronkandokumen KAANDAL.Bahwa saat sidang komisi Penilai Amdal kedudukan saksi menggantikanKadis LH (Drs.SOEPAR)

Surat Keterangan Nomor 593/38/552.02/2002 yang dibuat olehKepala Desa Pugerwetan tanggal 1 September 2002 mengenaiPersil 74 atas nama Niti Prodjo Tafurail, sudah dicocokkan denganaslinya, dan telah bermaterai cukup, P2.3. Surat Pernyataan, tidak bertanggal, mengenai Abdul Mufidmeninggal tanggal 19 06 1969 dan tanah persil 76 atas namaNiliprojoi Tafurat, sudah dicocokkan dengan aslinya, dan telahbermaterai cukup, P3.4.

apakah unsur barang siapamerupakan bestandeel delit atau tidak, menurut penafsiran yangautentik yaitu sesuai ketentuan pasal 1 angka 3 Undangundang Nomor31 Tahun 1999, sebagaimana telah diubah dengan UndangundangNomor 20 Tahun 2001, menyebutkan bahwa yang dimaksud setiaporang adalah orang perorangan atau termasuk korporasi, dan yangdimaksud korporasi adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yangterorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan merupakanbadanMenimbang, bahwa menurut Martiman Prodjo

media, segala sesuatu yangdipakai sebagai alat mencapai tujuan atau maksud ;Baik katakata *"menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atausarana semuanya dikaitkan karena jabatan atau kedudukan yangdijabatnya atau yang diperolehnya ;Pengertian jabatan berasal dari kata *jabat yang berarti "memegangatau melakukan pekerjaan dalam fungsinya, sedangkan *jabatanberarti pekerjaan atau tugas, fungsi ataupun dinas (Buku PenerapanPembuktian Terbalik dalam kasus korupsi UU No. 31 Tahun 1999karangan Martiman Prodjo

untuk dijatuhi pidana ;Menimbang, bahwa terlepas dari apakah unsur barang siapa merupakanbestandel delic atau tidak, menurut penafsiran yang autentik yaitu berdasarkanketentuan pasal 1 ayat (3) Undangundang No. 31 Tahun 1999 menyebutkanbahwa yang dimaksud setiap orang adalah orang perseorangan atau termasukKoorporasi dan yang dimaksud korporasi adalah kumpulan orang atau kekayaanyang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun yang bukan merupakanbadan hukum ;Menimbang, bahwa menurut Martiman Prodjo

., selaku Hakim Ketua,lr.A.Widimarianto, dan Ir.A.Trie Prodjo, masingmasing sebagai Hakim Anggota,putusan mana diucapkan dalam sidang terobuka untuk umum pada hari itu jugaoleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Hendra Azwar, S.H., selakuPanitera Pengganti pada Pengadilan tersebut, serta dihadiri olen Eka Setiawati,S.H.Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pontianak, dan terdakwa.Hakim Anggota, Hakim Ketua,IR .A.WIDIMARIANTO HARYANTA, S.H., M.H.IR. A.

telah menguasai secara penuh tanahobjek perkara tersebut;Bahwa menurut hukum, jual beli yaitu penyerahan barang yang telah dibeli olehpembeli dari penjual, maka sejak dibelinya barang tersebut oleh pembeli seketika itubarang yang telah dibelinya tersebut haruslah dikuasainya secara penuh;Bahwa hal ini sesuai dengan Pasal 1459 KUHPerdata yang berbunyi bahwa hakmilik atas barang yang dijual tidaklah berpindah kepada pembeli selama penyerahanbelum dilakukan,Bahwa begitu juga pendapat dari Wirdjono Prodjo

Wiryono Prodjodikoro,SH dikutip oleh Martiman Prodjo Hamidjojo, SH, Ganti rugi Dan Rehabilitasi, GhaliaIndoneis, Jakarta, Cetakan I, Tahun 1982, hal 29), disamping itu sesuai Pasal 6 RV gugatanterhadap organ negara haruslahlah ditujukan kepada Negara RI cq Pemerintah RI;Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan hukum di atas, makapenyebutan identitas Tergugat IV yang menyebutkan identitas diri Tergugat IV sepertidalam gugatan Para Penggugat memang tidak tepat menurut hukum, namummemperhatikan

RoekimoRonodisastro,SH; Bahwa karena overlaping sebelumnya kedua pihakbeberapa kali kami adakan mediasi dan terakhirpada tanggal 7 Mei 2009 yang menyatakan parapihak sepakat untuk menyelesaikan sengketatersebut melalui lembagaperadilan; Hartiman Prodjo Hamidjoyo, SH dalam Hukum AcaraPerdata halaman 42 menyatakan : Keputusan Tata42Usaha Negara yang tertuju kepada orang = ataubadan hukum perdata tertentu, menimbulkan akibathukum, artinya menimbulkan suatu perubahan dalamsuasana hubungan hukum yang

Wirjono Prodjo Dikoro, S.H., bila sepeti itu pemahaman Penggugat,lalu atas dasar apa Penggugat memanfaatkan uang Rp. 17.000.000,(tujuh belas juta rupiah) yang diterima dari Tergugat? Apakah menurutPenggugat merupakan pemberian cumacuma, hibah atau santunan?Dan kemanakah Penggugat akan mempertanggunjawabkanpenggunaan uang yang diterimanya tersebut?7.

., selaku Hakim Ketua,Ir.A.WIDIMARIANTO, dan Ir.A.TRIE PRODJO, masingmasing sebagai HakimAnggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terobuka untuk umum pada hari itujuga oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu olen URAY JULITA, S.H., selakuPanitera Pengganti pada Pengadilan tersebut, serta dihadiri oleh MUHAMMADTOHE, S.H.Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pontianak, dan terdakwa.Hakim Anggota, Hakim Ketua,Ir .A.WIDIMARIANTO HARYANTA, S.H., M.H.Ir.A.

Wiryone Prodjodikoro,SH dikutip oleh Martiman Prodjo Hamidjojo, SH, Ganti rugi Dan Rehabilitasi,Ghalia Indoneis, Jakarta, Cetakan , Tahun 1982, hal 29), disamping itu sesuaiHalaman 37 dar 46 Putusan Nomor Ot/Pid Pra 2071 B/PN mo Pasal 6 RV gugatan terhadap organ negara haruslahlah ditujukan kepadaNegara RI cq Pemerintah RI;Menimbang, bahwa disamping itu Termohon selaku penyidik tidak bisadipertanggungjawabkan secara tersendiri tanpa melibatkan Negara/Pemerintahatas tidandakan yang telah dilakukarinya

TRIE PRODJO,masingmasing sebagaiHakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum padahari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh SY RIVA K KURNIA,S.H., selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan tersebut, serta dihadiri oleh YUSEHalaman 44dari Putusan Nomor : 13/Pid.Prkn/2016/PN PtkCHAIDI ADHAR, S.H.Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pontianak, danterdakwa.Hakim Anggota, Hakim Ketua,IR .A.WIDIMARIANTOHARYANTA, S.H., M.H.IR.A.

delic atau tidak, menurut penafsiran yang autentik yaitu sesuai ketentuanpasal 1 angka 3 UU RI No. 31 Tahun 1999, menyebutkan bahwa yang dimaksudsetiap orang adalah orang perorangan atau termasuk korporasi, dan yang dimaksudkorporasi adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi baikmerupakan badan hukum maupun bukan merupakan badan hukum ;Menimbang, bahwa menurut Martiman Prodjo Hamidjojo, SH., MM. dalambukunya penerapan Pembuktian Terbalik Dalam Delik Korupsi, menyebutkan bahwasetiap