Sedangkan tentang melawan hukum disebutkan karenamenawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantaradalam jual beli, menukar, atau menyerahkan telah secara rinci tertuangpengaturannya maka segala tindakan yang dilakukan tidak sesuai tata caraHalaman 27 dari 34 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2019/PN Premenawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantaradalam jual beli, menukar, atau menyerahkan sebagaimana ditentukan dalamUndangundang Repbublik Indonesia Nomor 35 tahun

Sedangkan tentang melawan hukum disebutkan karenamenawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantaradalam jual beli, menukar, atau menyerahkan telah secara rinci tertuangpengaturannya maka segala tindakan yang dilakukan tidak sesuai tata caramenawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantaradalam jual beli, menukar, atau menyerahkan sebagaimana ditentukan dalamUndangundang Repbublik Indonesia Nomor 35 tahun 2009, serta peraturanpelaksanaannya jelas merupakan

Tahun 2002tentang Perlindungan Anak;Alasan Pengadilan Negeri Stabat yang dituangkan dalam Putusannya ituadalah sangat salah, maka mohon kepada Bapak berkenan secara mutlakuntuk membatalkan putusan a quo serta membebaskan TerdakwaKUMBANG ;Bahwa Pengadilan Negeri Stabat dalam putusannya juga sudah salahmembuat analisis hukum dan penerapan hukum sehingga membuatpertimbanganpertimbangan yang salah pula dalam perkara ini denganmenyatakan bahwa Terdakwa terbukti bersalah melanggar Pasal 82UndangUndang Repbublik

Penggugat:
1.Rochidayat
2.Sudar Hadi Susanto
3.Mat Hasim
Tergugat:
3.Tutik Retnowati
4.H.Sirothol Mustaqim
5.H.Muhammad Sirath
6.Drs.Partejo
Turut Tergugat:
6.Kementerian koperasi dan usaha kecil dan menengah repbublik indonesia,C.q..Departemen koperasi dan pengusaha kecil provensi jawa timur.C.q.Dinas koperasi dan usaha mikro kabupaten jember
7.Kantor Regional 4 Otoritas Jasa Keuangan Jawa Timur,C.q.Kantor Otoritas Jasa Keuangan Kabupaten Jember

Foto copy Buku Anggaran Dasar dan Anggaran RumahTangga hasil Munas yang disahkan tanggal 15 November 2010oleh Menteri Hukum dan hak Asasi manusia Repbublik IndonesiaNomor : M.HH17.AH.1I.01.Tahun 2010 tentang perubahanAnggaran Rumah TanggaPartai Peduli Rakyat Nasional dan yanglama tidak berhak lagi, yang telah diberi materai secukupnya/diNazegelend dan telah dilegalisir sesuai dengan bunyi aslinya,selanjutnya diberi tanda bukti13.

Foto copy Buku Anggaran Dasar dan Anggaran RumahTangga hasil Munas yang disahkan tanggal 15 November 2010oleh Menteri Hukum dan hak Asasi manusia Repbublik IndonesiaNomor : M.HH17.AH.II.01.Tahun 2010 tentang perubahanAnggaran Rumah TanggaPartai Peduli Rakyat Nasional dan yanglama tidak berhak lagi, yang telah diberi materai secukupnya/diNazegelend dan telah dilegalisir sesuai dengan bunyi aslinya,selanjutnya diberi tanda bukti13.

Sedangkan tentang melawan hukum disebutkan karenamenawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantaradalam jual beli, menukar, atau menyerahkan telah secara rinci tertuangpengaturannya maka segala tindakan yang dilakukan tidak sesuai tata caramenawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantaradalam jual beli, menukar, atau menyerahkan sebagaimana ditentukan dalamUndangundang Repbublik Indonesia Nomor 35 tahun 2009, serta peraturanpelaksanaannya jelas merupakan

Sedangkan tentang melawan hukum disebutkan karenamenawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantaradalam jual beli, menukar, atau menyerahkan telah secara rinci tertuangpengaturannya maka segala tindakan yang dilakukan tidak sesuai tata caramenawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantaradalam jual beli, menukar, atau menyerahkan sebagaimana ditentukan dalamUndangundang Repbublik Indonesia Nomor 35 tahun 2009, serta peraturanpelaksanaannya jelas merupakan

bertempat di sekitaran PantaiPapuma, Kecamatan Wuluhan, Kabupaten Jember atau setidaktidaknyaditempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum PengadilanNegeri Jember, mereka yang melakukan, yang menyuruhlakukan dan yangturut serta melakukan perbuatan dengan sengaja memiliki, menguasai,membawa, dan/ atau menggunakan alat penangkap ikan dan/atau alatbantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutanSumber daya ikan di kapal penangkap ikan di wilayah pengelolaanperikanan Negara Repbublik

Si ElpenTampubolon hanya sebagai penompang di perkampungan LumbanPangaloan tetapi Tergugat dr/Penggugat dk sejak dari dulu selalu bertindaksemenamena mengatakan perkampungan Lumban Pangaloan seolah milikkakek Tergugat dr/Penggugat dk sehingga antara Tergugat dr/ Penggugatdk pernah berperkara mengenai perkampungan Lumban Pangaloanmelawan Penggugat I, II dr/Tergugat , Il dk di Pengadilan Negeri Tarutungsampai tingkat Mahkamah Agung Repbublik Indonesia sesuai registerperkara Nomor 25/Pdt.G/2003/PN.Trt

Sedangkan tentang melawan hukum disebutkan karenamenawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantaradalam jual beli, menukar, atau menyerahkan telah secara rinci tertuangpengaturannya maka segala tindakan yang dilakukan tidak sesuai tata caramenawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantaraHalaman 23 dari 35 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2019/PN Predalam jual beli, menukar, atau menyerahkan sebagaimana ditentukan dalamUndangundang Repbublik Indonesia Nomor 35 tahun

Terdakwa menyatakan tidak keberatan12.Saksi Suharyanto Alias Yanto Bin Soebari (alm), dibawah sumpah padapokoknya menerangkan sebagai berikut berikut :Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik sehubungandengan perkara ini dan keterangan yang saksi berikan adalah benar;Bahwa saksi mengenal Terdakwa, dan Terdakwa sering dipanggilPomo.Bahwa saksi mengetahui perkara ini sehubungan dengan penerbiatanSetivikat Keterampilan palsu, yang seolaholah resmi diterbitkan olehKementerian Perhubungan Repbublik

Sedangkan tentang melawan hukum disebutkan karenamenawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantaradalam jual beli, menukar, atau menyerahkan telah secara rinci tertuangpengaturannya maka segala tindakan yang dilakukan tidak sesuai tata caramenawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantaradalam jual beli, menukar, atau menyerahkan sebagaimana ditentukan dalamUndangundang Repbublik Indonesia Nomor 35 tahun 2009, serta peraturanpelaksanaannya jelas merupakan

Sedangkan tentang melawan hukum disebutkan karenamenawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantaradalam jual beli, menukar, atau menyerahkan telah secara rinci tertuangpengaturannya maka segala tindakan yang dilakukan tidak sesuai tata caramenawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantaradalam jual beli, menukar, atau menyerahkan sebagaimana ditentukan dalamUndangundang Repbublik Indonesia Nomor 35 tahun 2009, serta peraturanpelaksanaannya jelas merupakan

Sedangkan tentang melawan hukum disebutkan karenamenawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantaradalam jual beli, menukar, atau menyerahkan telah secara rinci tertuangpengaturannya maka segala tindakan yang dilakukan tidak sesuai tata caramenawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantaradalam jual beli, menukar, atau menyerahkan sebagaimana ditentukan dalamUndangundang Repbublik Indonesia Nomor 35 tahun 2009, serta peraturanpelaksanaannya jelas merupakan

Pembanding/Penggugat I : Rochidayat
Pembanding/Penggugat II : Sudar Hadi Susanto
Pembanding/Penggugat III : Mat Hasim
Terbanding/Tergugat III : Tutik Retnowati
Terbanding/Tergugat IV : H.Sirothol Mustaqim
Terbanding/Tergugat V : H.Muhammad Sirath
Terbanding/Tergugat VI : Drs.Partejo
Terbanding/Turut Tergugat VI : Kementerian koperasi dan usaha kecil dan menengah repbublik indonesia,C.q..Departemen koperasi dan pengusaha kecil provensi jawa timur.C.q.Dinas koperasi dan usaha mikro

sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi, dengan pertimbangansebagai berikut :Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat dalam gugatannyamendalilkan bahwa tindakan Terbanding V semula Tergugat V yang membatalkan13 dari 15 notifikasi Penggugat atas produk RDL merupakan suatu perbuatanmelawan hukum dan juga dihukum untuk mambayar gantirugi bersamasamadengan Terbanding I, Ill, Ill, IV semula Tergugat I, Il, Ill, IV ;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat 1 jo Pasal 2Peraturan Presiden Repbublik

Sedangkan tentang melawan hukum disebutkan karenamenawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantaradalam jual beli, menukar, atau. menyerahkan telah secara rinci tertuangpengaturannya maka segala tindakan yang dilakukan tidak sesuai tata caramenawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantaradalam jual beli, menukar, atau menyerahkan sebagaimana ditentukan dalamUndangundang Repbublik Indonesia Nomor 35 tahun 2009, serta peraturanpelaksanaannya jelas merupakan

Sedangkan tentang melawan hukum disebutkan karenamenawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantaradalam jual beli, menukar, atau menyerahkan telah secara rinci tertuangpengaturannya maka segala tindakan yang dilakukan tidak sesuai tata caramenawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantaradalam jual beli, menukar, atau menyerahkan sebagaimana ditentukan dalamUndangundang Repbublik Indonesia Nomor 35 tahun 2009, serta peraturanpelaksanaannya jelas merupakan

Putusan Perdata Nomor 886 /Pat/G/2015/PN Dpsdan dikeluarkan oleh Tergugat yang diikuti oleh Tergugat Il dinyatakan tidaksah;Bahwa dalam perkara tersebut dalam amar nya gugatan Penggugat terhadapTergugat dinyatakan tidak dapat diterima dan menolak gugatan PenggugatPenggugat terhadap Penggugat Il, atas Putusan tersebut telah dikuatkan olehPutusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya No:92/B/1999/PT.TUN.SBY, tangal 14 Oktober 1999, dan selanjutnya telahdikuatkan pula oleh Putusan Mahkamah Agung Repbublik

Sedangkan tentang melawan hukum disebutkan karenamenawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantaradalam jual beli, menukar, atau menyerahkan telah secara rinci tertuangpengaturannya maka segala tindakan yang dilakukan tidak sesuai tata caramenawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantaradalam jual beli, menukar, atau menyerahkan sebagaimana ditentukan dalamUndangundang Repbublik Indonesia Nomor 35 tahun 2009, serta peraturanpelaksanaannya jelas merupakan