Pertimbangan Dalam Eksepsi : Bahwa dalam pertimbangannya Majelis Hakim menyebutkan, bahwaberdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor: 378 K/Pdt.Sus HKI/2015,tanggal 27 Juli 2015, yang didalilkan Penggugat adalah menyangkutsengketa Hak Cipta, yaitu menyangkut Pelarangan menggunakan LogoSBSI, nama SBSI, Mars SBSI dan Tridarma SBSI, bukan pelarangan ataupembubaran organisasi serikat pekerja knususnya FPESBSI;Halaman 23 dari 31 Putusan Nomor 1066 k/Padt.SusPHI/20 17 Bahwa putusan Mahkamah Agung tersebut

keberadaan FPESBSI tetapada akan tetapi tidak boleh lagi menggunakan Logo SBSI, nama SBSI,Mars SBSI dan Tridarma SBSI, dalam artian mereka harus menggantidengan yang baru yang tidak ada unsur SBSI nya;Bahwa atas dalil pertimbangan Majelis a quo alasan penolakan ParaPenggugat adalah: Majelis Hakim tidak paham adanya sebuah Serikat Buruh yang diaturdalam Pasal 11 Undang Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang SerikatPekerja/Serikat Buruh, yaitu : (1) Setiap serikat pekerja/serikat buruh,federasi dan konfederasi

Keanggotaan dan kepengurusan; Bahwa isi pasal a quo dikaitkan dengan putusan majelis hakim yangmenyebutkan keberadaan FPESBSI tetap akan ada ...... dst...., danmereka harus mengganti dengan yang baru yang tidak ada unsur SBSInya, dalil pertimbangan tersebut kotradiktif dengan Pasal 11 a quo; Bahwa dengan adanya putusan Mahkamah Agung Republik IndonesiaNomor 378 K/Pdt.Sus HKI/2015, tanggal 27 Juli 2015 tegas menyangkutPelarangan menggunakan Logo SBSI, nama SBSI, Mars SBSI danTridarma SBSI, maka dengan

dalam faktapersidangan Tergugat tidak pernah mengajukan kartu tanda keanggotaan(KTA) Para Penggugat sebagai anggota FPE SBSI sedangkan ParaPenggugat berdasarkan fakta dalam persidangan telah dapat membuktikansecara sah menurut hukum adalah anggota Basis Sarbumusi PT.

, nama SBSI, Mars SBSI dan Tridarma SBSI);Bahwa dalildalil yang telah Para Penggugat uraikan di atas sekaligusbantahan terhadap gugatan Rekonpensi Tergugat ;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan kasasi tersebut MahkamahAgung berpendapat:Bahwa keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelahmeneliti secara saksama memori kasasi tanggal 22 Maret 2017 dan konitramemori kasasi tanggal 17 April 2017 dihubungkan dengan pertimbangan judexfacti, dalam hal ini putusan Pengadilan Hubungan Industrial

yang tebuat dari kertas bertuliskan KAMI LAPAR SUDAH 5 BULAN TIDAK DIBERI UPAH;-------------------------------------------------------- 1 (satu) buah spanduk yang tebuat dari kertas bertuliskan KEPEDULIAN ANDA HARAPAN BESAR BAGI KAMI DAN KELUARGA KAMI;---------------------- 1 (satu) unit Toa (pengeras suara) warna merah putih;------------------------------------- 2 (dua) buah spanduk yang tebuat dari kertas bertuliskan SERIKAT BURUH SOLIDARITAS INDONESIA (SBSI

Brigestone, menghalanghalangi keberadaan serikat buruh danangota yang telah bergabung dengan SBSI dengan cara memutasi, mempekerjakananak dibawa umur, mempekerjakan buruh harian lepas dengan memberi gaji dibawahdari pada Upah Minimum Propinsi dan bertahuntahun tidak diangkat menjadikaryawan tetap atau SKU (syarat karyawan umum));Bahwa pada saat terdakwa bersamasama dengan teman terdakwa sampai diperumahan Staf Cendana PT.

Sedangkan rekanrekanterdakwa yang dari SBSI yang juga ikut melakukan pengrusakan terhadap pintu pagarPT Bridgestone adalah : WILLIAM MANAHAN NAPITU, RAMLAN SINAGA,PUTRA BENAR SIAGIAN, FIRNANDO SIMARMATA, NICO FODE SAPUTRAPANJAITAN, LEONARDO PANJAITAN, MANGARA JUANDA GULTOM,ALEXANDER AMBARITA, ROBINHOT SIMARMATA, dan DANIEL SIAHAAN;Bahwa terdakwa bersamasama dengan teman terdakwa mendatangi perumahan StafCendana PT.

Sedangkan rekanrekanterdakwa yang dari SBSI yang juga ikut melakukan pengrusakan terhadap pintu pagarPT Bridgestone adalah : WILLIAM MANAHAN NAPITU, RAMLAN SINAGA,PUTRA BENAR SIAGIAN, FIRNANDO SIMARMATA, NICO FODE SAPUTRAPANJAITAN, LEONARDO PANJAITAN, MANGARA JUANDA GULTOM,ROBINHOT SIMARMATA, dan DANIEL SIAHAAN:Bahwa terdakwa bersamasama dengan teman terdakwa mendatangi perumahan StafCendana PT.

Brigestone, menghalanghalangikeberadaan serikat buruh dan angota yang telah bergabung dengan SBSI dengan caramemutasi, mempekerjakan anak dibawa umur, mempekerjakan buruh harian lepas denganmemberi gaji dibawah dari pada Upah Minimum Propinsi dan bertahun tahun tidak diangkatmenjadi karyawan tetap atau SKU (syarat karyawan umum).

Putusan Nomor: 216/G/2017/PTUNJKTpemakai logo, nama SBSI, Mars SBSI dan Tridarma SBSI adalahPenggugat (Serikat Buruh Sejahtera Indonesia) SBSI;Bahwa melalui media sosial grup WhatsApp Trainer BernegosiasiPenggugat mengetahui kalau Tergugat telah mengeluarkan suratundangan yang ditujukan kepada APINDO dan Serikat Pekerja/SerikatBuruh dengan surat undangan bernomor 2115/Set/RH.04 06/2017 tanggal31 Agustus 2017, Perihal Koordinasi Pelaksana Seleksi Calon Hakim AdHoc pada Mahkamah Agung RI; untuk hadir

Putusan Nomor: 216/G/2017/PTUNJKTMars SBSI dan Tri Darma SBSI sejak putusan provisi dikeluarkanPengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat walau adaupaya hukum Para Tergugat; Menyatakan bahwa tindakan Tergugat , Tergugat Il, Tergugat Ill,Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VIll, Tergugat VIll,Tergugat IX, Tergugat X dan Tergugat XI dengan masih menggunakanLogo SBSI, nama SBSI, Mars SBSI dan Tri Darma SBSI tanpa ijinlisesnsi dari Penggugat merupakan pelanggaran Hak Cipta yangmerupakan

Melanggar hak cipta Penggugat tentang kepemilikan nama, logo danatribut SBSI ;b. Merusak dan/ atau mencederai nama baik SBSI ;c. Melanggar dan mendegradasi Putusan Mahkamah Agung RI tentangkepemilikan nama, logo dan atribut SBSI yang telah incracht, atasnama Penggugat, ic. Prof. Dr.

Bila mengklaim sebagai pribadi selaku pencipta,kenapa Penggugat mengajukan gugatan dalam perkara a quo dengankapasitas sebagai Ketum dan Sekjend SBSI dan pertanyaannya sejakkapan Pengadilan mengatakan Ketum dan Sekjend SBSI dan sekaligussebagai pencipta logi yang dipergunakan oleh Organisasi Pengusul? danlogo yang mana yang ciptaan Ketum dan Sekjend SBSI tersebut? ;Bahwa puncak dari gugatan Penggugat semakin tidak jelas (kabur) setelahtiba pada posita butir 15 (halaman 6) Gugatan Penggugat.

Merusak dan/atau mencederai nama baik SBSI;3. Melanggar dan mendegradasi Putusan Mahkamah Agung RI tentangkepemilikan nama. Logo dan atribut SBSI yang telah inkracht atas namaPenggugat. Ic Prof Dr. Muchtar Pakpahan S.H., .MA, sebagaimanaHalaman 45 dari 49 halaman.

Padahal putusan MA Nomor: 378 K/Pdt.SusHKI/2015 tersebut, melarang Tergugat menggunakan logo SBSI, namaSBSI, mars SBSI dan tridharma SBSI.Bahwa Tergugat pada putusan MA nomor; 378 K/Pdt.Sus/2015 dengantetap menggunakan nama SBSI adalah melanggar putusan MA Nomor;378/Pdt.SusHKI/2015.Bahwa Penggugat Kembali mengajukan gugatan ke Pengadilan NiagaJakarta Pusat tentang penggunaan nama SBSI tersebut.

Tergugat, dengan masihmenggunakan Logo SBSI.Nama SBSI, Mars SBSI dan Tri Darma SBSI tanpa jin lisensi dariPenggugat.merupakan Pelanggaran Hak Cipta yang merupakan PelanggaranHukum.Menyatakan melarang Para Tergugat untuk menggunakan LogoSBSI, nama SBSI, Mars SBSI dan Tri Darma SBSI.2.

Bahwa hasil Keputusan Kongres VIII KSBSI tanggal 27 30 Juni 2019memutuskan merubah Logo SBSI, Mars SBSI, Tri Darma SBSI, danmerubah Nama SBSI, akan tetapi tidak merubah singkatan menjadiSerikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI), berdasarkan PutusanMahkamah Agung 378K/2015, hal tersebut merupakan PelanggaranHukum.4.

Provinsi Sulawesi Utara;Rekapitulasi Keanggotaan DPC SBSI Kab.

Logo SBSI sudah beberapa kali berubah. Tahun 2003Halaman 71 dari 87 halaman, Putusan Nomor : 131/G/2020/PTUNJKTa.ada friksi, karena sebagian orangorang di SBSI tidak setuju denganpencalonan Pak Rekson yang ditunjuk dan direkomendasikan oleh PakMochtar. Mereka pun dipecat dan mendirikan SBSI 92.

Penggugat tidak terbukti melakukanpelanggaran hakhak normatif ;Bahwa kemudian Penggugat menerima surat Pemberitahuan Mogokdari DPC SBSI 1992 Kota Cimahitertanggal 11 Agustus 2007 ;Bahwa Pemberitahuan Mogok Kerja dari DPC SBSI 1992 Kota Cimahiadalah merupakan suatu penekanan dan intimidasi serta intervensi dari pihakluar terhadap masalah Hubungan Industrial di internal Perusahaan Penggugat,karena antara Perusahaan Penggugat dengan DPC SBSI 1992 Kota Cimahitidak mempunyai hubungan kerja / hubungan

hukum ;Bahwa pemberitahuan mogok kerja yang dilakukan DPC SBSI 1992Kota Cimahi tanggal 11 Agustus 2007 adalah tidak proporsional karenaPenggugattidak ada hubungan kerja dengan DPC SBSI 1992 Kota Cimahi ;Bahwa pemberitahuan magok dari DPC SBSI 1992 Kota Cimahi telahmenimbulkan keresahan dikalangan pekerja yang mayoritas menolak adanyapemogokan dan hanya para Tergugat yang tetap menekan para pekerja diPerusahaan Penggugat untuk ikutterlibat dalam pemogokan ;Bahwa pembatalan mogok kerja olen DPC SBSI

Sokolancar kepada buruhnya ataslaporan dari PK SBSI 1992 PT. Bapinti dan PT. Sokolancar karena ajakan untukpertemuan bipartit tidak ditanggapi oleh pihak perusahaan PT. Bapintri danPT.

1992 Kota Cimahi sebagai pihakluar dalam masalah perselisihan ini dan apa kompetensi Penggugatmenilai tindakan Pengurus PK SBSI 1992 PT Sokolancar telah melakukantindakan perbuatan dengan menyebarluaskan dan melaporkan keteranganyang tidak benar kepada pihak luar yaitu DPC SBSI 92 Kota Cimahimeskipun DPC SBSI 92 Kota Cimahi mempunyai fakta/oukti yang kuatyaitu adanya karyawan yang tidak mendapatkan hak JaminanPemeliharaan Kesehatan (Jamsotek paket B) ;Bahwa Tergugat sepemahaman dengan Mediator Disnakerduk

Bahwa berdasarkan fakta pula Tergugat (Pengurus PK SBSI 92 PTBapintri PT Sokolancar) telah terbentuk dan sehingga permasalahanhak atas Jaminan Pemeliharaan kesehatan berdasarkan kewajibanSerikat Buruh PK SBSI 1992 PT Bapintri PT Sokolancar harusmengupayakan untuk mencari solusi terbaik secara Bipartit, mengingatSerikat Buruh PK SBSI 1992 PT Bapintri PT Sokolancar adalahorganisasi yang mewakili buruhnya yang syah menurut Undangundang21 Tahun 2000 tentang serikat pekerja/serikaat buruh yang di dalammelaksanakan

Bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Agung RI No. 379/K/Pdt.SusHKV2015, yang telah diputus 27 Juli 2015, melarang Tergugat.menggunakan logo SBSI, nama SBSI, Mars SBSI dan Tri Darma SBSIdan menyatakan bila masih tetap menggunakan logo SBSI, nama SBSI,Mars SBSI dan Tri Darma SBSI tanpa ijin lisensi Penggugat merupakanpelanggaran hak Cipta yang merupakan pelanggaran hukum;2.

dan Tergugat.ll untuk tidak lagi menggunakan logo SBSIl,nama SBSI, Mars SBSI dan Tri Darma SBSI, namun pihak Tergugat.yang dipimpin Tergugat.lIl masih tetap menggunakan logo SBSI dannama SBSIl, walalupun sudah ada larangan berdasarkan putusan MA RINo.378K/ Pdt.SusHKV2015 tersebut;5. Bahwa atas perbuatan Tergugat. dan Tergugat.ll menimbulkan kerugiandi pihak Penggugat dan sementara memberikan keuntungan kepadapihak Tergugat.

dan Tergugat.ll secara tanggung renteng membayar hakrotyalty Penggugat sebesar Rp.136.673.036, setiap bulan terhitung 27Juli 2015 hari pengambilan putusan putusan MA RI No.378K/Pdt.SusHKV2015 hingga berhenti menggunakan logo SBSI, nama SBSI, MarsSBSI dan Tri Darma SBSI ditambah kerugian immaterialRp.2.000.000.000 .

dan Tergugat.Il menolak dalildalil Penggugat dalampoint 1 karena putusan Mahkamah Agung RI Nomor. 378 K/Pdt.SusHKV2015 tanggal 27 Juli 2015, yang menjadi dasar gugatan Penggugattidak pernah menyebutkan atau menyatakan siapa yang menjadi pemilikHal 8 dari 16hal.No.600/Pdt /2017/PT.DKI10.atau berhak memiliki Logo SBSI, Nama SBSI, Mars SBSI, dan TriDharma SBSI;Bahwa Tergugat. dan Tergugat.ll menolak dalildalil yang dinyatakanPenggugat dalam angka 2 dan angka 4, karena fakta hukumnya adalahPenggugat

Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayarroyalti kepada Penggugat sebesar Rp.13.714.966,86, (tiga belas jutatujun ratus empat belas ribu sembilan ratus enam puluh enam rupiahdelapan puluh enam sen) setiap bulan terhitung sejak bulan Juli 2015hingga Tergugat. dan Tergugat.ll berhenti menggunakan nama SBSIl,Logo SBSI, Mars SBSI, dan Tri Darma SBSI.4.

Kota Pekanbarutanggal 06 Desember 2016, dengan demikian Para Penggugat masihmemiliki status Kenaggotaan Serikat Buruh Ganda;Bukti T2 : berupa Surat Keputusan DPP FPE SBSI No.084/SK/DPPFPE/V/2014 tentang DPC FPE SBSI Kota Pekanbaru periode 20142018 dimana Ketua DPC FPE SBSI Kota Pekanbaru Periode 20142018 adalah Santoso; CCBukti T3.1: berupa Sl.ip pembayaran gaji atas nama Hendri dari bulanJuli s/d Desember 2015;Bukti T3.2: berupa Slip Pembayar gaji atas nama Kasturi dari bulanJuli s/d Desember 2015

);Bahwa Saksi mengetahui selain dari SBSI, ada Serikat lain yaituSARBUMUSI sejak tahun 2015;3.

amar putusan tersebut adalah Dewan Pengurus PusatFederasi Pertambangan dan Energi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia ( FPE SBSI ) yang memiliki cabang di Kota Pekanbaru ;Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis akan mempertimbangkanapakah Para Penggugat sebagai Anggota SARBUMUSI atau masih sebagaiAnggota FPE SBSI ?

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan dengan adanya putusanMahkamah Agung tersebut Federasi Pertambangan dan Energi Serikat BuruhSejahtera Indonesia ( FPE SBSI ) sudah menjadi Non Serikat, sehingga ParaPenggugat berhak masuk SARBUMUSI ;Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor :378 K/Pdt.Sus.HKI/2015, tanggal 27 Juli 2015, yang didalilkan Penggugatadalah menyangkut sengketa Hak Cipta, yaitu menyangkut Pelaranganmenggunakan Logo SBSI, nama SBSI, Mars SBSI dan Tridarma SBSI, bukanpelarangan

atau pembubaran organisasi serikat pekerja khususnya FBESBSI ;Menimbang, bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Agung tersebutkeberadaan FPE SBSI tetap ada akan tetapi tidak boleh lagi menggunakanHalaman 52 dari 56 Putusan Nomor 90/Pdt.SusPHI/2016/PNPbrLogo SBSI, nama SBSI, Mars SBSI dan Tridarma SBSI, dalam artian merekaharus mengganti dengan yang baru yang tidak ada unsur SBSI nya ;Menimbang, bahwa dengan demikian menurut hemat Majelis paraanggotanya sepanjang tidak mengundurkan diri secara resmi

NIKEUBA SBSI diterima SUGIYANTO pada tanggal 22 Agustus2006 senilai Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan tanggal 29 Desember2006 senilai Rp2.750.000,00 (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ;12.DPC.SP.F.KIKES SBSI diterima oleh HENDRIK BODE pada tanggal 22Agustus 2006 senilai Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan tanggal bulan,tahun kosong senilai Rp7.750.000,00 (tujuh juta tujuh ratus lima puluh riburupiah) ;Hal. 5 dari 46 hal. Put. No. 75 PK/PID.SUS/201513.DPC.

GARTEKS SBSI diterima oleh M. SARBINI pada tanggal 28September 2006 senilai Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan tanggal 29Desember 2006 senilai Ro2.750.000,00 (dua juta tujuh ratus lima puluh riburupiah) ;14.DPC. F. KUI SBSI diterima oleh Chairul Anam pada tanggal 28 Desember2006 senilai Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan tanggal, bulan, tahunkosong senilai Rp2.750.000,00 (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)diterima oleh SOFYAN ;15.SP.

NIKEUBA SBSI diterima SUGIYANTO pada tanggal 22Agustus 2006 senilai Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan tanggal 29Desember 2006 senilai Rp2.750.000,00 (dua juta tujuh ratus lima puluh riburupiah) ;DPC. SP. F. KIKES SBSI diterima oleh HENDRIK BODE pada tanggal 22Agustus 2006 senilai Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan tanggal,bulan, tahun kosong senilai Rp7.750.000,00 (tujuh juta tujuh ratus limapuluh ribu rupiah) ;DPC. GARTEKS SBSI diterima oleh M.

KUI SBSI diterima oleh CHAIRUL ANAM pada tanggal 28Desember 2006 senilai Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan tanggal,bulan, tahun kosong senilai Rp2.750.000,00 (dua juta tujuh ratus lima puluhribu rupiah) diterima olen SOFYAN ;SP.

No. 75 PK/PID.SUS/201510.11.12.13.14.Serikat Pekerja / Buruh tahun 2006 untuk DPC SPF KIKES SBSI KotaSurabaya yang diterima HENDRIK BODE tanggal 22 Agustus 2006 ;Surat DPC Federasi Niaga, Informatika, Keuangan dan PerbankanSerikat Buruh Sejahtera Indonesia Kota Surabaya Nomor 16/DPCNIKEUBA SBSI/VI/2006 tanggal 13 Juni 2006 perihal Bantuan DanaPembinaan beserta proposal dan lembar disposisinya ;Kuitansi dari Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya sebesar Rp4.000.000,00(empat juta rupiah) buat pembayaran

Nikeuba SBSI diterima Sugiyanto pada tanggal 22 Agustus2006 senilai Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan tanggal 29 Desember2006 senilai Rp 2.750.000,00 (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ;12.DPC. SP. F. Kikes SBSI diterima oleh Hendrik Bode pada tanggal 22Agustus 2006 senilai Ro 4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan tanggal,Hal. 5 dari 46 hal. Put. No. 186 K/PID.SUS/201 1bulan, tahun kosong senilai Rp 7.750.000,00 (tujuh juta tujuh ratus lima puluhribu rupiah) ;13.DPC.

Garteks SBSI diterima oleh M. Sarbini pada tanggal 28 September2006 senilai Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan tanggal 29 Desember2006 senilai Rp 2.750.000,00 (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ;14.DPC. F. KUI SBSI diterima oleh Chairul Anam pada tanggal 28 Desember2006 senilai Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan tanggal, bulan, tahunkosong senilai Rp 2.750.000,00 (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)diterima oleh Sofyan ;15.SP.

Nikeuba SBSI diterima Sugiyanto pada tanggal 22 Agustus2006 senilai Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan tanggal 29 Desember2006 senilai Rp 2.750.000,00 (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ;12.DPC. SP. F. Kikes SBSI diterima oleh Hendrik Bode pada tanggal 22Agustus 2006 senilai Ro 4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan tanggal,bulan, tahun kosong senilai Rp 7.750.000,00 (tujuh juta tujuh ratus lima puluhribu rupiah) ;13.DPC. Garteks SBSI diterima oleh M.

KUI SBSI diterima oleh Chairul Anam pada tanggal 28 Desember2006 senilai Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan tanggal, bulan, tahunkosong senilai Rp 2.750.000,00 (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)diterima oleh Sofyan ;15.SP.

Surat DPC Federasi Niaga, Informatika, Keuangan dan PerbankanSerikat Buruh Sejahtera Indonesia Kota Surabaya Nomor: 16/DPCNIKEUBA SBSI/VV2006 tanggal 13 Juni 2006 perihal Bantuan DanaPembinaan beserta proposal dan lembar disposisinya ;10.Kwitansi dari Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya sebesar Rp 4.000.000,00(empat juta rupiah) buat pembayaran biaya Penunjang OperasionalSerikat Pekerja/Buruh tahun 2006 untuk DPC SPF NIKEUBA SBSI KotaSurabaya yang diterima Sugiyanto tanggal 22 Agustus 2006 ;11.Surat

,MAJenis Kelamin : LakilakiPekerjaan : DosenJabatan : Ketua PK FPASN SBSI UKIAlamat : Jalan tanah tinggi 2 No.44 B, Jakarta Pusat.2. Nama : Tati LamriaJenis Kelamin : PerempuanPekerjaan : Perawat pada Rumah Sakit UKIJabatan : Sekretaris PK FPASN SBSI UKIAlamat : JI. Juhri No.57, Jakarta BaratDalam hal ini diwakili Kuasa Hukumnya Gusmawati Azwar, SH., EbitPardede, S.H., Hechrin Purba,S.H., David Marpaung,SH.,MH.

Putusan No.247 /Pdt.G/2018/PN.Jkt.TimTimur nomor Pencatatan : 840/IV/P/I/2015 dengan nama PK SBSIRumah Sakit UKI, dan sesuai dengan SK DPP FPASN SBSI (DewanPengurus Pusat Federasi Pendidikan dan Aparatur Sipil Negara SerikatBuruh Sejahtera Indonesia) Nomor:07/PK SPASN SBSI UKI/12.2017ada perbaikan nama dari PK SBSI Rumah Sakit UKI menjadi PKFPASN SBSI UKI. Alamat Penggugat Jalan Sutoyo no 2, Cawang,Jakarta Timur.;.

PK SPASN SBSI UKI/12.2017 adaperbaikan nama dari PK SBSI Rumah Sakit UKI menjadi PK FPASNSBSI UKI.

DPP FPASN SBSI (DewanPengurus Pusat Federasi Pendidikan dan Aparatur Sipil Negara SerikatBuruh Sejahtera Indonesia) Nomor:07/PK SPASN SBSI UKI/12.2017 adaperbaikan nama dari PK SBSI Rumah Sakit UKI menjadi PK FPASNSBSI UKI.

Pelita Makmur Makassartersebut, permasalahan ini telah berlarutlarut' tidak adapenyelesaiannya, sehingga sampai melalui Serikat Buruh SBSI(Pengurus komisariat SBSI PT.

Pelita MakmurMakassar dengan Nomor: 001/SBSI/PT.PTM/VII/0O3 tanggal 31September 2003 (Bukti P8) dengan hal: tuntutan mundur hak normatif,agar diadakan perundingan, akan tetapi pihak perusahaan juga tidakmeresponnya;Bahwa Penggugat menyurati lagi pihak perusahaan dengan Nomor02/SBSUPT.PTM/2/04, hal : tuntutan hak normatif 2001 s/d 2003 (BuktiP9) ;Halaman 5 dari 15 halaman.

Makmur Makassarakhirnya bersedia melakukan perundingan yang diwakili kuasahukumnya dan pihak karyawan diwakili oleh SBSI (Bukti P10), dimanajuga tidak ada wujud penyelesaian hakhak normatif, sehingga akandilanjutkan perundingan tanggal 18 Maret 2004 ;Bahwa tanggal 11 Maret 2004 ternyata pihak perusahaan PT. PelitaMakmur Makassar melakukan tindakan Pemutusan Hubungan Kerja(PHK) sepihak terhadap Penggugat sebagai Sekretaris PengurusKomisariat SBSI PT.

Pelita MakmurMakasar;Bahwa pihak SBSI melalui DPC SBSI Makassar, tanggal 16 April 2004,Nomor : Z.A.028/DPCSBSI/MKS Makassar/IV/04, menerima anjuranpada poin 16 tersebut diatas ( Bukti P16 ), akan tetapi dalampelaksanannya pihak pengusaha PT. Pelita Makmur Makassar tetaptidak mau menerima Penggugat untuk bekerja kembali, karenaPenggugat berniat bekerja kembali diposisi semula, dengan demikiankonsekuensinya PT.

Bahwa mengenai pengiriman surat kepada principal tidak ada satupun alatbukti yang mendukung, sehingga apa yang dibantah oleh Penausahabahwa pemutusan hubungan kerja ini tidak ada hubungannya dengankepengurusan Penggugat diperusahaan sebagai Sekretaris SBSI sulitditerima, karena memang hanya dalam posisi Penggugat sebagai itulah,maka korelasi yang erat antara PHK dan kiprahnya Penggugat di SBSI ;.

Pasuruan Nomor : 19/SK/DPCFKUI SBSI/IV/2010 tanggal 21 April 2010 dengan susunanpengurus sebagai berikut :Ketua Umum : F.

Rumah SakitPanca Darma menghadap Terdakwa untuk melaporkankeberadaan PUK SBSI Rumah Sakit Panca Darma sertamembicarakan tentang upah atau gaji para tenaga kerja diRumah Sakit Panca Darma agar sesuai UMK yang berlakusebagaimana ditetapbkan Gubernur Jawa Timur Nomor : 69Tahun 2009 tanggal 18 Nopember 2009 ;Selanjutnya atas tindakan pengurus PUK SBSI Rumah SakitPanca Darma yang menghadap Terdakwa tersebut makamembuat Terdakwa tidak berkenan lalu.

semula menjabat sebagai Kepala Bagian Operasirumah Sakit Panca Darma dimutasikan sebagai KepalaPerawat, atas tindakantindakan Terdakwa mengakibatkanbeberapa pengurus PUK SBSI Rumah Sakit Panca Darmatidak dapat menjalankan tugas dan tanggung jawabnyaHal. 3 dari 12 hal.

No. 1236 K/Pid.Sus/2013selaku pengurus PUK SBSI Rumah Sakit Panca Darmakarena Ketua Umumnya yaitu saksi Edi Susanto tidak diakuilagi sebagai karyawan Rumah Sakit Panca Darma ;Perbuatan Terdakwa melanggar ketentuan sebagaimana diatur dandiancam pidana dalam Pasal 43 jo Pasal 28 UndangUndang RI No. 21Tahun 2000 Tentang Serikat Pekerja ;DANKEDUABahwa ia Terdakwa dr.

Menyatakan barang bukti :e 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan keberadaan Serikat BuruhNomor : 134.AB/DPC FKUI SBSI/I/2010 tanggal 13 Januari 2010 ;e 1 (satu) lembar Surat Permohonan Audensi II Nomor : 141/AB/DPCFKUI SBSI/II/2010 tanggal 1 Februari 2010 ;e 1 (satu) lembar Surat Permohonan Hearing terakit RS Panca DarmaNomor : 142.AB/DPC FKUI SBSI/II/2010 tanggal 4 Februari 2010 ;e 1 (satu) lembar Surat Permohonan SK Karyawan tetap DIlNomor: /PK KUI SBSI/RSPD/II/2010 tanggal 22 Februari 2010 ;enam

,Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum Dewan Pengurus PusatSerikat Buruh Sejahtera Indonesia 1992 (LBH DPP SBSI 1992),beralamat di Komplek Perumahan Walikota, Jalan Kakak Tua BlokC.

) Rumah Sakit Mitra Keluarga Jatinegara,SPTP Karyawan Rumah Sakit Premier Bintaro (SPTP K@rib), PK SerikatBuruh Sejahtera Indonesia 1992 (PK SBSI 1992) Rumah Sakit PremierSurabaya, dan Forum Komunikasi Pekerja Mandiri Rumah Sakit PremierSurabaya, dan telah terdaftar di Kementerian Tenaga Kerja danTransmigrasi Republik Indonesia c.g.

Kalimat Knp SBSI ingin jadi tim perunding? Kami gak mau yg dahbagus disunat lagi oleh gesek dan Iwan karena untuk kepentinganpribadi mereka. gesek dalam kalimat tersebut adalah nama panggilandari Sdr. lwan Gunawan, tertulis secara jelas Tergugat menyebut Gesekalias Sdr. Iwan Gunawan sebagai orang yang pernah menyunat/memotong hakhak dalam perundingan Perjanjian Kerja Bersama untukkepentingan pribadinya;b.

1992;Bahwa pada tanggal 14 Maret 2014 diadakan rapat antara Penggugatdengan pengurus SPTP dan SBSI 1992 K@rib yang membahas surat SukuDinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Tangerang Selatan tentangketerwakilan SBSI 1992 K@rib dalam perundingan PKB. lwan Gunawanyang merupakan Ketua SPTP hadir mewakili SPTP, sedangkan Tergugatjuga hadir mewakili SBS!

Serikat Buruh Seluruh Indonesia (SBSI) 1992 Rumah Sakit PremierSurabaya;d. Forum Komunikasi Pekerja Mandiri Rumah Sakit Premier Surabaya;Sehingga sangat wajar apabila tulisan Termohon Kasasi pada inboxfacebook milik Guntur Santoso menimbulkan keresahan dan fitnah dikalangan karyawan Pemohon Kasasi;6.

) melalui Sdr.Hanafiah untuk membelahaknya, selanjutnya SBSI mengadakan Mediasi dengan PT.Ganda JayaPratama namun gagal, karena gagal maka pihak SBSI meminta permasalahanini ditengahi / dimediasikan oleh Dinas Tenaga Kerja Palembang.Selanjutnya terjadilah mediasi antara Herman Sawiran melalui SBSI yangdiwakili oleh Ali Hanfiah dengan pihak PT.Ganda Jaya Pratama diwakili olehterdakwa Yacob Maratha selaku Kabag Operasional, yang dimediasikan olehpihak Disnaker selaku Mediator Hubungan Kerja yang diwakili

) melalui Sdr.Hanafiah untuk membela haknya,selanjutnya SBSI mengadakan Mediasi dengan PT.Ganda Jaya Pratama namungagal, karena gagal maka pihak SBSI meminta permasalahan ini ditengahi /dimediasikan oleh Dinas Tenaga Kerja Palembang.Selanjutnya terjadilahmediasi antara Herman Sawiran melalui SBSI yang diwakili oleh Ali Hanfiahdengan pihak PT.Ganda Jaya Pratama diwakili oleh terdakwa Yacob Marathaselaku Kabag Operasional, yang dimediasikan oleh pihak Disnaker selakuMediator Hubungan Kerja yang diwakili

yang diwakili oleh Ali Hanapiah dan PT.Ganda Jaya Pratamadiwakili oleh terdakwa Jacob Maranata selaku Kabag Operasional namungagal.Bahwa karena gagal maka pihak SBSI meminta permasalahan ini ditengahi /dimediasikan oleh Dinas Tenaga Kerja Palembang.Bahwa selanjutnya terjadilah mediasi antara Herman Sawiran melalui SBSIyang diwakili oleh Ali Hanfian dengan pihak PT.Ganda Jaya Pratama diwakilioleh terdakwa Yacob Maratha selaku Kabag Operasional, yang dimediasikanoleh pihak Disnaker selaku Mediator

Saksi Kms Ali Hanapiah bin Kms.Rasid dibawah sumpah menerangkansebagai berikut :Bahwa pada hari Kamis tanggal 30 Januari 2014 sekira jam 11.00 WIBbertempat di Jalan kapten Anwar Sastro tepatnya dikantor Disnaker KotaPalembang, terdakwa telah menggunakan surat palsuBahwa saksi bekerja sebagai pengurus DPC SBSI kota Palembang dan saksisaksi sebagai ketua DPC SBSI Kota Palembang yang tugasnya bertanggungjawab membela dan mengurus keanggotaan tenaga kerja.Bahwa saksi kenal dengan korban Herman Sawiran

sejak tahun 2009 yangmerupakan anggota Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (SBSI kotaPalembang.Bahwa saksi kenal terdakwa Jacob Maranata sejak tahun 2012 sewaktu adapermasalah tenaga kerja.Bahwa bermula pada tahun 2005 korban Herman sawiran bekerja di PT.Ganda Jaya Prima sebagai sopir, selanjutnya pada tahun 2013 korbandimutasi keSungai Lilin di CV.Panca Usaha dan korban menolaknya,sehingga pada tanggal 07 Desember 2013 keluarkan surat pemberhentiandari PT.Ganda Jaya Pratama Nomor 000126/HRDDIRBIS

Suhandoko.46.Bahwa perundingan Bipartit mencapai suatu persetujuan dengan membuatsurat Persetujuan Bersama pada tanggal 20 Maret 2015 yang mencapaisuatu hasil kesepakatan dimana pada pokoknya disepakati bahwa ParaTergugat dr/Para Penggugat dk melalui DPC SBSI 1992 dan PK SBSI 1992PT.

Oleochem & Soapdan pengurus DPC SBSI 1992 Keb.

DeliSerdang, dan tidak benar dibuat dalam bahasa Inggeris atau Arab;selanjutnya Persetujuan Bersama tanggal 20 Maret 2015 dilakukan dihadapan dan dihadiri Serikat Pekerja PK SBSI 1992 PT. Oleochem andSoap Industy dan Pengurus DPC SBSI 1992 Kab.

DeliSerdang dan Pengurus PK SBSI 1992 PT.

1992 PT.Oleochem & Soap dan pengurus DPC SBSI 1992 Keb.

NamaJabatan: Dede Aziz Muslim, S.H: Ketua LBH DPD SBSI 1992 Provinsi Jawa Barat (Advokat): Asep Djamaludin: Ketua DPC SBSI 1992 Kota Cimahi: Iman Sukiman: Sekretaris DPC SBSI 1992 Kota Cimahi: Ajat Sudrajat, S.IP: Ketua DPD SBSI 1992 Provinsi Jawa Barat: Achmad Salman Taufik, S.H: Anggota LBH DPD SBSI 1992 Provinsi Jawa Barat10Kesemuanya Adalah Para Kuasa Hukum Para Tergugat d.K/Penggugat d.R sdr.

Dalam daftar hadir terdapat 1 Anggota yang sudah mengundurkan diri dariperusahaan sebelum tanggal 17 September 2014, atasnama saudara Aris Maulana.Surat Pengunduran diri Tanggal 15 September 201410.Bahwa pada Tanggal 24 September 2014 Jam 10:30 WIB, Ketua DPC SBSI 1992Cimahi Bapak Asep Jamaludin hadir di PT Sukanda Djaya diterima dengan baik olehIbu Rivelli Sianturi, memperkenalkan pengurus PK SBSI 1992 PT Sukanda Djaya.11.Pihak DPC SBSI 1992, mengajukan agenda acara tambahan untuk melakukanAudensi

Disnakertransos Kota Cimahi tentang pengaduan atasPerjanjian Bersama antara PK SBSI 1992 PT Sukanda Djaya dengan Pihak PTSukanda Djaya.

Hal ini mengindahkan asas musyawarah untuk mencarimufakat.22.Bahwa Perusahaan dalam berjalannya perundingan dengan Ketua DPC SBSI 92Bapak Asep Jamaludin, tetap menghimbau karyawan untuk kembali bekerja.Halberikut juga atas masukan dari Ketua DPC SBSI 92 Bapak Asep Jamaludin,dipersilahkan kepada pihak perusahaan untuk menghimbau karyawan masuk kerjakembali.

Sukanda Djaya dan seizin dariPT.Sukanda Djaya Pusat, padahal Para Tergugat d.k yang pada saat itu diwakiliatau didampingi oleh Asep Djamaludin Sebagai Ketua DPC SBSI 1992 KotaCimahi, Iman Sukiman sebagai Sekretaris DPC SBSI 1992 Kota Cimahi, SaefulBahri Sebagai Bendahara DPC SBSI 1992 Kota Cimahi dan Dadang SebagaiAnggota Bapor SBSI 1992 Kota Cimahi beritikad baik untuk memperkenalkanPengurus PK SBSI 1992 PT.

Bahwa tidak terbantahkan bahwa Serikat Buruh Sejahtera Indonesia(SBSI 1992) belum terbentuk di lingkungan kerja CV. Rental JongBrothers.9. Bahwa Tidak terbantahkan Dewan Pengurus Cabang Serikat BuruhSejahtera Indonesia (SBSI 1992) adalah Pengugat yang tidak Sahkarena Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (SBSI 1992) tidak pernahtercatatkan di instansi yang bertanggungjawab dibidangketenagakerjaan pada CV. Rental Jong Brothers.10.

Menyatakan bahwa Dewan Pengurus Cabang Serikat Buruh SejahteraIndonesia (SBSI 1992) tidak sah untuk mewakili Pekerja (Sdr. ARDY)sebagai Penggugat.3.

;P3B : Fotocopy sesuai dengan asli Kartu Tanda Anggota SBSI 1992dan Kartu Tanda Penduduk atas nama Zulaihah;P3C : Fotocopy sesuai dengan asli Kartu Tanda Anggota SBSI 1992dan Kartu Tanda Penduduk atas nama Ardy;P4 : Fotocopy sesuai dengan asli Surat dari Dinas Transmigrasi danTenaga Kerja Tenggarong tanggal 18 Agustus 2017 Nomor567/964/1.6.3/09/2017 perihal Pencatatan SerikatPekerja/Buruh Pengurus Komisariat Serikat Buruh SejahteraIndonesia (SBSI 1992) CV Rental Jong Brother;P5A =: Fotocopy sesuai

sejak tahun 2016;Bahwa saksi tidak tahu daftardaftar anggota dari SBSI;Bahwa saksi kenal dengan Muhammad Syahrul karyawan BSS bukankaryawan RJB;2.

Bahwa Tidak terbantahkan Dewan Pengurus Cabang Serikat BuruhSejahtera Indonesia (SBSI 1992) adalah Pengugat yang tidak Sah karenaSerikat Buruh Sejahtera Indonesia (SBSI 1992) tidak pernah tercatatkan diinstansi yang bertanggungjawab dibidang ketenagakerjaan pada CV.Rental Jong Brothers.10.Bahwa tidak terbantahkan hubungan hukum antara Pemberi Kuasa(Penggugat Pribadi/Inpersoona) Sdr.

Tjipta Rimba Djaja,jika ini memang benarbenar ada korelasinya mohon kiranya putusanyang seadiladilnya;Bahwa SBSI 1992 di PT. Tjipta Rimba Djaja dibentuk pada bulanJanuari 2014 dan Tanda Bukti Pencatatan dikeluarkan oleh Dinas Sosialdan Tenaga Kerja pada tanggal 18 Februari 2014 dengan Nomor 843/SPOP/DSTKM/2014, dan pemberitahuan ke Perusahaan diberikanpada bulan Maret 2014;Bahwa pada bulan November 2014 anggota SBSI 1992 PT.

Tjipta RimbaDjaja hanya disesuaikan dengan Upah Minimum Provinsi (UMP);Bahwa karena upah yang diminta sesuai UMK tahun 2014 tidak jugadiberikan, maka anggota dan pengurus SBSI 1992 melakukan aksiunjuk rasa dan akhirnya Tergugat menyesuaikan upah sesuai denganUMK tahun 2014 sebesar Rp1.852.000,00 (satu juta delapan ratus limapuluh dua rupiah), tetapi dibalik itu ternyata Tergugat melakukan mutasiHalaman 3 dari 19 hal.Put.Nomor 688 K/Pdt.SusPHI/2016terhadap seluruh anggota dan pengurus SBSI 1992 termasuk

ParaPenggugat dari operator ke tempat pembuangan sampah (ic compusen);Bahwa selama ini di bagian compusser adalah pekerjapekerja harianlepas yang bergantiganti (ic keluar masuk perusahaan), sedangkanseluruh anggota dan pengurus SBSI 1992 termasuk Para Penggugatadalah operator pada bagian Rotari, hotpress, mekanik dan conveyor,Bahwa setelah dimutasikan di bagian compusser (ic bagianpembuangan sampah) seluruh anggota dan Pengurus SBSI 1992mendapat Surat Peringatan hingga akhirnya surat pemutusanhubungan

pekerja/oburuh dalam melakukan pekerjaan, tetapi lebihkepada pembrangusan serikat buruh dan suratsurat peringatan yangdiberikan Tergugat adalah alasan atau celah untuk melakukanpemutusan hubungan kerja sebagai jalan untuk menghabiskan SerikatBuruh (ic SBSI 1992) di PT.

Tjipta Rimba Djaja, karena selama inisebelum adanya Serikat Buruh (ic SBSI 1992) dan sebelum adanyatuntutan tentang permintaan upah, Para Penggugat yang telah bekerjaselama puluhan tahun tersebut tetap bekerja sebagai operator dantidak pernah dimutasi apalagi mendapat sanksi dan PHK;Bahwa seluruh pemutusan hubungan kerja yang dilakukan Tergugatterhadap para anggota dan Pengurus SBSI 1992 termasuk kepadaPara Penggugat selama ini tidak mengikuti prosedur yang berlakusebagaimana Pasal 151 ayat (3) dan

Bahwa Tergugat tidak mau melakukan perundingan tetapi hanya berpesankepada Pengurus Komisariat (PK SBSI 1992) agar Pengurus Komisariat(PK SBSI 1992) dan para Pengguggat menunggu saja di lokasi perusahaanjangan dulu melakukan pekerjaan dan kembali lagi pada pukul 13.00 WIBuntuk menjumpai Personalia (ic. Bernama Edi Susanto) ;Bahwa tepat pada pukul 13.00 WIB Pengurus Komisariat (PK SBSI 1992)dan para Penggugat menjumpai Pesonalia (ic. Bernama Edi Susanto)selanjutnya Pesonalia (ic.

Pemutusan hubungan kerja) kepadaDPC SBSI 1992 Kota Medan, selanjutnya DPC SBSI 1992 Kota Medanmemproses dengan mengadukan perkara pemutusan hubungan kerjatersebut kepada Dinas Sosial dan Tenaga Kerja ;10. Bahwa pada tanggal 26 Pebruari 2014 telah ada pertemuan Bipartit antara11.pihak Serikat SBSI 1992 dengan pihak Manajemen PT.

,;Bahwa benar saksi sebagai Pengurus PK SBSI 1992 di PT. SumateraBeton Mandiri;Bahwa benar sebelumnya saksi dan para Penggugat bekerja pada PT.Sinar Beton Abadi dan berubah nama menjadi PT.

Bernama Edi Susanto) yangmengeluarkan surat Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap PengurusKomisariat (PK SBSI 1992) dengan alasan bahwa Pengurus Komisariat (PKSBSI 1992) dan para Penggugat telah melakukan mogok kerja pada hari initanggal 18 Pebruari 2014;Menimbang, bahwa Pengurus Komisariat (PK SBSI 1992) dan paraPenggugat menolak surat pemutusan hubungan kerja tersebut dan menolakuntuk menandatanganinya karena para Pengggugat merasa tidak melakukanmogok kerja;Menimbang, bahwa pada tanggal 19 Pebruari

1992 di PT.Sumatera Beton Mandiri, sehingga atas tindakan tersebut para pen ggugatyang tergabung dalam keanggotaan PK SBSI 1992 sangat keberatan danmempertanyakan pada bagian Personalia PT.

ZAENAL ARIFIN, selaku PengurusDPC FKUI SBSI Kota Semarang pada Kantor Dewan Pengurus CabangFKUI SBSI Kota Semarang, berkantor di Jalan Pandansari I, No. 17,Semarang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Januari 2012;Para Termohon Kasasi dahulu para Penggugat;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan;Menimbang, bahwa dari suratsurat tersebut, ternyata bahwa sekarang TermohonKasasi dahulu sebagai para Penggugat telah menggugat sekarang Pemohon Kasasidahulu sebagai Tergugat di

No. 683 K/Pdt.Sus/2012FKUI SBSI PT. TKPI bare tercatat pada tanggal 23 Februari 2011 berdasarkanbukti pencatatan No. 704/251/OP:SR/20/11/2011 yang dikeluarkan oehDisnakertrans Kota Semarang sehingga Para penggugat menjadi anggota PengurusKomisariat FKUI SBSI PT.

TKPI setelah tidak bekeda di tempat Tergugat, hal initidak sesuai dengan Kep 16/Men/2001 Pasa ayat 2 tentang tata cara pencatatanserikat pekerja/serikat buruh bahwa "serikat pekerja/serikat buruh di perusahaanadalah serikat pekeda/serikat buruh yang didirikan oleh pars pekerja di satu ataubeberapa perusahaan;bbahwa Mediator Disnakertrans Propinsi Jawa Tengah menolak Kuasa yangdiberikan Para Penggugat kepada Pengurus DPC FKUI SBSI PT.

Kota Semarang tidak dapatmewakili Para Pemberi Kuasa karena Pengurus DPC FKUI SBSI Kota Semarangtidak sah, sehingga gugatan dibuat tidak mendapat kuasa limpahan dari PUKPengurus FKUI SBSI PT.

TKPI;d bahwa dengan demikian Pengurus DPC FKUI SBSI Kota Semarang tidakberhak mewakili Para Penggugat selaku Pemberi Kuasa dalam menyelesaikanPerselisihan Industrial di Pengadilan karena Surat Kuasa yang diberikan ParaPemberi Kuasa terhadap Pengurus DPC FKUI SBSI Kota Semarang tidak sah,sehingga gugatan dibuat dan ditandatangani Penerima Kuasa berdasarkan SuratKuasa Khusus yang tidak sah;3 Bahwa dalam gugatan Para Penggugat sangat jelasterlihat adanyakesimpangsiuran dalam menyusun format gugatan