Ditemukan 99534 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : system systems sitam situm
Penelusuran terkait : Sistem pendidikan Sistem pendidikan nasional Sistem budidaya tanaman
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Lain lain termasuk Piutang
Register : 03-03-2016 — Putus : 28-06-2016 — Upload : 31-08-2016
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 45/G/2016/PTUN-JKT
Tanggal 28 Juni 2016 — WARDI SANTARA WADUD ; DIREKTUR PENGELOLAAN KEKAYAAN NEGARA DAN SISTEM INFORMASI DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA, KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
38 — 12
  • WARDI SANTARA WADUD ; DIREKTUR PENGELOLAAN KEKAYAAN NEGARA DAN SISTEM INFORMASI DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA, KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
    Berikut adalah kutipanlengkap dari Pasal 27 Peraturan Menteri 71/2015 ; Persetujuan Penebusan dilakukan oleh Direktur Jenderal atasnama Menteri berdasarkan rekomendasi dari Direktur ; Bahwa namun demikian, Surat Keputusan Penolakan Tergugat yangberisi penolakan atas Surat Permohonan Penggugat diterbitkan olehTergugat dalam kapasitasnya sebagai Direktur PengelolaanKekayaan Negara dan Sistem Informasi, dan bukan oleh DirekturJenderal Kekayaan Negara sebagaimana diatur dan diwajibkan olehPasal 27 Peraturan
    Putusan Nomor ; 45/G/2016/PTUNJKT21.dalam kapasitasnya sebagai Direktur Pengelolaan KekayaanNegara dan Sistem Informasi hanya berwenang untuk memberikanrekomendasi kepada Direktur Jenderal Kekayaan Negara, danbukan menerbitkan Surat Keputusan Penolakan Tergugat ; Bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1) UU AdministrasiPemerintahan, agar Surat Keputusan Penolakan Tergugat (yangmerupakan suatu Keputusan Tata Usaha Negara) sah secarahukum, Surat Keputusan Penolakan Tergugat tersebut harusditetapkan atau
    Mengingatfakta di atas bahwa Surat Keputusan Penolakan Tergugat tersebutditerbitkan oleh Tergugat dalam kapasitasnya sebagai DirekturPengelolaan Kekayaan Negara dan Sistem Informasi, dan bukanoleh Direktur Jenderal Kekayaan Negara, maka jelasjelas SuratKeputusan Penolakan Tergugat tersebut tidak memenuhi syaratsahnya Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalamPasal 52 ayat (1) UU Administrasi Pemerintahan.
Pengadilan PT JAKARTA Perdata
Register : 29-09-2022 — Putus : 01-12-2022 — Upload : 05-12-2022
Putusan PT JAKARTA Nomor 652/PDT/2022/PT DKI
Tanggal 1 Desember 2022 —
Terbanding/Tergugat : PT SUPER SISTEM ULTIMA
46 — 25

  • Terbanding/Tergugat : PT SUPER SISTEM ULTIMA
Pengadilan PTTUN JAKARTA TUN Lain lain termasuk Piutang
Register : 22-06-2018 — Putus : 02-08-2018 — Upload : 23-08-2018
Putusan PTTUN JAKARTA Nomor 154/B/2018/PT.TUN. JKT;
Tanggal 2 Agustus 2018 — PT.JASUKA BANGUN PRATAMA; KELOMPOK KERJA (POKJA) SATKER PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM STRATEGIS DIREKTORAT PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM Dan PERUMAHAN RAKYAT; PPK PEMBANGUNAN SPAM STRATEGIS WILAYAH IA SATUAN KERJA PENGEMBANGAN SPAM STRATEGIS; PT. TASHIDA SEJAHTERA PERKASA;
122 — 25
  • PT.JASUKA BANGUN PRATAMA; KELOMPOK KERJA (POKJA) SATKER PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM STRATEGIS DIREKTORATPENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUMKEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM Dan PERUMAHANRAKYAT; PPK PEMBANGUNAN SPAM STRATEGIS WILAYAH IA SATUAN KERJAPENGEMBANGAN SPAM STRATEGIS; PT. TASHIDA SEJAHTERA PERKASA;
Pengadilan PN PATI Pidana Khusus Peradilan Anak ABH
Register : 23-05-2017 — Putus : 08-06-2017 — Upload : 14-09-2017
Putusan PN PATI Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2017/PN Pti.
Tanggal 8 Juni 2017 — ANAK
742 — 527
  • tanggal 30 Juni 1995 terminologi Barang siapa atau Hij sebagaiHalaman 21 dari 29 Putusan Nomor : 01/Pid.SusAnak/2017/PN Ptisiapa saja yang harus dijadikan Anak Yang berhadapan dengan Hukum atausetiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yangdapat dimintai pertan ggungjawaban (Toerekeningsvaanbaarheid) dalam segalatindakannya, kecuali secara tegas UndangUndang menentukan lain;Meimbang, bahwa berdasarkan pasal 1 ayat 2 Undang Undang RepublikIndonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem
    perbuatan yangdilakukan anak haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya ;Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan pengadilan tidakmenemukan hal hal yang dapat menghapuskan tuntutan pidana terhadap dirianak, baik alasan pemaaf maupun pembenar oleh karenanya Anak harusmempertanggungjawabkan perbuatannya, namun karena saat ini anak masihberumur 17 tahun maka Hakim akan mempetimbangkan hukuman yangsetimpal dengan kesalahannya, sesuai dengan ketentuan UndangUndang RINo.11 tahun 2012 tentang sistem
    Menyerahkan kepada Departemen Sosial, atau Organisasi SosialKemasyarakatan yang bergerak di bidang pendidikan, pembinaan,dan latihan kerja.(2) Tindakan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat disertai denganteguran dan syarat tambahan yang ditetapkan oleh Hakim.Menimbang, bahwa dalam pasal 71 ayat (1) huruf c UU RI Nomor 11Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, yang menyatakan pidana dapatdijatuhkan dengan bentuk pelatihan kerja, sehingga Majelis Hakim menjatuhkanpidana berupa pelatihan kerja
    sesuaidengan ketentuan dalam pasal 197 ayat (1) huruf (i) KUHAP ;Menimbang, bahwa dengan memperhatikan halhal yang dijadikan dasarpertimbangan penjatuhan hukuman sebagaimana tersebut di atas, maka amarPutusan yang dijatuhkan di bawah ini dipandang sudah adil dan sebagai saranaedukasi bagi Anak maupun preventif bagi masyarakat ;Mengingat Pasal 76 D Jo Pasal 81 ayat (2) UU RI No.35 Tahun 2014tentang Perubahan atas UU RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak,UU RI Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem
Pengadilan PN YOGYAKARTA Pidana Khusus Anak
Register : 06-12-2019 — Putus : 03-01-2020 — Upload : 20-07-2020
Putusan PN YOGYAKARTA Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2019/PN Yyk
Tanggal 3 Januari 2020 — KEVIN BINDA CRISNAWAN
1108 — 0
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata Khusus
Register : 25-11-2021 — Putus : 09-03-2022 — Upload : 05-02-2024
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 466/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Jkt.Pst
Tanggal 9 Maret 2022 — SOLUSI SISTEM TERPADU INDONESIA
Termohon:
PT. BALEBAT DEDIKASI PRIMA
26 — 11
  • SOLUSI SISTEM TERPADU INDONESIA
    Termohon:
    PT. BALEBAT DEDIKASI PRIMA
Pengadilan PN SURABAYA Perdata
Register : 03-12-2021 — Putus : 28-07-2022 — Upload : 29-07-2022
Putusan PN SURABAYA Nomor 1209/Pdt.G/2021/PN Sby
Tanggal 28 Juli 2022 — Penggugat:
FX RUDI PRAMONO
Tergugat:
1.PT MNC FINANCE CABANG SURABAYA
2.PT CAKRA BAYMAX SISTEM
45 — 8
  • Penggugat:
    FX RUDI PRAMONO
    Tergugat:
    1.PT MNC FINANCE CABANG SURABAYA
    2.PT CAKRA BAYMAX SISTEM
Pengadilan PN SURABAYA Perdata
Register : 23-02-2023 — Putus : 04-10-2023 — Upload : 04-10-2023
Putusan PN SURABAYA Nomor 217/Pdt.G/2023/PN Sby
Tanggal 4 Oktober 2023 — MANDIRI UTAMA FINANCE
2.PT CAKRA BAYMAX SISTEM
76 — 5
  • MANDIRI UTAMA FINANCE
    2.PT CAKRA BAYMAX SISTEM
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata Khusus
Register : 11-07-2023 — Putus : 19-03-2024 — Upload : 20-03-2024
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 205/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga Jkt.Pst
Tanggal 19 Maret 2024 — Pemohon:
1.PT Logos Construction
2.PT Dinamik Struktural Sistem
Termohon:
PT Saeti Centricon Wahana
44 — 0
  • Pemohon:
    1.PT Logos Construction
    2.PT Dinamik Struktural Sistem
    Termohon:
    PT Saeti Centricon Wahana
Pengadilan PN MEDAN Perdata
Register : 24-02-2023 — Putus : 30-08-2023 — Upload : 29-01-2024
Putusan PN MEDAN Nomor 148/Pdt.G/2023/PN Mdn
Tanggal 30 Agustus 2023 — Penggugat:
STEVEN TASLIM
Tergugat:
INDRA TANUJAYA
Turut Tergugat:
PT SISTEM TEKNOLOGI REGULARISASI ELEKTRONIK AKTIVITAS MILENIAL ( PT.STREAM )
66 — 33
  • Sistem Teknologi Regularisasi Elektronik Aktifitas Milineal atau PT. STREAM tahun 2020 adalah bertentangan dengan Anggaran Dasar PT. Sistem Teknologi Regularisasi Elektronik Aktifitas Milineal atau PT. STREAM;
  • Menyatakan Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap PT. Sistem Teknologi Regularisasi Elektronik Aktifitas Milineal atau PT. STREAM;
  • Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menganti kerugian kepada PT.
    Sistem Teknologi Regularisasi Elektronik Aktifitas Milineal atau PT. STREAM sejumlah Rp. 602.663.765 (enam ratus dua juta enam ratus enam puluh tiga ribu tujuh ratus enam puluh lima rupiah);

    • DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

    Menghukum Penggugat dalam Konvensi atau Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 1.563.000,- (satu juta lima ratus enam puluh tiga ribu rupiah);

    Penggugat:
    STEVEN TASLIM
    Tergugat:
    INDRA TANUJAYA
    Turut Tergugat:
    PT SISTEM TEKNOLOGI REGULARISASI ELEKTRONIK AKTIVITAS MILENIAL ( PT.STREAM )
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perjanjian
Putus : 20-11-2017 — Upload : 28-08-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2611 K/PDT/2017
Tanggal 20 Nopember 2017 — JIMMY SANTOSO VS MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA cq DIRJEN PENGELOLAAN KEKAYAAN NEGARA DAN SISTEM INFORMASI cq PERSERO PENGELOLAAN ASET (PPA), dkk.
312 — 244 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • JIMMY SANTOSO VS MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA cq DIRJEN PENGELOLAAN KEKAYAAN NEGARA DAN SISTEM INFORMASI cq PERSERO PENGELOLAAN ASET (PPA), dkk.
Pengadilan PT BANDUNG Perdata
Register : 08-11-2021 — Putus : 28-12-2021 — Upload : 30-12-2021
Putusan PT BANDUNG Nomor 608/PDT/2021/PT BDG
Tanggal 28 Desember 2021 — Pembanding/Tergugat : Direktorat Pengelolaan Kekayaan Negara dan Sistem Informasi Diwakili Oleh : HENDRA CAHYONO, S.H.
Terbanding/Penggugat : PT. ALAM MULTI SARI
216 — 0
  • Pembanding/Tergugat : Direktorat Pengelolaan Kekayaan Negara dan Sistem Informasi Diwakili Oleh : HENDRA CAHYONO, S.H.
    Terbanding/Penggugat : PT. ALAM MULTI SARI
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Lain lain termasuk Piutang
Register : 26-11-2018 — Putus : 16-05-2019 — Upload : 13-08-2019
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 277/G/2018/PTUN-JKT
Tanggal 16 Mei 2019 — KARYA INTERTEK KENCANA (KIK) ; DIREKTUR PENGELOLAAN KEKAYAAN NEGARA DAN SISTEM INFORMASI KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARAv
185 — 188
  • KARYA INTERTEK KENCANA (KIK) ; DIREKTUR PENGELOLAAN KEKAYAAN NEGARA DAN SISTEM INFORMASI KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARAv
Pengadilan PN BLITAR Perdata
Register : 22-08-2022 — Putus : 08-05-2023 — Upload : 17-06-2023
Putusan PN BLITAR Nomor 99/Pdt.G/2022/PN Blt
Tanggal 8 Mei 2023 — CAKRA BAYMAX SISTEM (PT. CBS)
47 — 10
  • CAKRA BAYMAX SISTEM (PT. CBS)
Pengadilan PTTUN JAKARTA TUN
Register : 20-08-2019 — Putus : 23-09-2019 — Upload : 20-06-2022
Putusan PTTUN JAKARTA Nomor 242/B/2019/PT.TUN.JKT
Tanggal 23 September 2019 — PENGELOLAAN KEKAYAAN NEGARA DAN SISTEM INF. KEMENKEU RI, DIRJEND KEKAYAAN NEGARA
Terbanding/Penggugat : Ir. ARIANTO MULJA
52 — 24
  • PENGELOLAAN KEKAYAAN NEGARA DAN SISTEM INF. KEMENKEU RI, DIRJEND KEKAYAAN NEGARA
    Terbanding/Penggugat : Ir. ARIANTO MULJA
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata Perjanjian
Register : 06-08-2014 — Putus : 26-05-2015 — Upload : 12-07-2016
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 375/PDT.G/2014/PN.JKT.PST
Tanggal 26 Mei 2015 — JIMMY SANTOSO >< MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA CQ DIRJEN PENGELOLAAN KEKAYAAN NEGARA DAN SISTEM INFORMASI CQ PERSERO PENGELOLAAN ASET (PPA),Cs
610 — 317
  • JIMMY SANTOSO >< MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA CQ DIRJEN PENGELOLAAN KEKAYAAN NEGARA DAN SISTEM INFORMASI CQ PERSERO PENGELOLAAN ASET (PPA),Cs
Pengadilan PT JAKARTA Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 22-08-2016 — Putus : 04-10-2016 — Upload : 15-12-2016
Putusan PT JAKARTA Nomor 515/PDT/2016/PT.DKI
Tanggal 4 Oktober 2016 — JIMMY SANTOSO >< MENTERI KEUANGAN RI CQ DIRJEN PENGELOLAAN KEKAYAAN NEGARA DAN SISTEM INFORMASI CQ PERSERO PENGELOLAAN ASET (PDA) CS
274 — 187
  • JIMMY SANTOSO >< MENTERI KEUANGAN RI CQ DIRJEN PENGELOLAAN KEKAYAAN NEGARA DAN SISTEM INFORMASI CQ PERSERO PENGELOLAAN ASET (PDA) CS
Pengadilan PN BANDUNG Perdata Khusus PHI
Register : 17-03-2014 — Putus : 20-10-2014 — Upload : 22-08-2015
Putusan PN BANDUNG Nomor 46/G/2014/PHI/PN.BDG.
Tanggal 20 Oktober 2014 — ANDALAN FLUID SISTEM; LAW AN; MUHAMAD DEDEK ; SUPRIYADI; EKKI EGA PUTRA; ANJAR DEVI APRILIYANTO; FAKHRUDIN ARRAZY, DKK; HERU PURNA IRA WAN
72 — 9
  • ANDALAN FLUID SISTEM; LAW AN; MUHAMAD DEDEK ; SUPRIYADI; EKKI EGA PUTRA; ANJAR DEVI APRILIYANTO; FAKHRUDIN ARRAZY, DKK; HERU PURNA IRA WAN
    AndalanFluid Sistem membuat surat pemyataan penolakan keanggotaan para tergugat tersebutdalam kepengurusan SPAMK FSPMI PT. Andalan Fluid Sistem dan hal ini sangatberdampak pada proses produksi PT.
    Andalan Fluid Sistem mempekeijakan kembali:a. Dwi Karyono;b. Hem Pumairawan;c. Kahfi Arrahman;d. M. Dedek Supriyadi;e. Fakhrudin Arrazy;Atas nama pekerja tersebut diberikan Surat Peringatan 3 (SP3);2. Antara PT. Andalan Fluid Sistem dengan Ekki Ega Putra, Eriks Setiawan dan AnjarDevi Apriliyanto tidak dapat dilanjutkan hubungan kerjanya, sehingga pekerjaberhak atas hakhaknya sebagai berikut:a.
    Andalan Fluid Sistem dan tentangpermasalahan yang pemah teijadi antara Penggugat dengan Para Tergugat adalahtelah diselesaikan dengan perdamaian sebagaimana PERJANJIAN BERSAMAtertanggal 21 Juni 2013 dan ditandatangani oleh Penggugat dan Para Tergugat.
    Andalan Fluid Sistem dibagian HRD ;Bahwa yang saksi tahu ada PHK namun untuk waktunya kapan saksi lupa ;Bahwa yang di PHK 8 orang karyawan yaitu M. Dedek, Ekki, Anjar, Fakhrudin,Hem, Eriks, Dwi dan Kahfi;Bahwa Para Tergugat ada yang sudah lama bekeija di perusahaan ada yang bam ;Bahwa PT. Andalan Fluid Sistem bergerak dalam bidang Servis Hidrolik ;Bahwa yang mendirikan Serikat adalah Sdr.
    Andalan Fluid Sistem ;Bahwa susunan kepengurusannya Sdr. Fakhrudin sekretaris, Sdr. Ekki dan Sdr. Anjarwakil sekretaris, Sdr. Hern Bendahara, Sdr. Dwi dan Sdr. Kahfi wakil Bendahara;Bahwa semua Para Tergugat merupakan pengurus Serikat Pekeija ?
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 15-09-2020 — Upload : 03-12-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 586 PK/Pdt/2020
Tanggal 15 September 2020 — DIRJEN PENGELOLAAN KEKAYAAN NEGARA dan SISTEM INFORMASI c.q. PERSERO PENGELOLAAN ASET (PPA), dkk
1498 — 1113 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • DIRJEN PENGELOLAAN KEKAYAAN NEGARA dan SISTEM INFORMASI c.q. PERSERO PENGELOLAAN ASET (PPA), dkk
Pengadilan PN PALEMBANG
Putus : 11-02-2015 — Upload : 07-05-2015
Putusan PN PALEMBANG Nomor 61/Pdt.G/2014/PN.Plg
Tanggal 11 Februari 2015 —
58 — 15
  • PT KUMALA BERLIAN lawanKementerian Keuangan Republik Indonesia qq Direktorat Jendral Kekayaan Negara qq Direktorat Pengelolaan Kekayaan Negara Dan Sistem Informasi
    SH ; untuksecara bersamasama atau sendiri sendiri mewakili Negara RepublikIndonesia Cq Pemerintah Republik Indonesia Cq Kementrian KeuanganRepublik Indonesia Cq Direktorat Jendral Kekayaan Negara CqDirektorat Pengelolaan Kekayaan Negara Dan Sistem Informasiberalamat di Gedung Syafrudin Prawiranegara Jalan Banteng TimurNomor 24 Jakarta Pusat, berdasarkan surat kuasa khusus No SKU122/MK.1.2014 tanggal 23 Mei 2014, yang telah didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Klas A Khusus Palembang padatanggal
    Direktorat Pengelolaan KekayaanNegara dan Sistem Informasi, tidak ada satupun dalil yang menyebutkan dalamsurat gugatan Penggugat tentang perbuatan Tergugat yang merugikanPenggugat.2.2.Bahwa gugatan Penggugat yang menyatakan Tergugat telah melakukanperbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian bagi Penggugatmerupakan gugatan yang kabur dan tidak jelas (obscuur libel).2.3.Bahwa Penggugat mendalilkan keberatan atas penjualan melalui lelang atasHak Guna Bangunan (HGB) Nomor: 247 / Plaju Darat,
    Direktorat Pengelolaan KekayaanNegara dan Sistem Informasi, tidak ada satupun dalil yang menyebutkandalam surat gugatan Penggugat tentang perbuatan Tergugat yang merugikanPenggugat.2.2. Bahwa gugatan Penggugat yang menyatakan Tergugat telah melakukanperbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian bagi Penggugatmerupakan gugatan yang kabur dan tidak jelas (obscuur libel).2.3.