Ditemukan 77 data
ARIA BUDI SETA,SH
Terdakwa:
WAHYUDIN Alias IRON Alias FAISAL Alias ULAMA Alias BAERUNI Alias WAHDIN Alias HABIBI MUHAMMAD Alias IQBAL IDRIS Alias WAWAN
261 — 87
Melakukan permufakatan jahat, percobaan atau pembantuab untukmelakukan tindakn piddana terorisme untuk melakukan tindak pidanaterorisme ;3.
Filipina yang mengatur pembeliansenjata tersebut adalah ABU FATAS.Bahwa sebelumnya terdakwa dan kawankawan juga seringmendengarceramah agama/ tansiyah yang intinya berisi memerangiorngorang/ pihakpihak yang tidak berdasar pada hukum Islamtermasuk pemerintah; Terdakwa dan kawankawan siap berjihatFisabilillan, berjiwa asyhari/ pejuang ;121Menimbang, bahwa dari halhal tersebut telah ternyata bahwa terdakwatelah melakukan permufakatan jahat/ bertentangan dengan Undangundang/hukum, juga membantu melakukan tindakn
1.Kusnadi
2.Samidi
3.Ludi Antoko
4.Miseman
5.Purwanto
6.Kasdu
7.Piyanti
8.Sunami
9.Legimin
10.Sugeng Moh. Soleh
Tergugat:
1.Durektur Utama PTPN XII dahulu bernama PTPN XXIII Cq Manager PTPN XII Kebun Pancursari Malang
2.Menteri Dalam Negeri republik Indonesia
3.Menteri BUMN Republik Indonesia
4.Gubernur Jawa Timur
5.Bupati Kabupaten Malang
6.Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan nasional Cq. Kanwil Pertanahan Jawa Timur Cq. Kepala Badan Pertanahan Kabupaten malang
159 — 114
Peraturan Pemerintah Agung No. 2 Tahun 2019 bab Menimbang (b)jo Pasal 2 yaitu: bahwa perbuatan melawan hukum oleh badandan/atau pejabat pemerintahan (onrechtmatige overheidsdaad)merupakan tindakn pemerintahan sehingga menjadi kewenanganPeradilan Tata Usaha Negara berdasarkan UndangUndang Nomor30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;Dari uraian tersebut di atas sangat jelas bahwa Pengadilan NegeriKepanjen tidak berwenang secara absolut untuk memeriksa, mengadilldan memutus perkara a quo, karena
138 — 103 — Berkekuatan Hukum Tetap
.,) yangsemestinya dalam keadaan sengketa tidak boleh dilakukan tindakn hukumapapun juga terhadap objek dan peristiwa yang sedang disengketakan, danuntuk melanjutkan Perkara Nomor 22/Pdt.G/1989/PN Gir. tanggal 13 Februari1990, Gusti Ayu Rai (Pemohon Kasasi !)
Terbanding/Penggugat : Dr Ir Ricky Sitorus MSi
Terbanding/Turut Tergugat : Kantor Pertanahan Kota Madya Depok
Turut Terbanding/Tergugat II : Dian Kartika Prmesti
Turut Terbanding/Tergugat III : RR SoejiatiSoepomo
Turut Terbanding/Tergugat IV : Agung Kukuh Santoso
112 — 91
danbenar pertimbangan Majelis Hakim pada halaman 32 putusan, yangmenyatakan:Bahwa meskipun Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telahmengetahui adanya jual beli tanah tersebut, akan tetapi tindakanTergugat I, Tergugat II dan Tergugat III yang tidak melaksanakan atas isiputusan Pengadilan Negeri Depok Nomor 110/Pdt.G/2017/PN.Dpktanggal 28 Juni 2018, membuat pihak Penggugat kesulitan dalammelakukan proses pemecahan dan balik nama atas sertifikat tersebut,dengan demikian tindakan tersebut merupakan tindakn
120 — 119
Jawaban Angka 9:Bahwa pada dalil posita gugatan angka 9 Penggugat mendalilkan:Bahwa tindakn Tergugat Il yang menetapkan matarumah/keturunanHehanusa dari Soa Paleria dan matarumah/keturunan Hitahubessy dariSoa Paleria yang berhak menjadi Kepala Pemerintahan Negeri Titawaaisangat bertentangan dengan PERDA Maluku Tengah No. 03 tahun 2006maupun hak asalusul dan adatistiadat, bahkan tindakan tersebut sangattidak prusedur atau tidak sesuai dengan meknisme atau tata carapenyususnan Peraturan Negeri sebagaimana
75 — 31
pemeriksaan, pemeriksaan itu ada kredit yangbermasalah yang saksi periksa dan yang bermasalah itu kredit macet ;Bahwa saksi menjabat tahun 2004 sampai dengan tahun 2006 dan Periodesaksi juga sudah macet dan waktu itu dalam DPK saksi mutasi ;Bahwa benar BPR Bungbulang waktu itu dalam DPK hasil dari BI ;Bahwa benar sebelum BI memeriksa BPR Bungbulang sudah adakejanggalankejanggalan dan kejanggalankejanggalan tersebut dilaporkanmalalui Evaluasi dalam rapat dan sudah saksi sampaikan dalam rapatbulanan ;Bahwa tindakn
146 — 134
MATA RUMAH HITIJAHUBESSY DARISOA PELERIA, sehingga Peraturan Negeri Titawaai Nomor 01Tahun 2009 Tentang Penetapan Mata Rumah/Keturunan YangBerhak Menjadi Kepala Pemerintah Negeri Titawaai adalah benardan sah secara hukum; Bahwa berdasarkan uraian hukum dan fakta tersebut di atas, kiranyadalil gugatan Penggugat yang tidak benar patut ditolak dan/ataudinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvanklijke Verklaard(NO)); Jawaban Angka 9:Bahwa pada dalil posita gugatan angka 9 Penggugat mendalilkan:Bahwa tindakn
81 — 23
Selanjutnya sesuai dengan tugas dantanggung jawab terdakwa sebagai Pengguna Anggaran sebelum mendatangani SPTB danSPM terdakwa harus melakukan pengujian atas tagihan tersebut apakah sudah dilakukandengan benar tetapi hal ini tidak terdakwa lakukan malah terdakwa ikut berkolusi dengansaksi Ir hadi Homsari atas penyimpangan proyek tersebut dengan demikian tindakn terdakwatelah menyelahgunakan kewenangan yang ada padanya karena kedudukan dan jabatanya.;146Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas
85 — 27
., MS:e Bahwa ahli dalam keadaaan sehat jasmani dan rohani dan bersediamemberikan keterangan sesuai dengan keahliannya;e = Bahwa ahli tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;Halaman 159 dari 261, Putusan Nomor : 135/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Sby160160Bahwa keabsahan tindakan pejabat negara dalam teori keabsahan ditentukan :apakah kewenangan diperoleh sah, jika sah maka tindakn yang dilakukan sah,kedua apakah prosedur pelaksanaan wewenang seusi dengan dasar yang sah,
T.M PAKPAHAN, SH., MH.
Terdakwa:
Mulyadi Supardi alias Hua Ping atau Aping
435 — 248
SIGIT PAMBUDI;Bahwa pekerjaan saksi bekerja di Bank Mandiri;Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa;Bahwa saksi membenarkan BAP yang dibuat di depan Penyidik Tindakn Pidana Khusus Kejaksaan Agung RI;Bahwa saksi kenal dengan Mulyadi pada saat saksi melakukankunjungan ke pabrik P.T.
183 — 92
Fotokopi Tindakn Radilogi lagi pada R.S.Siloam tanggal 4 Juni 2020dengan Invoice sejumlah Rp.3.397.000 (tiga juta tiga ratus sembilanpuluh tujuh ribu rupiah), yang telah dinezagekend dan dicocokan denganaslinya, ternyata cocok, kemudian diberi tanda bukti (P.17.1);64.
1.RUDI DWI PRASTYONO, SH.MH
2.SIMA SIMSON,SE.SH
3.SANDY SEPTI MURHANTA HIDAYAT SH.,MH
Terdakwa:
SOMANTRI Bin SUKIWAN
224 — 59
Tanggal17 Desember 2013 , tidak merealisasikan 8 (delapan) kegiataan dariDana Desa dan ADPD TA 2018 dan TA 2019 , kemudian tindakn saksiselanjutnya melakukan gelar perkara untuk menaikan statusnya daripenyelidikan ke penyidikan ; Adapun hasil penyelidikan berdasarkan fakta ketrangan daribeberapa pihak dan data/dokumen yang didapat, patut di dugabahwa yang haruus bertanggung jawab dari kejadian tersebutyaitu sdr.
58 — 120
Usep Hendrajat Wahyu tidak menemukan adanya kesalahanyang melanggar pasal yang didakwakan dan dituntut oleh Penuntut Umum, olehkarenanya dengan berdasarkan ketentuan Pasal 191 ayat (1) KUHAP, makaPengadilan Tindakn Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung harusmembebaskan terdakwa Drs. H.
TIAMILLA, SH.
Terdakwa:
DERY SETIAWAN Bin BUNCENG
97 — 141
KEPADA SAKSI ke1 : AJI PRABOWO BIN TUKIJAN ; Apa tindakn saudara bersam team ?
W. BARNAD, SH
Terdakwa:
IWAN SETIAWAN Als IWAN Bin HASANUDIN Alm
106 — 15
PRABOWO BIN TUKIJAN ; Apa tindakn saudara bersam team ?
HERU APRIANTO, SH
Terdakwa:
SYAIFUL BAHRI Bin DARIP SARNUDIN
113 — 13
PRABOWO BIN TUKIJAN ; Apa tindakn saudara bersam team ?
ANDRY SUDARMAJI, SH
Terdakwa:
DIDI APRIADI ALIAS PETET BIN BADRUDIN
81 — 10
PRABOWO BIN TUKIJAN ; Apa tindakn saudara bersam team ?