Bahwa pasal 185 ayat (1) HIR putusan Pengadilan Negeri SalatigaNomor 36/Pdt.G/2016/PN Slt.digolongkan sebagai putusan Sela(tussen vonnis). Bahwa, oleh karena dalam putusan perkara ini hanya menyangkutEsepsi .Hal 22 Puts. 4/PDT/2017/PT SMG.

kepada GubernurKalimantan Timur sebagai organ pemerintahan dan bukan ditujukankepada Badan Pemerintahannya (Pemda) sebagai subjek hukumperdata, maka dengan sendirinya Pengadilan Negeri Samarinda menjaditidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;Berdasarkan uraian tersebut di atas, dan mengingat eksepsi inimenyangkut kewenangan Badan Peradilan, maka Tergugat IV mohonilkepada Bapak Ketua dan Anggota Majelis Hakim yang terhormat kiranyaberkenan terlebih dahulu mengeluarkan putusan sela (tussen

PTUN.Smg.43.44,45.46.Bukti P 43Bukti P 44Bukti P 45Bukti P 46(fotocopy sesuai dengan fotocopynya); TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJKDER NEDERLANDEN JAARGANG 1966Nr. 199 sGravenhage, 7 September 1966.Agreement between the Government of theKingdom of the Netherlands and theGovernment of the Republic of Indonesiaconcerning the financial problems stilloutstanding between the two countries(fotocopy sesuai dengan fotocopynya); TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJKDER NEDERLANDEN JAARGANG 1966Nr. 236 Overeenkomst tussen

diInternal Partai Politik serta belum pernah diajukan ke MahkamahPartai Politik untuk diselesaikan, maka dengan demikian perkara inisecara yuridis Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda menjaditidak berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutusperkara a quo.Bahwa berdasarkan pada fakta fakta dan pertimbangan hukumtersebut diatas, maka Tergugat mohon kepada Majelis Hakim YangMulia, yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quotersebut, dapat kiranya terlebih dahulu mengeluarkan PUTUSANSELA (TUSSEN

Oleh karena itu Tergugat mohonkepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadiliperkara ini kiranya terlebih dahulu mengeluarkan PUTUSAN SELA (Tussen Vonis).bahwa dalam gugatannya Penggugat menyatakan, bahwa denganditerbitkannya obyek sengketa oleh Tergugat tersebut mengakibatkanPenggugat sangat dirugikan.

Oleh karena itu Tergugat mohon kepadaMajelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini kiranya terlebihdahulu mengeluarkan PUTUSAN SELA (TUSSEN VONIS);Bahwa dalam gugatannya Para Penggugat telah mempermasalahkan SURATKEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT KALIMANTANTIMUR NOMOR 030/DAII/UM08/1985 TENTANG PENCADANGAN AREALTANAH SELUAS 3.000 HA, terletak (dahulu) di Kelurahan Sungai MerdekaKecamatan Samboja, Kotamadya Samarinda untuk penempatan TransmigrasiLokal kepada Kantor Wilayah Transmigrasi

Bahwa oleh karena Surat Keputusan Tergugat a quo ini merupakan SuratKeputusan Pejabat Tata Usaha Negara, maka apabila hendak mengajukangugatan terhadap Surat Keputusan Tergugat a quo haruslah melaluiPeradilan Tata Usaha Negara dan bukan melalui Peradilan Umum/ PeradilanNegeri, sebagaimana gugatan Para Penggugat dalam perkara a quo tersebut;BAHWA BERDASARKAN PADA URAIAN DAN FAKTAFAKTA HUKUMTERSEBUT DIATAS, MAKA TERGUGAT II MOHON KEPADA MAJELISHAKIM YANG MULIA UNTUK SEGERA MENJATUHKAN PUTUSAN SELA(TUSSEN

Unsur mengambil sesuatubarang seluruhnya atausebahagiankepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secaramelawan hukum;Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 41/Pid.B/2019/PN PinMengambil (wegnemen) is iedere handeling, waardoor iemand of eenvermogen bestanddeel van een ander in zijn eigen heerschappij brengt zondermedewerking of toestemming van die ander of de band, die op een ofanderewijze nog tussen die ander en dat vermogenbestanddeel bestond, verbreekt(Mengambil itu ialah setiap tindakan yang

Bahwa berdasarkan segenap uraian tersebut di atas maka TERGUGATdengan ini memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksadan mengadili perkara a quo agar berkenan untuk menjatuhkan PutusanSela (tussen vonnis) terlebih dahulu sebelum melakukan pemeriksaanpokok perkara (eind vonnis) dengan menjatuhkan amar sebagai berikut :1) Menerima dan mengabulkan Eksepsi Kompetensi Relatif yang diajukanoleh TERGUGAT untuk seluruhnya;2) Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tidak berwenang untukmemeriksa

Unsur mengambil sesuatubarang seluruhnya atausebahagiankepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secaramelawan hukum;Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 41/Pid.B/2019/PN PinMengambil (wegnemen) is iedere handeling, waardoor iemand of eenvermogen bestanddeel van een ander in zijn eigen heerschappij brengt zondermedewerking of toestemming van die ander of de band, die op een ofanderewijze nog tussen die ander en dat vermogenbestanddeel bestond, verbreekt(Mengambil itu ialah setiap tindakan yang

Unsur mengambil sesuatubarang seluruhnya atausebahagiankepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secaramelawan hukum;Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 41/Pid.B/2019/PN PinMengambil (wegnemen) is iedere handeling, waardoor iemand of eenvermogen bestanddeel van een ander in zijn eigen heerschappij brengt zondermedewerking of toestemming van die ander of de band, die op een ofanderewijze nog tussen die ander en dat vermogenbestanddeel bestond, verbreekt(Mengambil itu ialah setiap tindakan yang

Tergugat IV sudah seharusnya dihentikan sementara olehkarena status kepemilikan terhadap tanah dimana bangunan kios milikPenggugat berada, masih dalam sengketa dan harus terlebih dahuludiputuskan status kepemilikannya oleh suatu putusan perdata;.Bahwa, oleh karena itu selama perkara a quo diperiksa oleh PengadilanNegeri Klas IB Tasikmalaya, maka terlebih dahulu Penggugat mohon agarMajelis Hakim Pengadilan Negeri Klas IB Tasikmalaya yang memeriksa danmengadili perkara a quo mengeluarkan putusan sela (tussen

Unsur mengambil sesuatubarang seluruhnya atausebahagiankepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secaramelawan hukum;Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 41/Pid.B/2019/PN PinMengambil (wegnemen) is iedere handeling, waardoor iemand of eenvermogen bestanddeel van een ander in zijn eigen heerschappij brengt zondermedewerking of toestemming van die ander of de band, die op een ofanderewijze nog tussen die ander en dat vermogenbestanddeel bestond, verbreekt(Mengambil itu ialah setiap tindakan yang

Tussen Krida Utama dan PT. Dewa Ruci Mulia sehinggaPT. BIMM sebagai holdingnya;Pada Tahun 2012 saksi Budi Ashari mendapatkan kontrak pekerjaan dariKementerian Perhubungan Distrik Navigasi Kelas 2 Sabang Provinsi D.Aceh dengan Surat Perjanjian Kontrak Nomor PL.106/12/2/DNG.SAB12tanggal 02 November 2012, untuk pengadaan pemasangan lampu danpelampung suar. Penanggung jawab proyek pemasangan lampu suar diHal. 2 dari 48 hal. Putusan Nomor 896 K/Pid/2016Sabang tersebut adalah PT.

Tussen Krida Utama dan PT. Dewa Ruci Mulia sehinggaPT. BIMM sebagai holdingnya;Pada Tahun 2012 saksi Budi Ashari mendapatkan kontrak pekerjaan dariKementerian Perhubungan Distrik Navigasi Kelas 2 Sabang Provinsi D.Aceh dengan Surat Perjanjian Kontrak Nomor PL.106/12/2/DNG.SAB12tanggal 02 November 2012, untuk pengadaan pemasangan lampu danpelampung suar. Penanggung jawab proyek pemasangan lampu suar diSabang tersebut adalah PT. Dewa Ruci Mulia sebagai anak perusahaandari PT.

Langemeijer, antara lain sebagaiberikut :Het geweld moet gepleegd zijn openlijk, d.i. voor het publiek waarneembaar; dathet in openbaar gepleegd wordt is niet nodig; de wet maakt onderscheid tussen de ' HLR. 12 April 1897, W.6955; 15 Maret 1915, N.J. 1915, hlm.751, W.9798; 22 Desember 1919, N.J. 1920, hlm.86,W.10515 (dikutip dari Drs. P.A.F.

Adanya hubungan kausal antara perbuatan dankerugian (Er is een oorzakelijk verband tussen acties enOkC. Bahwa penggugat sama sekali tidak menguraikan unsurunsur dimaksud sehingga dapat dinilai apakah perbuatan TurutTergugat merupakan perbuatan melawan hukum atau tidak.

secara jelas tentang perbuatan melawanhukum yang telah dilakukan oleh para turut terlawan, posita gugatanperlawan ini bertentangan dengan petitumnya ; Menimbang, bahwa meskipun dalam eksepsinya para terlawanmenyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili perkara ini,namun ternyata eksepsi para terlawan pada pokoknya bukan berkenaandengan ketidakwenangan Pengadilan/Hakim (exeptie van onbevoegheid),oleh karenanya maka terhadap eksepsi tersebut tidak diputus terlebih duludalam Putusan Sela (tussen

Menerima permohonan pemohon sebagai pihak intervenient yang membelakepentingan sendiri (tussen komst);b.

Nomor 2475 K/Pdt/2016Bahwa berdasarkan pada uraian dan faktafakta hukum tersebut di atas,maka Tergugat mohon kepada majelis hakim yang mulia untuk segeramenjatuhkan putusan sela (tussen vonis) sebelum pemeriksaan pokokperkara ini dilanjutkan;3.

Hakimbebas menjatuhkan putusan menolak atau mengabulkan eksepsi.Berdasarkan halhal tersebut di atas maka TERGUGAT dengan. inimemohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadiliperkara a quo agar berkenan menjatuhkan Putusan Sela (tussen vonnis)terlebih dahulu sebelum melakukan pemeriksaan pokok perkara (eindvonnis) dengan menjatuhkan amar sebagai berikut :Halaman 15 dari 28 Hal Putusan Perdata Gugatan Nomor 263/Pdt.G/2019/PN Jkt.UtrDALAM EKSEPSIDalam Eksepsi Kompetensi Absolut :1

Oleh karena itu Tergugat mohon kepada Yang MuliaMajelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya terlebihdahulu mengeluarkan PUTUSAN SELA(Tussen Vonis) sebelummelanjutkan dengan pemeriksaan materi perkara a quo tersebut.4.

Menerima permohonan pemohon sebagai pihak intervenient yang membelakepentingan sendiri (tussen komst);b. Dan atau mohon penetapan lain yang adil dan bermanfaat;Dari Penggugat Intervensi IT:1.