Daya Kaltim Bahagia dalam Rapat UmumPemegang Saham (RUPS) PT. Daya Kaltim Bahagia sesuai pasalPage 15 of 413.23.3105 ayat (1) UndangUndang Nomor 40 Tahun 2007 tentangperseroan terbatas yang menyebutkan : anggota direksi dapatdiberhentikan sewaktuwaktu berdasarkan keputusan Rapat UmumPemegang Saham (RUPS) dengan menyebutkan alasannyadanPasal 10 ayat (8) Akta Pendirian PT.

Daya KaltimBahagia dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) maupunRapat Umum Luar Biasa Pemegang Saham (RULBPS) PT.

Jika seseorang beroleh jabatan sebagai direksi lewatmandat RUPS, maka wajib tunduk pada ketentuan UndangUndang Nomor40 Tahun 2007 Tentang Perseroan.

atau oleh direktur utama dapat dilihat/dinyatakandalam AD/ART, perubahan AD/ARTnya atau akta berita acara RUPS.

Bahwa faktanya pada saat diadakan RUPS untuk meminta persetujuandan pengesahan Neraca dan Perhitungan Rugi Laba tahun 2009sebagaimana Berita Acara RUPS tanggal 12 September 2010 maupunneraca perhitungan laba/rugi tahun 2010 sebagaimana Akta PernyataanKeputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Terbatas No. 08tanggal 25 Januari 2012, PEMOHON tidak pernah meminta data ataumeminta keterangan yang secara spesifik terkait dengan laproankKeuangan 2009 dan 2010, bahkan PEMOHON ikut menyetujuipengesahan

Terbukti, palingtidak sampai saat ini, pertanggungjawaban direksi mengenai jalannyaperseroan dan laporan keuangan perseroan tidak pernah ditolak, selalumendapat persetujuan dan pengesahan (acquit et de charge) dalamsetiap RUPS;Halaman 15 dari 28 Putusan Perdata Nomor 576/Pat.P/2019/PN Jkt.

Bahwa tidak ada datadata atau keterangan yang diminta olehPEMOHON selama proses RUPS, dan terbukti dalam permohonaninipun tidak ada data spesifik yang diminta oleh PEMOHON sehinggapermintaan PEMOHON untuk meminta dilakukan pemeriksaan auditinvestigasi adalah permohonan yang tidak wajar dan tidak beritikadbaik;c.

Perseraon, Direksi dan Komisaris sudah menjalankan tugas mengelolaperseroan secara baik dimana terbukti hasil pekerjaanya setiap tahundipertanggungjawabkan dalam RUPS dan seluruhHalaman 18 dari 28 Putusan Perdata Nomor 576/Pat.P/2019/PN Jkt.

Selpertanggungjawabannya telah diterima dengan baik dalam RUPS(acquit et de charge), dan tidak ada yang bermasalah sehingga olehkarenanya permintaan pemeriksaan audit investigasi dengan alasanPerseroan, direksi dan komisaris diduga melakukan perbuatanmelawan hukum sama sekali tidak beralasan hukum dan harusdtolak;2.

No. 450 K/Pdt/2006Tergugat Il, dan telah pula diakui oleh Tergugat dan Tergugat II di hadapanforum Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) ke11 PT Batang Garing Jayatanggal 22 Januari 2003 sebagaimana tercantum dalam Berita Acara RUPS ke11 yang dibuat oleh Irwan Junaidi, SH., Notaris di Palangka Raya Nomor 57tanggal 22 Januari 2003;bahwa selain itu sebagai bukti, Penggugat telah menerima sebanyak 20(dua puluh) lembar saham dari Tergugat dengan nilai Rp 1.000.000, (satu jutarupiah) per lembar dengan Nomor

Nanti setelah ada relaaspanggilan sidang, barulah hadir Direktur Utama PT Batang Garing Jaya mewakiliperseroan, vide Pasal 11 angka 1 Anggaran dasar Perseroan;Bahwa berdasarkan RUPS ke09/10 dan RUPS ke 11 tanggal 22 Januari2003 Penggugat tidak lagi berkapasitas sebagai pemegang saham PT BatangGaring Jaya, dan oleh karena itu Penggugat tidak mempunyai legitima personastandi in yudisio, artinya pihak Penggugat tidak berwenang sebagai pihakberperkara (Penggugat) di muka Pengadilan, sedang kenyataannya

bukti T.I.IIIII.5 berupa Akta No. 75 tanggal 28 Februari 2000yang merupakan hasil RUPS telah diputuskan bahwa Penggugat harusmembuat statement untuk menyerahkan sahamnya, karena pada saatpendirian status Penggugat hanya sebagai kuasa saja dan berdasarkanbukti T.L.I.II.6 berupa Akta No. 31 tanggal 25 November 2000 yangmerupakan hasil RUPS telah ditegaskan dalam angka IV.

Batang Garing Jayaditolak oleh Menteri Kehakiman, selain itu perubahanperubahan dimaksuddalam RUPS yang menjadi dasar pertimbangan Pengadilan TinggiKalimantan Tengah maupun Pengadilan Negeri Palangka Rayamengabulkan gugatan rekonvensi bersifat premature dan menyimpang dariAkta Pendirian PT Batang Garing Jaya yang seharusnya menjadi dasar bagipengambilan putusannya;Bahwa berdasarkan hukum ic.

Pasal 15 dan Pasal 17 ayat (1) UndangUndang No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, dihubungkandengan Anggaran Dasar Perseroan atau Akta Pendirian PT Batang GaringJaya yang masih berlaku menurut hukum mengingat perubahanperubahanatau apapun hasil RUPS belum memperoleh persetujuan/pengesahan dariMenteri Kehakiman, maka Penggugat/Tergugat Rekonvensi adalah salahsatu pendiri dan sebagai salah satu pemegang saham yang sah PT BatangGaring Jaya; hasil RUPS yang bertentangan dengan Anggaran DasarPerseroan

Fitton Windu Utama di TUrut Terlawan;Bahwa oleh karena tidak ada itikad balk dari Para Terlawan untukmemenuhi kewajiban kontraktualnya sebagaimana tertuang dalam AktaNotariil diatas, berikut Notulen Pertemuan tanggal 19 Maret 2008, makapada tanggal 13 Juni 2008, diadakan Notulen Rape Umum PemegangSaham bertempat di Hotel Sheraton Surabaya (selanjutnya disebutsebagai Notulen RUPS tanggal 13 Juni 2008), dengan dihadiri olehsegenap Pemegang Saham PT.

Bahwa oleh karena telah dibuat Notulen RUPS tanggal 13 Juni 2008oleh segenap direksi dan Pemegang: Saham, berikut ditindaklanjutiHalaman 10 dari 22 Putusan Nomor 15/PDT/2018/PT PALdengan dibuatnya Surat Pernyataan oleh Para Terlawan yang padaintinya mengembalikan Saham berikut susunan Direksi PT.

Fitron Windu Utama danmengingkari Notulen RUPS tanggal 13 Juni 2008 berikut SuratPernyataan yang dibuatnya sendiri;Bahwa eksistensi pembuatan Notulen RUPS tanggal 13 Juni 2008Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 15/PDT/2018/PT PALdan Surat Pernyataan dari Para Pelawan merupakan bagian yangtidak terpisahkan dari dibuatnya Perjanjian Novasi. Dengan katalain, bilamana Para Terlawan pada waktu itu tidak membuatNotulen RUPS tanggal 13 Juni 2008 berikut Surat pernyataan makadapat dipastikan pula PT.

YerosOcean Shrimp melalui Perjanjian Novasi, Pelawan telahmelaksanakan kewajibannya dalam mengangsur cicilan yang manaseluruhnya akan Pelawan buktikan pada agenda pembuktian dalamperkara a quo;Bahwa dari uraian di atas, dengan adanya Notulen RUPS tanggal 13Juni 2008 maupun Surat Pernyataan yang telah dibuat. serta telahdilakukannya pembayaran cicilan fasilitas kredit PT.

PT.Fitton Windu Utama tanggal 13 Juni 2008;Menyatakan Terlawan telah Wanprestasi terhadap Surat Pernyataantertanggal 13 Juni 2008;Menyatakan Terlawan Ill telan Wanprestasi terhadap Surat Pernyataantertanggal 06 Juni 2009;Menyatakan permohonan eksekusi Para Terlawan dilandasi dengan itikadburuk dan oleh karenanya bertentangan dengan hukum;Menghukum Para Terlawan untuk mematuhi substansi RUPS PT.

Resources Jaya Teknik Management Indonesia sebagai Pengganti RUPS tanggal 16 Januari 2015 yang dilegalisir ;

Resources Jaya Teknik Management Indonesia Sebagai Pengganti RUPS Luar Biasa tanggal 16 Januari 2015 ;

Resources JayaTeknik Management Indonesia sebagai Pengganti RUPS tanggal16 Januari 2015 yang dilegalisir ;Fotocopy Keputusan Dewan Komisaris PT. Resources Jaya TeknikManagement Indonesia Sebagai Pengganti RUPS tanggal 16 Januari2015 yang dilegalisir;Fotocopy Keputusan Sirkuler Pemegang Saham PT.

Resources JayaTeknik Management Indonesia Sebagai Pengganti RUPS Luar Biasatanggal 16 Januari 2015;Fotocopy Permohonan Persetujuan Pembagian Jaminan atas RIG#98ke BII tanggal 22 Januari 2015 yang dilegalisir;Fotocopy Surat Kuasa Menghadiri RUPS tanggal 16 Januari 2015untuk pengembalian utang RMI kepada SURYA HADI yang dilegalisir;Fotocopy Surat Kuasa Menghadiri RUPS tanggal 16 Januari 2015untuk dan atas nama PNT yang dilegalisir;Fotocopy Surat Pernyataan ROHMAD tanggal 27 Januari 2015 yangdilegalisir

Resources JayaTeknik Management Indonesia sebagai Pengganti RUPS tanggal6 Januari 2015 yang dilegailisir ;Fotocopy Keputusan Dewan Komisaris PT. Resources Jaya TeknikManagement Indonesia Sebagai Pengganti RUPS tanggal 16 Januari2015 yang dilegalisir;Fotocopy Keputusan Sirkuler Pemegang Saham PT.

Resources JayaTeknik Management Indonesia Sebagai Pengganti RUPS Luar Biasatanggal 16 Januari 2015;Fotocopy Permohonan Persetujuan Pembagian Jaminan atas RIG#98ke BIl tanggal 22 Januari 2015 yang dilegalisir;Fotocopy Surat Kuasa Menghadiri RUPS tanggal 16 Januari 2015untuk pengembalian utang RMI kepada SURYA HADI yang dilegalisir;Fotocopy Surat Kuasa Menghadiri RUPS tanggal 16 Januari 2015untuk dan atas nama PNT yang dilegalisir;Fotocopy Surat Pernyataan ROHMAD tanggal 27 Januari 2015 yangdilegalisir

ResourcesJaya Teknik Management Indonesia Sebagai Pengganti RUPS LuarBiasa tanggal 16 Januari 2015 ;Fotocopy Permohonan Persetujuan Pembagian Jaminan atasRIG#98 ke BIl tanggal 22 Januari 2015 yang dilegalisir ;Fotocopy Surat Kuasa Menghadiri RUPS tanggal 16 Januari 2015untuk pengembalian utang RMI kepada SURYA HADI yangdilegalisir ;Fotocopy Surat Kuasa Menghadiri RUPS tanggal 16 Januari 2015untuk dan atas nama PNT yang dilegalisir ;Fotocopy Surat Pernyataan ROHMAD tanggal 27 Januari 2015yang dilegalisir

Akta Berita Acara RUPS No. 42 tanggal 23 Desember 1994 yang dibuatdihadapan HARYATI SURACHMAN, Notaris Pengganti di Jakarta,d. Akta Berita Acara RUPS No. 16 tanggal 16 Desember 1998 yang dibuatdihadapan ANGELIQUE TEDJAJUWANA, S.H., Notaris di Semarang,Dimana perubahan tersebut telah mendapat pengesahan dari Menteri KehakimanRI berdasarkan Surat Keputusan No.

IDOLA TUNGGAL tidak pernah mengetahui rencanapelaksanaan RUPS tertanggal 23 Mei 2006 dan tanggal 06 Juni 2006 yanghalaman 5 dari 133 lembar Putusan Nomor 234/PDT/2020/PT.DKI.dilakukan oleh TERGUGAT II tersebut karena tidak pernah menerima undangansecara sah dan patut untuk menghadiri RUPS;9.

yang dilakukan setelah RUPS tanggal 25Agustus 2006 antara lain :(i) RUPS tanggal 10 Juli 2008 berikut akta No. 25 tahun 2008 tanggal 10Juli 2008(il) RUPS tanggal 19 Agustus 2013 sebagaimana yang tertuang dalamAkta No 8 Tahun 2013(iii) RUPS tanggal 20 Desember 2013 sesuai Akta No 50 tahun 2013tanggal 20 Desember 2013 yang dibuat dihadapan Notaris IlmiawanDekrit Supatmo S.H.

Menyatakan Batal dan Tidak Sah RUPS tanggal 20 Desember 2013maupun RUPS lainnya yang diselenggarakan Tergugat I, Tergugat II danTergugat Ill dengan segala akibat hukumnya.13.

Menyatakan SAH dan MENGIKAT Rapat Umum Pemegang Saham(RUPS) PT IDOLA TUNGGAL tanggal 26 Maret 2012 berikut segalaKeputusan yang dihasilkan dengan segala akibat hukumnya.19.

Menghukum TERGUGAT I untuk menyelenggaralan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ( RUPS LB ) dengan agenda rapat, merubah data perusahaan dengan mengeluarkan nama PENGGUGAT sebagai pemegang saham pada TERGUGAT I dan selanjutnya mencatatkan nama TERGUGAT II sebagai pemegang saham pada TERGUGAT I;5. Menghukum TERGUGAT I, untuk menyampaikan perubahan data tersebut untuk dicatatkan sebagai perubahan data perseroan TERGUGAT I kepada TURUT TERGUGAT III;6.

Menyatakan bahwa, Apabila dalam waktu 14 ( empat belas hari ) sejak tanggal putusan ini, ternyata TERGUGAT I secara suka rela, tidak juga menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ( RUPS LB ) untuk merubah data perusahaan dengan mengeluarkan nama PENGGUGAT sebagai pemegang saham pada TERGUGAT I dan mencatatkan nama TERGUGAT II sebagai pemegang saham pada TERGUGAT I kepada TURUT TERGUGAT III, maka MEMERINTAHKAN TURUT TERGUGAT III untuk melakukan perubahan dan mencatatkan dalam

BUMI SAMUDRA JEDINE ) belum mengadakan RapatUmum Pemegang Saham Luar Biasa ( RUPS LB ) dimaksud, sehinggasecara Administrasi pada data base TURUT TERGUGAT III masih tercatatnama PENGGUGAT sebagai Pemegang Saham pada TERGUGAT ;Bahwa, PENGGUGAT beberapa kali mengirimkan surat kepadaTERGUGAT yang isinya meminta, agar TERGUGAT I, segeramelaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ( RUPS LB),sesuai Surat tanggal 1 November 2016 dan 25 Juli 2016, namun keduasurat tersebut tidak pernah ditanggapi oleh

MENGHUKUM TERGUGAT untuk menyelenggaralan Rapat UmumPemegang Saham Luar Biasa ( RUPS LB ) dengan agenda rapat,merubah data perusahaan dengan mengeluarkan nama PENGGUGATsebagai pemegang saham pada TERGUGAT dan selanjutnyamencatatkan nama TERGUGAT Il sebagai pemegang saham padaTERGUGAT ;V. Menghukum TERGUGAT , untuk menyampaikan perubahan datatersebut untuk dicatatkan sebagai perubahan data perseroanTERGUGAT kepada TURUT TERGUGAT III;VI.

DirjenAHU dari Penggugat PT Solid Gold Prima sebagai pemegang saham padaTergugat PT.Bumi Samudera Jedine;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P9 s/d P11 masingmasingberupa Permohonan RUPS Luar Biasa PT.Bumi Samudera Jedine tertanggal01 Nopember 2016, O7 April 2017 dan 31 Agustus 2017 untukmenyelenggarakan RUPS LB namun dari pihak Tergugat PT.Bumi SamuderaJedine tidak memperdulikannya juga tidak melakukan kewajibannya sebagaiPerseroan dan menimbulkan kerugian pada diri pihak Penggugat, sehinggaPenggugat

Solid Gold Prima sebagai pemegangSaham pada Tergugat dan untuk selanjutnya mencatatkan nama Tergugat Ilsebagai pemegang saham pada Tergugat PT.Bumi Samudera Jedine,bahwaternyata pihak Penggugat telah berulang kali meminta kepada Tergugat untukmelakukan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB) danmencatatkan Tergugat Il dalam Daftar Pemegang Saham pada Tergugat ,tetapi tetap tidak diabaikan padahal menurut Pasal 78 ayat (1) dan (4) bahwaPenyelenggaraan RUPS LB dapatsaja dilakukan atas permintaan

1(satu) orangpemegang saham dalam hal ini Penggugat dan dapat diminta setiap waktuberdasarkan kebutuhan dan kepentingan kepada pihak Tergugat PT.BumiSamudera Jedine itu sudah sah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa(RUPS LB), sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat dengantidak dilaksanakannya RUPSLB oleh Tergugat!

HARDLENT MEDIKA HUSADA Nomor 83tanggal 11 November 1994, yang dibuat oleh Notaris INDRAWATISETIABUDHI.Fotocopy Akta Berita Acara RUPS Luar Biasa PT.

HARDLENT MEDIKAHUSADA Nomor : 57 tanggal 13 Februari 2009.Fotocopy Surat Keputusan Menkumham Rl NomorAHU15209.AH.01.02 tahun 2009 tentang Persetujuan Akta PerubahanAnggaran Dasar Perseroan, tanggal 24 April 2009.Fotocopy Surat Kuasa LISA MEGAWATI kepada SUSY SANDRAWATI,SH tanggal 12 Maret 2012.Fotocopy Akta Pernyataan Berita Acara RUPS Luar Biasa PT.HARDLENT MEDIKA HUSADA Nomor 17 tanggal 17 Maret 2012.Fotocopy Notulen RUPS PT.

Nomor 17 tertanggal 17 Maret 2012 tentang AktaPernyataan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB) PT.Hardlent Medika Husada yang secara jelas dan terfaktakan adanyarangkap kewenangan yang dimiliki Terdakwa menimbulkan konflikkepentingan, bahwa Terdakwa menyelenggarakan RUPS LB dengankewenangannya sebagai anggota Komisaris dalam susunan DewanKomisaris PT. Hardlent Medika Husada sehingga dalam prosesberjalannya RUPS LB tersebut yang mana Terdakwa juga sebagaipemegang saham PT.

Bahwa dari fakta persidangan Terdakwa telah mendaftarkan Akta BeritaAcara RUPS LB ke Kementerian Kehakiman sedangkan sebenarnyaTerdakwa tidak berhak untuk menyelenggarakan RUPS LB tersebutmengingat Terdakwa tidak dapat memperlihatkan bukti setor saham/penyertaan sahamnya atas PT. Hardlent Medika Husada sehinggasebenarnya Terdakwa dalam Rapat/RUPS LB tersebut bertindak adanyarangkap kewenangan sebagai Dewan Komisaris dan juga sebagaipemegang saham PT. Hardlent Medika Husada, sedangkan saksi DR.

HARDLENT MEDIKA HUSADA Nomor 83tanggal 11 November 1994, yang dibuat oleh Notaris INDRAWATISETIABUDHI.Fotokopi Akta Berita Acara RUPS Luar Biasa PT.

Bahwa senada dengan halhal tersebut di atas, ayat (5) dan ayat (6) Pasal92 UndangUndang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas(UUPT) telah menyatakan dengan tegas mengenai:Halaman 10 dari 100 hal putusan perkara Nomor :300 /PDT/2020/PT.DKI25.26.27.(5)Dalam hal Direksi terdiri atas 2 (dua) anggota Direksi atau lebih,pembagian tugas dan wewenang pengurusan di antara anggotaDireksi ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS;(6) Dalam hal RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidakmenetapkan, pembagian

sebagaimana ditentukan dalamanggaran dasar;Ayat (2)Anggaran dasar dapat menentukan rencana kerja yang disampaikanoleh Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapatpersetujuan Dewan Komisaris atau RUPS, kecuali ditentukan laindalam peraturan perundangundangan;Ayat (3)Dalam hal anggaran dasar menentukan rencana kerja harus mendapatpersetujuan RUPS, rencana kerja tersebut terlebin dahulu harusditelaah Dewan Komisaris;Pasal 66Ayat (1)Direksi menyampaikan laporan tahunan kepada RUPS setelah

yang tidakjelas (obscuur) atau setidaktidaknya bukan merupakanPemanggilan RUPS / RUPS lainnya yang berhubungan denganTURUT TERGUGAT (PT KISOJI TEI JAKARTA); bukan merupakan Pemanggilan RUPS / RUPS lainnya yangberhubungan dengan TURUT TERGUGAT (PT KISOJI TEIJAKARTA) namun yang berhubungan dengan PT KISOJI TEI, yangtidak PENGGUGAT ketahui asal usulnya; tidak memuat waktu RUPS / RUPS lainnya yang jelas sebagaimanatelah diwajibkan dalam UUPT; tidak memuat satu butir pun yang menyebutkan mengenai tempatRUPS

/ RUPS lainnya sebagaimana telah diwajibkan dalam UUPT; tidak memuat satu butir pun frasa pokok pemberitahuan bahwabahan yang akan dibicarakan dalam RUPS / RUPS lainnya tersediadi kantor Perseroan sejak tanggal dilakukan pemanggilan RUPS /RUPS lainnya sampai dengan tanggal RUPS / RUPS lainnyadiadakan sebagaimana telah diwajibkan dalam UUPT (vide: Pasal82 ayat (3) UUPT);Halaman 37 dari 100 hal putusan perkara Nomor :300 /PDT/2020/PT.DKI69.70.71.72.Sehingga oleh karenanya, sudah merupakan suatu kepatutan

; Menyampaikan laporan tahunan sebagaimana telah ditetapkanoleh UndangUndang kepada RUPS setelah ditelaah oleh DewanKomisaris dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelahtahun buku Turut Tergugat berakhir;6.

sepenuhnya maka bisa dijadikan simpanan sajakarena 25% tersebut harus/wajib disetor semuanya;Bahwa konsekwensi bagi seorang yang tercatat sebagai pemegang sahamdi suatu PT tidak melakukan penyetoran sahamnya kepada PT nya haltersebut akan menjadi hutang baginya kepada PT dan PT bisa memintamodal/saham yang dibayarkan tersebut kepadanya;Bahwa apabila pemegang saham tersebut tidak pernah mau membayarkansahamnya/modalnya kepada Perusahaan, hal itu bisa ditindaklanjuti olehPerusahaan dengan melakukan RUPS

apakah nantinya sahamnya akandipindahkan/diganti oleh pemegang saham yang baru ataukan bisameminta orang tersebut untuk membayarkan/menyetorkan modal/sahamtersebut kepada perusahaan;Bahwa suatu RUPS harus dihadiri oleh semua pemegang saham akantetapi kalau dia tidak hadir dilakukan pemanggilan terhadapnya untukmelakukan rapat RUPS kembali dan kalau pada akhirnya tidak datang jugabarulah bisa dilayangkan gugatan wanprestasi;Bahwa apa bila putusan pengadilan mengabulkan gugatan wanprestasiperusahaan

harus melihat terlebin dulu bagaimana isi dari perjanjian dalamPT tersebut dan dilakukan RUPS;Bahwa mekanisme Perusahaan sebelum mengajukan gugatan kepengadilan adalah melakukan RUPS terlebih dahulu kepada seluruhpemegang saham dan aturannya bisa dilihat dari Anggaran Dasar/ADPerusahaan.

Pemegang saham harus dilakukan pemanggilan untukmelakukan RUPS dan kalau dirinya tidak hadir dilakukan pemanggilankembali terhadapnya agar dapat hadir pada RUPS lewat media. Setelah itutidak bisa hadir juga maka Direksi dapat bertindak untuk itu;Bahwa Somasi sebenarnya tidak diperlukan yang penting dalamperusahaan adalah RUPS dan dalam Anggaran Dasar/AD perusahaanadalah berlaku bagi pemegang saham sebagai UU;Halaman 15 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 900/Pdt.G/2018/PN.

JktSel Bahwa Pemegang saham bisa tidak hadir yang biasa disebut sekulerdimana dirinya hanya bertandatangan dalam hasil RUPS saja/pemegangsaham setuju dengan hasil RUPS dan kalau tidak mau tandatangan makadia harus hadir; Bahwa RUPS ada dua yaitu RUPS tahunan dimana dilakukan setelahtahun tutup dan dilakukan diawal tahun kemudian kedua RUPS luas biasadilakukan kalau ada pergantian Direksi, Pemebelian saham/pemegangsaham baru; Bahwa RUPS Tahunan bisa menjadi dasar Anggaran Perusahaan atasRUPS perusahaan

YY tidak melakukan hal yang sama.bahwa dalam Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Nomor 5 tanggal 24 Juni2008 Pasal 8 ayat (3), mengatur halhal sebagai berikut:Dalam RUPS Tahunan:Direksi menyampaikan:Laporan tahunan yang telah ditelaah oleh Dewan Komisaris untuk mendapatpersetujuan RUPS.Laporan keuangan untuk mendapat pengesahan rapat.Ditetapbkan penggunaan laba, jika perseroan mempunyai saldo laba yang positif.Diputuskan mata acara RUPS lainnya yang telah diajukan sebagaimana mestinyadengan memperhatikan

ketentuan anggaran dasar.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (3) huruf b Akta Notaris Nomor 5tersebut diketahui bahwa penggunaan laba harus ditetapbkan oleh RUPS.

Olehkarena itu dalam ketentuan mengenai pembagian dividen oleh perusahaan, makaharus terlebih dahulu diputuskan oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dandividen tersebut dibagikan kepada semua pemegang saham.

Dalam hal ini PemohonBanding tidak melakukan RUPS yang menyetujui adanya pembagian dividen, olehkarenanya pengambilan tunai yang tidak didasarkan pada RUPS, bukan merupakanpengambilan/pembagian dividen;bahwa hal ini dibuktikan dengan Neraca dan Laporan LabaRugi yang diaudit olehauditor independen KAP Drs. Harry & Rekan.

AviaGlobal Teknologi (Bukti P3).Bahwa rencana peralihan hak atas sahamsaham dariPenggugat kepada Tergugat tersebut di atas karena telahmendapat persetujuan dari pemegang saham dan organperseroan dalam RUPS LB (vide Bukti P3) dan terhadap haltersebut di atas untuk memenuhi ketentuan Pasal 56 UUPT,maka diantara Penggugat dengan Tergugat dilakukan jual belisaham seharga Rp.500.000.000,(Lima ratus juta rupiah) yangdituangkan dalam Perjanjian Jual Beli Saham, Tanggal 07September 2012 (vide Bukti P1),

7/9/2012).Dalam Berita Acara RUPS 7/9/2012 diketahui bahwa adaPembeli lain terhadap saham milik Penggugat bernama JantoTanumihardja yang turut hadir sebagai undangan dalamrapat tersebut.Bahwa dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PTAvia Global Teknologi (Perseroan) tersebut diputuskanpersetujuan penjualan sahamsaham Perseroan milikPenggugat, yang mana tidak hanya kepada Tergugat, namunjuga kepada Janto Tanumihardja dengan perincian:a.

Bahwa Penggugat dalam butir 3 Posita Gugatan telahmengakui adanya Berita Acara RUPS 7/9/2012 yang salahsatu isinya adalah persetujuan dari Penggugat danTergugat sebagai para pemegang saham Perseroan saatitu. untuk penjualan sahamsaham Perseroan milikPenggugat kepada Tergugat dan Janto Tanumihardja.11.

No.409 /PDT/2016/PT.DKI12.Bahwa cara pembayaran dan sumber dana tersebut yangtercantum pada halaman 3 Berita Acara RUPS 7/9/2012,Tergugat kutip lengkap dibawah ini:Adapun alokasi / distribusi dana pembayaran ataupembelian sahamsaham tersebut diatas dibagi diantara:1.Tuan SUGANDA GUNAWAN SUTANTA sebesarRp.600.000.000,;. Tuan SUHADI sebesar Rp.1.212.000.000, ditambahRp.380.000.000, menjadi Rp.1.592.000.000,;. Tuan Ir.

Acara RUPS 7/9/2012 ~=yangmendokumentasikan persetujuan Penggugat untuk menjual saham yang dimilikinya kepada Tergugat dalam RapatUmum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan padatanggal 7 September 2012 (RUPSLB 7/9/2012).33. Bahwa dalam Berita Acara RUPS 7/9/2012 yang diketahuioleh Penggugat dan Tergugat telah disepakati beberapahal, yang mana salah satunya sebagaimana tercantumpada butir (B) keputusan RUPSLB 7/9/2012 adalahHal 17 dari 33 hal Put.

Bahwa setelah bukti P5 di buat oleh para pihak, Penggugat tidak pernahmendapatkan panggilan RUPS oleh Para tergugat perihal akandiadakannya perubahan susunan direksi perseroan Turut Tergugat ;13.Sehingga Penggugat pada tanggal 23 Oktober 2017 mengirimkan suratkepada Tergugat untuk meminta klarifkasi perihal adanya maksud dariTergugat untuk mengadakan RUPS serta jabatan Direktur Utama yang diduduki oleh Tergugat tanpa adanya RUPS terlebih dahulu;14.

IMP yang mana kepemilikannya tersebut Tidak terdaftarDALAM BUKU PEMEGANG SAHAM PT.IMP dan tidak mungkin melakukanperubahan Direksi dan Komisaris secara diamdiam tanpa RUPS karenasesuai Pasal 75 ayat (1) UU No.40 Tahun 2007 tentang PerseroanTerbatas, menyatakan RUPS mempunyal wewenang yang tidak diberikankepada Direksi atau Dewan Komisaris, dalam batas yang ditemukandalam UndangUndang ini dan/atau anggaran dasar .

oleh RUPS danPasal 100 UU 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas tentangkewajiban Direksi seharusnya yang mendaftarakan akta tersebut adalahdireksi PT.IMP yang menjalankan perusahaan bukan oleh pemegang sahambaru;Bahwa apa yang dilakukan Penggugat menunjukan Penggugat seorangyang bersifat tinggi hati karena surat panggilan klarifikasi dari Tergugat danTurut Tergugat dijawab dengan surat klarifikasi hal ini menunjukansesungguhnya Penggugat mengetahui adanya proses RUPS tersebutnamun tidak datang

, apalagi RUPS tersebut dilakukan sesuai ketentuanhukum dan telah memenuhi kuorum, dilakukan oleh Tergugat selakuPemegang saham 1.100 lembar saham dan Tergugat II selaku pemgangHalaman 22 Putusan No. 477/PDT/2021/PT.DKI18.19.saham sebanyak 2.500 lembar sahamjika digabungkan kedua pemegangsaham (Tergugat dan Tergugat II sebanyak 70%) sehingga olehkarenanya sesuai ketentuan Pasal 86 UU 40 tahun 2007 tentangPerseroan Terbatas RUPS telah memenuhi quorum adapun alasanPenggugat mengajukan gugatan aqguo

Menyatakan Pengambilan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham(RUPS)(RUPS) PT.Indo Mineralita Prima yang diambil secara kuorumdinyatakan sah dan mengikat menurut hukum;5. Menyatakan Akta Akta yang dibuat oleh Turut Terguugat berupa : Akta No.36 tertanggal 09 Agustus 2017 dihadapan Turut Tergugat II; Akta No.141 tertanggal 24 Agustus 2017 yang dibuat dihadapan TurutTergugat Il; Akta No.88 tertanggal 13 September 2017 dihadapan Turut Tergugat II;Telah sesuai ketentuan hukum,;6.

MULTICON INDRAJAYA TERMINAL padaPasal 9 angka 2 dan 3 mengatur sebagai berikut: RUPS diselenggarakan dengan melakukan pemanggilan terlebin dahulukepada para pemegang saham dengan surat tercatat dan/atau denganiklan dalam surat kabar; 27 Pemanggilan dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelumtanggal panggilan dan tanggal RUPS diadakan. Dengan demikian jelas bahwa anggaran dasar PT.

MULTICONINDRAJAYA TERMINAL (Akta No. 04), di dalam Pasal 9disebutkan antara lain yaitu:"(1 ) RUPS diadakan di tempat kedudukan Perseroan;(2) RUPS diselenggarakan dengan melakukan pemanggilanterlebih dahulu kepada para pemegang saham dengan surattercatat dan/atau dengan iklan dalam surat kabar;hal 19 dari 34 hal put.

No. 37/PDT/2017/PT.DKI(3) Pemanggilan dilakukan paling lambat 14 (empat belas) harisebelum tanggal RUPS~ diadakan dengan tidakmemperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal RUPSGiadakan, ...... 0.0... cc cee ccc cee cee SEY nn nnn nn nn nnn nnn noe nee ee nee nee nn6.2. Bahwa ketentuan Pasal 9 ayat (2) dan ayat (3) Akta No. 04tersebut mengatur mengenai cara pemanggilan RUPS, kapanpemanggilan RUPS dilakukan, dan mengenai penghitunganpemanggilan RUPS.

Bunyi Pasal 86 ayat (1), (2), dan 3 UUPT adalah sebagai berikut:Pasal 86(1) RUPS dapat dilangsungkan jika dalam RUPS lebih dari 'A(satu perdua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan haksuara hadir atau diwakili, kecuali undangundang dan /atauanggaran dasar menentukan jumlah kuorom yang lebih besar;(2) Dalam hal kuorum sebagaimana pada ayat (1) tidak tercapai,dapat diadakan pemanggilan RUPS kedua;(3) Dalam pemanggilan RUPS kedua harus disebutkan bahwaRUPS pertama telah dilangsungkan dan tidak mencapaiKUOIUM

MIT mengenai "Kuorum, Hak Suara dan Keputusan RUPS"sebagaimana termuat dalam Akta No. 04 adalah sebagai berikut:(1) RUPS dapat dilangsungkan apabila kuorum kehadiransebagaimana disyaratkan dalam Undangundang tentangPerseroan Terbatas telah terpenuhi;(4) RUPS dapat mengambil keputusan sebagaimana ditentukandalam undangundang". hal 25 dari 34 hal put. No. 37/PDT/2017/PT.DKI13.5. Berdasarkan Pasal 10 ayat (1) dan (4) Anggaran Dasar PT.

; Bahwa oleh karena Terlawan tidak melaksanakan RUPSsebagaimana biasanya diadakan oleh Perusahaan Perseroan dan olehkarena adanya halhal penting seperti Pertanggungjawaban Keuangan,Laporan Keuangan terkait dengan usaha perusahaan yang harusdiselesaikan lewat RUPS Perseroan, maka Pengurus lainnya dari PTPerumahan NTB Prima mengadakan RUPS dengan terlebih dahulumemohon ljin/Penetapan kepada Pengadilan Negeri Mataram untukdapat dilaksanakannya RUPS yang disebut dengan RUPS Luar Biasa; Bahwa atas permohonan

Nomor 3005 K/Pdt/2016tersebut diadakan RUPS Luar Biasa;3. Bahwa dalam RUPS luar biasa tersebut didapat suatu keputusandiantaranya: Pelawan diangkat selaku Direktur PT Perumahan NTB Prima; Pelawan II diangkat selaku Komisaris PT Perumahan NTB Prima;4.

Bahwa atas hasil RUPS Luar Biasa tersebut Terlawan keberatan danmengajukan gugatan pembatalan RUPS Luar Biasa tersebut di PengadilanNegeri Mataram dan terjadilah sengketa/perkara atas hasil RUPS LuarBiasa tersebut sampai pada tingkat Mahkamah Agung/Kasasi dan bahkansampai pada Tingkat Peninjauan Kembali, yang pada intinya Amar putusanputusannya berbunyi:I.

Melakukan kegiatan usaha lainnya guna menunjang kegiatan tersebutdiatas;Ayat (2) :untuk mengembangkan usaha sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) PT.kawasan industri Tanjung Buton dapat bekerjasama dengan PemerintahPusat, Pemerintah Provinsi Riau, Pemerintah Kabupaten/ Kota lainnya danatau dengan pihak pihak lain (Swasta) dari dalam negeri dan atau luarnegeri atas persetujuan RUPS.;Bahwa PT.

TBMS yang semula Rp 3.500.000.000, (tiga milyardlima ratus juta rupiah) menjadi Rp 17.500.000.000, (tujuh belas milyard limaratus juta rupiah), Hal tersebut dilakukan atas inisiatif terdakwa sendiri dantanpa meminta persetujuan dari RUPS PT.KITB.

KITB dengan mengadakan RUPS Luar Biasa;Bahwa dalam RUPS Luar Biasa tanggal 16 Desember 2009 tersebut,membahas perubahan modal PT. TBMS dan susunan pengurus. PerubahanHalaman 8 dari 37 halaman Putusan Nomor : 25/TIPIKOR/2014/PT.PBRmodal dasar dari Rp 100.000.000.000, (Seratus milyard rupiah) menjadi Rp90.000.000.000, (Sembilan puluh milyard rupiah). Komposisi modalperseroan PT. TBMS juga mengalami perubahan dimana modal disetor PT.MPM dari Rp 32.500.000.000.

KITB dengan mengadakan RUPS Luar Biasa; Bahwa dalam RUPS Luar Biasa tanggal 16 Desember 2009 tersebut,membahas perubahan modal PT. TBMS dan susunan pengurus. Perubahanmodal dasar dari Rp 100.000.000.000, (Seratus milyard rupiah) menjadi Rp90.000.000.000, (Sembilan puluh milyard rupiah). Komposisi modalperseroan PT. TBMS juga mengalami perubahan dimana modal disetor PT.MPM dari Rp 32.500.000.000.

Bahwa berdasarkan Pasal 142 ayat (1) UndangUndang Nomor 40Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT), Pembubaran PerseroanTerbatas dapat terjadi akibat ; berdasarkan keputusan Rapat UmumPemegang Saham (RUPS) akan tetapi RUPS yang diselenggarakan tidakdihadiri oleh Tuan Febriansyah selaku pemegang saham lainnya sehinggaKeputusan RUPS tentang pembubaran perseroan tidak dapat berlaku sahkarena harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat dan/ataupaling sedikit dihadiri oleh 3/4 (tiga perempat

) bagian dari jumlah seluruhHalaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2021/PN Gin.saham dengan hak suara hadir atau diwakili dalam RUPS dan disetujuipaling sedikit 3/4 (tiga perempat) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan;8.

Sanjiwani Bali Indonesia;Bahwa tanggal 2 November 2020 telah dilaksanakan Rapat UmumPemegang Saham Luar Biasa Pertama dan tanggal 30 November 2020dilaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Kedua yangdihadiri oleh Pemohon sebagai Direktur tetapi Febriansyah selakuKomisaris tidak hadir setelah dipanggil sebanyak 3 (tiga) kali;*Bahwa berdasarkan UndangUndang tentang Perseroan Terbatas,Pembubaran Perseroan Terbatas dapat terjadi akibat: berdasarkankeputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) akan

tetapi RUPSHalaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 10/Padt.P/2021/PN Gin.yang diselenggarakan tidak dihadiri olen Febriansyah selaku pemegangsaham lainnya sehingga Keputusan RUPS tentang pembubaranperseroan tidak dapat berlaku sah dan berdasarkan UndangUndangNomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, PembubaranPerseroan Terbatas dapat terjadi akibat berdasarkan PenetapanPengadilan;Bahwa atas dasar dalil tersebut Pemohon memohon agar pengadilanmenyatakan sah pembubaran PT Buahan; Bahwa setelah mencermati

Menurut Pasal 80 dan 91 UndangUndang No. 1 Tahun 1995 tentangPerseroan Terbatas, Pembatalan Pengangkatan Pekerja selaku Direksi BankRatu hanya dapat dilakukan oleh Keputusan RUPS ;Bahwa oleh karena belum pernah dilakukan pembatalan pengangkatanpekerja sebagai Direksi melalui RUPS hingga Bank Ratu dibekukan kegiatannyaoleh Bank Indonesia pada tanggal 20 Oktober 2000, BPPN menganggap bahwaKeputusan RUPS tertanggal 21 Februari 2000 adalah sah dan tetap berlaku ;Bahwa secara faktual hingga kegiatan Bank

No. 47 PK/TUN/2008Saham (RUPS) adalah merupakan organ perseroan yang memegangkekuasaan tertinggi dalam perseroan dan memegang segala wewenangyang tidak diserahkan kepada Direksi atau Komisaris sebagaimana diaturdan berdasarkan Pasal 1 ayat (8) Jo. Pasal 63 ayat (1) UU No. 1 Tahun1995 tentang Perseroan Terbatas. Dengan demikian, kedudukan Sar.Hengky Hendratmoko sebagai Direktur PT.

Bank Ratu yang diangkat berdasarkanRUPSLB telah memenuhi ketentuan Anggaran Dasar Perseroan danjuga memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 80 ayat (1)UU No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas yang menyatakan"Anggota Direksi diangkat olen RUPS". Hal ini sesuai dengan Pasal 91Jo. Pasal 92 UU No. 1 Tahun 1995 yang menyebutkan bahwa kedudukanDireksi dalam perseroan adalah kuat, dan tidak dapat dibatalkan denganalasan apapun juga tanpa melalui RUPS ;Bahwa sebagai Direktur PT.

Bagi calon yang diajukan oleh Bank ke Bank Indonesiamanakala tidak disetujui atau tidak lulus dalam fit and profer test di manayang bersangkutan sudah diangkat sebagai pengurus melalui RUPS,maka yang bersangkutan wajib diberhentikan melalui RUPS atau yangHal. 10 dari 15 hal. Put.

Bank Ratu tidak pernahmelakukan RUPS untuk memberhentikan Sdr. Hengky Hendratmokosebagai Direktur dan sebaliknya Sdr. Hengky Hendratmoko tidak pernahmengajukan pengunduran dirinya, maka menurut hukum kedudukan Sadr.Hengky Hendratmoko masih sebagai salah satu Direksi PT.

AA ANDI PRAJITNO, Drs, SH, Mkn Notaris di Surabaya, 1 (satu) bandel copy legalisir minuta akta no. 18 tanggal 23 Agustus 2017 tentang berita acara RUPS-LB PT ZANGRANDI PRIMA yang dibuat dihadapan Dr. AA ANDI PRAJITNO, Drs. SH. Mkn Notaris Surabaya, dikembalikan kepada Dr. A.A. Andi Prajitno, Drs., SH., M. Kn.;

1. Membebankan biaya perkara untuk dua tingkat peradilan kepada Negara;

SYLVIA TANUMULIA.Pada tanggal 07 Juni 2017, diadakan RUPS Luar Biasa PT. ZANGRANDIPRIMA tanggal 07 Juni 2017, sebagaimana dimaksud dalam Akta No. 42, tanggal07 Juni 2017 tentang berita acara RUPS Luar Biasa PT. ZANGRANDI PRIMA,yang dibuat oleh A.A. ANDI PRAJITNO, S.H., M.Kn, Notaris di Surabaya yangsalah satu agenda rapat yaitu persetujuan pengalihnan saham perseroan sebagaiberikut : 10 saham milik ILSE RADIASTUTI TANUMULIA kepada para ahli warisJANI LIMAWAN, 10 saham milik Alm.

SYLVIA TANUMULIA.Pada tanggal 07 Juni 2017, diadakan RUPS Luar Biasa PT. ZANGRANDIPRIMA tanggal 07 Juni 2017, sebagaimana dimaksud dalam Akta No. 42, tanggalO07 Juni 2017 tentang berita acara RUPS Luar Biasa PT. ZANGRANDI PRIMA,yang dibuat oleh A.A. ANDI PRAJITNO, S.H., M.Kn, Notaris di Surabaya yangsalah satu agenda rapat yaitu persetujuan pengalihnan saham perseroan sebagaiberikut : 10 saham milik ILSE RADIASTUTI TANUMULIA kepada para ahli warisJANI LIMAWAN, 10 saham milik Alm.

Untuk mencapaikuorum harus dihadiri juga oleh para pemegang saham yang lain yaitu ROBBYICHWAN TANUMULIA atau ILSE RADIASTUTI TANUMULIA.Ada agenda lain pada RUPS Luar Biasa ini yaitu pengesahan peralihansaham milik (Alm) SYLVIA TANUMULIA kepada terdakwa EMY TANUMULJA, Ny.Drg. GRIETJE TANUMULIA (berkas terpisah) dan Ir. WILLY TANUMULIA (berkasterpisah).

SYLVIA TANUMULIA.Bahwa pada tanggal O7 Juni 2017, diadakan RUPS Luar Biasa PT.ZANGRANDI PRIMA tanggal 07 Juni 2017, sebagaimana dimaksud dalam AktaNo. 42, tanggal O07 Juni 2017 tentang berita acara RUPS Luar Biasa PT.ZANGRANDI PRIMA, yang dibuat oleh A.A. ANDI PRAJITNO, S.H., M.Kn, Notarisdi Surabaya yang salah satu agenda rapat yaitu persetujuan pengalihnan sahamperseroan sebagai berikut : 10 saham milik ILSE RADIASTUTI TANUMULIAkepada para ahli waris JANI LIMAWAN, 10 saham milik Alm.

Ada agenda lain pada RUPS Luar Biasa ini yaitupengesahan peralihan saham milik (Alm) SYLVIA TANUMULIA kepada Ir. WILLYTANUMULIA (berkas terpisah), Ny. drg. GRIETJE TANUMULIA (berkas terpisah)dan terdakwa EMMY TANUMULJA. Yang menjadi ketua rapat pada RUPS LuarBiasa yang tertuang dalam Akta No. 18 tanggal 23 Agustus 2017 tentang BeritaAcara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. ZANGRANDI PRIMAadalah saksi FRANSISKUS MARTINUS SOESETIO (berkas terpisah) selakuDirektur Utama.

INTERNATIONALmengadakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) di GedungSampoerna Strategi dengan agenda penunjukan Susunan Direksi yangbaru dan telah terpilin dengan susunan dewan direksi sebagai berikut :1. SATRIYA AGUS GUNAWAN selaku Direktur Utama.2. HENDRAWAN AGUSTA selaku Direktur.3.

AGAPESOFTWARE INTERNATIONAL mengadakan Rapat Umum PemegangSaham (RUPS) di Gedung Sampoerna Strategi dengan agendapenunjukan Susunan Direksi yang baru dan telah terpilin dengansusunan dewan direksi sebagai berikut :1. SATRIYA AGUS GUNAWAN selaku Direktur Utama.2. HENDRAWAN AGUSTA selaku Direktur3.

Bahwa alasan / dasar terdakwa tidak memberikan suratsurat tersebutkepada Direksi yang baru dimana sebelumnnya terdakwa menyadarisudah tidak menjabat dan sudah ada hasil RUPS Luar biasa yangdilakukan di Sampoerna Strategic Square karena terdakwa menganggapbahwa RUPS luar biasa yang dilakukan di Gd. sampoerna StrategicSquare adalah tidak sah dan terdakwa belum menerima salinan beritaacara hasil RUPS luar biasa tersebut.

Putusan No.743/Pid.B/2016/PN.Jkt.Sel.menganggap bahwa RUPS luar biasa yang dilakukan di Gd. sampoernaStrategic Square adalah tidak syah dan terdakwa belum menerima salinanberita acara hasil RUPS luar biasa tersebut. Bahwa benar, terdakwa menjelaskan berdasarkan akte pendirianSATRIYA dan ERIK terdapat saham didalam PT.

Luar biasayang dilakukan di Sampoerna Strategic Square karena terdakwamenganggap bahwa RUPS luar biasa yang dilakukan di Gd. sampoernaStrategic Square adalah tidak syah dan terdakwa belum menerimasalinan berita acara hasil RUPS luar biasa ters ebut.