dantembusannya disampaikan kepada Mentri Dalam Negeri Cq Direktur Jendralpemerintahan Umum dan Otonomi Daerah.e Bahwa benar proses dan mekanisme peran dari PemerintahKab Bandung kepada PD BPR diantaranya adalahMemfasilitasi Penyertaan Modal Kepada BPR kab Bandungyang dananya bersumber dari APBD kab Bandung adalah:Diawali Dengan diterimanya usulan proposal penyertaan modal.Selanjutnya saya selaku Kabag Koordinasi Perekonomian mengusulkan kepadaBupati Kab Bandung melalui tim Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD

) untukmendapatkan pertimbangan lebih lanjut.Bila menurut pertimbangan TAPD usulan dana tersebut logis dan sepanjang danapemerintah daerah Mencukupi atau tersedia maka dilanjutkan dibahas denganpanitia anggaran DPRD untuk di setujui dalam penetapan APBD tahun yang akanberjalan.Untuk selanjutnya di tetapkan peraturan Daerah Kab Bandunge Bahwa benar kewajiban yang harus di penuhi oleh pihakBPR Kab Bandung kepada pemda Kab Bandung adalahsebagai berikut :Melaporkan perkembangan usaha Bank BPR (BUMD)

rensira.ao fF wn PrDalam pelaksanaan tugas, saksi bertanggungjawab kepada sekretarisdinas ; Bahwa, yang termasuk dalam rencana kerja kegiatan adalah seluruhkegiatan dan program beserta jumlah anggarannya yang ada di DinasKesehatan yaitu 22 (dua puluh dua) jenis program dimana tugas saksimengumpulkan rencana kerja dari masingmasing pemegang programdan menyusunnya untuk selanjutnya saksi seleksi dan saksi masukkanke dalam rencana kerja dinas kesehatan untuk saksi serahkan keBappeda untuk dibahas bersama TAPD

RKA yang sudah di paraf sekretaris dan ditanda tangani olehkepala dinas akan saksi serahkan ke Bappeda, TAPD,BPKD dan BagianAdm Pembangunan di Setdakab dan usulan yang terima dari bagiankeuangan tentang pemeliharaan kendaraan di Dinas Kesehatan Kab.Aceh Timur hanya menyebutkan tentang jumlah kendaraannya saja dantidak ada nama pemegangnya sedangkan untuk jumlah anggarannyamemang sudah ditentukan indeksnya oleh daerah ;Bahwa, saksi tidak mengetahui kapan Keputusan Kepala DinasKesehatan Kab.

Perdesaan dari Pemerintah Propinsi Jawa BaratTahun 2013 yaitu. pertamatama Kepala Desa mengajukanpermohonan bantuan kepada Gubernur melalu) BPMPDKabupaten/Kota yang kemudian diteruskan ke BPMPD PropinsiJawa Barat selanjutnya disampaikan ke TAPD (Tim AnggaranPemerintah Daerah) kemudian kami menunggu hasilMUSRENBANGPROP untuk penjabaran nantinya.

Wakatobi mengusulkan DPA tahun anggaran2015 dan tahun anggaran 2016 dan dibahas oleh Tim Anggaran PemerintahDaerah (TAPD) yang terdiri dari Sekda, DPKAD dan Bappeda, Tim inilah yangmenentukan besaran nilai DPA yang menyesuaikan dengan kemampuan ABPDKab. Wakatobi.Bahwa saksi sudah tidak mengingat lagi besaran DPA yang dimiliki oleh KantorSatuan Pol. PP Kab.

PP Kabupaten Wakatobi mengusulkanDokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) tahun anggaran 2015 dan tahun anggaran2016 yang telah dibahas oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dengan terdiriHalaman ke 143 dari 182 halaman Putusan Perkara No.36/Pid.SusTPK/2019/PN.Kdidari Sekda, DPKAD dan Bappeda, Tim inilah yang menentukan besaran nilai DPA Sat.Pol PP yang menyesuaikan dengan kemampuan ABPD Kabupaten Wakatobi;Menimbang, bahwa besaran DPA yang dimiliki oleh Kantor Satuan Pol.

tersebut diajukankebagian Keuangn untuk dikeluarkan uangnya dari Kas Daerah dalam bentukSP2D, setelah SP2D lengkap Kuasa Bendahara Umum Daerah untukmencairkannya di Bank Jabar, setelahitu uanggnya dicairkan oleh Bendaharauntuk dibagikan sesuai dengan peruntukannya.Benar, terdakwa sebagai Ketua Team.Benar, Jabatan saya yaitu sebagai Sekretaris team Panitia Penatapan AnggaranDaerah.Benar, seluruh SKPD menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dandiiajukan kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah, lalu TAPD

(tujuh ratus tiga puluh juta delapan ratus ribu rupiah) ke Tim TAPD sesuaidengan Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Kabupaten(RKA SKPk) tanggal 19 November 2012, kode rekening : 5210200, jeniskegiatan Honorarium Non PNS lainnya / honorarium Petugas SiagaBencana Gampong 2 (dua) orang tiap gampong untuk 609 gampong x 3KI x Rp. 200.000, dan usulan Saksi dimaksud di tetapkan di dalamDokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Kabupaten(DPASKPK) Tahun Anggaran 2013, kode rekening kegiatan

Bungo Pantai Bersaudara dengan nilai kontraksebesar Rp 216.000.000.000, (dua ratus enam belas milyar rupiah).Bahwa benar Penganggaran kegiatan Pembangunan Kawasan PusatPemerintahan Kabupaten Padang Lawas Dengan Pelaksanaan MultiYears Tahun Anggaran 2009 2012 tidak dilaksanakan melaluimekanisme penyusunan anggaran oleh Tim Anggaran PemerintahDaerah (TAPD) oleh karena anggaran untuk kegiatan tersebut tidakpernah dianggarkan, sedangkan anggaran yang dipergunakan untukmembiayai Pembangunan Kawasan Pusat

BolaangMongondow Utara dan secara exofficio menjabat sebagai Ketua TimPengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk KepentinganUmum yang digunakan untuk TPA (Tempat Pembuangan Akhir) diKabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun Anggaran 2009;Bahwa pada tahun 2009 dibentuk Panitia Pengadaan Tanah untukKepentingan Umum oleh Bupati, akan tetapi dalam kegiatan pengadaantanah untuk TPA Panitia tidak bekerja;Bahwa menurut Terdakwa pengadaan tanah untuk kepentingan umumpada tahun 2009 dibahas oleh TAPD

Notulensi Rapat Badan Anggaran DPRD Kota Surabaya bersama TAPD tanggal 20 dan 29 September 2016;
23. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surabaya Nomor 17 Tahun 2011 tentang Kode Etik Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surabaya dan Tata Beracara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
24.

Pembangunan Proyek PLTG 1x35 MW dan PLTU 1x15 MW di DesaBalai Pungut Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis senilai Rp.100.000.000.000, (seratus milyar rupiah); Kemudian JONDI INDRA BUSTIAN melaporkan kepada SekretarisDaerah (sekda) Kabupaten Bengkalis yang dijabat oleh ASMARANHASAN (alm) selaku Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD)lalu hal tersebut disetujui oleh Sekda Bengkalis; Bahwa YUSRIZAL ANDAYANI melaporkan kepada Bupati BengkalisHERLIYAN SALEH tentang permohonan tambahan setoran modalsebesar

Sambaskemudian dilanjuti melalui tim TAPD (Bagian Keuangan Kab.Sambas) dan dijelaskan tidak ada dana alokasi lanjutanpembangunan BLK Kab. Sambas kemudian setelah itu melaluilobi sdr. ARSYAD, SH, Msi (Kepala Dinas Nakertransos Kab.Sambas) dan sdr. KARMAN~ dan = akhirnya alokasipembangunan BLK Kab. Sambas diambil dari dana hibah Prov.Kalbar. Informasi tersebut saya dapatkan dari sdr. MASMADI(Kasubag Perencanaan Dinas Nakertransos Kab.Sambas/Ketua Panitia Pengadaan barang Jasa pembangunanBLK Kab.

Putusan No. 1822 K/PID.SUS/2015 2. 1 (satu) buah Cap/stempel Pemuda Pilar Bangsa; 24.4 (empat) lembar Berita Acara Agenda Kegiatan Gedung IndonesiaMenggugat tahun 2012; 25.Surat Kepala Dinas Kebudayaan dan Nomor 556/Disbudpar tanggal 30Nopember 2011, perihal Hasil Evaluasi Permohonan Hibah TA 2012 kepadaWalikota Bandung melalui Ketua TAPD Kota Bandung; 26.Surat Kepala BKBPPM tanggal 22 Desember 2011 Nomor 978/2410BKPPMPerihal Hasil Evaluasi Permohonan Belanja Hibah TA. 2012; af.

Surat Kepala Dinas Kebudayaan dan Nomor 556/Disbudpar tanggal 30Nopember 2011, perihal Hasil Evaluasi Permohonan Hibah TA 2012 kepadaWalikota Bandung melalui Ketua TAPD Kota Bandung;26. Surat Kepala BKBPPM tanggal 22 Desember 2011 Nomor 978/2410BKPPMPerihal Hasil Evaluasi Permohonan Belanja Hibah TA. 2012;27.

/ DPPKAD/ I/ 2015, Tanggal 19 Januari 2015 Tentang Pembentukan Panitia Pelaksana Kegiatan Verifikasi DPA-SKPD Tahun Anggaran 2015;

(Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi EDWARD ANTONIUS SILALAHI, SE);

Selanjutnya, diadakan rapatantara Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) denganBadan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Dumai, terkait masalahDAK TA2016 yang kurang bayar tersebut pada akhirnyadiperoleh kesepakatan akan dianggarkan dalam AnggaranPendapatan Belanja Daerah (APBD) Murni 2017 Kota Dumaisebagai hutang atas pembayaran pekerjaan yang telah selesaldilaksanakan.

Selanjutnya, diadakan rapat antara TimHalaman 20 dari 305 Putusan Nomor 25/PID.SUSTPK/2021/PT PBRAnggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dengan Badan Anggaran(Banggar) DPRD Kota Dumai, terkait masalah DAK TA 2016 yangkurang bayar tersebut pada akhirnya diperoleh kesepakatan akandianggarkan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah(APBD) Murni 2017 Kota Dumai sebagai hutang ataspembayaran pekerjaan yang telah selesai dilaksanakan.Berdasarkan hasil rapat tersebut maka BPKAD melakukaninventarisasi ulang untuk

Rakyat Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor : 910/0494/BAPPEDA/IX/2015, 910/312/DPRD/IX/2015, tanggal 14 September 2015 kebijakan umum perubahan pendapatan dan belanja Daerah tahun anggaran 2015;

Rakyat Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor : 910/0494/BAPPEDA/IX/2015, 910/312/DPRD/IX/2015, tanggal 14 September 2015 kebijakan umum perubahan pendapatan dan belanja Daerah tahun anggaran 2015;

Jambi kepada Pimpinan Banggar DPRD Provinsi Jambi, Anggota Banggar DPRD Provinsi Jambi, Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Beserta Anggota dan Para Kepala OPD di Lingkungan Pemprov Jambi Nomor : UND.005/1844/DPRD tanggal 1 Nopember 2017, Hal : Undangan.

(tujuh ratus tiga puluh juta delapan ratus ribu rupiah) ke Tim TAPD sesualdengan Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Kabupaten(RKA SKPkK) tanggal 19 November 2012, kode rekening : 5210200, jeniskegiatan Honorarium Non PNS lainnya / honorarium Petugas SiagaBencana Gampong 2 (dua) orang tiap gampong untuk 609 gampong x 3KI x Rp. 200.000, dan usulan Saksi dimaksud di tetapkan di dalamDokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Kabupaten(DPASKPK) Tahun Anggaran 2013, kode rekening kegiatan

haruslah dinyatakanbersalah dan dijatuhi hukuman yang setimpal adalah PENDAPATYANG SANGAT BERTENTANGAN DENGAN HUKUM;Bahwa berdasarkan keterangan saksisaksi, keterangan ahli daripihak terdakwa, keterangan terdakwa beserta barang bukti (nomor 1sampai dengan 92) dalam persidangan yang diajukan dalam suratpenuntutan dan telah diakui oleh penuntut sebagai alat bukti yangsah sebagaimana ditentukan dalam pasal 184 ayat (1) huruf a, hurufb, huruf e, huruf d KUHAP termasuk didalamnya DaftarPengembalian TAPD