Ditemukan 1029 data
61 — 17
dantembusannya disampaikan kepada Mentri Dalam Negeri Cq Direktur Jendralpemerintahan Umum dan Otonomi Daerah.e Bahwa benar proses dan mekanisme peran dari PemerintahKab Bandung kepada PD BPR diantaranya adalahMemfasilitasi Penyertaan Modal Kepada BPR kab Bandungyang dananya bersumber dari APBD kab Bandung adalah:Diawali Dengan diterimanya usulan proposal penyertaan modal.Selanjutnya saya selaku Kabag Koordinasi Perekonomian mengusulkan kepadaBupati Kab Bandung melalui tim Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD
) untukmendapatkan pertimbangan lebih lanjut.Bila menurut pertimbangan TAPD usulan dana tersebut logis dan sepanjang danapemerintah daerah Mencukupi atau tersedia maka dilanjutkan dibahas denganpanitia anggaran DPRD untuk di setujui dalam penetapan APBD tahun yang akanberjalan.Untuk selanjutnya di tetapkan peraturan Daerah Kab Bandunge Bahwa benar kewajiban yang harus di penuhi oleh pihakBPR Kab Bandung kepada pemda Kab Bandung adalahsebagai berikut :Melaporkan perkembangan usaha Bank BPR (BUMD)
SAUT MULATUA.SH.MH
Terdakwa:
YANUAR SIKKI Bin SAHABUDDIN JARUNG
56 — 40
/ DPPKAD/ I/ 2015, Tanggal 19 Januari 2015 Tentang Pembentukan Panitia Pelaksana Kegiatan Verifikasi DPA-SKPD Tahun Anggaran 2015;
- Permintaan Penerbitan SPD-LS Tanggal 08 Mei 2015, Surat Penyediaan Dana Nomor 00417 Tahun Anggaran 2015, Tanggal 11 Mei, SP2D Nomor 00790.00053,00011 SPM LS Nomor 0058 Tanggal 12 Mei 2015 dan SPP LS Nomor 0058 Tahun 2015 Tanggal 12 Mei 2015;
- Surat Keputusan Bupati Jeneponto Nomor 02.b Tahun 2015 tentang Pembentukan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD
FRANGKY TICOALU, S.H.
Terdakwa:
LA ODE ABDUL MALIK JAHNADIN
147 — 73
Wakatobi mengusulkan DPA tahun anggaran2015 dan tahun anggaran 2016 dan dibahas oleh Tim Anggaran PemerintahDaerah (TAPD) yang terdiri dari Sekda, DPKAD dan Bappeda, Tim inilah yangmenentukan besaran nilai DPA yang menyesuaikan dengan kemampuan ABPDKab. Wakatobi.Bahwa saksi sudah tidak mengingat lagi besaran DPA yang dimiliki oleh KantorSatuan Pol. PP Kab.
PP Kabupaten Wakatobi mengusulkanDokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) tahun anggaran 2015 dan tahun anggaran2016 yang telah dibahas oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dengan terdiriHalaman ke 143 dari 182 halaman Putusan Perkara No.36/Pid.SusTPK/2019/PN.Kdidari Sekda, DPKAD dan Bappeda, Tim inilah yang menentukan besaran nilai DPA Sat.Pol PP yang menyesuaikan dengan kemampuan ABPD Kabupaten Wakatobi;Menimbang, bahwa besaran DPA yang dimiliki oleh Kantor Satuan Pol.
81 — 30
tersebut diajukankebagian Keuangn untuk dikeluarkan uangnya dari Kas Daerah dalam bentukSP2D, setelah SP2D lengkap Kuasa Bendahara Umum Daerah untukmencairkannya di Bank Jabar, setelahitu uanggnya dicairkan oleh Bendaharauntuk dibagikan sesuai dengan peruntukannya.Benar, terdakwa sebagai Ketua Team.Benar, Jabatan saya yaitu sebagai Sekretaris team Panitia Penatapan AnggaranDaerah.Benar, seluruh SKPD menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dandiiajukan kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah, lalu TAPD
104 — 58 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan No. 1822 K/PID.SUS/2015 2. 1 (satu) buah Cap/stempel Pemuda Pilar Bangsa; 24.4 (empat) lembar Berita Acara Agenda Kegiatan Gedung IndonesiaMenggugat tahun 2012; 25.Surat Kepala Dinas Kebudayaan dan Nomor 556/Disbudpar tanggal 30Nopember 2011, perihal Hasil Evaluasi Permohonan Hibah TA 2012 kepadaWalikota Bandung melalui Ketua TAPD Kota Bandung; 26.Surat Kepala BKBPPM tanggal 22 Desember 2011 Nomor 978/2410BKPPMPerihal Hasil Evaluasi Permohonan Belanja Hibah TA. 2012; af.
Surat Kepala Dinas Kebudayaan dan Nomor 556/Disbudpar tanggal 30Nopember 2011, perihal Hasil Evaluasi Permohonan Hibah TA 2012 kepadaWalikota Bandung melalui Ketua TAPD Kota Bandung;26. Surat Kepala BKBPPM tanggal 22 Desember 2011 Nomor 978/2410BKPPMPerihal Hasil Evaluasi Permohonan Belanja Hibah TA. 2012;27.
67 — 19
Perdesaan dari Pemerintah Propinsi Jawa BaratTahun 2013 yaitu. pertamatama Kepala Desa mengajukanpermohonan bantuan kepada Gubernur melalu) BPMPDKabupaten/Kota yang kemudian diteruskan ke BPMPD PropinsiJawa Barat selanjutnya disampaikan ke TAPD (Tim AnggaranPemerintah Daerah) kemudian kami menunggu hasilMUSRENBANGPROP untuk penjabaran nantinya.
HENDRA MUBAROK, SH
Terdakwa:
MUZAPHARSYAH, ST Bin NASRUDDIN
71 — 27
(tujuh ratus tiga puluh juta delapan ratus ribu rupiah) ke Tim TAPD sesuaidengan Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Kabupaten(RKA SKPk) tanggal 19 November 2012, kode rekening : 5210200, jeniskegiatan Honorarium Non PNS lainnya / honorarium Petugas SiagaBencana Gampong 2 (dua) orang tiap gampong untuk 609 gampong x 3KI x Rp. 200.000, dan usulan Saksi dimaksud di tetapkan di dalamDokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Kabupaten(DPASKPK) Tahun Anggaran 2013, kode rekening kegiatan
85 — 19
Bungo Pantai Bersaudara dengan nilai kontraksebesar Rp 216.000.000.000, (dua ratus enam belas milyar rupiah).Bahwa benar Penganggaran kegiatan Pembangunan Kawasan PusatPemerintahan Kabupaten Padang Lawas Dengan Pelaksanaan MultiYears Tahun Anggaran 2009 2012 tidak dilaksanakan melaluimekanisme penyusunan anggaran oleh Tim Anggaran PemerintahDaerah (TAPD) oleh karena anggaran untuk kegiatan tersebut tidakpernah dianggarkan, sedangkan anggaran yang dipergunakan untukmembiayai Pembangunan Kawasan Pusat
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : RIKHI BENINDO MAGHAZ
239 — 163
Selanjutnya, diadakan rapatantara Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) denganBadan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Dumai, terkait masalahDAK TA2016 yang kurang bayar tersebut pada akhirnyadiperoleh kesepakatan akan dianggarkan dalam AnggaranPendapatan Belanja Daerah (APBD) Murni 2017 Kota Dumaisebagai hutang atas pembayaran pekerjaan yang telah selesaldilaksanakan.
Selanjutnya, diadakan rapat antara TimHalaman 20 dari 305 Putusan Nomor 25/PID.SUSTPK/2021/PT PBRAnggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dengan Badan Anggaran(Banggar) DPRD Kota Dumai, terkait masalah DAK TA 2016 yangkurang bayar tersebut pada akhirnya diperoleh kesepakatan akandianggarkan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah(APBD) Murni 2017 Kota Dumai sebagai hutang ataspembayaran pekerjaan yang telah selesai dilaksanakan.Berdasarkan hasil rapat tersebut maka BPKAD melakukaninventarisasi ulang untuk
WIWIN B. TUI, SH
Terdakwa:
1.DRS. Hi. REKY POSUMAH, M.Si
2.MOHAMAD SADARUDIN PONTOH, SH
215 — 81
BolaangMongondow Utara dan secara exofficio menjabat sebagai Ketua TimPengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk KepentinganUmum yang digunakan untuk TPA (Tempat Pembuangan Akhir) diKabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun Anggaran 2009;Bahwa pada tahun 2009 dibentuk Panitia Pengadaan Tanah untukKepentingan Umum oleh Bupati, akan tetapi dalam kegiatan pengadaantanah untuk TPA Panitia tidak bekerja;Bahwa menurut Terdakwa pengadaan tanah untuk kepentingan umumpada tahun 2009 dibahas oleh TAPD
217 — 709
haruslah dinyatakanbersalah dan dijatuhi hukuman yang setimpal adalah PENDAPATYANG SANGAT BERTENTANGAN DENGAN HUKUM;Bahwa berdasarkan keterangan saksisaksi, keterangan ahli daripihak terdakwa, keterangan terdakwa beserta barang bukti (nomor 1sampai dengan 92) dalam persidangan yang diajukan dalam suratpenuntutan dan telah diakui oleh penuntut sebagai alat bukti yangsah sebagaimana ditentukan dalam pasal 184 ayat (1) huruf a, hurufb, huruf e, huruf d KUHAP termasuk didalamnya DaftarPengembalian TAPD
120 — 97
Pembangunan Proyek PLTG 1x35 MW dan PLTU 1x15 MW di DesaBalai Pungut Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis senilai Rp.100.000.000.000, (seratus milyar rupiah); Kemudian JONDI INDRA BUSTIAN melaporkan kepada SekretarisDaerah (sekda) Kabupaten Bengkalis yang dijabat oleh ASMARANHASAN (alm) selaku Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD)lalu hal tersebut disetujui oleh Sekda Bengkalis; Bahwa YUSRIZAL ANDAYANI melaporkan kepada Bupati BengkalisHERLIYAN SALEH tentang permohonan tambahan setoran modalsebesar
MARTHA EVALINA SIAHAAN, SH,MH
Terdakwa:
H. ABDUL GAFAR, SH.,MH
73 — 18
Sambaskemudian dilanjuti melalui tim TAPD (Bagian Keuangan Kab.Sambas) dan dijelaskan tidak ada dana alokasi lanjutanpembangunan BLK Kab. Sambas kemudian setelah itu melaluilobi sdr. ARSYAD, SH, Msi (Kepala Dinas Nakertransos Kab.Sambas) dan sdr. KARMAN~ dan = akhirnya alokasipembangunan BLK Kab. Sambas diambil dari dana hibah Prov.Kalbar. Informasi tersebut saya dapatkan dari sdr. MASMADI(Kasubag Perencanaan Dinas Nakertransos Kab.Sambas/Ketua Panitia Pengadaan barang Jasa pembangunanBLK Kab.
HENDRA MUBAROK, SH
Terdakwa:
ASMARA HADI, ST.,MT Bin ABDUL RASYID
105 — 46
(tujuh ratus tiga puluh juta delapan ratus ribu rupiah) ke Tim TAPD sesualdengan Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Kabupaten(RKA SKPkK) tanggal 19 November 2012, kode rekening : 5210200, jeniskegiatan Honorarium Non PNS lainnya / honorarium Petugas SiagaBencana Gampong 2 (dua) orang tiap gampong untuk 609 gampong x 3KI x Rp. 200.000, dan usulan Saksi dimaksud di tetapkan di dalamDokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Kabupaten(DPASKPK) Tahun Anggaran 2013, kode rekening kegiatan
SAUT MULATUA.SH.MH
Terdakwa:
H. SAHARUDDIN, B.S.Pd, M.Pd. Bin BULU
70 — 29
/ DPPKAD/ I/ 2015, Tanggal 19 Januari 2015 Tentang Pembentukan Panitia Pelaksana Kegiatan Verifikasi DPA-SKPD Tahun Anggaran 2015;
- Permintaan Penerbitan SPD-LS Tanggal 08 Mei 2015, Surat Penyediaan Dana Nomor 00417 Tahun Anggaran 2015, Tanggal 11 Mei, SP2D Nomor 00790.00053,00011 SPM LS Nomor 0058 Tanggal 12 Mei 2015 dan SPP LS Nomor 0058 Tahun 2015 Tanggal 12 Mei 2015;
- Surat Keputusan Bupati Jeneponto Nomor 02.b Tahun 2015 tentang Pembentukan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD
Terbanding/Terdakwa : TERHAR LAWANDI, S.sos, M. Si
86 — 30
(Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi EDWARD ANTONIUS SILALAHI, SE);
- 5 (lima) lembar Surat Keputusan Bupati Morowali Utara Nomor: 188.45/KEP-B.MU/0119/IX2014 tentang PenetapanTim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Perubahan Anggaran Pendapaan dan Belanja Daerah Kab. Morowali Utara tahun 2014.
IRMA, SH
Terdakwa:
Ir. BASO MUKHTAR
103 — 29
Rakyat Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor : 910/0494/BAPPEDA/IX/2015, 910/312/DPRD/IX/2015, tanggal 14 September 2015 kebijakan umum perubahan pendapatan dan belanja Daerah tahun anggaran 2015;
- 1 (satu) bundel Peraturan Bupati Morowali Utara Nomor 4 tahun 2014 tentang rencana kerja pembangunan Daerah Kabupaten Morowali Utara tahun 2015;
- 5 (lima) lembar surat keputusan Bupati Morowali Utara Nomor : 188.45/KEP-B.MU/0159/IX/2014 tentang penetapan tim anggaran Pemerintah Daerah (TAPD
Terbanding/Terdakwa I : FAHRURROZI
Terbanding/Terdakwa II : ARRAKHMAT EKA PUTRA
Terbanding/Terdakwa III : WIWID ISWHARA
Terbanding/Terdakwa IV : ZAINUL ARFAN
476 — 84
Jambi kepada Pimpinan Banggar DPRD Provinsi Jambi, Anggota Banggar DPRD Provinsi Jambi, Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Beserta Anggota dan Para Kepala OPD di Lingkungan Pemprov Jambi Nomor : UND.005/1844/DPRD tanggal 1 Nopember 2017, Hal : Undangan.
Jambi kepada Pimpinan Banggar DPRD Provinsi Jambi, Anggota Banggar DPRD Provinsi Jambi, Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Beserta Anggota dan Para Kepala OPD di Lingkungan Pemprov Jambi Nomor : UND.005/1892/DPRD tanggal 13 Nopember 2017, Hal : Undangan.
div>124. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Gubernur Jambi kepada Ketua DPRD Provinsi Jambi, Nomor : 910/2484/BAKEUDA/IX/2017, tanggal 7 September 2017, perihal : Penyampaian Rancangan Perda APBD Tahun 2018 dan Nota Keuangan APBD Tahun 2018125. 1 (satu) bundel fotocopy Surat Undangan Ketua DPRD Provinsi Jambi Nomor : UND.005/1844/DPRD, tanggal 1 Nopember 2017 beserta lampiran Jadwal Pembahasan RAPBD Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2018 Antara Badan Anggaran DPRD Provinsi Jambi Dan TAPD-126. 1 (satu) bundel fotocopy Surat Undangan Ketua DPRD Provinsi Jambi Nomor : UND.005/1886/DPRD, tanggal 13 Nopember 2017 beserta lampiran Jadwal Pembahasan RAPBD Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2018 Antara Badan Anggaran DPRD Provinsi Jambi Dan TAPD Dengan OPD Provinsi Jambi.127. 2 (dua) lembar fotocopy Revisi Jadwal Pembahasan RAPBD Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2018 Antara Badan Anggaran DPRD Provinsi Jambi Dan TAPD Dengan OPD Provinsi Jambi128. 1 (satu) buah buku Peraturan Daerah Provinsi Nomor : 10 Tahun 2016, Tahun : 29 Desember 2016 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2017.
DONY DWI WIJAYANTO, SH
Terdakwa:
HARIADI, S.T., M.T. Bin SASTRO MARTONO
114 — 17
Pengajuan bantuan Hibah Politeknik Negeri Samarinda PDD Rintisan Politeknik Negeri Paser Tahun Anggaran 2020;
- 1 (satu) bundel Fotocopy Naskah Perjanjian Hibah Daerah Antara Pemerintah Kabupaten Paser dengan Politeknik Negeri Samarinda tentang Belanja Hibah Kepada Politeknik Negeri Samarinda tahung Anggaran 2020 nomor :421.61/1670/PEMKAB-PASER/VII/2020 tanggal 2 Juli 2020;
- 1 (satu) bundel rekomendasi permohonan Hibah Tahun Anggaran 2020 Kepada Tim Anggaran pemerintah Daerah (TAPD
IRMA, SH
Terdakwa:
KRISTOFERUS LAGARINDA. ST. MT
129 — 15
Rakyat Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor : 910/0494/BAPPEDA/IX/2015, 910/312/DPRD/IX/2015, tanggal 14 September 2015 kebijakan umum perubahan pendapatan dan belanja Daerah tahun anggaran 2015;
- 1 (satu) bundel Peraturan Bupati Morowali Utara nomor 4 tahun 2014 tentang rencana kerja pembangunan Daerah Kabupaten Morowali Utara tahun 2015;
- 5 (lima) lembar surat keputusan Bupati Morowali Utara nomor : 188.45/KEP-B.MU/0159/IX/2014 tentang penetapan tim anggaran Pemerintah Daerah (TAPD