Ditemukan 8665 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : penyelenggaraan
Penelusuran terkait : Pegawai negeri Penyelenggara ibadah haji Pejabat negara Penyelenggara pemilihan Pemilihan gubernur Menghina negara Arsip negara Wilayah negara Piutang negara Kerugian negara
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 14-05-2013 — Putus : 01-10-2013 — Upload : 23-09-2014
Putusan PN BANDUNG Nomor 54 / PID.SUS / TPK / 2013 / PN.Bdg
Tanggal 1 Oktober 2013 — H. HERMAWAN HERIANTO Als H. USMAN NULKARIM Alias HERI Bin H. ADANG
52 — 18
  • tempat lain yang masihtermasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Bandung yang berhak memeriksa dan memutus perkara tindak pidana korupsiberdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 191/KMA/SK/XII/2010 tanggal 01 Desember 2010 tentang Pengoperasian Pengadilan TindakPidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung, Pengadilan Negeri Semarang danPengadilan Negeri Surabaya, yang melakukan atau yang turut serta melakukanpegawai negeri atau penyelenggara
    negara yakniterdakwa selaku Kaur Kesra DesaMekarwangi Kecamatan Cikadu Kabupaten Cianjur berdasarkan SK Kepala DesaMekarwangi Nomor : 141/01/SK09/2009 tanggal 07 Juli 2009 tentang PengangkatanKAUR KESRA DESA dan EMUS MUSTARMAN Bin.
Pengadilan PT MATARAM Pidana Khusus
Register : 28-06-2021 — Putus : 04-08-2021 — Upload : 04-08-2021
Putusan PT MATARAM Nomor 10/PID.TPK/2021/PT MTR
Tanggal 4 Agustus 2021 — Pembanding/Terbanding/Penuntut Umum : REZA SAFETSILA YUSA,SH
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : Drs. H. MUHAMMAD FIKRI, M.Pdi Als. Drs. H.FIKRI, M.Pdi Als. H. MUHAMMAD FIKRI
82 — 32
  • Pasal 2 dan pasal 3 diperuntukkan bagi setiap orang baik swasta maupunpegawai negeri/penyelenggara negara;2.
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus Korupsi
Putus : 06-05-2014 — Upload : 21-11-2014
Putusan PN SURABAYA Nomor 133/Pid.Sus/2013/PN.Sby
Tanggal 6 Mei 2014 — Hj. LILIK HANDAYANI, SE
58 — 18
  • Negara, Semua Kekayaan Negara baik yang bergerakmaupun yang tidak bergerak yang bersumber APBN maupun APBD ;8 Bahwa ketika ada perbuatan yang Kerugian Keuangan Negara, Untuk menentukankerugian keuangan Negara harus dilakukan Audit oleh pihak audit yang berkopenten,yang dalam hal ini seperti BPK atau BPKP ;9 Bahwa selain BPK atau BPKP untuk menentukan kerugian keuangan Negara, adalembaga lain yang diberikan oleh UndangUndang untuk menentukan kerugian Negara,Terkait dengan keuangan Negara seperti penyelenggara
    Negara, peraturannya banyaksekali semua hal yang berkaitannya dengan banyak sector banyak sekali ;10 Bahwa yang dimaksud dengan jabatan umum, Di dalam referensi yang ada itu sering kalidisebut jabatan publik seperti di dalam putusan Mahkamah Agung R.I.No. 009 04/ tahun 2005 jabatan umum orang yang menjalankan jabatan itu disebut jabatanumum atau Publik Ofisio ;11 Bahwa yang dimaksud Publik ofisio, Orang / pejabat yang berdasarkan Undangundangditugaskan untuk memberikan pelayanan kepada publik ;12
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi Kerugian Keuangan Negara
Putus : 12-05-2014 — Upload : 04-07-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 573 K/Pid.Sus/2014
Tanggal 12 Mei 2014 — LUTHFI AHMAD bin (Alm) MUHAMMAD BADJURI
77 — 58 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • diKecamatan Klampok, Kecamatan Susukan, Kecamatan Mandiraja, KecamatanSigaluh, Kecamatan Banjarmangu, Kecamatan Madukara, Kecamatan Rakit,Kecamatan Wanadadi Kabupaten Banjarnegara, atau setidaktidaknya di suatutempat tertentu di mana Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Semarang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkaratindak pidana korupsi, melakukan, turut serta melakukan, serangkaianperbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut, selaku PegawaiNegeri atau penyelenggara
    negara yang menerima hadiah atau janji padahaldiketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karenakekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yangmenurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut adahubungan dengan jabatannya, yang dilakukan Terdakwa dengan cara antaralain sebagai berikut :> Bahwa EDI YUSMIANTO sebagai Anggota Dewan Perwakilan RakyatDaerah (DPRD) Kabupaten Banjarnegara Periode 2009 s/d 2014berdasarkan Surat Keputusan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 13-10-2015 — Upload : 30-11-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 75 PK/TUN/2015
Tanggal 13 Oktober 2015 — DEPUTI KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN (BPKP) BIDANG INVESTIGASI, dk VS Ir. INDAR ATMANTO, DKK
325 — 212 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Khusus bagi KPK,sesuai dengan Pasal 6 UndangUndang Nomor 30 Tahun 2002mempunyai tugas diantaranya melakukan koordinasi dengan instansiyang berwenang dalam pemberantasan tindak pidana korupsi (Pasal 6huruf a UU Nomor 30 Tahun 2002).Dalam Penjelasan Pasal 6 disebutkan bahwa yang dimaksud denganinstansi yang berwenang termasuk Badan Pengawas Keuangan danPembangunan, Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara,Inspektorat pada Departemen atau Lembaga Pemerintah NonDepartemen.
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus Korupsi
Putus : 25-01-2017 — Upload : 19-07-2017
Putusan PN SURABAYA Nomor 181/PID.SUS/TPK/2016/PN SBY
Tanggal 25 Januari 2017 — MOCH.YUSUF ASHARI Kejaksaann Negeri Magetan
84 — 17
  • Pegawai negeri menerima hadiahatau janji yang berhubungan dengan kewenangan jabatan ;Bahwa selanjutnya pegawai negeri atau penyelenggara Negara atauhakim dan advokat menerima hadiah atau janji; pegawai negerimemaksa membayar, memotong pembayaran, meminta pekerjaan,menggunakan tanah Negara dan turut serta dalam pemborongan(Pasal 12). Tindak pidana korupsi suap pegawai negeri menerimagratifikasi (Pasal 12B). Suap pada pegawai negeri dengan mengingatkekuasaan jabatan (Pasal 13).
Pengadilan PT MATARAM Pidana Khusus
Register : 28-06-2021 — Putus : 04-08-2021 — Upload : 03-11-2021
Putusan PT MATARAM Nomor 10/PID.TPK/2021/PT MTR
Tanggal 4 Agustus 2021 — - Drs. H. MUHAMMAD FIKRI, M.Pdi Als. Drs. H.FIKRI, M.Pdi Als. H. MUHAMMAD FIKRI
118 — 31
  • Pasal 2 dan pasal 3 diperuntukkan bagi setiap orang baik swasta maupunpegawai negeri/penyelenggara negara;2.
Pengadilan PT SAMARINDA Pidana Khusus
Register : 23-02-2015 — Putus : 20-04-2015 — Upload : 19-06-2019
Putusan PT SAMARINDA Nomor 2/Pid.Tipikor/2015/PT.KT.Smda
Tanggal 20 April 2015 — Pembanding/Jaksa Penuntut : WIDHIARSO DWI NUGROHO, SH
Pembanding/Terdakwa : Drs. H.RACHMADY FAUZY ARIEF, SH, M.Si Bin H.ASMAIL ARIEF Diwakili Oleh : HERNANINGSIH, SH.
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : Drs. H.RACHMADY FAUZY ARIEF, SH, M.Si Bin H.ASMAIL ARIEF Diwakili Oleh : HERNANINGSIH, SH.
49 — 17
  • Pelaku adalah siapa saja (subjek hukum)sebagai pendukung hak dan kewajiban, yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya.Setiap orang adalah siapa saja, yang ditujukan kepada orang sebagai subjek hukum, baikpegawai negeri/ penyelenggara negara maupun partikelir atau swasta sebagai subjek hukumyang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya di depan hukum.
Pengadilan PT YOGYAKARTA Pidana Khusus
Register : 20-10-2016 — Putus : 16-12-2016 — Upload : 27-04-2021
Putusan PT YOGYAKARTA Nomor 11/PID.TPK-SUS/2016/PT YYK
Tanggal 16 Desember 2016 — Pembanding/Penuntut Umum : AGUNG RIYADI, SH
Terbanding/Terdakwa : MARDIYANTA, SPd Bin SUPIYO
136 — 72
  • Bin SUPIYO, sebagaipegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada saat menjabatsebagai Kepala Bagian Pemerintahan Desa Sidorejo Kecamatan PonjongKabupaten Gunungkidul berdasarkan Surat Keputusan Bupati GunungkidulNo.05/KPTS/2007 tanggal 09 Mei 2007 tentang Pemberhentian PamongDesa, Sekretaris BPD dan Pengangkatan Perangkat Desa Se Desa SidorejoKecamatan Ponjong Kabupaten Gunungkidul dan sekaligus menjabatsebagai Koordinator Pelaksana Program PRONA di Desa Sidorejo,Kecamatan Ponjong, Kabupaten
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Umum Kejahatan terhadap keamanan negara
Putus : 24-05-2012 — Upload : 10-07-2013
Putusan PN SURABAYA Nomor 119/PID.SUS/2011/PN.SBY
Tanggal 24 Mei 2012 —
61 — 13
  • Keuangan dan Institusi Negara yang terkait denganupaya penegakan hukum dan pengembalian kerugian keuangan Negara akibat tindakpidana korupsi ;Pasal 6 huruf a dan penjelasan pasal 6 UU no. 30 th 2002 tentang KPK, KomisiPemberantasan Korupsi mempunyai tugas Melakukan koordinasi dengan instansi yangberwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi ; Yang dimaksud denganinstansi yang berwenang termasuk Badan Pemeriksa Keuangan, Badan PengawasKeuangan dan Pembangunan, Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara
    Negara,inspektorat pada Departemen atau Lembaga Pemerintah NonDepartemen; Nota Kesepahaman Kejagung, POLRI, dan BPKP tanggal 28 September 2007 NomorKEP109/A/JA/09/2007, NO.
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus Korupsi
Putus : 29-06-2016 — Upload : 26-08-2016
Putusan PN SURABAYA Nomor 42/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Sby
Tanggal 29 Juni 2016 — HERU CAHYO SETIYONO ; KEJAKSAAN NEGERI JOMBANG ;
398 — 415
  • lainya yangsejenis;3 Pelayanan dan penatausahaan transaksi ekspor dan imporuntuk nasabah;4 Inkaso, transfer, kliring dan penagihan lainnya;5 Jasa jasa valuta asing dan jasajasa bank lainnya;6 Mengorganisir penyelenggaraan usaha kesekretariatan,personalia, dan umum yang menjadi wewenang kantorcabang;Halaman 105 dari 204 Putusan Nomor: 42/Pid.Sus/TPK/2016/PN Sby1WEWENANG :1011121314Mengkoordinasi penerapan APU & PPT di kantor cabangdan melaporkan transaksi yang dianggap mengandungrisiko tingi termasuk penyelenggara
    negara dan atautransaksi keunagan mencurigakan serta transaksi keuangantunaqi kepada direktur Kepatuhan Cq.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus
Putus : 21-05-2014 — Upload : 24-03-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 584 K/Pid.Sus/2014
Tanggal 21 Mei 2014 — PRIYO RAHARJO Bin SETYO SUPARTO
38 — 22 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Kecamatan Klampok, Kecamatan Susukan, Kecamatan Mandiraja,Kecamatan Sigaluh, Kecamatan Banjarmangu, Kecamatan Madukara,Kecamatan Rakit, Kecamatan Wanadadi, Kabupaten Banjarnegara, atausetidaktidaknya di suatu tempat tertentu di mana Pengadilan Tindak PidanaKorupsi pada Pengadilan Negeri Semarang berwenang memeriksa, mengadilidan memutus perkara tindak pidana korupsi, melakukan, turut serta melakukan,serangkaian perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut,sebagai Pegawai Negeri atau penyelenggara
    Negara dengan maksudmenguntungkan diri sendiri atau orang lain, secara melawan hukum ataudengan menyalahgunakan kekuasaannya, memaksa seseorang memberikansesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk52mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri, yang dilakukan Terdakwa dengancara antara lain sebagai berikut:= Bahwa Terdakwa Priyo Raharjo diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipilberdasarkan Petikan keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat JawaTengah Nomor : 821.2 / 21161 / 1986
Pengadilan PN MEDAN Pidana Khusus Korupsi
Register : 21-10-2013 — Putus : 10-03-2014 — Upload : 05-05-2014
Putusan PN MEDAN Nomor 97/Pid.Sus.K/2013/PN.Mdn
Tanggal 10 Maret 2014 — - Ir.ROBERT MANYUZAR, MBA
422 — 234
  • 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah denganUndangUndang Nomor : 20 Tahun 2001 adalah setiap orang ;Menimbang, bahwa kewenangan berkaitan erat dengan jabatan ataukedudukan yang dimiliki oleh seseorang, namun tidak setiap orang bisamelakukan perbuatan penyalahgunaan wewenang ;Menimbang, bahwa meskipun subyek deliknya adalah setiap orang,namun sesungguhnya adresat Pasal 3 UndangUndang Nomor : 31 Tahun 1999sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor : 20 Tahun 2001adalah pegawai negeri atau penyelenggara
    negara atau orang yang mempunyaikedudukan dan jabatan dalam pemerintahan,dan untuk adanya penyalahgunaanwewenang disyaratkan bahwa pelakunya harus pegawai negeri ataupenyelenggara negara (Dr.
Pengadilan PT JAKARTA Pidana Khusus Korupsi
Upload : 28-10-2016
Putusan PT JAKARTA Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2016/PT.DKI
KAMALUDDIN HARAHAP
89 — 67
  • PUTUSAN No:47/PID.SUS TPK/2016/PT.DKIdengan kewajiban Terdakwa selaku Penyelenggara Negara sebagaimanadiatur dalam ketentuan Pasal 5 angka 4 dan angka 6 UndangUndang RINomor 28, Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih danBebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, Pasal 327 ayat (3) UndangUndangNomor 27, Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD, yang dilakukandengan cara sebagai berikut : 9 son nro ne nen nen none> Terdakwa merupakan Anggota DPRD Provinsi Sumut masa jabatan 2009s/d 2014
Pengadilan PN BATAM Perdata
Register : 15-11-2018 — Putus : 29-07-2019 — Upload : 01-08-2019
Putusan PN BATAM Nomor 301/Pdt.G/2018/PN Btm
Tanggal 29 Juli 2019 — Penggugat:
1.GIO PENNI TAMBUNAN
2.PATRICIA MAGDALENA
3.JONI TARIGAN
4.HERIYADI
5.JUWADI
6.HERIYANTO
7.PAIMAN
8.SUKOCO
9.A T O
Tergugat:
1.Kementrian PU dan Perumahan Rakyat Cq Direktorat Jendral Sumber Daya Air
2.Negara atau Pemerintah Daerah Cq Gubernur Provinsi Kepulauan Riau
3.Badan Pengusahaan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam
Turut Tergugat:
1.Kementrian Negara Agraria Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia
2.Kementrian Kehutanan dan Lingkungan Hidup Cq. Direktorat Jendral Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan
3.TIM TERPADU Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan Pembangunan Estuari Dam SEI GONG Kota Batam
4.PT Wijaya Karya Tbk, Cq Kantor Cabang PT Wijaya Karya Tbk
5.PT Tussen Krida Utama
191 — 677
  • Bahwa Tergugat adalah Penyelenggara Negara di bidang Eksekutif yangfungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuaidengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku (VideBAB 1KETENTUAN UMUM, Pasal 1 ayat (1) UU R.I. Nomor 28 Tahun 1999 TENTANGPENYELENGGARAAN NEGARA YANG BERSIH DAN BEBAS DARI KORUPSI,KOLUSI, DAN NEPOTISME) ;2.
Pengadilan PTUN MEDAN TUN Pertanahan
Register : 18-04-2014 — Putus : 24-09-2014 — Upload : 20-10-2014
Putusan PTUN MEDAN Nomor 22/G/2014/PTUN-MDN
Tanggal 24 September 2014 — PT CRYSTALINDO INDAH PRIMA : KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN LABUHANBATU
55 — 32
  • UndangUndang RI Nomor 51 Tahun 2009Tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang PeradilanTata Usaha Negara, serta Asas Umum Penyelenggara Negara sebagaimanadimaksud dalam Pasal 3 Undangundang Nomor 28 Tahun 1999 TentangPenyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotismedan telah memenuhi ketentuanketentuan hukum tersebut di atas.Berdasarkan uraianuraian di atas, Tindakan TERGUGAT tidak terbukti MelanggarAsasasas Umum Pemerintah Yang Baik (Asas Bertindak
Pengadilan PN SERANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 03-08-2016 — Upload : 01-03-2017
Putusan PN SERANG Nomor 13 /Pid.Sus-TPK/2016/PN.SRG.
Tanggal 3 Agustus 2016 — ABDUROHIM KEMED BUGIS
50 — 41
  • Pada awalnya semangat lahirnya Undangundang' Tindak PidanaKorupsi sebagai tindak Pidana khusus' ditujukan menjeratPenyelengara Negara baik PNS maupun bukan PNS karena bocornyaAPBN/APBD diakibatkan ulah para penyelenggara Negara yangberkolaborasi/bekerjasama dengan pihak swasta, sehinggadirumuskanlah pasal 3 Undangundang No. 31 Tahun 1999 jo Undangundang Nomor 20 Tahun 2001;2.
Pengadilan PT JAKARTA Pidana Khusus Korupsi
Register : 02-09-2014 — Putus : 24-09-2014 — Upload : 02-08-2015
Putusan PT JAKARTA Nomor 49/PID/TPK/2014/PT.DKI
Tanggal 24 September 2014 — Ir. HARI BUDIANTO
91 — 58
  • Hari Budianto, pada bulan Maret 2011 dan bulan Mei2012 atau setidaktidaknya dalam tahun 20112012, bertempat di Kantor PPBLSDirektorat PPBL Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum Jl.Penjernihan I No. 19A Pejompongan Jakarta Pusat, atau setidaktidaknya ditempattempat lain yang masih termasuk daerah Hukum Pengadilan Tindak PidanaKorupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, memberi atau menjanjikan sesuatukepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawainegeri
Pengadilan PN PONTIANAK Pidana Khusus
Register : 30-07-2018 — Putus : 05-12-2018 — Upload : 08-03-2019
Putusan PN PONTIANAK Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2018/PN Ptk
Tanggal 5 Desember 2018 — Penuntut Umum:
MOHD RADYAN, SH., MH
Terdakwa:
EMY ERWANDA, SE
107 — 80
  • Keputusan Ketua Mahkamah Agung RepublikIndonesia Nomor : 022/KMA/SK/II/2011 tanggal 7 Februari 2011 TentangPengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan NegeriPontianak, Pegawali negeri atau penyelenggara negara yang menerimahadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiahatau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yangberhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orangyang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan denganjabatannya
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 16-06-2016 — Putus : 03-08-2016 — Upload : 22-09-2016
Putusan PN BANDUNG Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bdg
Tanggal 3 Agustus 2016 — Dr. GUNAWAN JAMHUR, S.Pd, M.Si
107 — 18
  • Cianjur atau setidaktidaknya pada suatu tempatyang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana KorupsiBandung, pegawai negeri atau penyelenggara negara baik langsungmaupun tidak langsung dengan sengaja turut serta dalam pemborongan,pengadaan, atau persewaan, yang pada saat dilakukan perbuatan, untukseluruh atau sebagian ditugaskan untuk mengurus atau mengawasinya,yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut : Bahwa pada tahun 2009 Kabupaten Cianjur mendapatkan Program BantuanPengembangan