Memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alatkesehatan yang tidak memilik ijin Edar sebagaimana ketentuan pasal106 ayat (1) ;Menimbang, bahwa terhadap unsurunsur tersebut Majelis Hakimmempertimbangkan sebagai berikut:Ad.1 Setiap Orang ;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang dalamperkara ini adalah orang sebagai subyek hukum yang didakwa telah melakukantindak pidana, jadi penekanan unsur ini terletak pada adanya subyek hukumtersebut, sedangkan mengenai hal apakah ia

Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantaradalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I ;Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa sub unsur yang bersifatalternatif, dimana apabila salah satu dari alternatif tersebut telah terpenuhi makaseluruh unsur dinyatakan telah terpenuhi ;Menimbang, bahwa walaupun bersifat alternatif namun penekanan dari unsurini adalah kepada jual beli, dimana filosofinya adalah upaya semaksimal mungkinuntuk memutus jaringan

Supardi supaya di prinout (penyidik nenunjukkan prinoutdari Bank) benar ATM itu yang dipakai ;Bahwa Supriadi tidak dijadikan saksi dalam perkara ini dan juga ADIKINTOKO karena keterlibatannya tidak terbukti menurut keteranganWAHZUDI ;Bahwa yang mengambil simpel urine terdakwa adalah Dokter PolresMagelang Kota dan dibawa ke laboratorium ;Bahwa hasil tes urine terdakwa negatif karena sudah lama pakainya ;Bahwa pemeriksaannya tidak berbelitbelit langsung jawab koperatif, tapimenurut Saksi Wiranto ada penekanan

Supardi supaya di prinout (penyidik nenunjukkan prinoutdari Bank) benar ATM itu yang dipakai ;Bahwa Supriadi tidak dijadikan saksi dalam perkara ini dan juga ADIKINTOKO karena keterlibatannya tidak terbukti menurut keterangawanWAHZUDI ;Bahwa yang mengambil simpel urine terdakwa adalah Dokter PolresMagelang Kota dan dibawa ke laboratorium ;Bahwa hasil tes urine terdakwa negatif karena sudah lama pakainya ;Bahwa pemeriksaannya tidak berbelitbelit langsung jawab koperatif, tapimenurut Saksi Wiranto ada penekanan

Pemeriksaan Fisik :Bagian luar : terdapat memar merah hampir hampir keunguan padabibir Kemaluan sesuai arah jam 9,11 dan jam 13.Selaput dara : terdapat robekan pada arah jam 6,7,8,12,1 dan 2tampak kemerahan, nyeri pada penekanan,mengeluarkan darah sedikit. Kesimpulan : telah diperiksa seorang anak perempuan berusia 3 (tiga)tahun. Dari hasil pemeriksaan ditemukan luka robek baru pada selaputdara akibat kekerasan benda tumpul.

Pemeriksaan Fisik :Bagian luar : terdapat memar merah hampir hampir keunguan padabibir Kemaluan sesuai arah jam 9,11 dan jam 13.Selaput dara : terdapat robekan pada arah jam 6,7,8,12,1 dan 2tampak kemerahan, nyeri pada penekanan,mengeluarkan darah sedikit. Kesimpulan : telah diperiksa seorang anak perempuan berusia 3 (tiga)tahun. Dari hasil pemeriksaan ditemukan luka robek baru pada selaputHalaman 38 dari 56 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2017/PN Liwdara akibat kekerasan benda tumpul.

Disamping itu, hukuman pidana perpajakan pada hakekatnya lebihmengedepankan dan memiliki penekanan pada aspek pencegahan(deterence aspect) dan dalam upaya meningkatkan shock therapy sertaaspek pendidikan (education aspect) dengan tidak meninggalkan danmenggalakkan fungsi penerimaan Negara (budgetair function).5.

Di samping itu,hukuman pidana perpajakan pada hakekatnya lebin mengedepankan danmemiliki penekanan pada aspek pencegahan (deterrence aspect) dandalam upaya untuk meningkatkan shock therapy serta aspek pendidikan(education aspect), sehingga tujuan utama dari hukuman pidana pajakadalah agar Pemohon Peninjauan Kembali tidak meninggalkan ataumengesampingkan mengenai penenuaian dan pemenuhan akan hakhakdan kewajiban hukum di bidang perpajakan dalam menggalakan fungsipenerimaan Negara (budgetair function

Tata Usaha Negara;Bahwa dengan demikian, dalam hal ini, terlinat jelas bahwaTermohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) telahmenggunakan dasar hukum yang tidak tepat dengan caramemaksakan penerapan UndangUndang Peradilan Tata UsahaNegara agar dapat dilaksanakan dalam UndangUndang PP yangmana memiliki hukum acara sendiri yang sudah jelas danterperinci;Bahwa dalam tulisan Pak Winarto Suhendro (sumber:http://Awww.setpp.depkeu.go.id/DataFile/PPBerita/PP%20dibawah%20MA.pdf) sangatlah jelas diberi penekanan

Di sampingitu, hukuman pidana perpajakan pada hakekatnya lebihmengedepankan dan memiliki penekanan pada aspekpencegahan (deterence aspect) dan dalam upayameningkatkan shock therapy serta aspek pendidikan(education aspect) dengan tidak meninggalkan danmenggalakkan fungsi penerimaan Negara (budgetair function);. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (Semula PemohonBanding) perlu menambahkan penjelasan mengenai prinsipHukum Pidana sebagai Ultimum Remedium sebagai berikut:a.

Di samping itu, hukuman pidana perpajakan padahakekatnya lebih mengedepankan dan memiliki penekanan padaaspek pencegahan (deterence aspect) dan dalam upayameningkatkan shock therapy serta aspek pendidikan (educationaspect) dengan tidak meninggalkan dan menggalakkan fungsipenerimaan Negara (budgetair function);Bahwa Permohonan Banding sebelumnya mengandung sengketapajak dan nilai sengketa pajak yang belum diketahui kebenaranperhitungannya yang harus diputus oleh Pengadilan Pajak terutamasetelah di

Disamping itu, hukuman pidana perpajakan pada hakekatnya lebihmengedepankan dan memiliki penekanan pada aspek pencegahan(deterrence aspect) dan dalam upaya untuk meningkatkan shocktherapy serta aspek pendidikan (education aspect), sehingga tujuanutama dari hukuman pidana pajak adalah agar Pemohon PeninjauanKembali tidak meninggalkan atau mengesampingkan mengenaipenenuaian dan pemenuhan akan hakhak dan kewajiban hukum dibidang perpajakan dalam menggalakkan fungsi penerimaan Negara(budgetair function

2016 di rumah kontrakan Terdakwa3 sebelum dilakukannyapenggerebekan dan penggeledahan oleh pihak Lanal Simeulue.Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa1 pernah mengakui kepadaSaksi telah menggunakan Narkotika jenis sabusabu dulu sewaktuTerdakwa1 belum berdinas di Lanal Simeulue.Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa2 pernah dijatuhi hukumandisiplin Karena melakukan pengrusakan terhadap pipa instalasi milikPT Pertamina.Bahwa di kesatuan Lanal Simeulue para anggota (termasuk paraTerdakwa) sering diberikan penekanan

Bahwa di kesatuan Lanal Simeulue para anggota (termasuk paraTerdakwa) sering diberikan penekanan dan pengarahan olehDanlanal Simeulue untuk menjauhi segala macam perbuatanpenyalahgunaan Narkotika dan apabila mengetahuinya segeramelaporkan ke pihak yang berwenang.15. Bahwa sepengetahuan Saksi sebagai seorang Prajurit TNI paraTerdakwa tidak boleh dan tidak mempunyai hak untuk menggunakanNarkotika apapun jenisnya tanpa izin dari pihak yang berwenang.16.

Bahwa benar di kesatuan Lanal Simeulue para anggota (termasukpara Terdakwa) sering diberikan penekanan dan pengarahan olehDanlanal Simeulue untuk menjauhi segala macam perbuatanpenyalahgunaan Narkotika dan apabila mengetahuinya segeramelaporkan ke pihak yang berwenang.37. Bahwa benar sebagai seorang Prajurit TNI para Terdakwa tidakboleh dan tidak mempunyai hak untuk menggunakan Narkotikaapapun jenisnya tanpa izin dari pihak yang berwenang.38.

Bahwa benar di kesatuan Lanal Simeulue para anggota (termasukpara Terdakwa) sering diberikan penekanan dan pengarahan olehDanlanal Simeulue untuk menjauhi segala macam perbuatanpenyalahgunaan Narkotika dan apabila mengetahuinya segeramelaporkan ke pihak yang berwenang.29.

Batam dan juga sebagai Wakil Ketua DPRD KotaBatam sesuai keterangan Terdakwa bahwa Saksi ARIS HARDY HALIMmelakukan penekanan atau mendesak Terdakwa untuk mengurus,memproses dan mencairkan anggaran tersebut, mengingat Terdakwa adalahBendahara PS. Batam, dan juga menjabat sebagai Kasubbag Verifikasi,Kabag Keuangan dan Bendahara Umum Daerah (BUD) yang mempunyaiperan yang sangat besar dalam pencairan dana terebut.

No.26/Pid.SusTPK/2016/PN.TpgSaksi ARIS HARDY HALIM dengan cara melakukan penekanan terhadapTerdakwa KHAIRULLAH dan Saksi ABDUL MALIK agar dana bantuan hibahdapat dicairkan. Dan akibat dari tekanan itulahn Terdakwa KHAIRULLAHdan Saksi ABDUL MALIK meloloskan permohonan tersebut, sehingga danadapat dicairkan.Menimbang, bahwa terhadap perintah ataupun tekanan dari SaksiARIS HARDY HALIM, ST tersebut, seharusnya Terdakwa KHAIRULLAHselaku Bendahara PS.

Batam yang nota benenya adalah WakilKetua DPRD Kota Batam melakukan penekanan atau mendesak Terdakwauntuk mengurus, memproses dan mencairkan anggaran tersebut, mengingatTerdakwa adalah Bendahara PS.

Batam terlebin sebagai Wakil Ketua DPRD Kota Batamtelah mempergunakan kuasa atau pengaruh atas jabatan yang ada pada diriSaksi ARIS HARDY HALIM dengan cara melakukan penekanan terhadapTerdakwa KHAIRULLAH dan Saksi ABDUL MALIK agar dana bantuan hibahdapat dicairkan.Menimbang, bahwa terhadap perintah ataupun tekanan dari SaksiARIS HARDY HALIM, ST tersebut, seharusnya tidak perlu diikuti olehTerdakwa, Terdakwa selaku Bendahara PS.

Bina Niaga yang dimaksudTergugat ;Bahwa, perbuatan sewenangwenang yang dilakukan oleh Tergugat secara nyata dapat diketahui dan dirasa oleh Penggugat, pada saatPenggugat menyampaikan keberatankeberatan atas perbuatan yangdilakukan oleh Tergugat untuk melakukan penekanan agar Penggugatmau memenuhi permintaan Tergugat tanpa dasar hukum, tanpa ada buktiotentik atau bukti Asli sebagaimana yang diminta Penggugat gunamenyelesaikan permasalahan pajak yang dihadapinya;Bahwa, dalam setiap even pertemuan guna

Bahwa, sebagai bukti yang akan ditunjukan oleh Penggugat kebenaranfakta hukum yang menunjukan perbuatan arogansi dan sewanangwenangyang dilakukan oleh Tergugat dengan bantuan/kerja sama denganTergugat Il untuk melakukan penekanan diri Penggugat, sebagai berikut :a.

Bina Niaga;Halaman 16 dari 154 putusan Nomor 246/PDT/2017/PT SBYD. 3.Kedua Peristiwa hukum yang disampaikan Penggugat di atas,menunjukkan adanya perbuatan sewenangwenang yang dilakukan olehTergugat karena jabatannya dan menggunakan kewenangan yangdiberikan undangundang untuk melakukan penekanan maupun ancamanterhadap diri Penggugat termasuk Tergugat II untuk melakukan suatuperbuatan yang diinginkan atau dikehendaki oleh Tergugat . Adanyakeberadaan satu orang (Sdr.

Penagihan PajakDengan Surat Paksa yang pada intinya menyatakan pemblokiran dapatdilakukan dalam rangka melakukan penyitaan apabila penanggungpajak dalam jangka waktu yang telah diberikan tidak melunasi pajakterutangnya;Bahwa terhadap dalil nomor D.2 halaman 9 yang menyatakan bahwa:..kedua peristiwa hukum yang disampaikan Penggugat di atas,menunjukkan adanya perbuatan sewenangwenang yang dilakukan olehTergugat karena jabatannya dan menggunakan kewenangan yangdiberikan undangundang untuk melakukan penekanan

Bahwa Termohon dengan tegas menolak bahwa Termohon tidakberperilaku sebagaimana Istri yang baik dan Termohon seringmelakukan penekanan penekanan kepada Pemohon Rekonpensi.Berdasarkan halhal tersebut diatas, maka kami mohon kepada yangterhormat Majelis Hakim Pemeriksa Perkara untuk memutus denganamar putusan sebagai berikut :PRIMAIRDALAM KONPENSI1. Menolak Replik Pemohon untuk seluruhnya atau setidaktidaknya tidakdapat diterima2. menerima jawaban Termohon untuk seluruhnyaDALAM REKONPENSI1.

Penasihat Hukum dari KUmdam V/Brwdan keterangan yang ada dalam BAP POM oleh Terdakwadicabut dan keterangan yang digunakan adalah keteranganpada saat diperiksa didepan persidangan ini.Bahwa Terdakwa mencabut keterangan yang ada dalam BAPPOM tersebut dikarenakan ada tekanan dari pihak penyidikdimana sebelum dilaksanakan pemeriksaan pihak penyidikmenyampaikan kalau Terdakwa sudah dinyatakan urinnyapositif mengandung narkotika diakui saja kalau Terdakwa telahmengkonsumsi narkotikaBahwa dengan adanya penekanan

Eko Sumantri.Bahwa Terdakwa mengetahui konsekuensinya pada saatdiperiksa oleh penyidik POM kalau Terdakwa mengkonsumsinarkotika tersebut dan terbukti maka dalam putusannyatersebut akan dipecat akan tetapi pada saat itu tetap Terdakwalakukan karena adanya penekanan dari penyidik.Bahwa Terdakwa mengetahui kalau narkotika tidak bolehdikonsumsi secara bebas karena zat narkotika di larang olehundangundang.Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak berwenanguntuk mengkonsumsi narkotika.Bahwa Terdakwa

melakukan pemeriksaan terhadapAgus Rustiadi, Suprapto, dan Halim Bahtiar pada tingkat penyidikandi Polres Bulungan dan Polda Kaltim ; Bahwa benar sebelum melakukan pemeriksaan terhadap AgusRustiadi, Suprapto dan Halim Bahtiar, saksi telah mengambilsumpah terlebin dahulu terhadap masingmasing saksi dengandihadiri oleh rohaniawan/Juru Sumpah dan 2 orang saksi, lalupelaksanaan pengambilan sumpah dituangkan dalam Berita Acara ; Bahwa benar pada saat melakukan pemeriksaan, saksi tidak pernahmelakukan penekanan

No. 305 K/PID.SUS/2009 Bahwa benar sebelum melakukan pemeriksaan terhadap AgusRustiadi, Suprapto, dan Halim Bahtiar, ketiganya telah di sumpahterlebin dahulu terhadap masingmasing saksi dengan dihadiri olehrohaniawan/Juru Sumpah dan 2 orang saksi, lalu pelaksanaanpengambilan sumpah dituangkan dalam Berita Acaralaludituangkan dalam Berita Acara ; Bahwa benar pada saat melakukan pemeriksaan saksi tidak pernahmelakukan penekanan, paksaan dan juga tidak pernahmengarahkan jawaban Agus Rustiadi, Suprapto

melakukan pemeriksaan terhadapAgus Rustiadi, Suprapto, dan Halim Bahtiar pada tingkat penyidikandi Polres Bulungan dan Polda Kaltim ;Bahwa benar sebelum melakukan pemeriksaan terhadap AgusRustiadi, Suprapto dan Halim Bahtiar, saksi telah mengambilsumpah terlebin dahulu terhadap masingmasing saksi dengandihadiri oleh rohaniawan/Juru Sumpah dan 2 orang saksi, lalupelaksanaan pengambilan sumpah dituangkan dalam Berita Acara ;Bahwa benar pada saat melakukan pemeriksaan, saksi tidak pernahmelakukan penekanan

terhadap AgusRustiadi, Suprapto, dan Halim Bahtiar pada tingkat penyidikan diPolres Bulungan dan Polda Kaltim ;Bahwa benar sebelum melakukan pemeriksaan terhadap AgusRustiadi, Suprapto, dan Halim Bahtiar, ketiganya telah di sumpahterlebih dahulu terhadap masingmasing saksi dengan dihadiri olehrohaniawan/Juru Sumpah dan 2 orang saksi, lalu pelaksanaanpengambilan sumpah dituangkan dalam Berita Acaralaludituangkan dalam Berita Acara ;Bahwa benar pada saat melakukan pemeriksaan saksi tidak pernahmelakukan penekanan

Disamping itu, hukuman pidana perpajakan pada hakekatnya lebihmengedepankan dan memiliki penekanan pada aspek pencegahan(deterence aspect) dan dalam upaya meningkatkan shock therapyserta aspek pendidikan (education aspect) dengan tidakmeninggalkan dan menggalakkan fungsi penerimaan Negara(budgetair function);.

sengketa gugatan dalam lingkungan peradilan Tata UsahaNegara;Bahwa dengan demikian, dalam hal ini, terlihat jelas bahwa TermohonPeninjauan Kembali (semula Terbanding) telah menggunakan dasar hukumyang tidak tepat dengan cara memaksakan penerapan UU PTUN agar dapatdilaksanakan dalam UU PP yang mana memiliki hukum acara sendiri yangsudah jelas dan terperinci;Bahwa dalam tulisan Pak Winarto Suhendro (sumber: http:/Awww.setpp.depkeu.go.id/DataFile/PPBerita/PP%20dibawah%20MA.pdf) sangatlah jelasdiberi penekanan

Di samping itu, hukumanpidana perpajakan pada hakekatnya lebih mengedepankan danmemiliki penekanan pada aspek pencegahan (deterence aspect) dandalam upaya meningkatkan shock therapy serta aspek pendidikan(education aspect) dengan tidak meninggalkan dan menggalakkanfungsi penerimaan Negara (budgetair function);2. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (Semula Pemohon Banding)perlu menambahkan penjelasan mengenai prinsip Hukum Pidanasebagai Ultimum remedium sebagai berikut:a.

Disamping itu, hukuman pidana perpajakan pada hakekatnya lebihmengedepankan dan memiliki penekanan pada aspek pencegahan(deterrence aspect) dan dalam upaya untuk meningkatkan shock therapyserta aspek pendidikan (education aspect), sehingga tujuan utama darihukuman pidana pajak adalah agar Pemohon Peninjauan Kembali tidakmeninggalkan atau mengesampingkan mengenai penenuaian danpemenuhan akan hakhak dan kewajiban hukum di bidang perpajak dalammenggalakan fungsi penerimaan Negara (budgetair function

Unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadiperantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan NarkotikaGolongan I ;Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa sub unsur yangbersifat alternatif, dimana apabila salah satu dari alternatif tersebut telahterpenuhi maka seluruh unsur dinyatakan telah terpenuhi ;Menimbang, bahwa walaupun bersifat alternatif namun penekanan dariunsurini adalah kepada jual beli, dimana filosofinya adalah upaya semaksimalmungkin untuk memutus jaringan

Lain halnya dibidang impor dimana UndangUndang17/2006 memberikan penekanan berimbang antara pelayanan dan pengawasan,sementara dibidang ekspor lebih ditekankan adalah sisi pelayanannya sehinggawalaupun Pasal 8 ayat (2) PMK 214/2008 mengatur untuk dilayani eksportasi yangtidak memenuhi kondisi Pasal 7 ayat (5) PMK 214/2008, dengan memegang prinsipUndangUndang Nomor 17/2006 maka pelayanan tetap diberikan denganpertimbangan hal tersebut tetap tidak menghilangkan kewajiban eksportir dalammembayar Bea

Untuk itu, penekanan unsur "barangSiapa ini adalah adanya subyek hukum tersebut sebagai orang yang tepatdiajukan sebagai Terdakwa untuk mencegah terjadinya salah orang yangdihadapkan sebagai Terdakwa (error in persona), dan tentang apakah ia terbuktiatau tidak melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, akan bergantungpada pembuktian pada unsur materiil dari dakwaan tersebut;Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukanseorang lakilaki yang bernama Suandi alias Andi sebagai Terdakwa

DedeAisyah membuat Surat Pernyataan ini tanpa penekanan maupun pengancamanterhadap Sdri. Dede Aisyah yang inti isi Surat Pernyataan tersebut tidak menjalinhubungan apapun antara saya dan Sdri. Dede Aisyah, tidak akan menuntut dalambentuk apapun terhadap Bapak Waluyo, apabila ada yang melanggar SuratPernyataan ini bersedia diajukan ke ranah Hukum , sebagai saksi Bapak AjidAbdul Hasan (orang tua Sdri.

Barangsiapa;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah orangperorangan atau individu yang merupakan subjek hukum (natuurlijk persoon)dan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan pidana yangdilakukan, dengan demikian penekanan unsur Barangsiapa bertitik tolak darikemampuan dan pribadi seseorang sebagai subyek hukum untuk bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukan;Menimbang, bahwa berdasarkan pembenaran Terdakwaterhadappemeriksaan identitasnya pada sidang pertama sebagaimana

sebagaimana diterangkan oleh saksiDwi Gunarsih, Saksi Susi, Saksi Muhammad Ridwan, dan Saksi Subairi, yaituantara lain: MESIN TEPUNG, MESIN PENGERING dan MESIN PRESTO,Hal 32 dari 35 Putusan No.25/Pid.SusTPK/2018/PT SMG.barangbarang tersebut ada di tempat lokasi kegiatan KUBE dan selama itudimanfaatkan oleh anggota KUBE, tidak dipakai sendiri olen Terdakwa;Menimbang, bahwa faktafakta sebagaimana diuraikan diatas adalahmerupakan fakta yang terungkap di persidangan, yang tidak secara spesifikmendapatkan penekanan

Bahwa sebagai bahan pertimbangan Majelis Hakim TingkatPertama, disampaikan bahwa Panglima TNI telah berulang kalimemberikan penekanan terhadap prajurit TNI yang terlibatdengan perkara Narkotika, Psikotropika dan Prosekusor melaluiSurat Telegram Panglima TNI, antara lain ;1) ST Panglima TNI No.