Unsur Barang SiapaMenimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapaadalah subyek hukum berupa orang atau manusia yang mampubertanggung jawab menurut hukum, didakwa oleh Penuntut Umummelakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan.Untuk itu, penekanan unsur barang siapa ini adalah adanya subyekhukum tersebut sebagai orang yang tepat diajukan sebagai Terdakwauntuk mencegah terjadinya salah orang yang dihadapkan sebagaiTerdakwa (error in persona), dan tentang apakah ia terbukti atau tidakmelakukan

Putusan Perdata Gugatan Nomor 48/Pdt/2021/PT MDNperampasan tanah, termasuk Tergugat, untuk mengembalikan tanahdimaksud dalam keadaan baik seperti semula, tidak ada lagi bangunanataupun tanaman apapun yang dibangun atau ditanam diatas tanahPenggugat tersebut, dan tidak melakukan lagi pengrusakan atas tanahbeserta tanaman yang telah menjadi milik Penggugat, termasukmenimbun kembali lubang besar yang sudah di letakkan bibit ikandidalamnya, bersamaan dengan hal tersebut Penggugat juga telahmemberi penekanan

Orang menurut Yurisprudensi MahkamahAgung No.1398/K/Pid/1984 tanggal 30 Juni 1985 adalah sama denganterminology kata "Barang Siapa, jadi yang dimaksud setiap orang adalah orangatau manusia sebagai subyek hukum yang menjadi Terdakwa karena dituntut,diperiksa dan diadili di sidang Pengadilan (sebagaimana ketentuan yangdituangkan dalam pasal 1 angka 15 KUHAP) jadi orang disini adalah orang yangdidakwa oleh Penuntut Umum melakukan perbuatan sebagaimana yangdiuraikan dalam surat dakwaan, oleh sebab itu penekanan

Tentang unsur Barang siapa;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalahorang atau manusia sebagai subyek hukum yang menjadi Terdakwa karenadituntut, diperiksa dan diadili di sidang Pengadilan (sebagaimana ketentuanyang dituangkan dalam pasal 1 angka 15 KUHAP) jadi orang disini adalahorang yang didakwa oleh Penuntut Umum melakukan perbuatan sebagaimanayang diuraikan dalam surat dakwaan, oleh sebab itu penekanan dalamunsur ini adalah kehadiran Terdakwa atau orang tersebut yang identitasnyasesuai

Lain halnya dibidang impordimana UU 17/2006 memberikan penekanan berimbang antara pelayanandan pengawasan, sementara dibidang ekspor lebih ditekankan adalah sisipelayanannya sehingga walaupun Pasal 8 Ayat (2) PMK 214/2008mengatur untuk dilayani eksportasi yang tidak memenuhi kondisi Pasal 7Ayat (5) PMK 214/2008, dengan memegang prinsip UU 17/2006 makapelayanan tetap diberikan dengan pertimbangan hal tersebut tetap tidakmenghilangkan kewajiban eksportir dalam membayar Bea Keluar sesuaidengan yang

sehingga belum mengetahui dengan benarkonsekuensi dari perobuatan yang dilakukannya dan fakta di persidanganmenunjukkan Anak pelaku telah mengakui perbuatannya kecuali anak pelakuFauzan, sehingga membuat terang perkara ini, akan tetapi disisi lain denganmelihat jenis tindak pidana yang dilakukannya maka perbuatan Anak pelakutersebut selain bisa menimbulkan keresahan di masyarakat juga dapatmenimbulkan anak korban mengalami trauma dan dapat merusak masa depananak korban sehingga untuk itu diperlukan penekanan

Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantaradalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I ;Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa sub unsur yang bersifatalternatif, dimana apabila salah satu dari alternatif tersebut telah terpenuhi makaseluruh unsur dinyatakan telah terpenuhi ;Menimbang, bahwa walaupun bersifat alternatif namun penekanan dari unsurini adalah kepada jual beli, dimana filosofinya adalah upaya semaksimal mungkinuntuk memutus jaringan

dan diancam pidana dalamPasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentangNarkotika ;Subsidair : melakukan perbuatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalamPasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentangNarkotika ;ATAUKedua : melakukan perbuatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalamPasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;Menimbang, bahwa dengan memperhatikan dakwaan Penuntut Umumtersebut dengan titik berat atau penekanan

padaterdakwa ;Bahwa saksi ada menerima uang sebesar Rp 20.000.000, (dua puluh jutarupiah) dari kakak iparnya untuk pembayaran uang kontrakan selama 2(dua) tahun ;Bahwa atas keterangan saksi diatas terdakwa tidak merasa keberatanakan tetapi membenarkan keterangan saksi tersebut ;Endang Ratnawati Binti Winoto PrayitnoBahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga denganTerdakwa ;Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik polri saatmemberikan keterangan penyidik tidak ada melakukan penekanan

YurisprudensiMahkamah Agung No. 1398/K/Pid/1984 tanggal 30 Juni 1985 adalah samadengan terminology kata Barang Siapa, jadi yang dimaksud setiap orangadalah orang atau manusia sebagai subyek hukum yang menjadi Terdakwakarena dituntut, diperiksa dan diadili di sidang Pengadilan (Sebagaimanaketentuan yang dituangkan dalam pasal 1 angka 15 KUHAP) dengan demikianorang di sini adalah orang atau subyek hukum yang didakwa oleh PenuntutUmum melakukan perbuatan sebagaimana yang diuraikan dalam suratdakwaan, oleh sebab itu penekanan

Lain halnya dibidang impor dimanaUU 17/2006 memberikan penekanan berimbang antara pelayanan danpengawasan, sementara dibidang ekspor lebih ditekankan adalah sisipelayanannya sehingga walaupun Pasal 8 Ayat (2) PMK 214/2008 mengaturuntuk dilayani eksportasi yang tidak memenuhi kondisi Pasal 7 Ayat (5)PMK 214/2008, dengan memegang prinsip UU 17/2006 maka pelayanantetap diberikan dengan pertimbangan hal tersebut tetap tidak menghilangkankewajiban eksportir dalam membayar Bea Keluar sesuai dengan yangseharusnya

Dengan demikian dasar pembenaran yang palingutama dari pidana penjara terletak pada sifat atau fungsinya sebagai suatu prosesuntuk mengubah atau memperbaiki tingkah laku terdakwa.Bahwa penekanan pada asas kepastian hukum dalam hal ini jika Majelis mengikutiketentuan minimal pemidanaan yakni selama 5 (lima) tahun maka langkah inicenderung sebagai upaya untuk mempertahankan normanorma hukum tertulis darihukum positif yang ada.

Bahwa benar Terdakwa mengetahui adanya penekanan dariPanglima TNI yang melarang prajurit terlibat dalam perkaranarkotika dan Terdakwa juga mengetahui sanksi terhadappelanggarnya bisa dipecat dari dinas militer.Berdasarkan faktafakta tersebut di atas, maka PutusanPengadilan Tingkat Pertama sepanjang tentang terbuktinya unsur unsur tindak pidana haruslah dikuatkan.Bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwaberupa pidana pokok penjara selama 5 (lima) tahun, Majelis HakimTingkat Banding berpendapat

;Tentu imbul pertanyaan dari semua kami, mana lagi uang yang lain, dan Penggugattidak bias memberikan jawaban dan terlihat pucat, sehingga kami mengatakan bahwahari ini juga Penggugat harus mempertanggungjawabkan seluruh uangnya dansekaligus rapat kami tutup agar tidak member malu kepada Pengggugat dihadapanstaff lain, tetapi tetap dengan penekanan bahwa hari ini 23 Juli 2012 uang perusahaanharus dikembalikan oleh Penggugat dan harus disimpan di safety box (brankas).Perlu diingat, mengingat ada staff

Disamping itu, hukuman pidana perpajakan pada hakekatnya lebihmengedepankan dan memiliki penekanan pada aspek pencegahan(deterence aspect) dan dalam upaya meningkatkan shock therapyserta aspek pendidikan (education aspect) dengan tidakmeninggalkan dan menggalakkan fungsi penerimaan Negara(budgetair function)..

sengketa gugatan dalam lingkungan peradilan Tata UsahaNegara.Bahwa dengan demikian, dalam hal ini, terlinat jelas bahwa TermohonPeninjauan Kembali (semula Terbanding) telah menggunakan dasar hukumyang tidak tepat dengan cara memaksakan penerapan UU PTUN agar dapatdilaksanakan dalam UU PP yang mana memiliki hukum acara sendiri yangsudah jelas dan terperinci.Bahwa dalam tulisan Pak Winarto Suhendro (Sumber:http://www.setpp.depkeu.go.id/DataFile/PP Berita/PP%20dibawah%20MA.pdf)sangatlah jelas diberi penekanan

Di sisi lain sanksi pidana perpajakan tersebutdillhat dari pemenuhan kewajiban pembayaran bersifat dependterhadap hukum administrasi yang meletakkan prinsip administrationpenal law merupakan kebijakan perpajakan sebagai ultimum remedium.Di samping itu, hukuman pidana perpajakan pada hakekatnya lebihmengedepankan dan memiliki penekanan pada aspek pencegahan(deterence aspect) dan dalam upaya meningkatkan shock therapy sertaaspek pendidikan (education aspect) dengan tidak meninggalkan danmenggalakkan

Di samping itu,hukuman pidana perpajakan pad a hakekatnya lebih mengedepankandan memiliki penekanan pada aspek pencegahan (deterrence aspect)dan dalam upaya untuk meningkatkan shock therapy serta aspekpendidikan (education aspect), sehingga tujuan utama dari hukumanpidana pajak adalah agar Pemohon Peninjauan Kembali tidakmeninggalkan atau mengesampingkan mengenai penenuaian danpemenuhan akan hakhak dan kewajiban hukum di bidang perpajakdalam menggalakan fungsi penerimaan Negara (budgetair function

Di samping itu, hukuman pidana perpajakan padahakekatnya lebih mengedepankan dan memiliki penekanan padaaspek pencegahan (deference aspect) dan dalam upayameningkatkan shock therapy serta aspek pendidikan (educationaspect) dengan tidak meninggalkan dan menggalakkan fungsipenerimaan Negara (budgetair function);.

Putusan Nomor 766/B/PK/PJK/2015yang tidak tepat dengan cara memaksakan penerapan UU PTUN agar dapatdilaksanakan dalam UU PP yang mana memiliki hukum acara sendiri yangsudah jelas dan terperinci;Bahwa dalam tulisan Pak Winarto Suhendro (Sumber:http://www.setpp.depkeu.go.id/DataFile/PPBerita/PP%20dibawah%20MA. pdf) sangatlah jelas diberi penekanan bahwa Pengadilan Pajak dibentuk untukmemutus sengketa perpajakan, sedangkan Pengadilan Tata Usaha Negaraadalah untuk memutus sengketa Tata Usaha Negara;Bahwa

Putusan Nomor 766/B/PK/PJK/201517.18.19.pidana perpajakan pada hakekatnya lebih mengedepankan danmemiliki penekanan pada aspek pencegahan (deterence aspect) dandalam upaya meningkatkan shock therapy serta aspek pendidikan(education aspect) dengan tidak meninggalkan dan menggalakkanfungsi penerimaan Negara (budgetair function);Bahwa dasar hukum penerbitan Surat Ketetapan Pajak, yaitu Pasal 13ayat (5) dan 15 ayat (4) UndangUndang KUP Nomor 28 Tahun 2007menjadi tidak relevan dalam hal ini karena Putusan

Di samping itu,hukuman pidana perpajakan pada hakikatnya lebih mengedepankandan memiliki penekanan pada aspek pencegahan (deterrence aspect)dan dalam upaya untuk meningkatkan shock therapy serta aspekpendidikan (education aspect), sehingga tujuan utama dari hukumanpidana pajak adalah agar Pemohon Peninjauan Kembali tidakmeninggalkan atau mengesampingkan mengenai penenuaian danpemenuhan akan hakhak dan kewajiban hukum di bidang perpajakandalam menggalakkan fungsi penerimaan negara (budgetair function

Disamping itu, hukumanpidana perpajakan pada hakekatnya lebin mengedepankan danmemiliki penekanan pada aspek pencegahan (deterence aspect) dandalam upaya meningkatkan shock therapy serta aspek pendidikan(education aspect) dengan tidak meninggalkan dan menggalakkanfungsi penerimaan Negara (budgetair function);Pemeriksaan Pajak dan atau verifikasi harus tunduk penuh kepadaUndangUndang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana yang diubahbeberapa kali dengan UndangUndang Nomor 16 Tahun 2000 danUndangUndang Nomor

sengketagugatan dalam Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara;Bahwa dengan demikian, dalam hal ini, terlihat jelas bahwaTermohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) telahmenggunakan dasar hukum yang tidak tepat dengan caramemaksakan penerapan UU PTUN agar dapat dilaksanakan dalamUU PP yang mana memiliki hukum acara sendiri yang sudah jelasdan terperinci;Bahwa dalam tulisan Pak Winarto Suhendro (sumberhttp://Awww.setpp.depkeu.go.id/DataFile/PPBerita/PP%20dibawah%2OMA.pdf) sangatlah jelas diberi penekanan

Disamping itu, hukumanpidana perpajakan pada hakekatnya lebin mengedepankan danmemiliki penekanan pada aspek pencegahan (deterence aspect) dandalam upaya meningkatkan shock therapy serta aspek pendidikan(education aspect) dengan tidak meninggalkan dan menggalakkanfungsi penerimaan Negara (budgetair function);Bahwa dasar hukum penerbitan Surat Ketetapan Pajak, yaitu Pasal13 ayat (5) dan 15 ayat (4) UndangUndang KUP Nomor 28 Tahun2007 menjadi tidak relevan dalam hal ini karena Putusan MAtersebut merupakan

Sedangkan menurut Muladi dan BardaNawawi (2005), bahwa tujuan pidana selain untuk menghukum pembuatkejahatan juga untuk membuat orang lain tidak melakukan kejahatan.Disamping itu, hukuman pidana perpajakan pada hakekatnya lebihmengedepankan dan memiliki penekanan pada aspek pencegahan(deterrence aspect) dan dalam upaya untuk meningkatkan shock therapyserta aspek pendidikan (education aspecf), sehingga tujuan utama darihukuman pidana pajak adalah agar Pemohon Peninjauan Kembali tidakmeninggalkan atau

Kormat masingmasing etape.Bahwa tentang alat perlengkapan' yaitu pelakumenggunakan pakaian pdl TNI, helm, kopel, togel roof,sedangkan pendukung mengenakan pakaian baju kaosdan celana loreng kemudian setelah masuk ke materidiambil alin oleh para kormat untuk memaparkankegiatan yang akan dilakukan di tiaptiap etape dilakukanoleh masingmasing kormat.Bahwa kemudian masingmasing kormat etapememaparkan rencana lapangan masingmasing etape,setelah selesai Pimpinan umum Latihan (Danyonif611/Awl) memberikan penekanan

selang.Bahwa Alat serta perlengkapan yang disiapkanpendukung etape 1 malam itu antara lain; Menyiapkanmegaphone dan mengecek baterainya, Menyiapkanjerigen dan air minurn untuk pelaku, Menyiapkanperlengkapan pribadi (kaos merah lengan panjang, topipet warna Hitam serta Celana PDL Loreng termasukDragriem dan kopel), Masingmasing pendukungmenyiapkan selang air.Bahwa pada tanggal 14 Nopember 2019 pukul 06.30Witasebelum pelaksanaan tradisi di mulai Terdakwamengumpulkan kembali para pendukung danmenyampaikan penekanan

yang sama, untukpenekanannya tidak ada anggota yang bertindakberlebihnan, jangan ada rasa balas dendam, janganheforia berlebihan, jangan membawa ego kompi agar dibilang kompi yang paling ganas, selalu awasi pelakutradisi agar tidak terjadi halhal yang tidak di inginkan,kita semua sudah banyak kerjaan jangan karena hal inikita jadi menambah kerjaan lagi dan apabila ada halhalmenonjol segera laporkan kesaya.Bahwa setelan memberikan penekanan kepadaPendukung Terdakwa mengambil alin pelaku tradisimelaksanakan

pengecekan kesehatan dan fisik pelakuserta menyampaikan penekanan ke pelaku, untukpenekanannya selama kegiatan di etapeI kalian harussemangat dan selalu fokus serta konsentrasi.Bahwa pada saat pelaksanaan tradisi dimulai kirakiraberjalan kurang lebih 900 meter Terdakwa menanyakanke Saksi dimana posisi istirahat pertama Saksi menjawabSiap, kurang lebih 50 Meter didepan.Bahwa saat start etape Saksi tidak melihat Terdakwamembawa selang sampai kirakira kurang lebin 95OmeterSaksi dan Terdakwa melihnat

Penggugat 1 menanyakan siapaatasan Tergugat dan Tergugat 2 yang memiliki wewenang tersebut.Tergugat dan Tergugat 2 menjawab atasan yang memiliki wewenanguntuk menghidupkan dan memutuskan aliran listrik dan air adalah BapakHonny, Ketua Pengurus PPPSRS Kebagusan City sebagai Tergugat 2.Tergugat dan Tergugat 2 melakukan penekanan kepada Penggugathanya melunasi saja tagihan iuran tersebut dan nanti akan dihidupkanaliran listrik dan air.

Honny Maitimu Ketua Pengurus PPPSRSKebagusan City yang memberi perintah langsung kepada Tergugat untukmelakukan penagihan pembayaran sebesar Rp1/7.254.673.99 danpemutusan aliran listrik dan air pada kios KB 20 Tower B milik Penggugat1 dan Tergugat 2 Achmaruddin/Dedi pengurus PPPSRS) yang melakukanpemaksaan dan penekanan agar Penggugat 1 membayar tagihansebesar Rp17.254.673.99 untuk dapat menghidupkan aliran listrik dan airpada kios KB 20 Tower B tanpa memperhatikan komplain Penggugat 1.Dengan demikian

Erma) untuk menandatangani suratPernyataan yang telah disiapkan oleh Tergugat 2 dan Tergugat 3secara sepihak dengan cara pemaksaan dan penekanan, bilaPenggugat 2 menandatangani surat pernyataan tersebut, makaaliran listrik dan air akan dihidupkan. Hanya Penggugat 2mengubah kata "mengambil" menjadi "mengamankan danmenyerahkan kepada Pak Salam, yang ditandatangan padatanggal 23 November 2015 (kopi surat pernyataan terlampir).

Penggugat 1 menanyakan siapaatasan Tergugat dan Tergugat 2 yang memiliki wewenang tersebut.Tergugat dan Tergugat 3 menjawab atasan yang memiliki wewenanguntuk menghidupkan dan memutuskan aliran listrik dan air adalah BapakHonny, Ketua Pengurus PPPSRS Kebagusan City sebagai Tergugat 2.Tergugat dan Tergugat 3 melakukan penekanan kepada Penggugathanya melunasi saja tagihan iuran tersebut dan nanti akan dihidupkanaliran listrik dan air.

Anmaruddin) yang memberi perintahlangsung kepada Tergugat untuk melakukan penagihan pembayaransebesar Ro17.254.673.99 dan pemutusan aliran listrik dan air pada kiosKB 20 Tower B milik Penggugat 1 dan Tergugat 3 Achmaruddin/DediKoordinator Keamanan pengurus PPPSRS) yang melakukan pemaksaandan penekanan agar Penggugat 1 membayar tagihan sebesarRp17.254.673.99 untuk dapat menghidupkan aliran listrik dan air padakios KB 20 Tower B tanpa memperhatikan komplain Penggugat 1.

Tentang unsur Barang siapa;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah orangatau manusia sebagai subyek hukum yang menjadi Terdakwa karena dituntut,diperiksa dan diadili di sidang Pengadilan (Sebagaimana ketentuan dalam pasal 1angka 15 KUHAP) jadi orang disini adalah orang yang didakwa oleh Penuntut Umummelakukan perbuatan sebagaimana yang diuraikan dalam surat dakwaan, olehsebab itu penekanan dalam unsur ini adalah kehadiran Terdakwa atau orang tersebutyang identitasnya sesuai dengan