Ditemukan 8648 data
1.AHMAD BAGIR, S.H.
2.DICKY FERDIANSYAH, S.H.
3.YAN ASWARI, S.H., M.H.
Terdakwa:
MUNAJAT USWANAS, S.E. alias LOUIS
90 — 39
Penyelenggara Negara atau disebutkan dalam peraturanperundanganundangan lainnya yang bisa mempunyai kewenangan melekatdalam jabatanya sehingga unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatanatau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan tidakterpenuhi , oleh karenanya unsurunsur Pasal 3 Undangundang RI Nomor 31Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telahdirubah dan ditambah dengan UndangUndang RI Nomor 20 Tahun 2001halaman 196 dari 208 Putusan Nomor 8/Pid.SusTPK
89 — 15
setidaktidaknya pada waktuwaktu lain dalam tahun 2012,bertempat di kantor DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGAKABUPATEN SITARO atau pada tempattempat lain yang termasuk dalamdaerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan NegeriManado, berdasarkan UndangUndang Nomor 46 Tahun 2009 tentangPengadilan Tindak Pidana Korupsi yang berwenang untuk memeriksa,mengadili dan memutus perkara ini, yang pada waktu menjalankan tugas,meminta, menerima, atau memotong pembayaran kepada pegawai negeriatau penyelenggara
negara yang lain atau kepada kas umum, seolah olah pegawai negeri atau penyelengara negara yang lain atau kas umumtersebut mempunyai utang kepadanya, padahal diketahui bahwa haltersebut bukan merupakan utang, perouatan mana dilakukan terdakwadengan cara sebagai berikut : Bahwa pada tahun 2012 Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah RagaKabupaten Kepululauan Siau Tagulandang Biaro (Sitaro) menerimaDAK (Dana Alokasi Khusus) Bidang Pendidikan sebesarRp.13.862.000.000.
89 — 29
Unsur setiap orang :Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalampertimbangan dakwaan Kesatu Primair Jaksa Penuntut Umum tersebut di atas,bahwa pengertian Setiap Orang dalam konteks Pasal 3 UndangUndang No. 31Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telahdiubah dan ditambah dengan Undangundang Nomor 20 Tahun 2001 adalahorang perseorangan yang menduduki suatu jabatan atau kedudukan atauseorang Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara;Menimbang, bahwa dalam Pasal
85 — 65
Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah denganUndang Undang Nomor 20 Tahun 2001 adalah setiap orang ;Menimbang, bahwa kewenangan berkaitan erat dengan jabatan ataukedudukan yang dimiliki oleh seseorang, namun tidak setiap orang bisa melakukanpenyalahgunaan wewenang ;Menimbang, bahwa meskipun subyek deliknya adalah setiap orang,namun sesungguhnya adresat pasal 3 Undang Undang Nomor 31 tahun 1999sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 20 tahun 2001adalah Pegawai Negeri atau Penyelenggara
Negara atau orang yang mempunyaikedudukan dan jabatan dalam pemerintahan.
127 — 76 — Berkekuatan Hukum Tetap
PenyelenggaraNegara, yaitu) memberi uang sebesar Rp.600.000.000,(enam ratus juta rupiah), yaitu kepada BagindoQuirinno selaku pegawai negeri pada Badan PemeriksaKeuangan Republik Indonesia (BPK RI.) atau selakuAuditor / Pemeriksa pada BPK RI. dengan maksud supayapegawai negeri atau. penyelenggara Negara tersebutberbuat atau tidak berbuat sesuatu) dalam jabatannya,yaitu. agar Bagindo Quirinno dalam jabatannya selakuKetua Tim Pemeriksa BPK RI yang ditugaskan untukmelakukan pemeriksaan terhadap pelaksanaan
IMAWATI,SH.MH
Terdakwa:
Drs. H. A. GANI SIRMAN, M.Si
106 — 34
GANI SIRMAN, M.Si. selaku PegawalNegeri Sipil dan Penyelenggara Negara yang menjabat selaku Kepala DinasKoperasi dan UKM Kota Makassar berdasarkan Surat Keputusan WalikotaMakassar Nomor : 821.22.2902009, tanggal 20 Oktober 2009 tentangPengangkatan Pegawai Negeri Sipil dan Jabatan Struktural Eselon II DalamLingkungan Pemerintah Kota Makassar, dan juga bertindak selaku PenggunaAnggaran sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor : 54 Tahun2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah pada Pasal
124 — 39
Putusan Mahkamah Agung R.I. ini diikuti olehPutusan Mahkamah Agung R.I. tanggal 28 Februari 2007 Nomor 103 K/Pid/2007.Menimbang, bahwa dengan demikian, rumusan setiap orang dalam pasal 1 butir 3Undangundang Nomor 31 Tahun 1999 tersebut, menurut Majelis ialah siapa saja, artinyasetiap orang yang karena kedudukan dan perbuatannya disangka atau didakwa melakukansuatu tindak pidana korupsi, baik ia pegawai negeri/penyelenggara negara mau pun bukanpegawai negeri/penyelenggara negara.Menimbang, bahwa dari
IR.Rachman Hakim.MBA.384Menimbang, bahwa pengertian setiap orang dalam unsur ini dapat dijumpai dalampasal angka 9 UndangUndang Nomor 8 Tahun 2010, yang menyatakan bahwa : setiaporang adalah orang perseorangan atau korporasi.Menimbang, bahwa rumusan setiap orang dalam pasal angka 9 UndangundangNomor 8 Tahun 2010 tersebut, menurut Majelis ialah siapa saja, artinya setiap orang yangkarena kedudukan dan perbuatannya disangka atau didakwa melakukan suatu tindak pidanapencucian uang, baik ia pegawai negeri/ penyelenggara
negara mau pun bukan pegawainegeri/penyelenggara negara.Menimbang, bahwa didepan persidangan perkara ini, Terdakwa membenarkan namadan identitasnya sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan a quo.
162 — 142
Meitahun 2008 atau setidaktidaknya dalam kurun waktu tahun 2007 sampai dengan tahun2008, bertempat di Kantor Dinas Pekerjaan Umum Pemerintah Daerah KabupatenPasaman Barat Jalan Guguk III Padang Tujuh dan atau jalan KKN Kemnagarian Lingkung Aur Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat atau setidaktidaknya pada suatutempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Pasaman Baratyang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara, melakukan, atau turut sertamelakukan, pegawai negeri atau penyelenggara
negara yang dengan maksudmenguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau denganmenyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar,atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinyasendiri, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :Bahwa dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Pekerjaan UmumKabupaten Pasaman Barat Tahun 2007 Nomor: 34/DPA/2007 tanggal 13 Februari 2007,terdapat proyek pembangunan 4 (empat) unit
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : Drs. H. SAIFULLAH ANSHARI, M. Ag
109 — 29
Kata permulaan dalam kalimat rumusan tindakpidana orang pada umumnya yang in casu tindak pidana korupsi disebutkandengan perkataan setiap orang , misalnya pasal 2, 3, 21, 22 dan dapat jugapenyebutan subjek hukumnya diletakkan ditengah rumusan pasal, misalnyapasal 5 dan 6;Kedua, dengan cara menyebutkan kwalitas pribadi dari subjek hukum orangtersebut, yang ada banyak kwalitas pembuatnya seperti : pegawai negeri,penyelenggara negara pada pasal 8, 9 10, 11, 12 huruf a, b, e, f, g, h dan ,terhadap Pemborong
PT Konawe Putra Propertindo
Tergugat:
Bupati Konawe
332 — 456
Asas Kepastian Hukum yaitu. asas dalam negara hukum yangmengutamakan landasan peraturan perundangundangan, kepatutan,dan keadilan dalam setiap kebijakan Penyelenggara Negara;b. Asas kecermatan yaitu dimana TERGUGAT harus didasarkan padainformasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitaskeputusan tata usaha negara (beschikking) hingga tidak ditetapkandan/atau tidak dikeluarkan;c.
235 — 180
Selain itu keputusan mengenai harga GasBumi a quo diterbitkan tanoa mempertimbangkan adanya negosiasidan juga kesepakatan antara Penggugat dengan HCML, yang manabertentangan juga dengan UU No. 22/2001.Bahwa asas tertib penyelenggara negara merupakan asas yangmenjadi landasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalampengendalian penyelenggara negara.Sementara itu, dalam menerbitkan Surat Keputusan Tergugat, jelasTergugat telah mengabaikan keteraturan, keserasian, dankeseimbangan dalam pengendalian
43 — 17
yang lebih menonjolkan padamasalah fisik/materi, karena menguntungkan sifatnya abstrak, yang bisadiartikan menguntungkan baik secara psikologis, status, kedudukan,fasilitas;Menimbang, bahwa pengertian kata menguntungkan dalamunsur ini mempunyai arti bahwa terdakwa, orang lain/kroninya atau suatukorporasi memperoleh aspek materiil maupun immateriil, Sifatmenguntungkan ini dapat dilakukan dengan cara korupsi, kolusi dannepotisme sebagaimana dimaksud dalam Undangundang Nomor 28 Tahun2281999 Tentang Penyelenggara
Negara Yang Bersih Dan Bebas DariKorupsi, Kolusi Dan Nepotisme (vide: Dr.
IMAM RAMDHONI, S.H.
Terdakwa:
ANDI ABDUL KADIR
142 — 64
tugas, tetapi sarana atau alat karenajabatan atau kedudukan itu digunakan untuk tujuan lain diluar hubungan denganjabatan atau kedudukannya ;Menimbang, bahwa Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atausarana dapat ditafsirkan bahwa kewenangan yang ada pada diri pelaku tidakdigunakan sesuai dengan tugas dan kewenangannya yang seharusnya atautidak sesuai dengan jalannya ketatalaksanaan yang seharusnya;Menimbang, bahwa wewenang adalah hak yang dimiliki oleh Badandan/atau Pejabat Pemerintahan atau Penyelenggara
Negara lainnya untukHalaman 187 dari 215 Putusan Nomor 18/Pid.SusTPK/2020/PN Mnkmengambil keputusan dan/atau. tindakan dalam = penyelenggaraanpemerintahan;Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 53 ayat 2 huruf d UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negarasebagaimana elah diubah beberapa kali terakhir Undangundang Nomor 5Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undangundang Nomor 5 Tahun 1986tentang Peradilan Tata Usaha Negara, telah ditentukan parameterpenyalahgunaan wewenang yang
54 — 30
Bahwa akibat Perbuatan Terdakwa telah merugikan keuangan negara/keuangan daerahKabupaten Kapuas TA.2012 dan dapat menimbulkan kurangnya kepercayaanmasyarakat terhadap amanat yang diberikan kepada Penyelenggara Negara yang diserahitugas selaku PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan ) ;Hal Hal Yang Meringankan : 1. Terdakwa belum pernah dihukum ;2.
Terbanding/Terdakwa : RAMLAN COMEL
97 — 49
LEB SLES, amma nmmnceceeeeeBahwa Terdakwa RAMLAN COMEL selaku Pegawal Negeri yaituHakim Ad Hoc pada PN Bandung yang menerima tunjangan jabatan dan hakhak lainnya dari Keuangan Negara sesuai Pasal 1 angka 2 UndangUndangNomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 ten18tang Perubahan atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang TindakPidana Korupsi, atau selaku Penyelenggara Negara yaitu Hakim Ad HocPengadilan Tindak
115 — 56
Pada awalnya semangat lahirnya Undangundang Tindak PidanaKorupsi sebagai tindak Pidana khusus ditujukan menjerat PenyelengaraNegara baik PNS maupun bukan PNS karena bocornya APBN/APBDdiakibatkan ulah para penyelenggara Negara yangberkolaborasi/bekerjasama dengan pihak swasta, sehinggadirumuskanlah pasal 3 Undangundang No. 31 Tahun 1999 jo Undangundang U No. 20 Tahun 2001;2.
111 — 14
Pasal 3 Ayat (1) UndangUndang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003Tentang Keuangan Negara, menyebutkan :Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundangundangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab denganmemperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.Penjelasan Pasal 3 Ayat (1) UndangUndang Republik Indonesia Nomor 17Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara, menyebutkan :Setiap penyelenggara negara wajib mengelola keuangan negara secara tertib,taat pada peraturan
213 — 175
Disamping itu, ada pula yang disebutDekonsesi = Pemerintah memberikankewenangan pada swasta dan Konsesi = tidakmemberikan delegasi pada pihak swasta ( Varia Peradilan No.314 edisi Januari 2012 hal.14);Menimbang, bahwa dari uraianuraian tersebut di atas dikaitkan dengan faktafaktahukum yang terungkap dalam persidangan tergambar adanya bahwa penyalah gunaankewenangan sama dengan melawan hukum hanya pelakunya yang mempunyai wewenangpublic yaitu penyelenggara Negara atau pegawai negeri, terdakwa sebagai
, kesempatan atau sarana yang ada padanya, karena jabatan atau kedudukan,oleh karena kesenpatan atau sarana, tidak dapat dilepaskan dari kewenangan yang diperolehkarena jabatan dan kedudukannya itu, sehingga dengan demikian menurut Majwelis Hakimterdakwa tidak mempunyai jabatan atau kedudukan yang dapat disalahgunakan, serta tidakmempunyai fungsi dalam suatu korporasi;Menimbang, Bahwa pertanyaan yang timbul, bagaimana jika terhadap terdakwasebagai orang swasta didakwa bersamasama dengan pejabat penyelenggara
Negara ataupegawai negeri dalam perkara a quo, yakni bersamasama dengan DR I WAYANCANDRA, SH.
H.Nasaruddin Agussalim,SH.MH
Terdakwa:
Drs. Sangkala, M.Si Bin Tahir
150 — 383
160/3559/SJ tanggal 9 Juli 2013 tentang Petunjuk Teknis Orientasi danPendalaman Tugas Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota,sehingga perbuatan Terdakwa tersebut bertentangan dengan normapemerintahan tersebut;Menimbang, bahwa dalam asas legalitas dalam hukum administrasi,pada prinsipnya dalam pemerintahan harus bertindak sesuai dengan hukum,sehingga ketidak tahuan Terdakwa tentang berlakunya Peraturan Menteri DalamNegeri dan Surat Edaran Menteri dalam Negeri tersebut, menunjukkankelemahan penyelenggara
negara tersebut sebagai kesalahan pribadi (FautePersonelle), sehingga kerugian yang timbul atas perbuatan yang dilakukannya,penyelenggara negara tersebut harus bertanggungjawab secara pribadi;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tentangperbuatan Terdakwa dalam pelaksanaan kegiatan Bimtek PeningkatanKapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Enrekang tahun anggaran2015 dan tahun 2016 yang yang tidak sesuai dengan Peraturan Menteri DalamNegeri Nomor 57 Tahun 2011 tentang Pedoman
154 — 102
Putusan Mahkamah Agung RI ini diikutipula oleh putusan Mahkamah Agung RI tanggal 28 Pebuari tahun 2007 nomor : 103 K/Pid/2007.Menimbang bahwa dengan demikian rumusan setiap orang dalam butir 1 pasal 3undang undang no.31 tahun 1999 tersebut menurut majelis ialah siapa saja, artinya setiaporang yang karena perbuatannya disangka atau didakwa melakukan suatu tindak pidanakorupsi baik ia pegawai negeri/penyelenggara Negara maupun bukan pegawai negeriMenimbang bahwa dari fakta fakta yang terungkap dipersidangan