Ditemukan 9446 data
36 — 29 — Berkekuatan Hukum Tetap
Hal ini sebagaimana yang dimuat pada halaman 41 alinea 2 sampaidengan alinea 4 halaman 41 , yang tampak pada kalimat :ase bahwa peristiwa pembunuhan ini adalah pembunuhan dalam keluargayang sarat dengan ingin memiliki harta korban yaitu abang tua tertua kakaknomor 2 dari Terdakwa terbukti dari pembagian uang yang diambil darilemari korban* ;ase bahwa dalam perkara ini semua saksi menyatakan bahwe si korbanAbdul Rosad bin H.
1.ZAHRUDIN USMAN
2.BAMBANG SUHENDRO
3.RASTIYAH
4.NIA PUJI SUSILO NINGSIH
5.IRWAN SETIAWAN
Tergugat:
PT. SHARP ELECTRONICS INDONESIA
48 — 14
motor dan spin motor, bagian WM Production (merapikankabel dan seisinya, proses tersebut ada pada bagian wiring), bagian ControlPanel (menyatukan Nyecrew panel dan wash timer, bagian HA Production/food liner, yang merupakan bagian dari proses produksi sebagai pekerjaan disektor utama yang jenis pekerjaannya bukanlah jenis pekerjaan yang dapatdipekerjakan dengan perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT).10.PKWT yang dibuat secara sepihak oleh Tergugat, kemudian ditandatanganoleh Para Penggugat telah sarat
85 — 24
Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil dalil gugatan Penggugat,karena gugatan Penggugat tidak benar dan sarat dengan kebohongan;3. Bahwa dalam jawaban ini Tergugat tidak menanggapi poin perpoindari gugatan Penggugat, akan tetapi Tergugat menjawabnya secara garisbesar sesuai dengan maksud dan dalil dalil gugatan Penggugat;4.
192 — 86
Mengingat Bupatiyang baru Herry Siloande menyadari bahwa SK yang dikeluarkanpejabat Bupati sebelumnya, yaitu SK No. 267/2007 dan No. 153/2008telah diterbitkan dengan sarat rekayasa dan melawan hukum, makapada tanggal 11 Januari 2011, Bupati Herry Siloande menerbitkan 3(TIGA) SURAT KEPUTUSAN yang membatalkan SK No. 267/2007dan No. 153/2008, dan 1 (SATU) SURAT KEPUTUSAN yangmemberikan Izin Usaha Pertambangan kepada Penggugat, yaitu:3.7.1.Sel wes3.7.3.3.7.4.Surat Keputusan Penjabat Bupati Konawe Utara
YOHANES KANISIUS RATU SOGE
Termohon:
Kepala Kepala Kepolisian RI cq. Kepala Kepolisian Daerah NTT cq. Kepala Kepolisian Resor Ende
221 — 205
Diduga langkah konsultasi terkait dengan pembuatan PERDA yangdilakukan oleh sejumlah oknum anggota DPRD sarat manipulasi, hal manadapat diketahui dari Surat Perintah Tugas yang dikeluarkan oleh Ketua DPRDKabupaten Ende dengan membebankan anggaran bukan pada pos anggaranHalaman 2 dari 42 hal. Put. Nomor 02/Pid. prap/2018/PN.
ENDANG SENDJAJA
Tergugat:
Koperasi Simpan Pinjam Harum Wisesa Sukses
132 — 89
bahwa semiotik tentang "asas itikad baik bersumber darisebuahkonsep filsafat yang bermakna keadilan dan kepatutan yangeksistensinya tidak pernah lekang oleh ruang dan waktu. la hidup di ruang yangtak terbatas (universe), karena itu penggunaan asas itikad baik sebagai pisaubedah dalam menafsirkan perjanjian tidak boleh menghasilkan penafsiran yangsempit, yang hanyaberdasarkan bunyi isi perjanjian an sich.Lebih dari itu, Hakim harus menafsirkan asas itikad baik jauhmelampaui isi bunyi perjanjian yang sarat
51 — 4
Mujimin sarat dengan rekayasa perbuatan melawan hukumuntuk memiliki tanah tersebut dengan mematikan Almh. Mujinem yang semasa itumasih hidup, yang bertujuan untuk dimiliki mereka berdua dengan cara melawanhukum dengan merekayasa dengan jualbeli antara ayah dan anak dan dengan itikadburuk dan licik memaksa Alm.
86 — 31
BankUmum (SBU) Cabang Medan dalam Likwidasi,dimana Penggugat tidak memiliki alas hak terhadap tanah aquo dimana menurut hukumpenerbitan sertipikat aquo tidak ada merugikan kepentingan Penggugat SEHINGGAPENGGUGAT TIDAK BERHAK ATAS TANAHTERPERKARA, karena yang berhak adalah orangyang terdaftar namanya dalamsertipikat a quo, dengan demikian Penggugat belummempunyai kapasitas untuk mengajukan gugatandalam. ....19dalam perkara a quo, karena menggugat tanpa alasan dan dasar hukum kepemilikan yang jelas dan sarat
18 — 9
Maka gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak memenuhi sarat formildan karenanya gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterimaatau NO (Niet Ontvankelijke Verklaard);B. Dalam Pokok PerkaraHal. 15 dari 46 hal.
AGRIN NICO REVAL, S.H.
Terdakwa:
HASANI BIN MUHAMMAD SHOLEH
232 — 64
Citraloka Bumi Begawan dari pemilikSebelumnya Sdr RAYA Bin AHMAD, serta Berkas ganti rugi tersebutadalah Salah satu Sarat peningkatan Hak Guna Usaha (HGU) PT.CitralokaBumi Begawan; Bahwa berdasarkan Surat Permintaan tersebut yang selanjutnya ahlitindak lanjuti setelah adanya Surat Tugas dari Kepala Kantor PertanahanHalaman 25 dari 44 Putusan Nomor 468/Pid.Sus/2019/PN LigKabupaten Musi Rawas dengan nomor :31/ St04.10/II/ 2018 tertanggal 07Februari 2018 yang mana telah pula ahli buatkan Hasil Penelitian
91 — 26
Bahwa bukti Surat dari para Tergugat yang menyatakanbahwarumah tersebut adalah diperoleh dari Surat Hibah/Wasiyat yangtidak tertera dan tidak ditanda tangani oleh siapa yangmenyerahkan/memberi dan siapa yang menerima hibah/wasiyattersebut, yang hanya ada tanda tangan saksisaksi surattermasuk Turut tergugat yang tidak mengerti sarat syahnyasebuah surat Hibah/wasiat yang langsung menanda tanganisurat hibah/wasiat tanpa meneliti kebenaran baik surat maupunisi dan tujuan surat hibah/wasiat tersebut;2
75 — 25
sesampainya saksibersama saksi RIVAL di Kantor Dinas Perhubungan Kab.Bandung Barat, saksiRIVAL langsung menyerahkan uang Sebesar Rp.25.000.000, (dua puluh limajuta rupiah), namun terdakwa MUSLIM tetap meminta sisanya yang sebesarRp.10.000.000, (sepuluh juta rupiah), selanjutnya saksi RIVAL meminta waktusampai hari Senin tanggal 16 April 2018; Bahwa benar Saksi mengetahui bahwa uang sebesar Rp.35.000.000, (tiga puluhlima juta rupiah) yang diminta oleh TerdakwaMUSLIM kepada saksi RIVALmemang salah satu sarat
46 — 18
Bahwa Terdakwa Pada hakekatnya telah mengetahui bahwatidak ada sarat masuk TNI menggunakan uang akan tetapi Terdakwamenggunakan kesempatan tersebut untuk mendapatkan uang yangdigunakan untuk kepentingan sendiri dan Terdakwa sudah mengetahuianggota TNI tidak dibenarkan ikut campur masalah weerping ataupunmenerima uang untuk mengurus masalah weerping.2.
148 — 87
atas tanah yang bukan miliknya, yang dirugikan adalah pemiliktanah tersebut ;Bahwa PPJB terjadi karena objek dibeli dengan menggunakan kredit Bank atauobjek masih ada keterkaitan dengan pihak lain contohnya adalah harta warisan, bisasaja sipenjual merupakan ahli waris namun masih perlu proses, sehingga ditempuhlahperikatan PPJB ;Bahwa suatu perjanjian yang sudah disepakati oleh kedua belah pihak dapatdibatalkan, apalagi bila diproses PPJB tersebut bertentangan dengan Pasal 1320KUHPerdata, tentang sarat
kepemilikannya disaat telah ditanda tangani Akta Jual Belinya ;e Bahwa pengertian PPJB adalah perjanjian untuk mengikatkan diri antara dua belahpihak yang satu untuk menjual dan yang satu untuk membeli, namun dalam hal iniobjek yang diperjual belikan belum beralih, sampai pada fase AJB barulah objektersebut beralih kepemilikannya;e Bahwa suatu perjanjian yang sudah disepakati oleh kedua belah pihak dapat dibatalkan,apalagi bila diproses PPJB tersebut bertentangan dengan Pasal 1320 KUHPerdata,tentang sarat
611 — 540
pernahmendaftarkan haknya atas tanah redtribusi yang mereka terimakepada instansi pemerintah terkait yaitu Kantor Pendaftaran Tanah.Disamping itu pra penerima redtribusi tidak melakukan kewajibanHalaman 31 Putusan Nomor 85/Pdt.G/2019/PN.Dpk8.68.78.88.9berupa pembayaran pajak kepada Negara sebagaimana ditentukanoleh peraturan UndangUndang yang berlaku.Bahwa dengan tidak dipenuhinya syaratsyarat seperti disebutkandiatas maka hak para Penggugat yang menerima reditribusi atastanah a quo tidak memenuhi sarat
Hal ini sesuai dengan sarat Kepala DirektoratAgraria Provinsi Jawa Barat tertanggal 18 juli 1975 No.A.604/DR/L1/4/1975 yang pada pokoknya menyatakan tidakkeberatan atas tanah tersebut di kembalikan kepada pihak MohamadTaher Bakrie. Demikian juga dengan surat Bupati Kepala DaerahTingkat Il Bogor No.
112 — 41
Sebab sarat seseorang dijadikanPutusan Perdata Nomor 14/Pdt.G/2014/PN Kbr Halaman 15 dari 79 Halaman.para pihak dalam suatu sengketa perdata, harus ada perselisihan hukumantara para pihak tersebut yang merupakan peristiwa hukumnya.
Bahwa sebenarnya dasar dari Penggugat menjadikan ketiga tergugatdiatas sebagai pihak perkara adalah untuk menghalangi Tergugat menjadikan ketiga tergugat itu sebagai saksi Tergugat , sebab ketigatergugat merupakan saksi kunci dalam perkara ini.Maka disebabkan sarat formil dari suatu gugatan tidak terpenuhi olehPenggugat, maka sangat beralasan hukum terhadap gugatan Penggugatdinyatakan TIDAK DAPAT DITERIMA.DALAM POKOK PERKARA.1.Bahwa Para Tergugat menolak seluruh dalil yang dikemukakan olehPenggugat
GALINA HARDYANTI
Tergugat:
1.H. LALU RAMLI
2.Ir. AHMAD HAFAZ REDJAMAT
104 — 95
GUGATAN PERLAWANAN PELAWAN OBSCUUR LIBEL;Bahwa dalam perlawan pelawan tidak memenuhi sarat formil hal itudikarenakan objek perlawanan Pelawan tidak jelas, sesuai pasal 195 (6)HIR, pasal 206 (6) RBg maka Objek Pelawan yang diajukan oleh Pelawanseharusnya adalah putusan pengadilan yang mengadung Sita Jaminan(conservatoir beslag) maupun sita revindikasi (revindicatoir beslag)didasarkan pada Yurisprudensi Putusan Mahkamah AgungNo. 306K/Sip/1962, dan atau Sita Eksekusi,hal ini senada dengan ketentuanpasal
91 — 146
Tahun kepada Penggugat dan keputusan tergugat dimaksud berlaku sejaktanggal 1 Juli 2013 sampai dengan tanggal 1 Juli 2016 diberikan kepada Penggugatpada saat menduduki Jabatan/Amanah sebagai Kepala Lembaga PemasyarakatanNarkotika Klas TIAJakarta ;Argumentasi Yuridis Penggugat Menolak Keputusan TergugatAdapun alasan Penggugat mengajukan gugatan terhadap Tergugat sehubungan dengandikeluarkannya keputusan Tergugat Nomor : M.HH.64.KP.06.03 Tahun 2013, tanggal 30Mei 2013 yang menurut hemat Penggugat sarat
234 — 206 — Berkekuatan Hukum Tetap
nilai utang Termohon Pailit dalam bentuk rupiahsebesar Rp54.485.288.798,00 (lima puluh empat miliar empat ratusdelapan puluh lima juta dua ratus delapan puluh delapan ribu tujuhratus sembilan puluh delapan rupiah) dan utang dalam DollarAmerika Serikat sebesar USD 25.581.892,96 (dua puluh lima jutalima ratus delapan puluh satu ribu delapan ratus sembilan puluh duapoint sembilan puluh enam Dollar Amerika Serikat),Bahwa jelas jumlah utang sebagaimana didalilkan oleh PemohonPailit tersebut di atas sarat
76 — 48 — Berkekuatan Hukum Tetap
Sudah terlalu banyakmpangan dalam pemeriksaan Majelis Hakim didalam perkara No.765/ Pdt.G / 87 / PN.Jkt.Pst dengan sarat ketidak adilan dan pengabadiandata sebenarnya. (lihat bukti No.surat 1605 / DJAI / IX / 1988 tgl 5September dan No.273 / DJAI / I / 1990 tgl 6 February 1990, BuktiPK25 dan PK26) ;Bahwa atas halhal tersebut diatas sudah benar dan wajar bahwa PT.en Deer melakukan Bantahan sekarang ini sesuai dengan dalil hannyaseperti dalam bantahannya 191 / Pdt / G / 2000 / PN. Jkt.