Kemudian calon penerima hibah mengajukan proposalpencairan yang dilampiri antara lain surat pernyataan untuk di prosesoleh SKPD terkait untuk pembuatan Naskah Perjanjian Hibah Daerah(NPHD) dan disampaikan kepada Asisten BidangSosial,Ekonomi,Pembangunan dan Administrasi selakuPenandatangan NPHD kemudian setelah ditanda tangani diserahkankepada Bagian Kesos, selanjutnya Bagian Kesos menyerahkankepada DPPKA untuk di proses pencairannya kepada penerima dansetelah penerima hibah memerima dan menggunakan

mengajukan proposalpencairan yang dilampiri antara lain surat pernyataan untuk di prosesHalaman 35 Putusan No. 174/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Bdgoleh SKPD terkait untuk pembuatan Naskah Perjanjian Hibah Daerah(NPHD) dan disampaikan kepada Asisten BidangSosial,Ekonomi,Pembangunan dan Administrasi selakuPenandatangan NPHD kemudian setelah ditanda tangani diserahkankepada Bagian Kesos, selanjutnya Bagian Kesos menyerahkankepada DPPKA untuk di proses pencairannya kepada penerima dansetelah penerima hibah memerima

pada APBD kotaBanjar.Kemudian calon penerima hibah mengajukan proposalpencairan yang dilampiri antara lain surat pernyataan untuk di prosesoleh SKPD terkait untuk pembuatan Naskah Perjanjian Hibah Daerah(NPHD) dan disampaikan kepada Asisten BidangSosial,Ekonomi,Pembangunan dan Administrasi selakuPenandatangan NPHD kemudian setelah ditanda tangani diserahkankepada Bagian Kesos, selanjutnya Bagian Kesos menyerahkankepada DPPKA untuk di proses pencairannya kepada penerima dansetelah penerima hibah memerima

/PN PlgBerdasarkan dalildalil tersebut diatas, kiranya Majelis Hakim yangmemeriksa dan mengadili Perkara ini, untuk memutus dengan amar sebagaibeikut:1.2.Menyatakan memerima dalil dalil jawaban Para Tergugat untuk seluruhnya;Menyatakan Menolak Gugatan Penggugat atau setidaktidaknyamenyatakan gugatan Penggugat tidak dapat di terima;Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;Menimbang, bahwa Penggugat telah mengemukakan dalam repliknyatanggal 13 Desember 2016, selanjutnya Kuasa Para Tergugat mengajukanDuplik

Jakartauntuk menolak permohonan banding dari Pembanding serta Menguatkanputusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 18 Juli 2019 Nomor223/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Pst;Menimbang, bahwa Terbanding VI semula Tergugat VI Konvensi/Penggugat III Rekonvensi telah mengajukan kontra memori banding yang padapokoknya sebagai berikut:Bahwa Terbanding VI menyatakan sependapat dan memerima semuapertimbanganpertimbangan hukum berkaitan dengan gugatan konpensipada putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dimana dalampertimbangannya

maksudnya memberikan sesuatu berupa prestasi kepadaorang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang sebagaikontra prestasinya ;Membeli mempunyai makna memperoleh sesuatu melalui penukaranatau pembayaran dengan uang, ini berarti bahwa harus ada maksud terhadapbarang tertentu yang akan diambil dan haruslah ada pembayaran dengan uangyang nilainya sebanding dengan barang yang diperoleh ;Menerima artinya mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihaklain atau orang lain sehingga akibat dari memerima

Sedangkandalam point 3 Tergugat mengakui dan tidak menolak kehadiran Penggugat IdanPenggugat Il akan tetapi tidak bisa memerima warisan yang ditinggalkan olehayah kandung para Penggugat dan Tergugat karena harta yang dikuasai/ dimilikiTergugat adalah harta yang diterimanya langsung dari bapaknya semasahidupnya dan ayahnya telah memberikan hartanya berupa tanah kepadaTergugat karena selama dalam perkawinan antara Mahali bin Kalwi denganKirah tidak mendapatkan harta gonogini, adapun jawaban dalam pokok

Memerima Eksepsi TERGUGAT, untuk seluruhnya.2. Menolak Gugatan Waris Penggugat utuk seluruhnya atausetidaktidaknya menyatakan Gugatan Waris Penggugat tidakdapat diterima3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.DALAM POKOK PERKARA :1. Memerima Jawaban TERGUGAT untuk seluruhnya.2. Menolak Gugatan Waris Penggugat utuk seluruhnya atausetidaktidaknya menyatakan Gugatan Waris Penggugat tidakdapat diterima3.

Kota Palangka Raya pada Termin untuk 4 Bulan Sewa unit yangditerima sebanyak 2 Unit dengan sewa sebesar Rp 40.000.000 untuk 4Bulan sedangkan terima uang sebesar Rp 40.000.000,, Pada termin ke Iluntuk 2 Bulan unit tidak diterima tapi memerima uang sebesar Rp40.000.000,, pada termin ke Ill untuk 2 Bulan unit tidak diterima tapimenerima uang sebesar Rp 40.000.000.;2. Kab.

Kobar pada Termin untuk 1 Bulan Sewa unit yang diterimasebanyak 4 Unit dengan sewa sebesar Rp 20.000.000 untuk 1 Bulansedangkan terima uang sebesar Rp 63.000.000,, Pada termin ke II untuk2 Bulan unit tidak diterima tapi memerima uang sebesar Rp 42.000.000,,pada termin ke III untuk 2 Bulan unit tidak diterima tapi menerima uangsebesar Rp 42.000.000,;Kab.

Adapun realisasi dilapangan adalah sebagai berikut :Halaman 43 dari 223 Putusan Nomor 3/Pid.SusTPK/2016/PN PikKota Palangka Raya pada Termin untuk 4 Bulan Sewa unit yangditerima sebanyak 2 Unit dengan sewa sebesar Rp 40.000.000 untuk 4Bulan sedangkan terima uang sebesar Rp 40.000.000,, Pada termin keIl untuk 2 Bulan unit tidak diterima tapi memerima uang sebesar Rp40.000.000,, pada termin ke Ill untuk 2 Bulan unit tidak diterima tapimenerima uang sebesar Rp 40.000.000,Kab.

Kobar pada Termin untuk 1 Bulan Sewa unit yang diterimasebanyak 4 Unit dengan sewa sebesar Rp 20.000.000 untuk 1 Bulansedangkan terima uang sebesar Rp 63.000.000,, Pada termin ke II untuk2 Bulan unit tidak diterima tapi memerima uang sebesar Rp 42.000.000,,pada termin ke III untuk 2 Bulan unit tidak diterima tapi menerima uangsebesar Rp 42.000.000,Kab.

Kobar pada Termin untuk 1 Bulan Sewa unit yang diterima sebanyak4 Unit dengan sewa sebesar Rp 20.000.000 untuk 1 Bulan sedangkanterima uang sebesar Rp 63.000.000,, Pada termin ke II untuk 2 Bulan unittidak diterima tapi memerima uang sebesar Rp 42.000.000,, pada termin kell untuk 2 Bulan unit tidak diterima tapi menerima uang sebesar Rp42.000.000,Kab.

Walaupun Pemohon mengatakn gajitidak cukup toh Termohon dan anak tidak pernah memerima hakhaknya;b. Penyataan Pemohon tidak benar, telah memutar balikkan fakta, justruPemohon sendiri yang tidak ada niat untuk rukun kembali, danTermohon pergi tanpa pamit ada alasannya yaitu di suruh pergi ataudisuruh minggat;c. Pernyataan Pemohon tidak benar, karena selama ini Pemohon tidakpernah ngaruhke Termohon dan anak.

Bahwa Gugatan PARA PENGGUGAT Kabur/tidak jelas (AbsucuurLibel) karena TIDAK ADA HUBUNGAN HUKUM antara PARAPENGGUGAT dengan TERGUGAT Pembeli/ Konsumen danterjadi KETIDAKSESUAIAN ANTARA POSITA DENGAN PETITUMserta POSITA GUGATAN YANG SALING BERTENTANGAN/KONTRADIKSI, sehingga harus DITOLAK atau setidaktidaknyaTIDAK DAPAT DITERIMA sebagai dasar pemeriksaan dalamperkara a quo;Bahwa berdasarkan hal hal tersebut diatas mohon Majelis Hakimmemutuskan:DALAM EKSEPSI1.Memerima Eksepsi TERGUGAT/Pembeli/Konsumen

Maka akan memenuhi rasa keadilan apabila pada saatyang sama Termohon/Penggugat rekonpensi sebagai seorang istri juga dapatmenerima haknya untuk memerima pembayaran, nafkah madhiyah, nafkahiddah dan mutah, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwaPutusan No.xxxx/Pdt.G/2014/PA.Po.hal 38sepatutnya pembayaran kewajiban Pemohon kepada Termohon dilakukansecara tunai pada saat ikrar talak dilaksanakan;DALAM KONVENSI dan REKONVENS :Menimbang, bahwa perkara ini dalam lingkup bidang perkawinan, makaberdasarkan

pemakaianmodal usaha dan perjanjian Kredit adalah sifat /oentuk dari PinjamanTergugat sedangkan perjanjiannnya dituangkan dalam Perjanjian Kredit.Dan klausul perjanjian antara Koperasi dengan Tergugat apabilapenyelesaian secara musyawarah tidak tercapai maka pihak keduabersedia dipidanakan, sepanjang perjanjian kredit tersebut sudahditandatangani oleh Koperasi sebagai Penggugat dan Sabariah Pasaribusebagai Tergugat tanpa ada paksaan dan menyatakannya Pembandingsemula Tergugat tidak membantah telah memerima

lampiranpada APBD kota Banjar.Kemudian calon penerima hibah mengajukan proposalpencairan yang dilampiri antara lain surat pernyataan untuk di proses oleh SKPDterkait untuk pembuatan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) dan disampaikankepada Asisten Bidang Sosial,Ekonomi,Pembangunan dan Administrasi selakuPenandatangan NPHD kemudian setelah ditanda tangani diserahkan kepada BagianKesos, selanjutnya Bagian Kesos menyerahkan kepada DPPKA untuk di prosespencairannya kepada penerima dan setelah penerima hibah memerima

proposalpencairan yang dilampiri antara lain surat pernyataan untuk di proses oleh SKPDterkait untuk pembuatan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) dan disampaikanPutusan Tipikor Nomor 172/Pid.SusTPK/2015/PN.Bdg, halaman tkepada Asisten Bidang Sosial,Ekonomi,Pembangunan dan Administrasi selakuPenandatangan NPHD kemudian setelah ditanda tangani diserahkan kepada BagianKesos, selanjutnya Bagian Kesos menyerahkan kepada DPPKA untuk di prosespencairannya kepada penerima dan setelah penerima hibah memerima

proposalPutusan Tipikor Nomor 172/Pid.SusTPK/2015/PN.Bdg, halaman 2pencairan yang dilampiri antara lain surat pernyataan untuk di proses oleh SKPDterkait untuk pembuatan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) dan disampaikankepada Asisten Bidang Sosial,Ekonomi,Pembangunan dan Administrasi selakuPenandatangan NPHD kemudian setelah ditanda tangani diserahkan kepada BagianKesos, selanjutnya Bagian Kesos menyerahkan kepada DPPKA untuk di prosespencairannya kepada penerima dan setelah penerima hibah memerima

terkabulnya permohonan PemohonKonvensi/Tergugat Rekonvensi untuk menjatuhnkan ikrar talak terhadapTermohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, maka dengan demikian berartipengadilan telah memenuhi hak Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensisebagai seorang suami yang diberi hak untuk menjatuhkan talaknya, makaakan memenuhi rasa keadilan apabila pada saat yang sama TermohonHalaman 36 dari 42 Putusan Nomor 2045/Pdt.G/2014/PA.TAKonvensi/Penggugat Rekonvensi sebagai seorang istri juga dapat menerimahaknya untuk memerima

dari Tergugat/Termohon Kasasi Kepala Unit LaboratoriumKesehatan Pontianak kepada Kepala Biro Hukum Kantor GubernurKalimantan Barat pada tanggal 3 Juli 2006 Nomor: HK.00.01I.C.339,sedangkan Surat Tugas Khusus dari Gubernur Kalimantan Barat baru padatanggal 11 Juli 2006 No. 180/2140/HK.C.2006 untuk izin penerima Kuasamewakili dari Kepala Unit Laboratorium Kesehatan Pontianak, jadi sebelumada Izin untuk mewakili sudah menerima kuasa terlebih dahulu, sedangkanpenerima Kuasa bukan Advokat yang dapat memerima

sendiri tidak mempunyai kewenanganuntuk melakukan pemotretan ;Bahwa yang melakukan pemotretan terhadap tempat usaha dan jaminan tanah bersertifikatatas nama calon nasabah Kalen Tumpil dan Elisabet Tundu adalah terdakwa ;Bahwa terdakwa tidak mempunyai kewenangan untuk menentukan besaran kredit yangakan diterma oleh calon nasabah ;Bahwa selama saksi diangkat menjadi karyawan pada Bank Tabungan Pensiun Nasional(BTPN) Tobelo tidak pernah ada masalah atau keluhan terhadap proses perkreditan ;Bahwa saksi memerima

Makaakan memenuhi rasa keadilan apabila pada saat yang sama TermohonKonpensi/Penggugat Rekonpensi sebagai seorang istri juga dapat menerimahaknya untuk memerima pembayaran uang Mut'ah, nafkah Iddah dan nafkahHadlanah, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa sepatutnyapembayaran kewajiban Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonvensi kepada37Termohon Konpensi/ Penggugat Rekonvensi dilakukan secara tunai pada saatikrar talak dilaksanakan;Menimbang, bahwa Penggugat Rekonpensi menuntut agar TergugatRekonvensi

petugasimigrasi Kantor Imigrasi Kelas Ill Tanjung Redeb yang melakukanPengawasan Keimigrasian, Terdakwa diminta untuk menunjukkan dokumenberupa paspor akan tetapi tidak dapat menunjukkannya dan hanya dapatmenunjukan Foto kopi Paspor milik Terdakwa, Foto kopi KTP atas namaHENDRAWAN dan SIM atas nama WENBIN HUANG dan Terdakwa barudapat menunjukkan paspor aslinya pada tanggal 14 Agustus 2016 yangdibawa oleh teman Terdakwa yang bernama WENGUO HUANG; Bahwa Terdakwa melakukan pemeriksaan kesehatan dan memerima

TERGUGAT sejumlah nilai jaminandalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja tanpa syarat(unconditional) setelah memerima tuntutan pencairan secara tertulis dariTERGUGAT;b. Usul pemberian sanksi pencantuman dalam daftar hitam oleh TERGUGATkepada Pengguna Anggaran dan sanksi pencantuman dalam daftar hitam olehPengguna Anggaran;Bahwa tidak benar pekerjaan proyek jalan tidak dilaksanakan.

TERGUGATsejumlah nilai jaminan dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerjatanpa syarat (unconditional) setelah memerima tuntutan pencairan secaratertulis dari TERGUGAT;Bahwa usul pemberian sanksi pencantuman dalam daftar hitam oleh TERGUGATkepada Pengguna Anggaran dan sanksi pencantuman dalam daftar hitam olehPengguna Anggaran;Bahwa oleh karena penandatangan KONTRAK telah melalui proses yang sesuaidengan ketentuan yang berlaku dan substansi KONTRAK telah memperhatikansemua peraturan perundangundangan

MENGADILI

DALAM KONVENSI

Dalam Eksepsi :

1. Menolak Eksepsi dari Tergugat ;

Dalam Pokok Perkara :

1. Memerima dan

Maka akan memenuhi rasa keadilanapabila pada saat yang sama Penggugat sebagai seorang istri juga dapatmenerima haknya untuk memerima pembayaran nafkah nafkah iddah, mutahdan nafkah anak dari Tergugat. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapatbahwa sepatutnya pembayaran nafkah madiyah,nafkah iddah, mutah dannafkah anak ~ tersebut dilakukan secara tunai pada saat ikrar talakdilaksanakan;Menimbang, bahwa tentang biaya pemeliharaan anak sejumlah Rp2.000.000, (tiga juta rupiah).