Ditemukan 9451 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : surat syarat sahat samat sarah sadat
Pengadilan PN ENDE Pidana Khusus
Register : 09-03-2018 — Putus : 26-03-2018 — Upload : 10-08-2021
Putusan PN ENDE Nomor 2/Pid.Pra/2018/PN End
Tanggal 26 Maret 2018 — Pemohon:
YOHANES KANISIUS RATU SOGE
Termohon:
Kepala Kepala Kepolisian RI cq. Kepala Kepolisian Daerah NTT cq. Kepala Kepolisian Resor Ende
215 — 201
  • Diduga langkah konsultasi terkait dengan pembuatan PERDA yangdilakukan oleh sejumlah oknum anggota DPRD sarat manipulasi, hal manadapat diketahui dari Surat Perintah Tugas yang dikeluarkan oleh Ketua DPRDKabupaten Ende dengan membebankan anggaran bukan pada pos anggaranHalaman 2 dari 42 hal. Put. Nomor 02/Pid. prap/2018/PN.
Pengadilan PTUN KENDARI TUN
Register : 09-09-2011 — Putus : 06-01-2012 — Upload : 10-07-2014
Putusan PTUN KENDARI Nomor 24/G.TUN/2011/PTUN.KDI
Tanggal 6 Januari 2012 — PT. ARAHON INDAH (LENNY WINESYA) (P) Vs 1. KEPALA DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KOTA BAU-BAU
191 — 82
  • Mengingat Bupatiyang baru Herry Siloande menyadari bahwa SK yang dikeluarkanpejabat Bupati sebelumnya, yaitu SK No. 267/2007 dan No. 153/2008telah diterbitkan dengan sarat rekayasa dan melawan hukum, makapada tanggal 11 Januari 2011, Bupati Herry Siloande menerbitkan 3(TIGA) SURAT KEPUTUSAN yang membatalkan SK No. 267/2007dan No. 153/2008, dan 1 (SATU) SURAT KEPUTUSAN yangmemberikan Izin Usaha Pertambangan kepada Penggugat, yaitu:3.7.1.Sel wes3.7.3.3.7.4.Surat Keputusan Penjabat Bupati Konawe Utara
Pengadilan PN KALABAHI Perdata
Register : 17-01-2018 — Putus : 17-04-2018 — Upload : 29-05-2018
Putusan PN KALABAHI Nomor 1/Pdt.G/2018/PN Klb
Tanggal 17 April 2018 — Penggugat melawan Tergugat
79 — 24
  • Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil dalil gugatan Penggugat,karena gugatan Penggugat tidak benar dan sarat dengan kebohongan;3. Bahwa dalam jawaban ini Tergugat tidak menanggapi poin perpoindari gugatan Penggugat, akan tetapi Tergugat menjawabnya secara garisbesar sesuai dengan maksud dan dalil dalil gugatan Penggugat;4.
Pengadilan PN PADANG Pidana Khusus
Register : 30-05-2018 — Putus : 04-10-2018 — Upload : 30-10-2018
Putusan PN PADANG Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2018/PN Pdg
Tanggal 4 Oktober 2018 — Penuntut Umum:
ELIANTO,SH
Terdakwa:
TRISON AJUSMEN,S.Pt
82 — 26
  • Bahwa Saksi menerangkan saat penyidik memperlihatkan satu unitsenapan angin Merk SANAJI dan satu lembar Sarat Tanda KepemilikanSenapan Angin ( STKS ) atas nama ERMAN (Ketua Kelompok Tani BuruTupai Desa Kolok Nan Tuo Kecamatan Barangin Kota Sawahlunto ) setelahsaksi teliti itu bukan senapan angin yang Diproduksi SANAJI dan satulembar Sarat Tanda Kepemilikan Senapan Angin ( STKS ) juga bukanditerbitkan oleh SANAJI karena saksi mengetahui dari perbedaan Fhisiksenapan dan surat antara lain:e Pada senapan
Pengadilan PN BOGOR Pidana Umum
Register : 03-11-2020 — Putus : 07-12-2020 — Upload : 12-08-2021
Putusan PN BOGOR Nomor 239/Pid.B/2020/PN Bgr
Tanggal 7 Desember 2020 — Penuntut Umum:
1.DIAN ANJARI, SH, MH
2.AGUNG TRISA PUTRA F.B, S.H.
Terdakwa:
NANANG BUDI RIYANTO alias HARI PRASETYO
64 — 11
  • ROESLAN SALEHbahwa : kesalahan memang susuatu yang penting dalam menentukan ukuranpidana, tetapi sama sekali bukan sebagai alat untuk mencari ukuran pidana itu,manfaat juga merupakan sarat mutlak bagi kepatutan pidana, baik menurutancaman maupun menurut ukuran dan anekah macam pelaksanaannya ( segilain hukum pidana, hal. 23 );Menimbang, bahwa penegakan hukum haruslah dilakukan secara tegasserta proposional dan bahwa tujuan pemidanaan bukanlah dimaksudkan untukpembalasan dandam atas perbuatan terdakwa
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Tanah
Putus : 23-10-2015 — Upload : 01-08-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 360 PK/Pdt/2015
Tanggal 23 Oktober 2015 — M. TAMBUNAN, Dkk VS BASRIZAL KOTO,Dkk
33 — 14 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Zen(Termohon Peninjauan Kembali Il) dalam kapasitasnya pada saat itumenjabat sebagai Kepala Desa Simpang Baru banyak terdapatkejanggalankejanggalan dan sarat dengan rekayasa dimana seharusnyakejanggalankejanggalan tersebut dijadikan oleh Majelis Hakim yangmemeriksa dan mengadili perkara a quo untuk menyatakan menerima/mengabulkan gugatan Para Penggugat (Para Pemohon PeninjauanKembali) dan menyatakan Surat Keterangan Milik Tanah Nomor:41/SK/VI/1976, tertanggal 26 Mei 1976 dengan batasbatas sepadan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Tanah
Putus : 31-05-2011 — Upload : 11-04-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2761 K/Pdt/2010
Tanggal 31 Mei 2011 — SUTRISNO, VS SUBAKTI,DKK
48 — 31 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Kabupaten Magelang berwenangmembuat Akta Otentik Akta Ikatan Jual Beli No.31 tanggal 13 Januari 2006(Bukti P3A) dan Akta Pemberian Kuasa Mutlak Untuk Menjual Akta No.32tanggal 13 Januari 2006 (Bukti P3 B) dengan Objek Ikatan Jual Beli dan ObjekPemberian Kuasa Mutlak Untuk Menjual Tanah terletak di Dusun Jambu DesaTempurejo, Kecamatan Tempuran, Kabupaten Magelang Sertifikat Hak MilikAsli No.131/Desa Tempurejo atas mama Rubingah Isteri Anhari Gambar SituasiNo.5271/1968 tanggal 1691968 (Bukti P5) ;Sarat
Pengadilan PN PONTIANAK Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 16-10-2013 — Putus : 15-01-2015 — Upload : 01-12-2015
Putusan PN PONTIANAK Nomor 101/Pdt.G/2013/PN.PTK
Tanggal 15 Januari 2015 — MUJRI, M E L A W A N : 1. SUHIRNO FREDIKUS HERRY SOEPRIADI 2. SUWARNO 3. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. Kepala Badan Pertanahan Nasional RI Cq. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Kalimantan Barat Cq. Kepala Kantor Pertanahan Nasional Kota Pontianak
108 — 25
  • adalah FIKTIF belaka yang dapat digolongkan sebagai suatubentuk perbuatan melawan hukum yang seharusnya tidak boleh dijadikan dasarTURUT TERGUGAT untuk mengabulkan permohonan SUWARNO sebagaiTERGUGAT II.Bahwa dengan bermodalkan Surat Ganti Rugi yang Fiktif tersebut SUWARNO(TERGUGAT II) mengajukan permohonan untuk dapat diterbitkan sertifkat diatasHalaman 5 dari 50 Putusan Nomor 101/Pdt.G/2013/PN Ptk1011tanah garapan PENGGUGAT yang oleh pihak TURUT TERGUGAT melayanipermohonan dari TERGUGAT II yang sarat
Pengadilan PN BANDUNG Perdata Khusus PHI
Register : 29-10-2013 — Putus : 25-03-2014 — Upload : 31-08-2014
Putusan PN BANDUNG Nomor 123/G/2 013/PHI/PN. BDG
Tanggal 25 Maret 2014 — Ir. YOPPY SIMANJUNTAK, M.B.A.,M.I.S.; lawan; BALA KESELAMATAN INDONESIA (THE SALVATION ARMY),
102 — 24
  • Singkatnya perbuatan pejabat yang tidak prosedural, yang sarat dengannepostisme adalah merupakan tanggungjawab hukum pribadi. Organisasi tidakbertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukan oleh pejabat yang memangkujabatan tertentu apabila perbuatan tersebut dilakukan tidak sesuai dengan prosedur..
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus
Putus : 20-01-2011 — Upload : 18-09-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1706 K/Pid.Sus/2009
Tanggal 20 Januari 2011 — SURATMAN
41 — 21 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Dengan demikian jelaslah bahwasurat ini dibuat ketika proses sidang sedang berjalan dan tidakdengan permintaan resmi sehingga dapat disebut sebagaisuatu bentuk intervensi dari pihakpihak luar yang mempunyaihubungan kerja dengan Terdakwa sehingga surat tersebutditengarai sarat conflict of interest, tetapi ternyata surat sepertiitu. diterima dan dijadikan dasar Majelis dalampertimbangannya.
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN
Register : 17-03-2010 — Putus : 12-05-2011 — Upload : 11-07-2014
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 257/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Sel.
Tanggal 12 Mei 2011 —
178 — 112
  • Demikian juga denganpetitum gugatan, dimana PENGGUGAT menuntut Surat KeputusanTERGUGATI dan TERGUGATII dinyatakan sarat hukum, tidakmengikat, meminta untuk memperbaiki tulisantulisan dalam sertifikattanah, buku tanah dan warkahwarkah lainnya yang bertuliskan HGBdiatas HPL. Fundamentum petendi dan petitum gugatan demikian sarat5.dengan aspek tata usaha negara dan merupakan kewenangan absolutePengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa dan mengadilinya ;3.
    sebagaimana diurai pada halaman5 angka (15), (16), (17), (18) dan halaman 6 angka (19) dan angka (20),TERGUGATII telah menjawabnya sebagaimana disebutkan di atas, sehinggauntuk menguji kebenaran alasan yang dikemukakan PENGGUGAT tersebut,PENGGUGAT dapat mengajukan dalil dan alasannya kehadapan PengadilanNegeri setelah adanya Putusan dari Pengadilan Tata Usaha Negara yangmenyatakan bahwa SURAT KEPUTUSAN yang dikeluarkan oleh TERGUGATI maupun SURAT KEPUTUSAN yang dikeluarkan TERGUGATIII telahdinyatakan sarat
Pengadilan PT PEKANBARU Perdata
Register : 09-08-2018 — Putus : 23-10-2018 — Upload : 09-09-2019
Putusan PT PEKANBARU Nomor 141/PDT/2018/PT PBR
Tanggal 23 Oktober 2018 — Pembanding/Tergugat I : LINTOR PANJAITAN
Pembanding/Tergugat II : RAPI NARDA
Terbanding/Penggugat : YUNITA ARIANI
Terbanding/Turut Tergugat I : Lurah Sri Meranti
Terbanding/Turut Tergugat II : Camat Rumbai
Terbanding/Turut Tergugat III : Kantor Badan Pertanahan Pekanbaru
37 — 19
  • PARNINGOTAN HARAHAP yang diterbitkan oleh TurutTergugat Ill D.K/ Tergugat II D.R dimaksud sangat sarat dengankecacatan hukumnya seperti mana diuraikan pada dalildalil paraTergugat D.K/ para Penggugat D.R dan para Turut Tergugat D.K/para Turut Penggugat D.R tersebut diatas semisal tanah itu diperolehatas pembukaan hutan pada tahun 1976 oleh PARNINGOTANHARAHAP beserta orangtuanya akan tetapi pada Sertifikat Hak MilikNomor. 268/1988 hanya tertulis ain PARNINGOTAN HARAHAP tidakikut orang tuanya, apakah
Pengadilan PT MEDAN Perdata
Register : 16-03-2020 — Putus : 12-05-2020 — Upload : 13-05-2020
Putusan PT MEDAN Nomor 121/Pdt/2020/PT MDN
Tanggal 12 Mei 2020 — Identitas Pihak Tidak Dipublikasi
49 — 38
  • Bahwa pada Putusan No.2/Pdt/1993/G/PN.TTD pada keterangan saksi IlTergugat Il Kamsiah br.ButarButar memberikan keterangan pada alinea ke 3,4, 5 dan 6 sebagai berikut : Bahwa saksi pernah ke sawah tersebut dalamtahun 1983 atas suruhan BM.Panjaitan untuk bekerja membersihkan sawahHalaman 20 dari 43 HalamanPerkara Perdata Nomor 121/Pdt/2020/PT MDNitu dengan sarat selama dua tahun saksi boleh menanami padi tanpa sewadan saksi tidak mendapat upah kemudian setelah itu, saksi mengontraknyaselam 2 tahun
Pengadilan PT MEDAN Perdata
Upload : 19-05-2016
Putusan PT MEDAN Nomor 434/PDT/2015/PT-MDN
RANYA BR. SITUMORANG ALS. MAK LUMANGO DKK. X AMINUDDIN SIHITE, DKK.
38 — 50
  • dalam putusanperkara aquo disatu sisi para pembanding mengakui objek perkara telahberalih kepemilikan kepada pihak kedua artinya para pembanding tidakberhak atas objek perkara tetapi dilain sisi para pembanding mengklaimobjek perkara seolah milik para pembanding dengan cara mengusahaisecara fisik objek perkara dengan melawan hak kepemilikan paraterbading ;Bahwa adanya pertentangan antara fakta dilapangan dengan dalijawaban para pembanding telah mengindikasikan dailildalil parapembanding tersebut sarat
Pengadilan PN KOTOBARU Perdata Pembagian Harta
Register : 14-02-2012 — Putus : 21-11-2012 — Upload : 29-09-2014
Putusan PN KOTOBARU Nomor 4/PDT.G/2012/PN.KBR
Tanggal 21 Nopember 2012 — JONI ARYA GLR. DT. BANDARO HITAM, Dkk. Vs. MINIK DATUK RAJO NAN SATI
103 — 21
  • Akan tetapi menurut hukum adat di MinangKabau umumnya dan di Koto Hilalang Khususnya, jika ada suatukaum yang punah, maka yang paling utama yang di lihat olehmasyarakat menentukan waris dari orang yang punah tersebut adalahkedekatan seseorang yang punah dengan siapa ia yang lebih dekat(tahu sakit dan senangnya) akan orang yang punah tersebut, setelah itubaru dilihat kepada sarat pewarisan lainnya.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 28-05-2015 — Upload : 01-10-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 320 K/Pdt/2015
Tanggal 28 Mei 2015 — PT KORINDO HEAVY INDUSTRY (DAHULU PT KOSTRA MAS JAYA), vs. HYUNDAI MOTOR COMPANY
279 — 868 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Pengakhiranperjanjian ini sarat dengan tindakan kesewenanganwenanganTermohon Kasasi sebagai pihak yang lebih dominan mengingatTermohon Kasasi merupakan perusahaan internasional yang sudahmendunia yang secara psikologis dan ekonomis mempunyai posisi yanglebin dominan dalam perjanjian kerjasama.
Pengadilan PTUN SAMARINDA TUN Perijinan
Register : 21-05-2014 — Putus : 09-10-2014 — Upload : 08-12-2014
Putusan PTUN SAMARINDA Nomor 12/G/2014/PTUN.SMD
Tanggal 9 Oktober 2014 — PT. BAIS NUSANTARA; melawan - BUPATI TANA TIDUNG; - PT. MULIA AGRO UTAMA (T. II INTERVENSI)
168 — 76
  • Mulia Agro UtamaSeluas + 16.365 Ha Di Kecamatan Tana Lia Kabupaten Tana Tidung tanggal 25Februari 2014 . sarat dengan kejanggalan, diantaranya :4.1.4.2.Penerbitan Keputusan Nomor : 525.26 / 088 / K ii / 2014. tentang PemberianIzin Lokasi Perkebunan Kelapa Sawit Kepada PT.
Pengadilan PT JAKARTA Perdata
Register : 18-07-2019 — Putus : 02-09-2019 — Upload : 17-09-2019
Putusan PT JAKARTA Nomor 417/PDT/2019/PT DKI
Tanggal 2 September 2019 — Pembanding/Penggugat I : BANO BINTI BAGOL Diwakili Oleh : GALA ADI PRASETIO, SH
Terbanding/Tergugat II : Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta
Terbanding/Tergugat III : PT PLN (Persero)
Terbanding/Tergugat I : Pemerintah Kelurahan Bambu Apus
Terbanding/Tergugat IV : Kantor Pertanahan Kota Administratif Jakarta Timur
Turut Terbanding/Penggugat II : NAMIN BIN BAGOL Diwakili Oleh : GALA ADI PRASETIO, SH
Turut Terbanding/Penggugat III : NAMOT BINTI BAGOL Diwakili Oleh : GALA ADI PRASETIO, SH
52 — 31
  • Hal ini jugaterindikasi dari struktur posita gugatan dan tuntutan ganti rugi yangnominalnya sangat fantastis, tidak dapat diterima akal sehat manusia,sangat dipaksakan dan mengadaada, sementara di sisi lain daligugatannya sangat tidak berdasar hukum dan fakta sebenarnya ;Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, terungkap fakta hukum dimanatindakan Tergugat Rekonvensi sarat dengan pelanggaran normanormaHalaman 27 dari 49 Hal. Put.
Pengadilan PTTUN JAKARTA TUN Kepegawaian
Putus : 03-03-2015 — Upload : 28-04-2015
Putusan PTTUN JAKARTA Nomor 21/G/2014/PT.TUN.JKT
Tanggal 3 Maret 2015 — Dra. BAHAGIA BR. GINTING; BADAN PERTIMBANGAN KEPEGAWAIAN (BAPEK).
62 — 37
  • JKT.Jawaban Komputer (LJK) Ujian CPNS T.A. 2004 Kabupaten Karo beradadalam pengawasan Bupati Karo saat itu selaku salah satu penanggungjawab kegiatan Ujian CPNS T.A. 2004 Kabupaten Karo dan juga PanitiaSeleksi Ujian CPNS T.A. 2004 Kabupaten Karo, maka tindakan TERGUGATtersebut merupakan pelanggaran terhadap ASAS PROFESIONALITASkarena seharusnya KEPUTUSAN TERGUGAT tidak didasarkan padainformasi surat kabar yang diduga sarat dengan fitnah.
Pengadilan PN BANJARMASIN Pidana Khusus
Putus : 02-06-2014 — Upload : 04-08-2017
Putusan PN BANJARMASIN Nomor Nomor : 04 / Pid.Sus / Tipikor / 2014 / PN.Bjm
Tanggal 2 Juni 2014 — H ZAITUN Bin ARSIN
33 — 10
  • Memiliki pengalaman membangun kapal terutama membangun kapalperikanane Tidak boleh disub kontrakkan terutama untuk pekerjaan utamae Disarankan untuk menggunakan konirak terima jadi Dalam Dokumen pengadaan kapal penangkap ikan 10 GT nomor 02/LUKPL/PPBJ/DISLAKAN/2012 tangal 21 mei 2012 dan dokumen pengadaankapal penangkap ikan 20 GT dan 30 GT = nomor O02/LUKPL.APBN/PPBJ/DISLAKAN/2012 tangal 14 mei 2012 menyebutkan :e Bab Ill Instruksi kepada peserta (IKP) huruf A.4 larangan korupsi, kolusidan nepotisme sarat
    Memiliki pengalaman membangun kapal terutama membangun kapalperikanane Tidak boleh disub kontrakkan terutama untuk pekerjaan utamae Disarankan untuk menggunakan konirak terima jadiDalam Dokumen pengadaan kapal penangkap ikan 10 GT nomor 02/LUKPL/PPBJ/DISLAKAN/2012 tangal 21 mei 2012 dan dokumen pengadaankapal penangkap ikan 20 GT dan 30 GT = nomor O02/LUKPL.APBN/PPBJ/DISLAKAN/2012 tangal 14 mei 2012 menyebutkan :e Bab Ill Instruksi kepada peserta (IKP) huruf A.4 larangan korupsi, kolusidan nepotisme sarat