Seharusnya Hakim Judex Facti mengkolaborasikan dua sistem hukumyang diaktualisasi baik perdata dan pidana akan terlihat abstrak hukum TindakPidana Korupsi yang berselubung perdata, Hakim Judex Facti salahmenerapkan hukum dengan sistem masih bergaya klasik yang tidak melihathukum dalam persfektip yang bernuasa tidak berpola pikir mendukung upayapemberantasan Korupsi dalam setiap perkara yang ditangani meskipunbajunya perdata tetapi substansi ada pidana khusus (Tipikor);Bahwa Putusan Hakim Judex Facti

Penetapan penahanan oleh wakil ketua Pengadilan Tinggi Banda Acehtanggal 29 Nopember 2018 Nomor 971/Pen/.Pid/2018/PT.BNA.sejak tanggal8 Desember 2018 sampai dengan tanggal 5 Februari 2019Pengadilan Tinggi tersebut ;Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor BandaAceh tanggal 29 Nopember 2018 Nomor :269/Pen.PID/2018/ PT BNA, sertaberkas perkara, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jantho tanggal 5Nopember 2018 Nomor :288/Pid.Sus/2018/PN Jth dan suratsurat yangbersangkutan dengan

Tahanan Kota di Sarmi sejak tanggal 18 November 2014;Para Terdakwa pada peradilan tingkat pertama didampingi olehPenasihat Hukum STEFANUS BUDIMAN, SH dan NATAHALIA RUMYAAN, SHsebagai Advokad/Pengacara Peradi yang berkantor di Kantor Advokad/KantorKonsultan Hukum STEFANUS BUDIMAN, SH dan Rekan beralamat diBelakang Kantor Polsek Sentani Kelurahan Sentani Kota Kabupaten JayapuraProvinsi Papua, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 03 November 2014,yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Tipikor

/PHI Klas A Jayapura;Untuk pemeriksaan dipengadilan tingkat banding tidak didampingiPenasihat Hukum; Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding tersebut; Telah membaca Surat Penetepan Wakil Ketua Pengadilan Tipikor TingkatBanding di Jayapura Nomor : 46/Pen.Pid.SusTPK/2016/PT JAP,tentangpenunjukan Majelis Hakim Tinggi tanggal 13 Desember 2016; Telah membaca berkas perkara dan suratsurat yang bersangkutan sertaturunan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan NegeriKlas IA Jayapura

Putra Jaya, AndiPrasetiyo, Bendahara Pengeluaran DInas PU Kabupaten Sarmi, dan DavidMainatu, staf Dinas PU Kabupaten Sarmi, serta Oberth Mehara KabagKeuangan Sekda Kabupaten Sarmi dan perkaranya sudah diputusPengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura;Bahwa, David Mainatu dipidana 2 tahun penjara,Yunus Kamunyen KepalaDinas PU dipidana 1 tahun dan 6 bulan, Jeremias David Kaiba sebagai PPKdipidana 1 tahun dan 6 bulan;Bahwa, Majelis Hakim terkesan mengabaikan putusanputusan terdakwalainnya

tanggal 31 Desember 2010 Penggugat diangkat menjadiSekretaris Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Muna (vide Bukti P6);bahwa pada tanggal 25 Februari 2013 Penggugat diangkat menjadi KepalaBadan pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Muna (vide Bukti P7);bahwa pada tanggal 24 Desember 2013 Penggugat mendapat kenaikanpangkat dan golongan dari sebelumnya Pembina Tk.I/Gol.Ruang/IV bmenjadi Pembina Utama Muda/Gol.Ruang/ IV c (vide Bukti P8);bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor

Tipikor/2014/PN.Kdi., tanggal6 Februari 2015, Penggugat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidanakorupsi secara bersamasama dengan perbarengan dan dijatuhi hukumanpidana penjara 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan dan denda sebesar Rp.50.000.000, (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila dendatersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua)bulan, terhadap putusan tersebut Penggugat tidak melakukan upaya hukum,sehingga diketahui putusan tersebut berkekuatan hukum tetap

Tipikor/2014/PN.Kdi, tanggal 6 Februari 2015 (vide Bukti P9 = T1), yang manaapabila mencermati bukti tersebut diketahui tindak pidana korupsi yang dilakukan olehPenggugat adalah berkaitan dengan jabatannya selaku Kepala BKD Kabupaten Munayang juga sebagai Sekretaris Panitia Penerimaan Seleksi CPNS K2 PemerintahanDaerah Kabupaten Muna Tahun 2013;2220Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Tergugatmempunyai kewajiban hukum untuk memberhentikan tidak dengan hormat Penggugatdari statusnya

Bukti P 13Kepegawaian, dari Muhammad Vanath, tanggal 17 Januari2020 (fotokopi sesuai dengan aslinya);Fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Tipikor Pada Pengadilan Negeri Ambon Nomor: 12/PID.TIPIKOR/2013/PN.AB.,tanggal 18 Maret 2014, atas nama Terdakwa MuhammadVanath, Amd.Kep.

Kep., NIP: 19660508198803 1 014, tanggal 19 Agustus 2019 (fotokopi sesuaidengan aslinya);Fotokopi Surat Sekretariat Daerah Pemerintah KabupatenSeram Bagian Timur, Nomor: 182.1/429/2019, PerihalHIm. 23 dari 35 hlm Putusan Nomor 4/G/2020/PTUN.ABN.Usulan Pemberhentian PNS Pelaku Tipikor di Kab.

Vanath, Amd.Kep., tanggal 25November 2019 (fotokopi sesuai dengan aslinya);BuktiT5 : Fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Tipikor PadaPengadilan Negeri Ambon Nomor: 12/PID.TIPIKOR/2013/PN.AB., tanggal 18 Maret 2014, atas nama TerdakwaMuhammad Vanath, Amd.Kep.

PM.dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkaraTerdakwa CHANDRA LIWANG.5 Membebani pula Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00(lima ribu rupiah).Membaca putusan Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanTinggi Sulawesi Tenggara Nomor : 08/TIPIKOR/2012/PT.SULTRA, tanggal 05 Juli2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :e Menerima Permintaan Banding dari Terdakwa maupun Jaksa PenuntutUmum ;e Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kendari

Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang berusahamemberantas tindak pidana korupsi;Halhal yang meringankan:e Terdakwa belum pernah dihukum dan 2 (dua) unit mobil berupa (satu) unit ToyotaLand Cruiser 4 .7.4 WD A/T dan 1 (satu) unit MITSUBISHI PAJERO Sport 3.0 ATsudah terealisasi ;Menimbang, bahwa berdasarkan alasanalasan yang diuraikan di atas MahkamahAgung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara Nomor : 08/TIPIKOR

telah diubah dan ditambahdengan UndangUndang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangundangan lain yangbersangkutan;MENGADILIMengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I / Penuntut Umumpada Kejaksaan Negeri Kendari tersebut;Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II / Terdakwa : BEBYMANUHUTHU, S.E., M.Si. tersebut;Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara Nomor : 08/TIPIKOR

Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang sejak tanggal 11Desember 2018 sampai dengan tanggal 9 Januari 2019;8. Perpanjangan kedua Ketua Tipikor pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang sejaktanggal 10 Januari 2019 sampai dengan tanggal 10 Maret 2018;9. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang sejak tanggal 11 Maret 2019sampai dengan tanggal 9 April 2019;10.

BinAHMAD;Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.10.000,(Sepuluh ribu rupiah)Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Tipikor Tanjungkarang Nomor44/Pid.SusTPK/2018/PN Tjk tanggal 16 April 2019, Jaksa Penuntut Umum pada hariSelasa tanggal 23 April 2019 telah mengajukan permintaan banding sesuai dengansuratnomor 03/Pid.SusTpk/2019/PN Tjk dan permintaan banding tersebut telahdiberitahukan kepada kepada Terdakwa pada hari Rabu tanggal 24 April 2019;Menimbang, bahwa Penuntut

Tipikor/2013/Gtlo.Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha EsaPengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Gorontalo yang memeriksadanmengadili perkaraperkara pidana korupsi dalam acara pemeriksaan biasa menjatuhkanputusan sebagaimana terurai di bawah ini dalam perkara Terdakwa : Nama : MUZNA MUSTAFA alias UNA;Tempat Lahir : Tilamuta;Umur/ Tanggal Lahir > 55 Tahun / 12 Juni 1958;Jenis Kelamin : Perempuan;Kebangsaan : Indonesia; Tempat Tinggal : Desa Modelomo, Kecamatan Tilamuta, Kabupaten

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Gorontalo Nomor 15/Pid.sus Tipikor/2013/PN.Gtlo, tanggal 04 Oktober 2013,tentang Penunjukan Majelis Hakim;2). Setelah ... 22). Setelah membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor15/Pid.sus Tipikor/2013/PN.Gtlo, tanggal09 Oktober 2013, tentang Penetapan Hari Sidang;3). Setelah membaca berkas perkara dan suratsurat lain yang bersangkutan;4). Setelah mendengarkan keterangan Saksisaksi, dan Ahli;5).

., yang berpendapat sebagai berikut : Bahwa alasan kasasi Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya tidaksependapat dengan Judex Facti dalam hal menyatakan Terdakwa tidakterbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaanJaksa/Penuntut Umum berpendapat Terdakwa terbukti bersalah melakukantindak pidana melanggar Pasal 11 UndangUndang Tipikor juncto Pasal 64Ayat (1) KUHPidana.

Bahwa terlepas alasan kasasi Penuntut Umum, Judex Facti salahmenerapkan hukum pembuktian dalam membebaskan Terdakwa, JudexFacti seharusnya menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindakpidana melanggar Pasal 12 huruf e UndangUndang Tipikor juncto Pasal 64Ayat (1) KUHPidana; Bahwa terungkap fakta persidangan, Terdakwa adalah Pegawai/AparatKecamatan dan selaku Ketua Tim Koordinator Raskin KecamatanEmpanang telah melakukan pemungutan biaya beras raskin sebesarRp900,00 (sembilan ratus rupiah)

sesuatu keuntungan/manfaat, namun dalam kenyataanTerdakwa sebagai Tim Koordinator dan Tim Raskin lainnya mendapatkanbagian dari biaya pungutan mendapatkan manfaat keuntungan rupiah untuktingkat kecamatan yang diterima Terdakwa dalam program penyaluranraskin 2011/2014 selurunnya sebesar Rp115.335.000,00 (seratus lima belasjuta tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah); Bahwa berdasarkan alasan pertimbangan tersebut, Terdakwaterbuktibersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 12 huruf e UndangUndang Tipikor

Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tipikor pada PengadilanNegeri sejak tanggal 9 Maret 2015 sampai dengan tanggal 22 Maret2015 ;4. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Maret 2015 sampai dengantanggal 11 April 2015 ;5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tipikor pada PengadilanNegeri sejak tanggal 12 April 2015 sampai dengan tanggal 11 Mei 20156. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tipikor pada PengadilanNegeri sejak tanggal 11 Mei 2015 sampai dengan tanggal 26 Mei 2015 ;7.

Perpanjangan II oleh Hakim Pengadilan Tipikor pada PengadilanNegeri sejak tanggal 27 Mei 2015 sampai dengan tanggal 25 Juni 2015;8. Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri sejak tanggal 8Mei 2015 sampai dengan tanggal 6 Juni 2015 ;9. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tipikor padaPengadilan Negeri sejak tanggal 27 Mei 2015 sampai dengan tanggal25 Juni 2015;10.

Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tipikor padaPengadilan Negeri sejak tanggal 26 Juni 2015 sampai dengan tanggal24 Agustus 2015 ;11. Perpanjangan II oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi TindakPidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi sejak tanggal 25 Agustus 2015sampai dengan tanggal 23 September 2015 ;12. Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi sejak tanggal 7September 2015 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2015 ;Hal. 2 dari 116 hal. Put. No. 1901 K/PID.SUS/201713.

Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tipikor padaPengadilan Tinggi sejak tanggal 7 Oktober 2015 sampai dengantanggal 5 Desember 2015 ;Terdakwa diajukan dimuka persidangan Pengadilan Tindak PidanaKorupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru karena didakwa dengan dakwaansebagai berikut :Dakwaan :Primair :Bahwa mereka Terdakwa . SULASMI binti H. SAMSUDIN, Terdakwa II.MUHAMMAD FADHIL, SE alias FADHIL bin TABRI, dan Terdakwa Ill.

Plosokandang Kec.Kedungwaru, Kabupaten Nganjuk;Agama : Islam;Pekerjaan : PNS/Kepala Sekolah SMPN 2 Tulungagung/PenanggungJawab Panitia Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB)SMPN 2 Tulungagung;Pendidikan : Magister (S2);Terdakwa ditahan dalam Tahanan Negara oleh :1.2.Penyidik, tidak dilakukan Penahanan ;Penuntut Umum, sejak tanggal 9 April 2019 sampai dengan tanggal 28 April2019 ;Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, Sejak tanggal 16 April 2019 sampaidengan tanggal 15 Mei 2019 ;Perpanjangan Ketua Pengadilan Tipikor

pada Pengadilan Negeri Surabayatertanggal, sejak tanggal 16 Mei 2019 sampai dengan tanggal 14 Juli 2019 ;Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Timur di Surabaya yang ke 1(satu), sejak tanggal 15 Juli 2019 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2019 ;Perpanjangan Penahanan keII (dua) oleh Ketua Pengadilan Tipikor padaPengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 14 Agustus 2019 sampai dengantanggal 12 September 2019 ;Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasehat Hukum yaitu, Dr.

Gotong Royong No. 54 Kras Kediri, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 13 Desember 2018 dan telahHal. 1 Putusan Nomor : 58/Pid.SusTPK/2019/PN Sby.didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya dengan No.Reg.107/HK.07/04/2019, tanggal 23 April 2019;Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut;Setelah membaca penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tipikor pada PengadilanNegeri Surabaya Nomor 58/Pid.Sus/TPK/2019/PN Sby, tanggal 16 April 2019 tentangPenunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili

perkara tersebut;Setelah membaca penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tipikor padaPengadilan Negeri Surabaya Nomor 58/Pid.Sus/TPK/2019/PN Sby tanggal 18 April2019 tentang Penetapan Hari Sidang;Setelah membaca berkas perkara dan semua Suratsurat lainnya yangberhubungan dengan perkara ini;Setelah mendengar pembacaan Surat Dakwaan dari Penuntut UmumNo.Reg.Perk :PDS03/NGJK/Ft.1/12/2018 tanggal 10 Januari 2019 yang dibacakantanggal 21 Januari 2019 di persidangan;Setelan mendengar keterangan saksisaksi

,Panitera Pengganti Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Surabaya dengandihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tulungagung danTerdakwa bersama Penasihat Hukumnya.HakimHakim Anggota, Hakim Ketua Majelis,Samhadi, S.H., M.H. Rochmad, S.H.Mochamad Mahin, S.H., M.H.Panitera PenggantiH. Usman, S.H., M.Hum.Hal. 103 Putusan Nomor : 58/Pid.SusTPK/2019/PN Sby.

Pemerintah Kabupaten Pelalawan;Menghukum Terdakwa dengan membayar biaya perkara sebesarRp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 36 / Pid.Sus / Tipikor / 2013 / PN.PBR.tanggal 11 Desember 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :1.Menyatakan Terdakwa LAHMUDIN, S.E., M.Si. telah terbukti secara sahdan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi secarabersamasama dan berlanjut;Menghukum Terdakwa LAHMUDIN, S.E.,

kepada Terdakwa sebesar Rp10.000,00(sepuluh ribu rupiah);Membaca Akta Pernyataan Permohonan Peninjauan Kembali Nomor07/Pid.Sus/PK/2014/PN.Pbr yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan TindakPidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru yang menerangkanbahwa pada tanggal 02 Oktober 2014, Penasihat Hukum Terpidana yangbertindak untuk dan atas nama Terdakwa sebagai Terpidana, mengajukanpermohonan agar putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Pekanbaru Nomor 36 / Pid.Sus / Tipikor

No. 97 PK/Pid.Sus/2015Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 36/Pid.Sus/Tipikor/2013/PN.PBR. tersebuttelah diucapkan dengan hadirnya Terpidana pada tanggal 11 Desember 2013,dengan dengan demikian putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukumyang tetap;Menimbang, bahwa alasanalasan peninjauan kembali yang diajukanoleh Pemohon Peninjauan Kembali / Terpidana pada pokoknya sebagaiberikut: Bahwa risalah peninjauan kembali ini kami awali dengan

SE., MSI. tersebut;Menetapkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Pekanbaru Nomor 36/Pid.Sus/Tipikor/2013/PN.PBR tanggal 11 Desember2013 yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut tetap berlaku;Membebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali / Terpidana untukmembayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali ini sebesarRp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agungpada hari: Senin, tanggal 13 Oktober 2015

Loepold LuhutHutagalung, S.H., M.H., Hakim Ad Hoc Tipikor pada Mahkamah Agung sebagaiAnggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggalitu juga oleh Ketua Majelis beserta HakimHakim Anggota tersebut, dan dibantuoleh Ny. Murganda Sitompul, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadirioleh Penuntut Umum dan Pemohon Peninjauan Kembali / Terpidana.Ketua Majelis,ttd./ Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.HakimHakim Anggota,ttd./ Sri Murwahyuni, S.H., M.H.ttd./ Dr.

TIPIKOR / 2012 / PN.Mkw tanggal 09 Januari2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :18Menyatakan Terdakwa Ir. Marthen Luther Rumadas, M.Si tidak terbukti secarasah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalamdakwaan Primair ;Membebaskan Terdakwa tersebut oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut ;Menyatakan Terdakwa Ir.

No. 02 / TIPIKOR. BANDING / 2013 / PT.JPR).

kerugian Negara tersebut,meskipun pada nyatanya penggunaan dan penikmatannya keuangan Negara tersebutadalah tidak sepenuhnya dipergunakan / dinikmati oleh Terdakwa sendiri keuanganNegara yang diambil dari Rekening No. 1540004585473 adalah dipergunakan untukkepentingan Provinsi Irian Jaya Barat (Papua Barat) untuk kepentingan organisasikeolahragaan Provinsi Irian Jaya Barat (Papua Barat), serta organisasikemasyarakatan Provinsi Irian Jaya Barat (Papua Barat) lainnya, dengan demikianMajelis Hakim Tipikor

Tingkat Banding sependapat dengan penjatuhan pidanasebagimana amar putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Manokwaritersebut, Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Manokwari No. 06 /Pid.Tipikor / 2012 / PN.Mkw tanggal 09 Januari 2013 harus dipertahankan danHal. 61 dari 87 hal.

Artinya bahwa perkara Tipikor ini tidak bisa dipandangdari perspektif hukum pidana murni, tidak bisa seperti demikian.Demikian pula awal berdirinya Provinsi ini, pada masa itu dapat dikatakansebagai darurat atau luar biasa yang berbeda dengan kondisi di daerah lain diluar Papua. Papua Barat semula Irian Jaya Barat sebagai daerah baru (D.O.B),di mana pelantikan Anggota DPRD baru dilaksanakan pada bulan Oktober2004. Belum bisa berfungsi sebagaimana layaknya DPRD di suatu daerah yangnormal.

Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor terhitung sejaktanggal 04 Januari 2016s/d tanggal 02 Februari 2016 ;Terdakwa di dampingi oleh Penasehat Hukum bernama :Agus Riawantoro,SH, berkantor di Tanjungpinang, JL.Raja Ali Haji No.7172Kota Tanjungpinang sebagai kuasa hukum terdakwa melalui penunjukan olehMajelis Hakim berdasarkan Penetapan Nomor 32/Pid.SUSTPK/2015/PN.Tpg.

Bahwa adanya pasal khusus yang lebih tepat, maka terdakwa tidakdapat didakwakan dengan pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UndangUndangRI No.31 tahun 1999 tentang pemberantasan tipikor yang telah dirubahdan ditambah dengan UndangUndang nomor 20 tahun 2001tentangperubahan atas UndangUndang tipikor karena pasal 2 tersebut bersifatumum ;3.

ataukewenangan yang ada padanya selaku Sekretaris Panwaslu KabupatenLingga yang diangkat berdasarkan surat perintah Bupati Lingga Nomor ;824.3/SP/BKDKP//2013/01, tanggal 21 Januari 2013. dilingkunganPemkab Lingga tahun Anggaran 2013 yang telah menimbulkan kerugiankeuangan Negara sebesar Rp. 200.000.000,( dua ratus juta rupiah ) Bahwa adanya pasal khusus yang lebih tepat, maka terdakwa tidak dapatdidakwakan dengan pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UndangUndang RlNo.31 tahun 1999 tentang pemberantasan tipikor

yang telah dirubah danditambah dengan UndangUndang nomor 20 tahun 2001tentangperubahan atas UndangUndang tipikor karena pasal 2 tersebut bersifatumum ; Bahwa tidak terungkap adanya fakta bahwa terdakwa memiliki niat ataumaksud atau kehendak untuk memperkaya dirinya sendiri atau orang lainatau korporasi secara melawan hukum, dengan demikian unsur secaramelawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasitidak terpenuhi ;Hal. 63dari 74 Pts.

(Limaribu Rupiah) ;Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis HakimTindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang pada hariJUMAT tanggal 15 Januari 2016, oleh kami Dame P Pandiangan,SH.sebagai HakimKetua Majelis, M.Fatan Riyadhi SH.dan Lindawati, SH.MH.Hakim Ad Hoc Tipikor pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang, masingmasingsebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari RABU tanggal27Januari 2016 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim KetuaMajelis tersebut

Siliwangi Km. 35, Desa Benda, Kec.Cicurug, SukabumiJawa Barat yang merupakan yurisdiksi PengadilanHubungan Industrial/Tipikor Pada Pengadilan Negeri Klas 1 A KhususBandung;Bahwa dengan demikian sesuai ketentuan pasal 81 UU No. 2 Tahun 2004sebagaimana dimaksud diatas, maka Pengadilan HubunganIndustrial/Tipikor Pada Pengadilan Negeri Klas 1 A Khusus Bandungberwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus gugatan perkara aquo; DALAM POKOK PERKARA Hal. 3 dari 23 Putusan No. 111/Pdt.SusPHI/2020/PN.BdgPERISTIWA

Sangatlah berat bagi kami jika Majelis Hakim Pengadilan TindakPidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar danPengadilan Tinggi Makassar yang menguatkan putusan kamisebagai Terdakwa ADNAN SIRAJUDDIN dengan pidana20penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana denda sebesar Rp.50.000.000, (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabilapidana denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti denganpidana kurungan selama 3 (tiga) bulan kurungan ;2 Kami selaku Terdakwa merasa keberatan atas putusanPengadilan Tipikor

,tidaklah membuktikan bahwa Terdakwa melakukan tindakanyang seperti dituduhkan oleh pihak Kejaksaan seperti apa yangdisampaikan oleh Jaksa Penuntut Umum, cuma dalampersidangan bahwa beberapa saksi menyampaikan kalau merekamemberikan uang pengganti administrasi dan transportasi kepadaTerdakwa sehingga Majelis Hakim Tipikor Makassarmenyatakan Terdakwa melakukan tindakan korupsi secaraberlanjut, hal ini sangatlah membuat Terdakwa merasa berat atasputusan tersebut ;Atas pertimbangan di atas yang kami

PUTUSANNo. 338 K/Pid.Sus/2013DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pidana khusus TIPIKOR dalam tingkat kasasi telahmemutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :Nama : FREDDY HENGRY EGETEN, SP ;Tempat lahir : Pakuure ;Umur /tanggal lahir : 53 tahun/11 Juli 1957 ;Jenis kelamin > Lakilaki ;Kebangsaan : Indonesia ;Tempat tinggal : Desa Pakuure Satu Jaga IV, KecamatanTenga, Kabupaten Minahasa Selatan ;Agama : Kristen Protestan ;Pekerjaan : PNS/Kepala Bidang

Abdul Latif, S.H., M.H., dan H.Syamsul Rakan Chaniago, S.H., M.H., HakimHakim Ad Hoc TIPIKOR padaMahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untukumum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta HakimHakim AnggotaHal. 19 dari 20 hal. Put. No. 338 K/Pid.Sus/2013tersebut, dibantu oleh Purwanto, S.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadirioleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.HakimHakim Anggota : Ketua:tid./ Prof. Dr. H. Abdul Latif, S.H., M.H. ttd./DR. H. M.

Mlonggo Kabupaten JeparaIslamDirektur CV Jujur Jaya MandiriSMEAHARIYANTO bin GIARTOJakarta45 tahun / 21 Januari 1968Lakilaki.IndonesiaDukuh Pengkol RT.004/RW.005 Desa PengkolKecamatan Jepara Kabupaten JeparaIslamKontraktorSTMTerdakwa I dan Terdakwa II dilakukan penahanan oleh :e =Penyidike Perpanjangan Penuntut Umume Penuntut UmumSejak tanggal. 15082013 s.d tanggal.03092013;Sejak tanggal 04092013 s.d.tanggal 13102013;Sejak tanggal 05122013 s.d.tanggal 24122013;e Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tipikor

Tanggal 15 012014 ;e Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tipikor Semarang : Sejak 16012014 s.d. tanggal 16032014.;Perpanjangan Penahanan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan TinggiSemarang sejak tanggal 17032014 s.d. tanggal 15042014;Perpanjangan Penahanan Kedua oleh Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan TinggiSemarang: Sejak tanggal. 16042014 s.d. tanggal. 15052014;> Didampingi oleh Dr. H. Umar Maruf, S.H., Sp.N., M.Hum, M. Fajar Subhi A.K. ARIF, S.H.

Pleburan Tengah No.3 A, Semarang,berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 24 Desember 2013 yang terdaftar di KepaniteraanPengadilan Tipikor Semarang;Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut ;Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tipikor Semarang, tentang penunjukan MajelisHakim yang mengadili perkara yang bersangkutan ;Telah membaca berkas perkara dan suratsurat yang terlampir pada berkas perkara tersebut ;Telah mendengar Tuntutan Penuntut Umum, yang menuntut sebagai berikut:1.Menyatakan terdakwa

tetapi dapat juga dalam ranah hukum perdata, pidana perbankan ataupidana pajak, sedangkan perkara ini terkait dengan Undangundang JasaKonstruksi maka kerugian tersebut adalah dalam konteks keperdataan.Berdasarkan seluruh analisa tersebut di atas, maka para terdakwa tidak terbuktimelakukan tindak pidana korupsi sebagaimana Dakwaaan Primair danDakwaan Subsidair, sehingga oleh karenanya harus dibebaskan dari semuadakwaan., atau apabila tindakan Jaksa Penuntut Umum membawa perkara inike Pengadilan Tipikor

sekian tapi tidak dilakukan, dan keuntungandiperuntukan memperkaya diri sendiri itu bisa dikatakan tipikor;Bahwa kalau beramai ramai bisa dikatakan porporasi dan Majelis mengaitkan pada faktadipersidangan;2.

oleh Penuntut Umum (tahanan kota), sejak tanggal 11September 2011 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2011;3 Penuntut Umum (tahanan kota), sejak tanggal 20 Oktober 2011 sampai dengantanggal 08 November 2011;4 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri (I) (tahanan kota), sejak tanggal 09November 2011 sampai dengan tanggal 08 Desember 2011;5 Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri (II) (tahanan kota), sejaktanggal 09 Desember 2011 sampai dengan tanggal 07 Januari 2012;6 Majelis Hakim Pengadilan Tipikor

pada Pengadilan Negeri (tahanan kota), sejaktanggal 04 Januari 2012 sampai dengan tanggal 02 Februari 2012;7 Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri(tahanan kota), sejak tanggal 03 Februari 2012 sampai dengan tanggal 02 April2012 ;8 Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Tinggi (1), sejak tanggal 03 April 2012 sampai dengan tanggal 02 Mei2012;Hal. 1 dari 54hal.

Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani danrohani dan mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya,;Menimbang, bahwa namun demikian, dalam musyawarah Majelis Hakim padahari : Senin, tanggal 24 November 2014 tersebut, salah seorang Hakim Anggota, yaituHakim Ad Hoc Tipikor pada Mahkamah Agung, Prof. Dr.

Mohamad Askin, S.H.menyatakan pendapat yang berbeda (dissenting opinion), maka sesuai dengan ketentuanPasal 14 Ayat (3) UndangUndang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakimanyang menyebutkan bahwa Dalam hal sidang permusyawaratan tidak dapat dicapaimufakat bulat, pendapat Hakim yang berbeda wajib dimuat dalam putusan, makapendapat Hakim Ad Hoc Tipikor pada Mahkamah Agung, Prof. Dr. Mohamad Askin,S.H. yang berbeda tersebut dimuat secara lengkap dalam putusan ini;Hal. 37 dari 54hal. Put.

2015 sampai dengan tanggal 29 Mei 2015;Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sejak tanggal30 Mei 2015 sampai dengan tanggal 28 Juni 2015;Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sejak tanggal29 Juni 2015 sampai dengan tanggal 28 Juli 2015;Penuntut Umum Kejari Probolinggo sejak tanggal 28 Juli 2015sampai dengan tanggal 16 Agustus 2015;Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Probolinggo sejak tanggal17 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 15 September 2015;Majelis Hakim Pengadilan Tipikor

Perpanjangan Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan NegeriSurabaya sejak tanggal 19 September 2015 sampai dengan tanggal17 Nopember 2015;9. Perpanjangan Ke1 Ketua Pengadilan Tipikor pada PengadilanTinggi Surabaya sejak tanggal 18 Nopember 2015 sampai dengantanggal 17 Desember 2015;10. Perpanjangan Penahanan Ke2 Ketua Pengadilan Tipikor padaPengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 18 Desember 2015sampai dengan tanggal 16 Januari 2015;11.