SaksiBeni Zairalatha, SH", pada pokoknya memberikanketerangan sebagai berikut :Bahwa Saksi adalah wakil Setretaris Pusat PelayananTerpadu Pemberdayaan Perempuan dan anak (P2TP2A) ;Bahwa Saksi juga pernah bertindak sebagai kuasa hukumdari Para Terdakwa ;Bahwa visi dan misi P2TP2A adalah melindungi pelakutindak pidana anak dankorban anak serta perempuan ;Bahwa Saksi pernah mendapatkan kuasa dari orang tuaPara Terdakwa untuk mendampingi Para Terdakwa dalamproses pidana ;Bahwa Saksi mendapatkan kuasa

diperiksa karena Dokter RumahSakit Sumedang tidak mampu saudara MUHAMMAD ILHAM MAULANAlangsung di rujuk ke Rumah Sakit Mata Cicendo dan Dokter menyarankanagar dilakukan Operasi (pengangkatan bola mata yang luka) karena matasaudara MUHAMMAD ILHAM MAULANA tidak bisa melihat lagi (lukapermanen)Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan.yang pada pokoknya sebagai berikut :Menimbang, bahwa pada gilirannya Terdakwa memberikan keterangan Terdakwa belum pernah di hukum atau tersangkut perkara pidana

;Anak ke 11 dari 11 bersaudara (Bungsu), Pada tahun 2006 terdakwa tamatSD di Gunung sari 1 Galunggung, tahun 2009 terdakwa tamat SMP,kemudian terdakwa melanjutkan di Pesantren Alhikam di TanjungkertaSumedang dan tamat tahun 2011, Sekarang terdakwa kuliah semester 3 diPesantren Alhikam, Sampai saat ini terdakwa belum menikah;Selain menjadi Mahasiswa di Pondok Pesantren tersebut, terdakwa jugamenjabat sebagai Ketua Komplek Putra merangkap Seksi Keamanan Pusat,sedangkan Wewenang terdakwa diantaranya

sebagaimakhluk individu dan makhluk sosial yang memiliki batasan untuk menghormatinilainiai moral dan nilainilai yang ada dalam masyarakat atau mempertimbangkanpula keadilan menurut moral (moral justice) dan keadilan menurut masyarakat(sosial justice);Menimbang, bahwa sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum yangmendakwa terdakwa dengan Pasal 81 ayat (2) UU Nomor 23 Tahun 2002, jikadikaitkan dengan Pasal 26 Undang Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentangPengadilan Anak, maka ancaman pidana bagi pelaku tindak pidana

anak adalah(setengah) dari pidana sebagaimana terdapat dalam pasal tersebut;64Menimbang, bahwa Hakim berpendapat bahwa sistem pengaturan pidanasebagaimana tersebut di atas, tidak memenuhi rasa keadilan moral (moral justice)yang mengacu kepada individualisasi pidana yang menghendaki pidana dijatukankepada pelaku tindak pidana sesuai dengan perbuatan yang dilakukan, ataudengan kata lain, bahwa pidana yang dijatunkan harus disesuaikan denganperkembangan kejiwaan anak dan bukan hanya sematamata pada

bahwa oleh karena Anak mampu bertanggung jawab,maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;Menimbang, bahwa dalam dakwaan Pasal 76 huruf D jo pasal 81 ayat(5) UU RI No. 17 tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengantiUU No. 1 tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas UU RI No. 23 tahun 2002tentang Perlindungan Anak tersebut mengatur tentang ancaman pidana yaituberupa pidana penjara dan pidana denda ;Menimbang, bahwa dalam Undangundang Nomor 11 Tahun 2012tentang Sistem Peradilan Pidana

Anak pasal 71 ayat (3) : Apabila dalam hukummateriil diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda, pidana dendadiganti dengan pelatihan kerja, Maka Hakim menetapkan latinan kerja Di LPKABandung ;Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap pidana denda tersebutakan diganti dengan pidana pelatihan kerja yang lamanya akan disebutkandalam amar putusan ;Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil PenelitianKemasyarakatan terhadap Anak Angga Saputra Bin Miskad yang dibuat olehJohari sebagai Pembimbing

UU RI No.11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana teruraidalam Surat Dakwaan ;. Menjatuhkan Pidana TerhadapAnak Arif Purnama Sirait Als. Lemandenganpidana penjara selama 3 (tiga) tahundikurangi selama Anak berada dalamtahanan dengan perintah Anak tetap dalam tahanan dan pidana pelatihankerja selama 3 (tiga) bulan.. Menyatakan barang bukti berupa1 unit sepeda motor Suzuki Satria FUwarna merah hitam No. Pol BK 2047 VBA, No. Rangka MH8BG41EAEuJ 380815, No.

No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 55 ayat(1) ke1 KUHP, namun dalam penjatuhan pidana Majelis Hakim tidak sependapatdengan tuntutan Penuntut Umum dalam tuntutannya yang pada pokoknya menuntutpidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama dalam tahanan denganperintah tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp. 60.000.000, (enam puluh jutarupiah) subsidair (satu) bulan kerja sosial, oleh karena sesuai ketentuan pasal 81ayat (5) UU No. 11 Tahun 2012 tentang sistim peradilan pidana

anak maka pidanapenjara merupakan upaya terakhir, disamping itu sesuai ketentuan pasal 71 ayat (3)UU No. 11 Tahun 2012 diatur bahwa bilamana dalam hukum materiil diancampidana komulatif berupa penjara dan denda maka pidana denda diganti denganpelatihan kerja, sedangkan berdasarkan pasal 79 ayat (3) UU No. 11 Tahun 2012menyebutkan minimum khusus pidana penjara tidak berlaku terhadap Anak,sehingga Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang adil dan patut sebagaimanananti tercantum dalam amar putusan

Mendampingi / atau Mengadvokasipermasalahan hak hak dasar Anak yang telah masuk ke tahapanPenyidikan dalam tindak pidana anak, contohnya : pendampingan/advokasidari pihak Pelapor sebagai korban Penganiayaan terhadap anak di wilayahhukum kepolisian sektor Medan Area , Kota Medan, sesuai dengan SuratTanda Terima Laporan Polisi : STTLP No :102 K/I/2017/SPK Sektor MedanArea tanggal 23 Januari 2017, dan Surat Tanda Penerimaan Laporan /Pengaduan di LPA Kota Medan STPLP No : 01/LPAKM/I/2017 tanggal 29Januari

ketentuan pasal 46 KUHAP, patut danberdasar menurut hukum terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepadasaksi korban saksi Saksi I.Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi dipidana, makasesuai Pasal 222 KUHAP Terdakwa harus dibebani untuk membayar biayaperkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;Mengingat Pasal 81 ayat (2) UU RI No 35 Tahun 2014 TentangPerubahan atas UU RI No.23 Tahun 2002 tentang perlindungan Anak, UndangUndang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana

Anak danUndangUndang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana sertaperaturanperaturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;MENGADILI1.

SusAnak/2020/PN Ambterbukti secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimanadidakwakan dalam dakwaan alternative Kedua.Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukanhalhal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baiksebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Anak harusmempertanggungjawabkan perbuatannya dengan tetap mengacu kepadaketentuan Pasal 79 ayat (3) dan Pasal 71 ayat (3) UndangUndang RINomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;Menimbang

PUTUSANNo: 167/Pid/B/2011/PN.SKYDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Sekayu yang mengadili perkaraperkara pidana anak pada tingkatpertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalamperkara atas nama Terdakwa :Nama : EDI SETIAWAN Alias EDI bin KARDITempat lahir di : Sungai Lilin (Muba).U mur : 17 Tahun / 22 Maret 1993.Jenis kelamin : Lakilaki.Kebangsaan : Indonesia.Tempat tinggal di : Dusun IV Blok D Desa Bukit Jaya Kecamatan SungaiLilin

meyakinkanmelakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaanalternatif kedua;Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukanhalhal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baiksebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Anak harusHalaman 45 dari 48 Putusan Nomor 6/Pid.SusAnak/2020/PN Ambmempertanggungjawabkan perbuatannya dengan tetap mengacu kepadaketentuan Pasal 79 ayat (3) dan Pasal 71 ayat (3) UndangUndang RINomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana

Anak;Menimbang, bahwa oleh karena Anak mampu bertanggung jawab,maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap anak pelaku telahdikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masapenangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya daripidana yang dijatuhkan;Menimbang, bahwa mengenai pemidanaan terhadap Anakdipertimbangkan dengan mengacu kepada ancaman pidana dalam tindakpidana yang didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum, memperhatikantuntutan

PUTUSANNomor 16/Pid.Susanak/2016/PN.Lgs.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Langsa yang mengadili perkara pidana anak denganacara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagaiberikut dalam perkara Anak yang berhadapan dengan hukum;1. Nama lengkap asBiTempat lahir : f3. Umurtanggal lahir4. Jenis kelamin : lakilaki5. Kebangsaan : IndonesiaBi empat tinggal ee7. Agama : Islam8.

Dempo Tengah Kota Pagar Alam atau atau setidaktidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk Daerah HukumPengadilan Negeri Pagar Alam yang berwenang memeriksa dan mengadilisebagaimana UndangUndang Nomor 11 Tahun 2012 tentang SistemPeradilan Pidana Anak, menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruhmelakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak yaitu AnakKorban (Alm) SELVIA PERMATA SARI BINTI HERMANSYAH, yangmengakibatkan anak korban tersebut mati, yang dilakukan dengan cara cara antara

umum,bahkan dalam persidangan secara nyata Saksi Korban menunjukkan ketakutandan ketidaknyamanannya dengan keberadaan Terdakwa di dalam ruang sidangsehingga diri Terdakwa harus dikeluarkan terlebin dahulu dari ruang sidangsupaya Saksi Korban dapat dengan tenang memberikan keterangan;Menimbang, bahwa terkait dengan dalil pembelaan ini, kiranya TimPenasehat Hukum Terdakwa dapat membaca lagi aturan yang termuat dalamketentuan Pasal 23 ayat (2) Undangundang Nomor 11 Tahun 2012 tentangSistem Peradilan Pidana

Anak yang mengatur bahwa Dalam setiap tingkatpemeriksaan, Anak Korban atau Anak Saksi wajib didampingi oleh orang tuaPutusan Nomor : 32/Pid.Sus/2015/PN.Pmn.

anak tersebut, dan patut diperhatikan pula oleh TimPenasehat Hukum Terdakwa bahwasanya dengan telah diberlakukannyaUndangundang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anakmaka meskipun dalam perkara a quo yang dihadirkan sebagai Terdakwa adalahorang yang telah berusia dewasa akan tetapi oleh karena yang menjadi korbanadalah seorang perempuan yang masih berstatus anakanak maka berdasarkanketentuan Pasal 1 angka 1, 2, 3, 4, dan 5S Undangundang Nomor 11Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana

Anak, terhadap perkara a quoberlaku pula perlakuan khusus terhadap si anak yang menjadi korban tindakpidana sebagaimana yang diatur di dalam substansi daripada undangundangdimaksud;Menimbang, bahwa adalah fakta bahwasanya Saksi Korban dimukapersidangan secara tegas pada pokoknya menyatakan jika Saksi Korban tidaktakut kepada Hakim, tidak takut pula kepada lou Dokter, tidak takut pula kepadalou Jaksa, akan tetapi pada saat ditanyakan tentang perasaannya terhadapTerdakwa ternyata Saksi Korban menjawab

PUTUSANNomor 24/Pid.SusAnak/2020/PN AmbDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Ambon yang mengadili perkara pidana anak denganacara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagaiberikut dalam perkara Terdakwa :1. Nama lengkap : GABRIEL BRIAN RUMANGUN Alias BRIAN2. Tempat lahir : Faan3. Umur/tanggal lahir : 17 tahun / 4 Maret 20034. Jenis kelamin : Lakilaki5. Kebangsaan : Indonesia6. Tempat tinggal : Langgur Wearstand Kec. Kei Kecil Kab.

melakukan atau turut serta melakukan perbuatan telahterpenuhi;Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 338 jo Pasal55 ayat (1) ke 1 KUH Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa anak GABRIELBRIAN RUMANGUN Alias BRIAN haruslah dinyatakan telah terbukti secarasah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalamdakwaan Subsidair;Menimbang, bahwa dalam penjatuhan pidana penjara terhadapTerdakwa anak, Majelis Hakim mempedomani Pasal 79 Ayat 3 dan Pasal 81Ayat 2 UU Sistem Peradilan Pidana

Anak ;Menimbang, bahwa oleh karena unsur dari Pasal 338 jo Pasal 55 ayat(1) ke 1 KUH Pidana telah terbukti maka dakwaan selanjutnya tidak perludipertimbangkan lagi;Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan PenasihatHukum Terdakwa anak GABRIEL BRIAN RUMANGUN Alias BRIAN terkaitpasal dakwaan yang terbukti, karena berdasarkan fakta fakta hukum yangterungkap dalam persidangan Terdakwa anak GABRIEL BRIAN RUMANGUNAlias BRIAN telah melakukan perbuatan sebagaimana dalam dakwaanSubsidair;Menimbang

tersebut kiranya dapat membuat efek jera bagi Terdakwa anakGABRIEL BRIAN RUMANGUN Alias BRIAN sehingga dapat merubah sikapdan perilaku menjadi lebih baik, hal mana sejalan dengan rekomendasi / saranberdasarkan Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan dari Pos BalaiPemasyarakatan Klas Il Saumlaki di Tual, tertanggal 18 Mei 2020;Memperhatikan, Pasal Pasal 338 jo Pasal 55 ayat (1) ke 1KUHPidana, Undangundang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak,UU Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana

Anak dan UndangHalaman 164 dari 167 Putusan Nomor 24/Pid.SusAnak/2020/PN Ambundang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturanperundangundangan lain yang bersangkutan;MENGADILI:1.

Kemasyarakatan Nomor W15.PAS.PAS42.PK.01.04.15-956 tanggal 09 Maret 2020 Kesepakatan diversi telah selesai dilaksanakan, maka proses pemeriksaan perkara Anak harus dihentikan;

Menimbang, bahwa kesepakatan diversi tersebut telah memenuhi dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, sehingga beralasan untuk dikabulkan;

Memperhatikan Pasal 12 ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana

Anak dan Pasal 59 Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak yang Belum Berumur 12 (dua belas) Tahun;

MENETAPKAN

1. Menghentikan proses pemeriksaan perkara Anak
2. Memerintahkan Panitera mengirimkan salinan penetapan ini kepada Penuntut Umum untuk diberitahukan kepada anak dan orang tua/wali anak ;

Ditetapkan di Tulungagung;

yang menyatakan bahwa bagaimana jika keterangan AnakKorban adalah bohong, maka untuk itu) Majelis Hakim akanmempertimbangkannya sebagai berikut;Menimbang, bahwa sebagaiamana telah diuraikan dalam uraianunsur Pasal a quo, Majelis Hakim yang pada pokoknya, bahwa MajelisHakim telah mempertimbangkan kekuatan pembuktian terhadap alatalatbukti yang telah diajukan dalam persidangan oleh Penuntut Umum termasukketerangan dari Anak Korban yang karena di bawah umur merujuk Pasal 171Kitab UndangUndang Hukum Pidana

, Anak Korban tersebut tidak disumpah;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim kembali merujuk padaPasal 185 ayat (7) Kitab UndangUndang Hukum Pidana menyebutkan,Keterangan dari saksi yang tidak disumpah meskipun sesuai satu denganyang lain, tidak merupakan alat bukti, namun apabila keterangan itu sesuaidengan keterangan dari saksi yang disumpah dapat dipergunakan sebagaitambahan alat bukti sah yang lain.

penghukuman terhadap diri Terdakwa tersebut;Menimbang bahwa sesuai dengan laporan penelitian kemasyarakatan dariBAPAS yang menyatakan bahwa latar belakang terdakwa melakukan tindak pidanaadalah rendahnya tingkat pemahaman terdakwa terhadap hukum dan normanorma yangberlaku di tengah masyarakat ;Menimbang, bahwa status terdakwa saat ini adalah seorang pelajar, untuk ituPembimbing Kemasyarakatan merekomendasikan agar terdakwa diberikan putusansesuai dengan UU RI No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana

Anak;Menimbang, bahwa salah satu pertimbangan dikeluarkannya Undangundangtentang pengadilan anak ini adalah karena anak merupakan bagian dari generasi mudasebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus citacitaperjuangan bangsa, yang memiliki peranan strategis dan mempunyai ciri dan sifatkhusus, memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhandan perkembangan fisik, mental dan sosial secara utuh, serasi, selaras dan seimbanguntuk itu diisyaratkan

PUTUSANNOMOR : 519/Pid.Anak/2013/PN.Jkt.Sel.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadiliperkaraperkara pidana anak pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaanbiasa, menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkaraTerdakwa Anak :Nama RIFHAI PRASETYATempat lahir i JakartaUmutr/Tgl.Lahir : 14 Tahun/ 26 April 1998Jenis Kelamin : LakilakiKebangsaan : IndonesiaTempat tinggal : Kampung Baru Rt.13/01, KelurahanPondok Pinang

menyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimanadidakwakan dalam dakwaan alternative Kedua.Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukanhalhal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baiksebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Anak harusmempertanggungjawabkan perbuatannya dengan tetap mengacu kepadaHalaman 47 dari 50 Putusan Nomor 14/Pid.SusAnak/2020/PN Ambketentuan Pasal 79 ayat (3) dan Pasal 71 ayat (8) UndangUndang RINomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana

Anak;Menimbang, bahwa oleh karena Anak mampu bertanggung jawab,maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap anak pelaku telahdikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masapenangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya daripidana yang dijatuhkan;Menimbang, bahwa mengenai pemidanaan terhadap Anakdipertimbangkan dengan mengacu kepada ancaman pidana dalam tindakpidana yang didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum, memperhatikantuntutan