Ditemukan 1019 data
103 — 98
Prima Karsa Niaga Rasa danhal inipun dikuatkan dengan bukti P5 ;Menimbang, bahwa termhadap bantahan berupa bukti yang terdin dari TI5S/d 1133 merupakan bukti surat menyurat antara Penggugat dan Tergugat yangmasingmasing mempertahankan haknya karena masalah sengketa tanah ini ;Ad. 3.
88 — 21
Dalam halPasal 10 Peraturan Daerah (PERDA) 16 Tahun 2011 tentangpengelolaan PDAM Tirta Pakuan Kota Bogor, isinya : Direksisebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c adalah Warga NegaraIndonesia yang diangkat dan diberhentikan oleh Walikota setelahmendengar perimbangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.jo.Pasal 12 Peraturan Walikota Bogor (PERWALI Nomor 49 Tahun2013 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah AirMinum Tira Pakuan Kota Bogor, isinya : (1) Direksi terdin dan 1(satu) orang Direktur
106 — 39
Tan Barakan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagaiberikut:Bahwa di batas sepadan suku Panyalai ada pandam perkuburan sukuPanyalai yang terletak di Guak Ligi Jorong Mudiak Nagari Jaho;Bahwa di dekat pandam perkuburan suku Panyalai ada sawah yang terdin dari3 (tiga) piring yaitu satu sawah besar dan dua sawah kecil;Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menguasai sawah yang terletak di dekatpandam perkuburan suku Panyalai tersebut sekarang;Bahwa saksi pemah dimintai tandatangan batas sepadan
60 — 39
(dengansengaja).Ditinjau dari sifatnya Kesegajaan terdin dari : Dolus molus yaitu dalam hal seseorangmelakukan sesuatu tindakan (Tindak Pidana) tidak saja menginsyafi bahwa tindakaannya itu dilarangoleh undangundang dan diancam pidana. KLOURLOOS BEGRIP atau kesengajaan yang tidakmempunyai sifat tertentu yaitu dalam hal seseorang melakukan suatu findakan (Tindak Pidana) tertentu,cukuplah jika hanya menghendaki tindakannya.
60 — 14
Soesilo dalam bukunyatersebut, pada halaman 146, memberikan pengertian terhadap ketentuan Pasal170 KUHP antara lain sebagai berikut:Yang dilarang dalam pasal ini adalah melakukan kekerasan; Kekerasan yang dilakukan ini biasanya terdin dan merusak barang ataupenganiayaan, akan tetapi dapat pula kurang danpada itu, sudah cukupbila orangorang melemparkan batu pada orang lain atau rumah, ataumembuangbuang barangbarang dagangan, sehingga berserakan,meskipun tidak ada maksud yang tentu untuk menyakiti
38 — 8
Soesilo dalam bukunyatersebut, pada halaman 146, memberikan pengertian terhadap ketentuan Pasal170 KUHP antara lain sebagai berikut: Yang dilarang dalam pasal ini adalah melakukan kekerasan; Kekerasan yang dilakukan ini biasanya terdin dan merusak barang ataupenganiayaan, akan tetapi dapat pula kurang danpada itu, sudah cukupbila orangorang melemparkan batu pada orang lain atau rumah, ataumembuangbuang barangbarang dagangan, sehingga berserakan,meskipun tidak ada maksud yang tentu untuk menyakiti
WANDA WIJAYA
Tergugat:
Bupati Kabupaten Bandung
Intervensi:
Yopi Hendriawan Rukmin
400 — 420
Pasal 75 UndangUndang Nomor 30 Tahun 2014 TentangAdministrasi Pemerintahan berbuny)i :pasal 75:(1) Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusandan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratifkepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yangmenetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atauTindakan.(2) Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1)terdin atas:a. keberatan; danb. banding(3) Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidakmenunda pelaksanaan Keputusan
53 — 11
Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Nomor924/1898/BL/Tahun 2007 tanggal 19 April 2007 ;1 (satu) bundel datadata Penyediaan Kredit No. 8906 Dinas PerumahanPemegang Kas Supramono, GU Penyediaan Sarana Air Bersih dan Sanitasi,terdin dari :11.15.SP2D Nomor: 931/8906/Keu/2007 tanggal 13 Desember 2007 ;SPM Nomor: 931/195Disrum/2007 tanggal 06 Desember 2007 ;c. Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP tanggal 06 Desember 2007oleh Peneliti Drs. Ade Sudiana ;d.
83 — 10
meyakinkan, Majelis tetapmemperhatikan faktafakta hukum bahwa diakui terdakwa sebagai miliknyaterhadap 1 (Satu) Plastik Klip Bening yang isinya diduga Narkotika Jenis Sabusisa pakai ditemukan tergeletak diatas tanah samping rumah penjaga GudangPerwira Steel dan barang bukti berupa : 1 (Satu) Kotak Rokok Sampoerna Mildyang didalamnya terdapat 1 (Satu) Plastik Klip Bening yang isinya didugaNarkotika Jenis Sabu dilantai kamar jumlahnya lebih banyak dari barang buktiberupa : 1 Plastik Wama Hitam yang isinya terdin
ZAINUL AMRI DT LARAI BASA
Tergugat:
1.H ZULFAN
2.HJ NURMANI
3.YOSNEDI
4.ELFA HENDRI
5.IR RINALDO OKTAVIAN
6.Camat Kecamatan Rambatan Selaku PPAT
7.Hj ERNAWATI
8.Hj ARIYATI
9.Hj MISRIYATI
10.H YON HENDRA
11.RAHMA BUDI
142 — 43
dikenal dengan sertifikat hakmilk Nomor 33 Gambar situasi tanggal 12 Maret 1976 No.18/1976 adalahmasih harta pusaka tinggi kaumnya penggugat, dalil gugatan penggugat manaadalah tidak benar dan Tergugat A.1, B dan E membantahnya dengan alasanbahwa objek perkara atau tanah seluas 2.709 M2 tersebut bukan hartapusaka tinggi kaum penggugat (kaum DT.Larai Basa) dan penggugat tidakberhak atas objek perkara tersebut, akan tetapi objek perkara seluas 2.709 M2diatas adalah sah MILIK dari 3 (tiga) orang yang terdin
97 — 38
delapan ratus lima puluh tiga rupiah) dan Terdakwamelakukan penggelapan bersama Raymond H.D.Silitonga dengan cara padasaat salesmen Saksi yaitu Robby Pardede berada di Samosir disuruh terdakwauntuk mentranfer uang kepada rekening Raymond H.D.Silitonga dan untukmembuktikan uang yang ditransfer Robby Pardede;Bahwa Saksi mengetahui ada uang perusahaan CV Prima ditransfer kerekening Raymond H.D.B.Silitonga adalah berdasarkan buktibukti transfer yangada pada Saksi atlas nama rekening Raymond H.D.Silitonga terdin
182 — 54
Bahwa Federasiharus terdin dari 5 (lima) unit serikat pekerja sebagaimana diaturdalam Undangundang nomor 21 tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat buruhpasal 6 ayat 2 dan Federasi harus tercatat pada instansi pemerintah yangbertan ggungjawab di bidang ketenagakerjaan setempat dimana Federasi GSP MIItidak memiliki 5 (lima) unit anggota serikat pekerja tingkat perusahaan dengandemikian gugatan penggugat haruslah dikembalikan atau setidaktidaknya gugatanditolak;4.
68 — 25
Soesilo dalam bukunyatersebut, pada halaman 146, memberikan pengertian terhadap ketentuan Pasal170 KUHP antara lain sebagai berikut:Yang dilarang dalam pasal ini adalah melakukan kekerasan;Kekerasan yang dilakukan ini biasanya terdin dan merusak barang ataupenganiayaan, akan tetapi dapat pula kurang danpada itu, sudah cukupbila orangorang melemparkan batu pada orang lain atau rumah, ataumembuangbuang barangbarang dagangan, sehingga berserakan,meskipun tidak ada maksud yang tentu untuk menyakiti orang
DR. H. SYARIF, S.Ag, MM
Tergugat:
Menteri Agama Republik Indonesia
397 — 245
Pemeriksa bertentangan dengan Pasal 25 ayat (2)PP Nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin PNS, dengan argumentasihukum sebagai berikut:Halaman 24 dari 97 Halaman Putusan Nomor 164/G/2020/PTUNJKTMenurut Pasal 25 ayat (1) PP Nomor 53 tahun 2010, menyebutkan:Khusus untuk pelanggaran disiplin yang ancaman hukumannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) dan ayat (4) dapatdibentuk Tim Pemeriksa; Menurut Pasal 25 ayat (2) PP Nomor 53 tahun 2010, menyebutkan:Tim pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdin
64 — 39
akanmempertimbangkan berdasarkan faktafakta yang terungkap di persidangan.Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah Terdakwa bersalah atau tidak melakukan tindakpidana sebagaimana dalam Surat Dakwaan Oditur Militer, maka untuk itu dari rangkaian perbuatan yangdilakukan Terdakwa tersebut haruslah telah memenuhi seluruh unsurunsur tindak pidana yangdidakwakan kepada diri Terdakwa.Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer disusun secara kombinasidalam dakwaan komulatif yang terdin
MUHAMAD SARIFUDDIN
Tergugat:
BUPATI DOMPU
41 — 18
secara hukum adalah kewenanganBadan Kepegawaian Negara (BKN) sebagaimana Pasal 4 ayat (2) PP Nomor56 tahun 2012 Tentang Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi CPNS yangmenyatakan Pelaksanaan Verifikasi dan Validasi sebagaimana dimaksud padaayat (1) dilakukan oleh Tim Verifikasi dan Validasi yang dibentuk olehBADAN KEPEGAWAIAN NEGARA dan Peraturan Kepala Badan KepegawaianNegara Nomor 20 tahun 2010 huruf Rumawi Ill Tim Verifikasi dan Validasi poin (2)yang menyebutkan: Anggota Tim Verifikasi dan Validasi terdin
61 — 10
Soesilo dalam bukunyatersebut, pada halaman 146, memberikan pengertian terhadap ketentuan Pasal170 KUHP antara lain sebagai berikut: Yang dilarang dalam pasal ini adalah melakukan kekerasan; Kekerasan yang dilakukan ini biasanya terdin dan merusak barang ataupenganiayaan, akan tetapi dapat pula kurang danpada itu, sudah cukupbila orangorang melemparkan batu pada orang lain atau rumah, ataumembuangbuang barangbarang dagangan, sehingga berserakan,meskipun tidak ada maksud yang tentu untuk menyakiti
150 — 187
Persyaratan tata bangunan dan lingkungan yang terdin dari: 1) Peruntukan lokasi danintensitas bangunan gedung; 2) Arsitektur bangunan gedung; )3) Pengendalian dampak lingkungan;4) Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL); dan5) Pembangunan bangunan gedung di atas daratau di bawah tanah, airdar/atau prasarana/sarana umum."
252 — 131
Dpk11.12.13.14.15.Bahwa sebagai Pelaksana Pengadaan Tanah untuk Jalan Tol Ruas Depok Antasan dilakukan oleh Kantor Pertanahan Kota Depok sebagaimana tersebutdalam Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Provinsi JawaBarat yang telah beberapa kali dirubah dan terakhir dengan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Provinsi Jawa Barat Nomor: 18/Kep32.10//2018 tertanggal 04 Januar 2018;Bahwa Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah selanjutnya membentuk SatuanTugas Pelaksana Pengadaan Tanah yang terdin
70 — 29
SUBJEK GUGATAN TIDAK LENGKAP.Bahwa, berdasarkan Pasal 6 Akta Perubahan Anggaran Dasar Nomor : 02,tanggal 14 September 2005, yang dibuat oleh Notaris Herati Adibah, SH.menyebutkan : Yayasan mempunyai organ yang terdin dan :a. Pembina;b. Pengurus;c.