(Hakim Ad Hoc Tipikor) pada Pengadilan Tindak pidana korupsipada Pengadilan Negeri Manado, masingmasing selaku Hakim Anggota,putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari :Kamis , tanggal 22 November 2012, oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh :MARTHEN MENDILA, SH selaku Panitera Pengganti Pengadilan TindakPidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manado, dengan dihadiri oleh MITAROPA, SH.

MH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Manado, sertaTerdakwa dan didampingi Penasihat Hukumnya ;HAKIMHAKIM ANGGOTA KETUA MAJELISNOVRRI T.OROH, SH VERRA LYNDA LIHAWA, SH.MHWENNY NANDA, SH(Ad Hoc Tipikor)Panitera PenggantiMARTHEN MENDILA ,SH

Judex Facti yang memeriksa dan mengadili perkara aquo telah salahkeliru dan salah memahami dan memaknai Pasal 3 UndangUndangNomor 31 Tahun 1999 Juncto UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (selanjutnya disebutUndangUndang Pemberantasan Tipikor) khususnya unsur ke2"dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatukorporasi.

No.244 K/Pid.Sus/2015.Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tipikor apabila Majelis Hakim mengambil kesimpulan sebagai pertimbangannya bahwa Terdakwa tidak adaniat untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain..

Membebankan biaya perkara kepada Negara;Beralasanhukum untuk ditolak,Halaman 28 dari 32, Putusan Nomor 97/Pid.SusTPK/2017/PT SBYDan permohonan Penasihat Hukum Terdakwa berupa: apabilaPengadilan Tinggi Tipikor berpendapat lain mohon putusan seringanringannya, telah dipertimbangkan.Menimbang selain hal tersebut di atas masih ada yang harus diubahyaitu bahwa dalam amar putusan Majelis Hakim Pengadilan TindakPidana Korupsi Tungkat Pertama Nomor 1.

Hakim ad Hoc Tipikor Tingkat Banding masingmasing sebagaiHakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terouka untuk umum pada hariHalaman 31 dari 32, Putusan Nomor 97/Pid.SusTPK/2017/PT SBYSenin tanggal 15 Januari 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh paraHakim Anggota tersebut, dibantu oleh Putut Djati Waluyo, S.H., M.H.

2014 serta memorikasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kuala Simpangpada tanggal 17 April 2014 dengan demikian permohonan kasasi besertadengan alasanalasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan denganCara menurut undangundang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebutformal dapat diterima ;Menimbang, bahwa alasanalasan yang diajukan oleh Pemohon KasasiJaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :Alasanalasan Jaksa/Penuntut Umum :Bahwa Pengadilan Tinggi/Tipikor

Dari segi represif, hukuman tersebut belum mempunyai pengaruh untuk diriTerdakwa supaya ia bertaubat dan tidak mengulangi lagi perbuatannya.Bahwa berdasarkan uraian yuridis tersebut di atas, ternyata PengadilanTinggi/Tipikor Banda Aceh telah melakukan kekeliruan, salah melakukan :a.

Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan NegeriPekanbaru, sejak tanggal 18 Oktober 2014 sejak tanggal 19 Agustus2014 sampai dengan tanggal 7 September 2015;4. Ditangguhkan penahanan, sejak tanggal 17 Desember 2014 sampaidengan tanggal 1 April 2015;5. Penuntut Umum, sejak tanggal 2 April 2015 sampai dengan tanggal 21April 2015;Halaman 2 dari 131 Putusan Nomor 37PID.SUSTPK/2015/PT.PBR6.

Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tipikor pada PengadilanNegeri Pekanbaru, sejak tanggal 22 April 2015 sampai dengan tanggal21 Mei 2015;7. Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, sejaktanggal 4 Mei 2015 sampai dengan tanggal 2 Juni 2015;8. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Tipikor pada PengadilanNegeri Pekanbaru, sejak tanggal 3 Juni 2015 sampai dengan tanggal 1Agustus 2015;9.

Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Tipikor pada PengadilanNegeri Pekanbaru, sejak tanggal 2 Agustus 2015 sampai dengantanggal 31 Agustus 201510. Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru, sejaktanggal 1 September 2015 sampai dengan tanggal 30 September2015;11. Hakim Pengadilan Tinggi/Tipikor Tingkat Banding Pekanbaru,sejaktanggal 29 September 2015 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2015;12.

Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor Tingkat Banding,sejak tanggal 29 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 27 Desember2015;13 Perpanjangan Ketua Mahkamah Agung RI sejak tanggal 28 Desember2015 sampai dengan tanggal 26 Januari 2016;Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum ENOKIRAMON,S.H.

PUTUSANNomor : 1042/Pdt.G/2012/PA.Pdg.BISMILAHIRRAHMANIRRAHIMDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Padang yang telah memeriksa dan mengadiliperkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakimtelah menjatuhkan putusan sebagai berikut antara:PEMOHON, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan PNS (Hakim Ad Hoc TIPIKOR), bertempat tinggalKOTA PADANG Provinsi Sumatera Barat, sebagai Pemohon;Melawan:TERMOHON, umur 46 tahun, agama Islam,

Bahwa Majelis Hakim Tipikor pada Pengadilan Surabaya yangmemeriksa dan mengadili perkara telah melakukan kesalahan dalammenerapkan suatu peraturan ketentuan dalam Pasal 197 ayat 1 huruf c dan dKUHAP;e Bahwa Majelis Hakim dalam perkara Terdakwa Ir.

ANANTO SUKMONO ke depan persidangandengan dakwaan yang disusun secara alternatif, tetapi oleh Majelis HakimPengadilan Tipikor pada Pengadilan Surabaya dakwaan yang dipertimbangkandalam putusanya hanya dakwaan alternatif Kesatu Primair dan Subsidairsedangkan dakwaan alternatif Kedua : sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam Pasal 9 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telahdiubah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi jo.

"Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Surabayadidalam memeriksa dan mengadili perkara tidak dilaksanakan menurutketentuan undangundang dalam menerapkan hukum pembuktianmengenai tidak terbuktinya unsur dapat merugikan keuangan Negaraatau perekonomian Negara di dalam putusannya;Semua pasalpasal dalam perkara tindak pidana korupsi mensyaratkanadanya suatu kerugian Negara sebagaimana surat dakwaan JaksaPenuntut Umum dalam dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dandiancam pidana

ANANTO SUKMONO yang tidak pernah dipertimbangkandalam putusan yang dibuat oleh Majelis Hakim Pengadilan Tipikor padaPengadilan Negeri Surabaya;e Bahwa Majelis Hakim telah melakukan kekeliruan dan kesalahan di dalamcara mengadili terhadap penerapan hukum pembuktian dalam pertimbanganputusannya yang saling bertentangan antara pertimbangan mengenai unsuryang satu dengan yang lainnya didalam menyatakan Terdakwa Ir.

LUMME, SH HakimHakim AdHoc Tipikor pada Mahkamah Agungsebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hariitu juga oleh Ketua Majelis beserta HakimHakim Anggota tersebut, dibantuoleh TUTY HARYATI, SH. MH. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri olehPemohon Kasasi / Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;HakimHakim Anggota : Ketua Majelis :ttd. ttd.Prof. Dr. MOHAMMAD ASKIN, SH. Dr. ARTIDJO ALKOSTAR, SH.LLM.ttd.MS. LUMME, SH.Panitera Pengganti :tid.TUTY HARYATI, SH.

Penuntut Umum, sejak tanggal 13 September 2017 s/d 2 Oktober 2017;Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Tanjungpinang, sejak tanggal 15 September 2017 s/d 14Oktober 2017;Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan NegeriTanjungpinang, sejak tanggal 15 Oktober 2017 s/d 13 Desember 2017;Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi/Tindak PidanaKorupsi Tingkat Banding, sejak tanggal 14 Desember 2017 s/d 12Januari 2017;Hakim Pengadilan Tinggi/Tipikor Tingkat

Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor Tingkat Banding, sejaktanggal 18 Januari 2018 sampai dengan tanggal 18 Maret 2018;8.

Tipikor Betty Desnita, S.H., M.H dan K.A. Syukri, S.H.,M.Hmasingmasing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan padahari Selasa, tanggal 27 Maret 2018 pada persidangan yang terbukauntuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dan dibantu oleh Yusnidar, S.HPanitera Pengganti pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Tinggi Pekanbaru, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum danTerdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa.HakimHakim Anggota, Hakim Ketua Majelis,1.

:Print143/0.3.24.Ft.1/12/2011 , sejak tanggal : 1122011 s/d. tanggal 20122011 ; Majelis Hakim Pengadilan Tipikor : Tanggal 312012 no. : 01/Pen.H/2012jo no. 04/Pid.Sus/2012/PN.Tipikor.Smg . , sejaktanggal : 312012 s/d. tanggal 122012 ; Perpanjangan Ketua Pengadilan Tipikor Semarang: tanggal 2412012No.26///Pen./K/2012 jo.

. ; Perpanjangan Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan TinggiSemarang : tanggal 1932012 No.84/Pen.Pid/TPK/2012/PT.Smg. sejaktanggal 2 4 2012 s/d. 15 2012;> Didampingi oleh Penasihat Hukum yang ditunjuk oleh Majelis HakimPenagdilan Tipikor : TARWOHARI, SH. Advokat/Pengacara yangberkantor di JI. Pedurungan Kidul V/ 40 RT.

. : 03 / RT.2 / 09 / 2013sejak tanggal 18 September 2013 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2013;3 Perpanjangan Pengadilan Tipikor pada PN. Tanjungkarang tgl. 09 Oktober 2013No. 20 / Pen.Pid.TPK / 2013 / PN.TK.

Sejak Tgl. 28 Oktober 2013 s/d. tgl. 26Nopember 2013;4 Penahanan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kotabumi tgl. 21 Nopember 2013 No.Print 11 / N.8.13 /Ft.1/11/2013 sejak tanggal 21 Nopember 2013 s/d. tanggal 10Desember 2013;5 Hakim Pengadilan Negeri tanggal 20 Desember 2013 No: 57 /Pid.Tpk / 2013 / PN.TK.sejak tanggal 02 Desember 2013 s/d tanggal 31 Desember 2013;6 Ketua Pengadilan Tipikor Sejak tanggal 01 Januari 2014 s/d 01 Maret 2014Dipersidangan.

MH sebagai Hakim Ketua Majelis,SURISNO, SH MH (Adhoc Tipikor) dan ABBAHARUDDIN NAIM SH.MH. (AdhocTipikor) masingmasing sebagai hakim anggota. Putusan mana diucapkan pada hari Rabutgl.12 Februari 2014 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh SUTAJI, SH. MH = sebagaiHakim Ketua Sidang dengan didampingi oleh SURISNO, SH MH (Adhoc Tipikor) danA.BAHARUDDIN NAIM SH.MH.

(Adhoc Tipikor) masingmasing sebagai Hakimhakimanggota, dengan dibantu oleh SUHAIDI AGUS,SH. sebagai Panitera Pengganti, sertadihadiri oleh AGUSTINA,SH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kotabumi, danTerdakwa.128Hakim Hakim Anggota ,SURISNO, SH, MH.(Adhoc Tipikor)A.BAHARUDDIN NAIM, SH.MH(Adhoc Tipikor)Panitera PenggantiSUHAIDI AGUS SH.Hakim Ketua Sidang,SUTAJI SH. MH

Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Kupang, sejak tanggal15 Maret 2018 sampai dengan tanggal 13 April 2018;4. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Kupang,sejak tanggal 14 April 2018 sampai dengan tanggal 12 Juni 2018;5. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Tipikor pada pengadilan Tinggi Kupang,sejak tanggal 13 Juni 2018 sampai dengan tanggal 12 Juli 2018;6.

Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi Kupang,sejak tanggal 13 Juli 2018 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2018.7. Wakil Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi Kupang berdasarkan Pasal27 Ayat (1) KUHAP, sejak tanggal 1 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 30Agustus 2018;8.

Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tipikor pada PengadilanTinggi Kupang berdasarkan Pasal 27 Ayat (2) KUHAP, sejak tanggal 11 Agustus2018 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2018;Dalam persidangan perkara ini Terdakwa JOHAN SAHERTIAN didampingi olehPenasihat Hukum, LESLY ANDERSON LAY, SH., SAN ALBRENUS FATTU, SH., danYOHANIS KORNELIUS TALAN, SH, kesemuanya Advokat dari Kantor Advokat LESLYANDERSON LAY, SH & Rekan, yang beralamat Kantor di Jin.

SARYONO YOHANES,SH.MHUMBahwa ahli tidak kenal dengan dan tidak ada hubungan keluarga denganterdakwaBahwa ahli memiliki spesifikasi keahlian pada hukum tata negaraBahwa ahli saat ini bekerja sebagai dosen pada Fakultas Hukum UndanaBahwa satusatunya lembaga negara yang berwenang' melakukanperhitungan kerugian kKeuangan negara adalah BPK dan tidak ada lembagalainBahwa jika lembaga lain melakukan perhitungan kerugian negara wajibmelaporkan kepada BPKBahwa dalam UU Tipikor yang berwenang melakukan audit

Ketua Majelis Hakim Tipikor pada Pengadilan Negeri Surabaya sejak tanggal21 Nopember 2016 sampai dengan tanggal 20 Desember 2016;7. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tipikor pada PengadilanNegeri Surabaya sejak tanggal 21 Desember 2016 sampai dengan tanggal 18Februari 2017;8. Perpanjangan penahanan pertama Ketua Pengadilan Tindak Pidana KorupsiTingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 19 Februari2017sampai dengan tanggal 20Maret 2017;9.

Rungkut Barata XIV32, Kota Surabaya, Jawa Timur, berdasarkan Surat KuasaKhusus tertanggal 25 Nopember 2016 dan telah didaftarkan di KepaniteraanPengadilan Negeri Surabaya dengan No.Reg.336/HK.07/11/2016, tanggal 28Nopember 2016 ;Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut ;Setelah membaca penetapan Ketua Pengadilan Tipikor pada PengadilanNegeri Surabaya Nomor 246/Pid.Sus/TPK/2016/PN Sby, tanggal 21 Nopember 2016tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;Setelah

membaca penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tipikor padaPengadilan Negeri Surabaya Nomor 246Pid.Sus/TPK/2016/PN Sby tanggal 21Nopember 2016tentang Penetapan Hari Sidang;Setelah membaca berkas perkara dan semua suratsurat lainnya yangberhubungan dengan perkara ini;Setelah mendengar pembacaan Surat Dakwaan dari Penuntut UmumNo.Reg.Perk :PDS05/BNGIL/10/2016tanggal 24 Nopember 2016 yang dibacakantanggal 28Nopember2016 di persidangan;Setelah mendengar keterangan saksisaksi, Ahli dan Terdakwa sertamemperhatikan

Majelis HakimPengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya pada hari :SENIN, tanggal : 20 MARET 2017, oleh ROCHMAD, S.H., selaku Hakim KetuaMajelis, SAMHADI, S.H., M.H. dan MOCHAMAD MAHIN, S.H., M.H., Hakim Ad HocTipikor pada Pengadilan Negeri Surabaya masingmasing sebagai Anggota, putusanmana diucapkan dalam sidang terobuka untuk umum pada hari : SENIN, tanggal :27 MARET 2017, oleh Majelis Hakim tersebut, dengan didampingi olehHARIYANTO, S.H., M.H, Panitera Pengganti Pengadilan Tipikor

PUTUSANNomor : 341 K/PIDSUS/2015DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pidana khusus TIPIKOR dalam tingkat kasasi telahmemutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :Nama : ALI RAHMAN Bin ABU BAKAR ;Tempat lahir : Amuntai (Hulu Sungai Utara) ;Umur / tanggal lahir : 28 tahun/15 Februari 1984;Jenis kelamin : Lakilaki;Kebangsaan : Indonesia;Tempat tinggal : Desa Sungai Turak RT. 02 Nomor 35Amuntai Utara, Kabupaten Hulu SungaiUtara ;Agama : Islam;Pekerjaan

Balangan atas nama ALI RAHMAN.Tetap terlampir dalam berkas perkara;Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp5.000,00(lima ribu rupiah);Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Banjarmasin Nomor : 18/Pid.Sus/Tipikor/2014/PN.Bjm., tanggal 20Agustus 2014 yang amar selengkapnya sebagai berikut ;1.Menyatakan Terdakwa ALI RAHMAN Bin ABU BAKAR tidak terbukti secarasah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimanadalam Dakwaan Primair;Membebaskan

Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (limaribu rupiah).TinggiMembaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanBanjarmasin Nomor : 12/PID.SUS/2014/PT.TPK.BUM., tanggal 16Oktober 2014 yang amar selengkapnya sebagai berikut :Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;Menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Banjarmasin, Nomor : 18/Pid.Sus/Tipikor/2014/PN.Bjm, tanggal 20Agustus 2014 yang dimintakan banding tersebut, dengan perbaikantentang

Membebankan biaya perkara pada kedua tingkat peradilan kepadaTerdakwa, yang pada tingkat banding sebesar Rp 5.000,00 (limariburupiah);Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : 13/Akta.Pid.Sus/Tipikor/2014/PN.Bjm yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan TindakPidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin yang menerangkan,bahwa pada tanggal 05 Desember 2014, Terdakwa mengajukan permohonankasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;Memperhatikan memori kasasi tanggal 05 Desember

LeopoldLuhut Hutagalung, S.H., M.H., HakimHakim Ad Hoc TIPIKOR padaMahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terouka untukumum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis serta dihadiri oleh HakimHakimAnggota tersebut, dibantu oleh Emmy Evelina Marpaung, S.H., PaniteraPengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa danJaksa/Penuntut Umum.HakimHakim Anggota : Ketua:ttid./ MS. Lumme, S.H. ttd./Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LLM.ttd./ Dr.

,M.M. tanggal 7 Juni 2018bertentangan dengan hukum atau peraturan perundangundangan yangberlaku, sehingga oleh karenanya beralasan serta patut menurut hukumKeputusan Gubernur Lampung tersebut untuk dibatalkan ;Bahwa mengenai vonis Pengadilan Tipikor yang dijatuhkan kepadaPenggugat berupa Pidana Penjara 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan, meskipunPenggugat anggap merupakan keputusan pengadilan yang tidak adil,semestinya Penggugat tidak diberhentikan dari PNS, namun kenyataannyaternyata Tergugat telah menjatuhkan

Hal. 28Keputusan Gubernur tentang pemberhentian tidak denganhormat sebgal pegawai negeri sipil yang melakukan kejahatanjabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannyadengan jabatan (TIPIKOR) karena Pjs Gubenur adalahmerupakan PPK (Pejabat Pembina Kepegawaian) pada saatitu, dan apabila PPK (Gubernur) tidak mengindahkan keputusanSKB tersebut sampai dengan Desember 2018 akan mendapatsanksi oleh KPK 511.

Armen Patria,S.Kep., M.M., tanggal 7 Juni 2018 (Fotocopy sesuai denganSTI YAL ) fromm nnn nnn nnn nnn nnn nnn nn nnnnennnnnnnmnnsBukti T 2 Keputusan Gubernur Lampung Nomor887.3/303.a/V1.04/2017 tentang Pemberhentian SementaraPegawai Negeri Sipil atas nama Saudara Armen Patria AZ,S.Kep., M.M tanggal28April 2017 (Fotocopy sesuai denganASIINYA ) jnn nn nnn wenn nnn nnn n nn nnn n nn nn nnn ne ene n a nen eee ne nen eeeneneeBukti T 3 Salinan Petikan Putusan Pengadilan Tipikor pada PengadilanNegeri Tjk

PUTUSANNO. 60/Pid.Sus/TPK/2019/PN.SBYDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tipikor Surabaya yang memeriksa, mengadili dan memutus perkaraTipikor dengan acara pemeriksaan biasa pada pengadilan tingkat pertama, telahmenjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :Nama Lengkap : HARTONO.Tempat lahir > Nganjuk.Umur / tanggal lahir : 50 tahun /15 Mei 1968.Jenis Kelamin > Lakilaki.Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia.Tempat tinggal : Jl.

,alamat di jalan Megantoro 53 Nganjuk, dalam hal ini berdasarkan Surat KuasaKhusus tertanggal 14 Mei 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan PengadilanTindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor116/HK.07/05/2019, tanggal 15 Mei 2019;Pengadilan Negeri/Tipikor tersebut;Telah membaca dan meneliti berkas perkara yang bersangkutan;Telah mendengar pembacaan surat dakwaan oleh Penuntut Umum;Telah mendengar pendapat Penasihat Hukum Terdakwa dipersidangan yangmenyatakan terhadap dakwaan

Hukum Terdakwa tidak dapat diterima danpemeriksaan atas perkara ini harus dilanjutkan;Telah mendengar keterangan para saksi dan pendapat ahli yang diajukan olehPenuntut Umum;Telah mendengar keterangan Terdakwa;Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum;Telah mendengar pledoi (pembelaan) Terdakwa;Telah meneliti barang bukti surat dalam perkara ini;Telah memperhatikan segala sesuatu yang terjadi di persidangan;Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan Tindak PidanaKorupsi pada Pengadilan Negeri/Tipikor

Perkara : PDS 02/ NGJK/03/2019yang padapokoknya memohon kepada Majelis Hakim Tipikor Surabaya agar terdakwa di jatuhihukuman sebagai berikut :1.

Meskipun MasingMasing Merupakan Kejahatan Atau Pelanggaran, AdaHubungannya Sedemikian Rupa Sehingga Harus Dipandang Sebagai SatuPerbuatan Berlanjut;Unsur ke1: setiap orang :Halaman ke 114 Putusan Perkara No. : 60/Pid.Sus/TPK/2019/PN.SBYMenimbang, bahwa dalam perkara ini yang diajukan Penuntut Umumkepersidangan Tipikor adalah HARTONO dan berdasarkan pertanyaan Hakim KetuaMajelis yang mencocokan tentang identitas terdakwa sebagaimana dalam suratdakwaan dan juga berdasarkan keterangan Ahli, keterangan

., PenasehatHukum / Advokat, dan Advokat Magang yang tergabung dalam Kantor Advokat,Konsultan Hukum, Mediator SLIMS & REKAN, Jalan Raya Kalimalang No. 7,Kelurahan PONDOK BAMBU, Kecamatan DUREN SAWIT, JAKARTA TIMUR,berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 21 Desember 2015;Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut :e Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tipikor padaPengadilan Negeri Bandung, tentang penunjukan Majelis Hakimyang mengadili perkara ini;e Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Tipikor

SIMANJUNTAK yaituberdasarkan Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor: 26/TIPIKOR/2015/PT BDG tanggal 29 Oktober 2015; Nomor: 26/TIPIKOR/2015/PT BDG tanggal 29 Oktober 2015; Nomor: 27/TIPIKOR/2015/PT BDG tanggal 29 Oktober 2015dan Nomor:28/TIPIKOR/2015/PT BDG tanggal 29 Oktober 2015, telahdinyatakan bersalah melakukan tindak korupsi secarabersamasama sesuai dengan Pasal 3 jo Pasal 18 UndangUndang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubahdengan UndangUndang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentangPerubahan Atas

SIMANJUNTAK yaitu berdasarkan Putusan Pengadilan Tinggi BandungNomor: 26/TIPIKOR/2015/PT BDG tanggal 29 Oktober 2015; Nomor : 26/TIPIKOR/2015/PT BDG tanggal 29 Oktober 2015; Nomor : 27/TIPIKOR/2015/PTBDG tanggal 29 Oktober 2015dan Nomor : 28/TIPIKOR/2015/PT BDG tanggal29 Oktober 2015, telah dinyatakan bersalah melakukan tindak korupsi secarabersamasama sesuai dengan Pasal 3 jo Pasal 18 UndangUndang RI Nomor31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UndangUndang RI Nomor 20Tahun 2001 tentang Perubahan

Putusan Judex Facti Telah Salah Menerapkan Hukum Penyertaan YangDiatur Dalam Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP Dalam Kasus Perkara Ini;4.1.Pertimbangan putusan Judex Facti membenarkan dakwaan JPU yangmenyatakan Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidanakorupsi berdasar Pasal 3 UU Tipikor secara bersamasama denganSurya Darma Sinaga (Ketua Panitia Pengadaan Barang dan Jasa GT.2.1 dan GT. 2.2), Chris Leo Manggala (Plt. General Manager),Muhammad Ali (Pit.

Co dengancara memanipulasi keterlambatan penyelesaian pekerjaan sebagaipenyalahgunaan kewenangan atau kesempatan untuk memperolehkeuntungan berdasarkan Pasal 3 UU Tipikor.

Tindakan JPU yangmengkriminalisasi perjanjian perdata murni yang harus diselesaikanberdasarkan ketentuanketentuan hukum perjanjian adalah nyatanyata melampaui batas kewenangan dan pelampauan bataskewenangan yang dilakukan oleh JPU tersebut dibenarkan olehputusan Judex Facti sehingga berarti putusan Judex Facti itupunmengandung putusan yang melampaui batas wewenang yaknimengkriminalisasi perjanjian perdata murni menjadi tindak pidanakorupsi berdasarkan Pasal 3 UU Tipikor;6.

Pengadilan NegeriMedan sebagai berikut :Salah/Keliru Menerapkan Pasal 3 UU Tipikor Kepada Terdakwa/PemohonKasasi, Karena Secara Nyata Terdakwa Baik Person Maupun KorporasiTidak Mempunyai Status Dan Kapasitas Apapun Dalam Perjanjian LTEHal. 164 dari 184 hal.

,M.H., HakimHakim Ad Hoc Tipikor pada Mahkamah Agungmasingmasing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbukauntuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadirioleh HakimHakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Arman Surya Putra,S.H.,M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh : Penuntut Umum danTerdakwa.HakimHakim Ad Hoc Tipikor : Ketua Majelis :ttd./ Prof. Dr. Abdul Latief, SH.,M.Hum., ttd./Dr.Salman Luthan, S.H.,M.H.ttd./ H.

Penegakan Hukum Terhadap Pegawai Negeri Sipil YangTelah Dijatuhi Hukuman Berdasarkan Putusan Pengadilan YangHalaman 24 dari 69 Halaman Putusan No. 66/G/2019/PTUN.KPGBerkekuatan Hukum Tetap Karena Melakukan Tindak Pidana KejahatanJabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada HubungannyaDengan Jabatan, secara tegas memerintahkan kepada Bupati selakuPejabat Pembina Kepegawaian untuk memberhentikan tidak denganhormat kepada PNS yang tersangkut kasus tindak pidana korupsi dantelah diputus oleh Pengadilan Tipikor

dijelaskan oleh Tergugat pada huruf a di atas, jelasjelas Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat tidakdidasarkan pada perintah Kitab UndangUndang Hukum Pidana atauKitab UndangUndang Hukum Acara Pidana atau peraturanperundang lain yang bersifat pidana, tetapi pada peraturanperundangundangan di bidang kepegawaian dan pemerintahanBahwa setiap lembaga negara/pemerintah mempunyai peran, tugas,fungsi dan kewenangan masingmasing, begitu juga halnya denganpengadilan (pengadilan negeri/pengadilan tipikor

Cakupan bidang atau materi wewenang ; Pengadilan Negeri/Pengadilan Tipikor mempunyai cakupan bidangatau materi wewenang untuk memeriksa dan memutus perkara perdatadan pidana (tindak pidana umum atau tindak pidana korupsi), tetapitidak mempunyai cakupan bidang atau materi wewenang di bidangkepegawaian sehingga tidak mungkin Pengadilan memutus perkara dibidang kepegawaian karena memang bukan kewenangannya, apalag!

nnn nnn nn nnn nn nn nnn nnn n eeTergugat sebagai pimpinan daerah sangat prihatin dan memberikansimpati yang sedalamdalamnya terhadap kondisi yang menimpaHalaman 37 dari 69 Halaman Putusan No. 66/G/2019/PTUN.KPGPenggugat dan kawankawan, karena sejak awal sesungguhnyaTergugat tidak ingin untuk mengambil keputusan sesuai ketentuandalam Pasal 87 ayat (4) huruf b UndangUndang Nomor 5 Tahun 2014tentang Apartur Sipil Negara, dan telah mengambil kebijakan untukmengaktifkan semua PNS yang terkena kasus tipikor

Hakim Pengadilan Tipikor tidak dilakukan penahanan;Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum NINA ZUSANTI, SH.

Pengelolaan dana BOS SDN 1Curup Guruh Kecamatan Kotabumi Selatan Kabupaten Lampung Utaraserta bertanggung jawab dalam hal penggunaan dana BOS tersebut.Berdasarkan uraian di atas Majelis berpendapat bahwa unsuryang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomiannegara telah terpenuhi.Menimbang, bahwa pasal 18 UU RI No. 31 tahun 1999 tidaklahmengatur unsurunsur tindak pidana melainkan mengatur hukumantambahan bagi terdakwa yang terbukti melakukan tindak pidanaKorupsi;Menimbang bahwa di dalam pasal 18 UU Tipikor

(Hakim Ad Hoc Tipikor) masingmasing sebagai Hakim Anggota Majelis,Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untukumum pada hari: Rabu tanggal 15 Mei 2013 oleh Ketua Majelis tersebutdiatas dengan didampingi oleh Hakimhakim Anggota, dibantu oleh :SUHAIDI AGUS, SH., M.H., Panitera Pengganti dengan dihadiri olen: M.ANGGA MAHATAMA, SH. MH. Penuntut Umum dari Kejaksaan NegeriKotabumi dan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya;HakimHakim Anggota Majelis Ketua Majelis Hakimdto./ dto.

(Hakim Ad Hoc Tipikor)Panitera Penggantidto./SUHAIDI AGUS, SH., MH.

Akta permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 8Januari 2019 No. 2/Akta.Pid.Sus/Tipikor/2019/PN.Bjm yang dibuat olehPanitera Pengadilan Negeri Banjarmasin yang menerangkan bahwa JaksaPenuntut Umum mengajukan permintaan banding atas putusan PengadilanTindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin tanggaltanggal 3 Januari 2019 Nomor : 31/Pid.SusTPK/2019/PN.BJM danpermintaan banding tersebut telah diberitanukan kepada Penasihat HukumTerdakwa pada tanggal 10 Januari 2019;Ill.

Surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara kepada PenasihatHukum Terdakwa Nomor W15.U1/345/Pid/Tipikor/I/2019 tanggal 11 Januari2019 dan Jaksa Penuntut Umum W15.U1/344/Pid/Tipikor/I/2019 padatanggal 11 Januari 2019;Membaca, Surat Dakwaan dari Penuntut Umum Kejaksaan NegeriBanjarmasin, tanggal : 9 Juli 2018. No. reg. perkara : Reg.Perk : PDS03/Q.3.12/Ft.1/10/2018, yang berbunyi sebagai berikut :PRIMAIR:Bahwa terdakwa H. Dedi Sunardi, MBA selaku Konsultan Pengawas danDirektur CV.

,M.Pd., Hakim Ad Hoc Tipikor pada Pengadilan TinggiTindak Pidana Korupsi Banjarmasin masingmasing sebagai Hakim Anggotaberdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana KorupsiBanjarmasin tanggal 8 Pebruari 2019, Nomor : 2/PID.SUSTPK/2019/PT.BJM.