Ditemukan 9457 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : surat syarat sahat samat sarah sadat
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus PHI
Putus : 07-01-2013 — Upload : 08-07-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 655 K/Pdt.Sus/2012
Tanggal 7 Januari 2013 — Dwi Hadiyanto, dkk. vs Pimpinan PT Telkom, dk.
53 — 42 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Tergugat I (Termohon Kasasi II)namun hal tersebut bukanlah suatu Perjanjian Waktu Tertentu (PKWT)sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundangundangan yang berlakusehingga hal tersebut tidak menimbulkan hubungan kerja antara Penggugat(sekarang Pemohon Kasasi) dengan Tergugat (sekarang Termohon Kasasi)sebagaimana ditentukan dalam Pasal 50 UU No. 13Tahun2003.e Majelis Hakim hanya beretorika seperti itu, tidak ada alasanyang bisa dipertanggungjawabkan menurut hukum, padahalsebuah Putusan harusnya sarat
Pengadilan PTUN PEKAN BARU TUN
Register : 18-11-2020 — Putus : 08-04-2021 — Upload : 09-04-2021
Putusan PTUN PEKAN BARU Nomor 41/G/2020/PTUN.PBR
Tanggal 8 April 2021 — Penggugat:
MAS DEDI
Tergugat:
1. Lurah Sialang Sakti
2. CAMAT TENAYAN RAYA
Intervensi:
Andri Rashmana Cakra Manggala
176 — 76
  • Il Pekanbarudan Kabupaten Daerah Tk II Kampar, makadesa Sail masuk dalam wilayah Kota Pekanbaru.Bahwa mengingat Surat Akta Hibah tersebut aslinya tidakdiketemukan, sementara akta tersebut sah adanya dan terdaftar diKantor Camat Siak Hulu, maka guna pengurusan lebih lanjut,kemudian Tergugat II Intervensi mengurus Surat tanda PenerimaanLaporan Kehilangan Barang di Polda Riau dengan NomorSK/122/V/2015/SPKT/RIAU tanggal 07 Mei 2015 sebagai sarat untukpenerbitan akta Tanah yang hilang, kemudian diterbitkan
Pengadilan PN Parigi Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 18-01-2016 — Putus : 02-08-2016 — Upload : 01-11-2016
Putusan PN Parigi Nomor 5/PDT.G/2016/PN PRG
Tanggal 2 Agustus 2016 — ZAINAB MAKARAMA
VS
1 PT. BANK BTPN Cq. PT. BANK BTPN Tbk. MUR Area Palu 2 Pemerintah RI cq. Departemen Keuangan RI Cq. Kantor Pelayanan -Kekayaan Negara Dan Lelang (KPKNL) Palu 3 Hj. YANTI / Hi. JONI (suami isteri) 4 Pemerintah Republik Indonesia Cq. ; Bank Indonesia (BI) Cq. Bank Indonesia Wilayah Palu dan atau pihak OJK
124 — 10
  • sedemikian idealnya harus secara cerdas, bijak dan kemanusiaandapat dipertimbangkan oleh tergugat , dan bukan justru secara kejam menerkammemangsa debitur / penggugat (dan mengabaikan asasi ekonomi debitur) yangsecara langsung/serta merta melakukan lelang yang curang dengan intrik harga yangtidak wajar untuk semata mengejar prestasi dilingkungan internal kerjanya tanpamemperhitungkan kewajaran harga objectumliis dan hanya sekedar untukterlunasinya hutang penggugat sebagai debitur, perouatan lelang yang sarat
Pengadilan PTUN PEKAN BARU TUN Pertanahan
Putus : 07-02-2011 — Upload : 18-10-2011
Putusan PTUN PEKAN BARU Nomor 41/G/2010/PTUN-PBR
Tanggal 7 Februari 2011 — Kadeni VS Kepala Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru
102 — 39
  • sebagaimana diatur di dalam Pasal 53 Ayat 2 Huruf bUndang undang Nomor 9 Tahun 2004 dan bertentangan denganPeraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, tentang PemberianHakhak dan Pengumuman Data Fisik dan Dara Yuridis danPengesahannya, karena tidak melakukan penelitian dankecermatan dalam menerbitkan objek sengketa sertakeberadaan Sertipikat Hak Milik tersebut diatas tidak sahdan tidak mempunyai kekuatan hukum karena berasal dariproduk Surat Dasar/ Alas Hak Kepemilikan Atas Tanah yangCacat Hukum dan Sarat
Pengadilan PT BANDUNG Perdata
Register : 29-05-2019 — Putus : 08-07-2019 — Upload : 06-01-2020
Putusan PT BANDUNG Nomor 255/PDT/2019/PT BDG
Tanggal 8 Juli 2019 — Pembanding/Tergugat I : INDRIATI KUSMALI,
Terbanding/Penggugat IX : FATUR RAHMAN
Terbanding/Penggugat VII : AGUS SALIM,
Terbanding/Penggugat V : SITI ASMARA,
Terbanding/Penggugat III : RATNA SITI HAWA,
Terbanding/Penggugat I : SITI CHAERONI,
Terbanding/Penggugat VIII : DARYANTO
Terbanding/Penggugat VI : , Ny. DEDEH,
Terbanding/Penggugat IV : , MUTIARA SRI HASTUTI,
Terbanding/Penggugat II : , SITI HARRIYAH,
Terbanding/Turut Tergugat I : PUSAT PEMBANGUNAN PEMBIAYAAN HUTAN PADA KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,
Terbanding/Turut Tergugat II : YOHANNES BUDI KRISTANTO, SH., Magister Kenotariatan,
Turut Terbanding/Tergugat II : KANTOR PERTANAHAN KOTA BOGOR,
111 — 91
  • Proses pemeriksaan perkara ini sarat denganpertimbangan yang tidak objektif, cenderung ceroboh, terkesan hanyamelihat kepetingan salah satu pihak, dan mengesampingkan faktafakta hukum serta melanggar ketentuan hukum acara yang berlaku. Atashal tersebut Pembanding/dahulu Tergugat memohon dengan segalahormat kepada Pengadilan Tinggi Jawa Barat melalui Majelis HakimTinggi yang memeriksa dan mengadili untuk kembali memeriksasecara menyeluruh secara seksama peristiwa yang terungkap.
Pengadilan PN BAUBAU Perdata
Register : 25-08-2020 — Putus : 11-01-2021 — Upload : 21-01-2021
Putusan PN BAUBAU Nomor 19/Pdt.G/2020/PN Bau
Tanggal 11 Januari 2021 — Penggugat:
1.MURSALAM
2.MULYADI
3.MAJID NENE
4.HALKING
Tergugat:
1.Yayasan Pendidikan Islam Qoimuddin YPIQ Baubau
2.Sekolah Tinggi Agama Islam STAI YPIQ Baubau dalam hal ini Pj. Ketua An. Drs. H. Abdul Majid, MM
166 — 85
  • Surat dimaksud menunjukkan bahwa Ketua YPIQ Baubau sangattidak memahami tugas dan tanggunjawab yang diembannya karena telahHalaman 4 dari 72 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Padt.G/2020/PN Baumencampuradukan tugas yang melekat pada Senat sebagaimana diaturdalam STATUTA yang didalamnya telah sangat jelas dan rinci mengatur tatacara pertimbangan calon Ketua dan Pembantu Ketua khususnya pada Pasal32;15.Bahwa surat Nomor 06/YPIQ/X/2019 tanggal 10 Oktober 2019 dimaksudsangat sarat dengan kepentingan antara
Pengadilan PA TANJUNG KARANG Perdata Agama Perceraian
Register : 26-03-2019 — Putus : 02-09-2019 — Upload : 11-10-2019
Putusan PA TANJUNG KARANG Nomor 540/Pdt.G/2019/PA.Tnk
Tanggal 2 September 2019 — PEMOHON KONPENSI/TERGUUGAT REKONPENSI DAN TERMOHON KONPENSI/PENGGUGAT REKONPENSI
23 — 21
  • TnkMenimbang, bahwa bukti P3 tidak dapat disesuaikan dengan aslinya,maka bukti tidak dapat memenuhi sarat formil, maka bukti tersebut harusdikesampingkan ;Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksikemuka persidangan yang bernama XXXXX, umur 45 tahun, Agama Islam,alamat Kecamatan Teluk Betung Selatan, Kota Bandar Lampung, hubunganteman kerja Pemohon;Menimbang, bahwa saksi kedua yang dimajukan Pemohon adalahXXXXX, umur 63 tahun, Agama Islam, pekerjaan pensiunan Kopolisian,betempat
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus
Putus : 09-06-2015 — Upload : 01-12-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 210 PK/Pid.Sus/2014
Tanggal 9 Juni 2015 — dr. BAMBANG SUPRAPTO, Sp.B.M. Surg
575 — 554 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • mmHGPasang dauer catheterPasang Maag slangInjectie meropenem 1 g IVAmbil informed concern (surat persetujuan operasi)Pasien tiba di RSDKT jam 14.00 WibSaya berangkat ke RSDKT dan menangani kondisi pasien sampai stabilsampai jam 14.00 Wib.Dalam persetujuan Operasi sudah saya jelaskan sesuai standaroperasional pabi, baik prosedur, komplikasi, perawatan pasca operasisampai kematian. pasien menolak dilakukan colostomy Dari sini jelas terlihat kondisi pasien sebelum operasi saat konsultasisemua memenuhi sarat
Pengadilan DILMIL III 15 KUPANG Pidana Umum Penghinaan
Register : 11-08-2014 — Putus : 30-01-2015 — Upload : 09-02-2015
Putusan DILMIL III 15 KUPANG Nomor 34-K / PM.III-15 / AD / VIII / 2014
Tanggal 30 Januari 2015 — Serda Charles Didimus Malo
112 — 29
  • berikut :1 Unsur kesatu : Barangsiapa.Hal 89 dari 103 Hal Putusan Nomor: 34K/ PM.III15 / AD / VIII /2014Bahwa mendasari ketentuan Perundangundangan Pasal 2KUHP bahwa yang dimaksud dengan Barangsiapa adalah setiaporang Een Eider Naturlijke/inperson yang tunduk dan dapatdipertanggungjawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesiaartinya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya secarahukum sebagai subyek hukum yang selayaknya memenuhikemampuan dan kecakapan bertanggung jawab secara hukumsebagai sarat
    AntoniusMalo, S.Th) sambil teriak minta tolong dan ketika Saksi2 (EstherDada Gole, S.P.) teriak minta tolong Terdakwa tidak menolong justrumalah pergi dengan motor, sedangkan Saksi1 (Alexander UmbuKaleka) lari entah kemana.Dari uraian tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa dapatdipastikan dan diyakini bahwa Terdakwa kapasitasnya sebagaiPrajurit TNI yang sarat dan telah memahami nilainilai yangterkandung dalam doktrin TNI diantaranya 8 wajib TNI pada angka 8mengatasi kesulitan rakyat di sekelilingnya
Pengadilan PT SAMARINDA Pidana Khusus Korupsi
Putus : 03-07-2014 — Upload : 05-08-2014
Putusan PT SAMARINDA Nomor 18/PID.TIPIKOR/2014/PT.KT.SMDA
Tanggal 3 Juli 2014 — IDA ROYANTI Binti ZAKARIA YAHYA
74 — 25
  • Panjang Seluruh (LOA)Lebar MaxTinggi Geladak (D)Sarat Air (T)Mesin Utama (M/E)Mesin bantu (A/E)Ne 7 & WNKecepatandan telah menyusun Harga Perkiraan sendiri (HPS) Kapal Latin SMKN 2Bontang dengan berpedoman pada Rencana Anggaran Biaya (RAB) dariDinas Pendidikan Kota Bontang dan memperhatikan harga pasaran darisetiap barang yang tersebut dalam spesifikasi teknis.
    Sarat Air (T) 1,20 meter ;5. Mesin Utama (M/E) 150 HP ;6. Mesin bantu (A/E) 20 Kva ;7. Kecepatan 89 Knots ;dan telah menyusun Harga Perkiraan sendiri (HPS) Kapal Latin SMKN 2Bontang dengan berpedoman pada Rencana Anggaran Biaya (RAB) dariDinas Pendidikan Kota Bontang dan memperhatikan harga pasaran darisetiap barang yang tersebut dalam spesifikasi teknis.
Pengadilan PN JAKARTA TIMUR Pidana Umum
Register : 10-08-2020 — Putus : 16-12-2020 — Upload : 18-12-2020
Putusan PN JAKARTA TIMUR Nomor 881/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Tim
Tanggal 16 Desember 2020 — Penuntut Umum:
Dra. INDRAYATI. H.S, SH., MH
Terdakwa:
SALMAN ALFARIZIH alias SALMAN Bin NEO
282 — 360
  • Tim.Yaitu tentang makna Hilafah, syarat hilafan dan syarat sarat seorang Imam4)khilafah atau holifah yang intinya bahwa kehalifahan ABU BAKAR ALBAQDADI menurut syariat islam, untuk itu kita harus segera bergabungdengan daullah dengan cara berbaiat (berjanji) kepada ISIS dan hijrahsesuai perintah amir ISIS yaitu SYEH ABU BAKAR ALBAQDADI sudahwafat di ganti oleh ABU IBRAHIM, jadi kita harus berdiri di Negara Islamuntuk menegakkan hukumhukum dan syariatsyariat islam dan dipimpinoleh khilafah;Baiat yang
    Fikih Hilafah/Daulah IslamiyahYaitu tentang makna Hilafah, syarat hilafan dan syarat sarat seorang Imamkhilafah atau holifah yang intinya bahwa kehalifahan ABU BAKAR ALBAQDADI menurut syariat islam, untuk itu kita harus segera bergabungdengan daullah dengan cara berbaiat (berjanji) kepada ISIS dan hijrahsesuai perintah amir ISIS yaitu SYECH ABU BAKAR ALBAQDADI, jadiharus berdiri di Negara Islam untuk menegakkan hukumhukum dansyariatsyariat islam dan dipimpin oleh khilafah;d.
Pengadilan PA SIDENRENG RAPPANG Perdata Agama
Register : 15-01-2019 — Putus : 23-09-2019 — Upload : 23-09-2019
Putusan PA SIDENRENG RAPPANG Nomor 63/Pdt.G/2019/PA.Sidrap
Tanggal 23 September 2019 — Penggugat melawan Tergugat
49 — 20
  • Kecamatan PancaRijang Kabupaten Sidrap dengan batasbatas sebagai berikut :Sebelah utara : Tanah NamriSebelah Timur : Tanah Pak AdamSebelah Selatan : Jalan MawarSebelah Barat > Tanah NarunSedangkan pada batas sebelah Sarat dalam kenyataan dilokasi adalahberbatasan dengar, tanah Abd.Jabbar bukan tanah Harun;Sehingga sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1149K/Sip/1975 menyatakan "Letak objek harus disebutkan secara lengkap jelasdan tegas.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG
Putus : 21-02-2011 — Upload : 22-12-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 795 K/PID.SUS/2010
Tanggal 21 Februari 2011 —
58 — 21 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • PenggunaAnggaran/Pengguna Barang bertanggung jawab dari segiadministrasi, fisik, keuangan dan fungsional ataspengadaan barang/jasa yang dilaksanakannya ;Bahwa sesuai Pasal 9 ayat (5) Keppres No. 80 Tahun2003, Terdakwa selaku Kuasa Pengguna Anggaran sebelummenetapkan penerima dana Block Grant seharusnyameneliti atau) mengecek calon penerima dana BlockGrant tersebut karena salah satu tanggungjawab KuasaPenggunaan Anggaran adalah dari segi administrasi,fisik, keuangan, yaitu visitasi lapangan = yangmerupakan sarat
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Kepegawaian
Register : 17-12-2018 — Putus : 08-05-2019 — Upload : 19-07-2019
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 294/G/2018/PTUN-JKT
Tanggal 8 Mei 2019 — Drs. SAPARI, Apt., M.Kes ; KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN REPUBLIK INDONESIA
276 — 178
  • Dalam hubungannya dengan sengketa /n /itis, Tergugattidak cermat dalam menerbitkan Objek Sengketa, selama Penggugatbekerja sebagai Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan baik diBanjarmasin maupun di Surabaya sarat akan prestasi. Sehingga tidak adaalasan apapun Tergugat memberhentikan Penggugat dengan kurang dari2 tahun, yang jelasjelas melanggar Pasal 116 ayat (1) UndangUndangNomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.
Pengadilan PN STABAT Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 28-03-2013 — Upload : 15-09-2014
Putusan PN STABAT Nomor 06/PDT.G/2012/PN.STB
Tanggal 28 Maret 2013 — RADAR KUSUMA , Dkk Melawan PT PERKEBUNAN NUSANTARA IV (PERSERO) MEDAN
64 — 26
  • Telah dinazegelen, bermaterai dan dilegalisir, bukti diberi tanda denganT.82.Fotocopy Surat Keterangan Tanah No: 593.2/BJR/SK/13/111/2010, atasnama Payaman Manalu tertanggal 23 Pebruari 2010 beserta lampirannya ;Telah dinazegelen,bermaterai dan dilegalisir, bukti diberi tanda denganT.83;Fotocopy Surat Keterangan Tanah No: 593.2/TTS/SK/19/021/2008, atas Vnama Alamsyah tertanggal 20 Pebruari 2010 beserta lampirannya..Telah dinazegelen,bermaterai dan dilegalisir, bukti diberi tanda denganT84.Fotocopy Sarat
Pengadilan PA MOJOKERTO Perdata Agama
Register : 09-07-2018 — Putus : 04-04-2019 — Upload : 05-04-2019
Putusan PA MOJOKERTO Nomor 1582/Pdt.G/2018/PA.Mr
Tanggal 4 April 2019 — Penggugat melawan Tergugat
43 — 7
  • KetuaPengadilan dapat memerintahkan supaya keputusan itu dijalankan dulu,biarpun ada perlawanan atau banding, jika ada surat yang sah, suatusurat atau tulisan yang menurut aturan yang berlaku dapat diterimasebagai bukti, atau jika ada keputusan hukuman lebih dahulu dengankeputusan yang sudah memperoleh kekuatan hukum yang pasti, demikianjuga jika dikabulkan tuntutan dahulu, pula dalam hal perselisihan tentanghak kepunyaan, yang dijabarkan dengan Surat Edaran MahakamahAgung RI Nomor 3 tahun 2000 bahwa sarat
Pengadilan PN MAMUJU Pidana Khusus
Register : 03-04-2014 — Putus : 16-07-2014 — Upload : 30-09-2014
Putusan PN MAMUJU Nomor 08/Pid.Sus/2014/PN.Mam
Tanggal 16 Juli 2014 — -H.ENTENG SAENI -Ir.H.IBRAHIM PAKKI -RAHMAN,ST BIN THALIB
59 — 26
  • terkait dalam tindak pidana korupsipembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro PLTMH TA.2010,pengadaan Jaringan Listrik Tahap I TA.2010 dan Pengadaan Jaringan ListrikTahap II TA.2011 pada Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Polewali Mandar;e Bahwa saksi bertugas pada SKPKD atau Keuangan Daerah yang bertugasmelakukan Ferifikasi atas permintaan penerbitan SP2D yang diajukan olehSKPD Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Polewali Mandar dana berasal dariAPBD P Tahun Anggaran 2010;e Bahwa saksi tahu sarat
    untuk diperiksa terkait dalam tindak pidana korupsipembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro PLTMH TA.2010,pengadaan Jaringan Listrik Tahap I TA.2010 dan Pengadaan Jaringan ListrikTahap II TA.2011 pada Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Polewali Mandar;Bahwa saksi bertugas pada SKPKD atau Keuangan Daerah yang bertugasmelakukan Ferifikasi atas permintaan penerbitan SP2D yang diajukan olehSKPD Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Polewali Mandar dana APBDuntuk Tahun Anggaran 2011;Bahwa saksi tahu sarat
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Umum Kejahatan terhadap keamanan negara
Putus : 10-03-2011 — Upload : 18-10-2011
Putusan PN SURABAYA Nomor 1998/Pdt.G/2010/PN.Sby
Tanggal 10 Maret 2011 — INDRA IRIANSYAH, SH
95 — 35
  • pihakantara pemegang HPL dengan pemegang HGB, contohnya adalahperjanjian penggunaan tanah industri terlampir atau dalambentuk lain tanpa membebankan apapun kepada kantorpertanahan, kemudian dari surat ini kami meminta ke PT.Ketabangkali untuk melakukan penandatanganan perjanjianpenggunaan tanahindustri; Bahwa itu jawaban dari BPN kaitan dengan surat ini agartidak dibebani; Bahwa kalau dalam pengertian kami dari surat ini, syaratdisitu). kan ada 2 jadi ketika ini tiidak membebankan saratapapun ya berarti sarat
    Kalau dalam pengertian kami dari surat ini, syaratdisitu). kan ada 2 jadi ketika ini tidak membebankan sarat apapunya berarti sarat 1 dan 2 itu) menjadi bagian dari jawaban ini.Tidak ada penegasan tentang syarat pembayaran 4,5% yang adaadalah boleh diperpanjang dan masalah keuangan dibayar kemudian.Ada 4 sertifikat HGB yang diperpanjang oleh BPN, semuanya belumpernah dibayar tapi dikembalikan lagi oleh PT. Sier,dikembalikan karena pada waktu itu yang bersangkutan tidak mautandatangan PPTI.
Pengadilan PTUN SAMARINDA TUN
Register : 20-06-2019 — Putus : 29-10-2019 — Upload : 14-11-2019
Putusan PTUN SAMARINDA Nomor 32/G/2019/PTUN.SMD
Tanggal 29 Oktober 2019 — Penggugat:
GANDA TONI, SH
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BALIKPAPAN
Intervensi:
DIDOT FIRMANTO
256 — 340
  • Atas namaSUPIYANI.yang merupakan objek sengketa atas nama DidotFirmanto, telah mengakibatkan ketidakpastian hukum,mengingat tidak memenuhinya persyaratan administrasiyang merupakan sarat mutlak untuk memperoleh SertipikatHak Guna Bangunan (SHGB) sebagaimanatergugatmenerbitkan objek sengketa atas nama SUPIYANI KeDIDOT FIRMANTO.Azas Kecermatan, bahwa perbuatan TERGUGAT yangmenerbitkan / membaliknama objek sengjeta dilakukansecara sepihak oleh TERGUGAT, yang mana tergugattelah bertindak secara tidak
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus PHI
Putus : 29-04-2015 — Upload : 31-08-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 166 K/Pdt.Sus-PHI/2015
Tanggal 29 April 2015 — PT BADAK NGL BONTANG VS 1. JAMANI ADI, DKK
45 — 27 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Berdasarkan seluruh uraian di atas maka Pemohon Kasasi dengan segalakerendahan hati memohon kepada Judex Juris untuk membatalkanPutusan a quo yang sarat dengan pelanggaran hukum berdasarkan alasanalasan sebagaimana telah diuraikan di atas demi menjamin kepastianhukum, kepastian berinvestasi tegaknya keadilan di Indonesia.Menimbang, bahwa terhadap keberatankeberatan tersebut, MahkamahAgung berpendapat:Bahwa keberatankeberatan tersebut dapat dibenarkan, karena menelitidengan seksama Memori Kasasi yang